KOORDINASI PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI TIGA PROPINSI
(JABODETABEK)
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Masalah lingkungan hidup dewasa ini telah berkembang sebagai isu global, sehingga menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh terhadap aspek fenomena permasalahanya. Berbagai negara di dunia semakin meningkatkan keperduliannya terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, sebagai bentuk perwujudan keprihatinan terhadap semakin merosotnya kondisi lingkungan globa, karena menjadi tanggung-jawab semua negara untuk memperbaikinya.
Perhatian masyarakat internasional untuk menata secara formal terhadap aspek-aspek lingkungan hidup global, telah dilaksanakan sejak dekade tahun 1970-an, yaitu ketika atas prakarsa PBB melangsungkan Konperensi Lingkungan Hidup Sedunia yang pertama di Stockholom, Swedia pada tahun 1972. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut berperan aktif dalam konperensi tersebut. Konperensi itu dikenal sebagai United Nations Conference on Human Environment  yang lebih menyoroti aspek lingkungan hidup manusia.
Sebagai tindak lanjut dari konperensi di atas, 20 tahun berikutnya tepatnya tahun 1992, hadirlah KTT Bumi Rio Jenario. Pendekatannya ternyata berbeda dengan konperensi yang pertama dan memiliki konotasi terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Tumbuh berkembangnya pembangunan di Indonesia, atas prisip-prinsip KTT Rio Jenario, dalam GBHN 1993-1998, memberikan penekanan tidak hanya terhadap manfaat ekonomi, lapangan kerja dan perolehan devisa, akan tetapi lebih menekankan pada dua aspek yang sangat mendasar yaitu;
(a).    Peningkatan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya, melalui konservasi fisik, tata air tanah dan biota (flora dan fauna);
(b).    Peningkatan peranserta masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyu-sunan kebijakan pelaksanaan pembangunan.
Mencermati atas penekanan seperti tersirat dalam GBHN, dimana dua peningkatan baik pelestarian terhadap sumberdaya alam maupun peran serta pemerintah daerah dalam pengelolaannya; embanan ini lebih mendudukan posisi strategis bagi tiga Propinsi baik DKI Jakarta, Banten maupun Jawa Barat, dalam menangani dan mengendalikan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup. Posisi strategis ini mengingat bahwa wilayah JABODETABEK merupakan satu kesatuan ekosistem alam berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS). Agar niat kesungguhan atas kepedulian terhadap penyelamatan, pelestarian dan penataan ruang lingkungan hidup dari ketiga propinsi,  perlu dikoordinasi, agar langkah-langkah untuk mewujudkan “mintakat kenyamanan lingkungan hidup” dapat ditunjang dan ditopang oleh semua pihak yang berkepentingan.
Mintakat kenyamanan lingkungan hidup, hanya dapat dicapai apabila terciptanya keseimbangan dan keserasian alam (tanah, air dan udara) sebagai wahana kehidupan manusia di muka bumi; hal ini mengingat bahwa;
(a).    Ancaman terhadap fenomena alam dan lingkungan hidup di wilayah JABODETABEK, secara sadar telah diantipasi sebagai akibat (dampak) semakin meningkatnya laju kegiatan pembangunan di berbagai Sektor;
(b).    Peningkatan laju pembangunan di wilayah ini secara langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh; (1) laju pertumbuhan penduduk, (2) meningkatnya alih fungsi penggunaan lahan; (3)  meningkatnya laju aktivitas transpor-tasi baik lintas darat maupun lintas perairan laut, dan (4) pentingnya penanganan atas beberapa fenomena kejadian alam seperti kekeringan, banjir; cemaran air dan atau udara; serta beberapa permasalahan sosial lainnya.

Salah satu di antara beberapa faktor kurang optimalnya upaya pengendalian dampak lingkungan di wilayah JABODETABEK, selain disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fenomena permasalahan lingkungan, juga lemahnya penerapan (implementasi) pemanfaatan ruang, karena belum mantapnya penegakkan peraturan perundangan dalam memberi-kan sanksi yang memadai terhadap pelanggar lingkungan. Di sisi lain kepekaan sebagaian masyarakat terhadap perubahan kualitas lingkungan, sering dijadikan sebagai isu dalam memacu pertentangan pendapat antar berbagai pihak yang berkepentingan.
Mencermati atas diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah; secara otomatis pengelolaan lingkungan hidup sangat berpeluang untuk bekerjasama antar daerah, hingga bentuk-bentuk kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi dapat ditangani dan diantisipasi dalam satu kesatuan tindak yang saling menguntung-kan antar wilayah satu dengan lainnya.
Sejalan dengan semakin merosotnya kualitas lingkungan di wilayah hulu JABODETABEK (780.000 ha); hingga menimbulkan dampak negatif >10% di wilayah bagian hilirnya. Kini bukan lagi saatnya untuk mempersoalkan dan atau saling menyalahkan satu dengan lainnya, akan tetapi kiprah nyata apa yang harus dilakukan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang; sehingga misi pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup dapat teratasi secara tuntas.
Mencermati uraian di atas, serta memperhatikan niat kesungguhan ketiga Propinsi untuk berkiprah nyata dalam pemulihan kerusakan lingkungan hidup, nampaknya koordinasi dalam pelaksanaannya perlu dipaduserasiksan khususnya dalam keterpaduan penyusunan program unit secara berkelanjutan.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran
Membangun koordinasi pelaksanaan dan penyusunan program unit, pada hakekatnya merupakan maksud dan tujuan dalam laporan ini. Program unit dimaksud, merupakan bentuk kegiatan yang ingin diwujudkan, sebagai acuan dan pedoman rancang tindak pemulihan melalui penanganan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup di seluruh wilayah JABODETABEK. Adapun sasaran yang hendak dicapai antara lain;
(1).    Memperdayakan pulih kembalinya produktivitas lahan, dan pengaturan tata air tanah, serta peningkatan peranan fungsi kawasan-kawasan tandon air;
(2).    Merehabilitasi pulih kembalinya penutupan vegetasi, untuk meningkatkan peranan fungsi jasa bio-eko-hidrologis tetumbuhan, serta memacu kembali daya dukung wahana keberlangsungan hidup satwa liar;
(3).    Terkendalinya kekeringan, banjir dan atau intrusi air laut ke wilayah daratan;
(4).    Terciptanya kenyamanan lingkungan hidup bagi warga masyarakat di seluruh pelosok wilayah JABODETABEK, yang telah sejak lama  mengidam-kannya.

Selain sasaran terhadap potensi fisik wilayah, sasaran lain yang ingin diwujudkan antara lain mencakup;
(1).    Meningkatnya tingkat profesionalisme SDM khususnya dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup; serta meningkatnya kesadaran setiap insan masyarakat terhadap pentingnya makna kenya-manan lingkungan hidup;
(2).    Meningkatnya pelayanan publik, dalam kaitannya dengan informasi serta solusi pemecahan terhadap fenomena ancaman lingkungan hidup;
(3).    Meningkatnya kapasitas kelembagaan baik di lingkungan Pemerintah, Swasta, LSM maupun masyarakat dalam upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
(4).    Memasyarakatnya pelaksanaan AMDAL, bagi pelaksana kegiatan yang wajib melengkapi dokuman AMDAL;
(5).    Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengawasan, peman-tauan, evaluasi, kajian, penelitian dan pengembangan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
(6).    Terwujudnya penanganan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan norma dan kaidah pengelolaan, agar terciptanya kenyaman lingkungan hidup di seluruh wilayah JABODETABEK;
(7).    Terciptanya keserasian dalam pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat (Propinsi) maupun daerah (Kabupaten); baik dalam pemantauan maupun aspek pengendaliannya.

C. Landasan Hukum
Beberapa landasan hukum yang mendasari koordinasi program pengendalian kerusakan lingkungan hidup tiga Propinsi antara lain meliputi;
(1).    Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
(2).    Undang-undang Nomor 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(3).    Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
(4).    Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonum;
(5).    Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah;
(6).    Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
(7).    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 1994, tentang Pedoman Umum Upaya pemantauan lingkungan  dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
(8).    Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001, tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak lingkungan  Hidup;
(9).    Peraturan Daerah Daerah khusus Ibukota Jakarta  Nomor 6 tahun 1999, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
(10).    Serta peraturan dan kebijakan lainnya yang erat kaitannya dengan peluang kerjasama lintas wilayah (Propinsi).

D. Ruang Lingkup Koordinasi
Lingkup koordinasi Kegiatan pelaksanaan program pengendalian kerusakan lingkungan di tiga Propinsi (DKI Jakarta, Jawa barat, Banten dan Kotamdya/Kabupaten, meliputi :
(a).    Koordinasi rapat pelaksanaan program pengendalian;
(b).    Koordinasi dalam pengupulan data, informasi serta aspek permasalahan di lingkungan masing-masing Propinsi;
(c).    Koordinasi pembahasan aspek permasalahan, dan perangkumannya;
(d).    Pembahasan Penyusunan program terpadu berbasis DAS;
(e).    Peninjauan lapang untuk pemantapan program terpadu;
(f).    Penyusunan laporan (Laporan pendahuluan, kemajuan dan laporan akhir).

BAB II
ASPEK PERMASALAHAN DAN UPAYA
PENDEKATAN PROGRAM
A. Posisi Geografis
Bentang alam yang membentuk satu kesatuan wilayah JABODETABEK seluas  780.000 ha; (a) memiliki curah hujan tinggi rata-rata >2.500 mm /tahun, (b) didominansi oleh tanah Podzol yang berpotensi secara fisik mampu menahan, menyimpan dan penyeimbang tata air tanah, (c) kondisi penutupan vegetasinya memiliki leave Area Indeks (LAI) 68,13%/ha; serta mampu dan menjamin pemenuhan kebutuhan air lebih dari 10 juta penduduk di wilayah hilirnya, dan (d) status kepemilikan tanahnya >86,95% dikuasai oleh masyarakat.
Selain memiliki nilai tangible yang dapat dirasakan langsung oleh kehidupan masyarakat; secara intangible wilayah bagian hulu JABODETABEK, sangat erat kaitannya dengan terciptanya satu kesatuan mintakat lingkungan hidup.

B. Aspek Permasalahan
Beberapa aspek pemasalahan yang erat kaitannya dengan fenomena alam di  JABODETABEK, meliputi (1) penggunaan tanah; (b) tata ruang wilayah; (d) potensi sumberdaya air; (4) potensi keragaman hayati, dan (5) kualitas mintakat kenyamanan lingkungan hidup.

1. Penggunaan Tanah
Secara spesifik penggunaan tanah di wilayah kesatuan JABODETABEK memiliki empat kriteria wilayah yaitu; (a) hulu, (b) tengah, (c) hilir dan (d) pesisir. Mencermati kriteria wilayah (Gambar-1), bahwa kualitas lingkungan wilayah hilir dan pesisir, sangat ditentukan oleh kualitas wilayah di bagian hulunya.
Atas dasar itulah upaya pendekatan melalui kooedinasi antar wilayah dalam tiga Propinsi merupakan salah satu bentuk penanganan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup secara terpadu berkelanjutan.

2. Tata Ruang Wilayah
Walaupun penataan ruang (RTRW) masing-masing wilayah telah tersusun hingga tahun 2010; akan tetapi keterpaduan penataannya belum memper-lihatkan satu kesatuan tata ruang yang berkesinambungan.

3. Sumberdaya Air
Wilayah hulu pada dasarnya merupakan potensi air yang bersumber dari curah hujan, dan terdistribusi dalam bentuk air permukaan maupun air tanah dangkal dan tanah dalam. Air permukaan terdistribusi melalui aliran air sungai dan sebagian tertampung di kawasan situ-siru (tandon air); sedangkan air tanah dalam terdistribusi sebagai aliran air bawah tanah.

4. Keragaman Hayati
Bentang alam kesatuan wilayah JABODETABEK, pada awalnya memiliki bentuk-bentuk ekosistem termasuk jenis (flora dan fauna) yang relatif beragam, karena mulai dari ketinggian 0 meter (permukaan laut) hingga ketinggian >700 meter dpl. Alih fungsi penggunaan lahan dan masuknya jenis-jenis introduksi merupakan salah satu faktor penyebab terdegradasinya keragaman ekosistem, jenis dan genetisnya.

5. Kualitas Mintakat Kenyamanan Lingkungan Hidup
Merosotnya mintakat kenyamanan lingkungan hidup tercermin dari perubahan iklim mikro seperti temperatur udara harian, kelembaban relatif, cemaran udara (Nox, CO2, PBx) dan lainnya; hingga menyebabkan kurang nyamannya penduduk.

6. Kualitas Perairan Pesisir dan laut
Kualitas perairan khususnya di Teluk Jakarta yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan, telah dicemari oleh sampah padat yang bersumber dari 12 aliran sunmgai, demikian hjalnya dengan kualitas fisik dan kimianya; hingga menyebabkan terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, transportasi lintas perairan; dan ancaman intrusi air laut.

C. Upaya Pendekatan Koordinasi Program
Urgensi pengendalian kerusakan lingkungan hidup, mengingat semakin meningkat dan terancamnya potensi sumberdaya alam dan daya dukung lingkungannya, sebagai akibat hal-hal sebagai berikut;
(a).    Konversi lahan (alih fungsi status); cenderung disebabkan  semakin pesatnya laju pertumbuhan penduduk, yang diimbangi oleh kebutuhan ruang dan lahan untuk kepentingan pemukiman, hingga terdesaknya hamparan kawasan hijau sebagai sasaran utamanya;
(b).    Tingginya tingkat erosi hingga menyebabkan fenomena banjir, kekeringan dan intrusi air laut;
(c).    Pencemaran limbah industri maupun domestik; dimana limbah-limbah yang terbawa oleh aliran air dan terakumulasi cenderung berpengaruh terhadap air permukaan, demikian halnya dengan cemaran limbah industri yang cenderung mengancam terhadap kualitas air tanah dangkal bahkan air tanah dalam;
(d).    Tingginya harga tanah hingga menyebabkan semakin meningkatnya tingkat kekumuhan dan redahnya tingkat kesehatan lingkungan permukiman;
(e).    Terganggunya daya dukung habitat dan sumber pakan satwa liar, hingga menyebabkan kecenderungan semakin menghilangnya (migrasi) beberapa satwa liar;
(f).    Kurang sadarnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap fenomena permasalahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan berjangka panjang.

Mencermati uraian di atas, pendekatan lingkup koordinasi tiga Propinsi dalam pelaksanaan dan penyusunan program unit, disajikan pada Gambar-2 halaman berikut.
Mencermati Gambar-2; dapat diuraikan secara rinci mencakup telaah; (a) visi dan misi pelaksanaan program pengendalian lingkungan hidup terpadu; (b) mengungkap dan menelaah program unit berdasarkan arahan aspek permasalahannya; (c) menyikapi tantangan, kendala dan peluang, (d) menyusun progran aksi secara terpadu berkelanjutan, dan (e) manfaat serta kecenderungan resiko yang akan dihadapi, dengan menjawab dua pertanyaan yaitu apabila dibiarkan, dan atau program penanganan diimplementasikan.

Gambar-2. Ilustrasi Pencanangan Program Terpadu
Suatu kecenderungan, dengan implementasi hingga 10 tahun mendatang, tampaknya fenomena permasalahan lingkungan fisik kritis perkotaan akan berkurang, bahkan akan menjadikan komponen-komponen lingkungan yang telah melibihi abang batas yang ditetapkan akan menunju kecenderungan semakin rendah atau mendekati ambang batas, bahkan di bawah ambang batasnya.

BAB III
KONSEPSI ARAHAN PROGRAM
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

3.1. Konsepsi Dasar Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
A. Makna Lingkungan Hidup
Pengertian Lingkungan hidup berasal dari kata lingkungan dan hidup; Lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan, dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya; sedangkan lingkungan alam diartikan sebagai keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar, yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa lingkungan sebagai bulatan yang melingkungi suatu daerah hingga membentuk kesatuan ruang, dengan semua benda, daya, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejateraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disarikan bahwa makna lingku-ngan hidup mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh mahluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik antar mahluk itu sendiri maupun antara mahluk-mahluk itu dengan alam sekitarnya. Hubungan timbal balik dalam suatu wadah atau ruang terlihat secara jelas atas bahwa manusialah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merasakannya.
Ketidak harmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sering menimbulkan fenomena, hingga (a) dinilai maju secara ekonomik, namun (b) dinilai mundur secara ekologik; padahal kualitas lingkungan bagi penghuni-nya, sama pentingnya dengan kualitas ekonominya.
Maju secara ekonomi, karena peranan fungsi jasa lingkungan membe-rikan manfaat guna memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup; namun seba-liknya terdegradasi, perubahan, kerusakan bahkan kehancuran kualitas lingkungan yang terjadi, kini menjadi tantangan semua pihak untuk memulihkannya. Dengan demikian pemulihan kualitas lingkungan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan peranan fungsi jasa lingkungan seperti sediakala sebelum terjadi perubahan dan atau kerusakan lingkungan.

B. Konsep Pemulihan Kualitas Lingkungan Dalam Bidang Konservasi
Mencermati uraian di atas, dengan demikian konsep pemulihan kualitas lingkungan dalam bidang konservasi dapat dilakukan melalui (1) penanganan dan pengendalian lingkungan fisik dari berbagai bentuk faktor penyebabnya; (2) pemulihan secara ekologis baik terhadap habitat maupun kehidupannya; (3) mengharmoniskan perilaku lingkungan sosial untuk tujuan mengenal, mengetahui, mengerti yang pada  akhirnya merasa peduli dan ikut bertanggung jawab; serta (4) meningkatkan akutabilitas kinerja institusi yang bertanggung jawab dan atau pihak-pihak terkait lainnya.
Adapun langkah-langkah kongkrit yang dilakukan untuk tujuan pengen-dalian lingkungan fisik, antara lain dengan melakukan  kegiatan; (a) pembinaan dan peningkatan kualitas habitat, dan (b) peningkatan pemulihan kualitas kawasan hijau melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, dan atau perkayaan jenis tetumbuhan yang sesuai.
Terhadap pemulihan habitat, dilakukan terhadap kawasan-kawasan ter-degradasi atau terganggu fungsi ekosistemnya, untuk pengembalian peranan fungsi jasa bio-eko-hidrologis, dilakukan dengan cara (a) rehabilitasi, dan atau (b) reklamasi habitat; sedangkan  peningkatan kualitas kawasan hijau dilakukan dengan pengembangan jenis-jenis tetumbuhan yang erat keterkaitannya dengan sumber pakan, tempat bersarang atau sebagai bagian dari habitat dan lingku-ngan hidupnya.
Mengharmoniskan perilaku lingkungan sosial dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, pelatihan dan atau menunjukkan contoh-contoh aktivitas yang berwawasan pelestarian lingkungan.  Agar langkah kongkrit di atas dapat dilakukan serasi dan selas serta sejalan berdasarkan kaidah-kaidah konservasi, akutabilitas kinerja petugas juga perlu dibekali dengan pengetahuan yang dinilai memadai.

C. Arahan Pembinaan Program Pemulihan
Kualitas Lingkungan
Pemulihan kualitas lingkungan, dilakukan melalui (a) Penilaian kawasan konservasi; (b) peningkatan kualitas habitat (c) peningkatan kualitas kawasan hijau, dan (d) pemberdayaan masyarakat terhadap kawasan konservasi, yang secara rinci dipilah sebagai berikut;
(a). Rehabilitasi habitat, untuk tujuan peningkatan kualitas tapak, dilakukan dengan cara;

(b).    Peningkatan kawasan hijau, dilakukan melalui tindakan (a) rehabilitasi jenis, (b) erichment planting, dan (c) introduksi jenis.

(c).    Pemberdayaan masyarakat; dilakukan dengan (a) pembinaan masyarakat melalui penghijauan, pelatihan, dan penyuluhan, (b) pendidikan formal, dengan memasukan muatan lokal pengenalan hutan dan lingkungan pada kurikulum nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SD, SLTP, dan SMU).

(d).    Pengendalian penggunaan ruang (tata ruang), hal ini dilakukan guna mengontrol terhadap kemampuan daya dukung ruang terhadap beban yang erat kaitannya dengan kemampuan infiltrasi air kedalam tanah.

Keempat arahan di atas pada dasarnya merupakan konsepsi dasar yang merupakan langkah awal rambu-rambu pelaksanaan program pemilihan lingkungan jalur penyangga secara terpadu berkelanjutan.

3.2. Konsepsi Penyusunan Program Terpadu
Mencermati makna lingkungan hidup mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh mahluk hidup (termasuk manusia), dan tak hidup yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, dan tidak dibatasi oleh batasan politik, wilayah administrasi maupun lainnya. Pengertian inilah yang nampaknya cukup mirip dengan batasan apa yang disebut dengan “bioregional” (Waryono, 2001)
Secara harafiah bioregional merupakan teritori tanah dan air yang lingku-ngannya tidak ditentukan oleh batasan politik, tetapi oleh batasan geografi komunitas manusia serta sistem ekologi. Ketidak harmonisan hubungan antara manusia dengan alam (sumberdaya alam), seperti uraian terdahulu dinilai  maju secara ekonomik,  namun  dinilai mundur secara ekologik. Untuk itu (Waryono, 2001), perlunya konsep  ”memadukan” untuk tujuan pemulihan, penyelamatkan, pelestarikan dan pemanfaatkan secara optimal terhadap potensi sumberdaya alam dalam lingkungan DAS, secara terpadu dan berkelanjutan yang dalam hal ini disebut dengan istilah ”konsepsi pengelolaan DAS terpadu berbasis bioregional”. Penerapan manajemen bioregional mempunyai keuntungan-keuntungan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial secara nyata dan jelas. Namun demikian agar suatu konsep untuk dapat diterima oleh semua pihak, nampaknya perlu ditelusuri secara mendalam faktor-faktor penyebab utama munculnya permasalahan.
Penelusuran dan mengungkap faktor penyebab utama yang menimbulkan aspek permasalahan, dapat dicermati dari Gambar III-1, yaitu (a) diawali dengan tumbuh berkembangnya sosio-teknosistem yang cenderung mendesak keberadaan ekosistem alam suatu DAS; (b). Sosiosistem, ditelusuri melalui pola hidup masyarakat, tingkat pengetahuan dan pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita, tingkat kepedulian terhadap potensi sumberdaya alam dan lingkungannya; (c). Teknosistem, ditelusuri berdasarkan aspek penggunaan ta-nah baik untuk penerapan  teknologi budidaya usaha tani, teknologi industri, maupun pemanfaatan lain yang erat kaitannya dengan konservasi tanah dan air; d). Ekosistem alam, ditelusuri berdasarkan tingkat degradasi yang terjadi atas peranan fungsi jasa bio-eko-hidrologis tutupan vegetasi berdasarkan aspek penggunaan tanah; (e). Penelusuran dan mengungkap wilayah terpengaruh, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kegiatan di wilayah pengaruhnya; (f). Pembuatan analisis sebab akibat antara wilayah pengaruh dan wilayah yang dipengaruhi, hingga diperoleh gambaran upaya jalan keluarnya; (g). Dengan demikian jelas bahwa yang ditelusuri dan diungkap permasalahannya adalah faktor penyebab dan akibat yang muncul sebagai akibat kegiatan-kegiatan yang diolahdayakan oleh manusia.
Untuk itu rancang tindak penanganan secara terpadu berkelanjutan mencakup hal-hal sebagai berikut;
(a).    Perbaikan kesejahteraan masyarakat, melalui perubahan dan peningkatan  budidaya usaha tani, dan pengembangan home industri berbasis pertaian pangan (konsepsi pemanfaatan lahan secara optimal)
(b).    Pemulihan wilayah pengaruh, melalui penataan penggunaan tanah atas dasar wilayah tanah usaha (WTU), pengendalian beban cemaran dan erosi, penataan ruang kawasan industri, serta evaluasi teknik perlimbahan industri berwawasan ramah lingkungan (konsepsi pengendalian melalui RKL/RKL atau UKL/UPL)
(c).    Pemulihan kawasan terpengaruh, melalui pengendalian bencana (pasca banjir), penanganan sedimentasi, dan pemulihan degradasi kawasn peyangga (konsepsi tata ruang wilayah)
(d).    Fenomena terdegradasinya kawasan perlindungan alam, dalam hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut;
(1).    Peranan fungsi bantaran sungai terganggu, karena hilangnya sebagian penutupan vegetasi, sebagai akibat dari aktivitas manusia yang kurang terkontrol;
(2).    Tercemarnya perairan sungai akibat sedimentasi (pendangkalan), polutan sampah padat dan limbah industri, hingga menyebabkan terganggunya ekosistem biota perairan;
(3).    Terlihat adanya indikasi perubahan perilaku masyarakat karena kurangnya pengetahuan  dan pemahaman arti pentingnya peranan fungsi sungai;
(e).    Mendasari beberapa aspek permasalahan seperti uraian di atas; penerapan konsep manajemen bioregional dalam bentuk rancang tindak penanganan, dilakukan melalui pendekatan; (1) Pemberdayaan masyarakat; (2) Pengembangan wilayah pengaruh; (3) Penyelamatan dan pemulihan bantaran sungai; (4). Pengembangan potensi perairan sungai sebagai wahana pelestarian alam dan plasma nutfah;

3.3. Konsepsi Implementasi Pelaksanaan Program
Strategi dalam manajemen bioregional, untuk tujuan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan secara optimal, diimplementasikan dalam bentuk action plan.    Strategi penetapan prioritas penanganan, didasarkan atas acuan dari tingkat kerawanan masing-masing komponen kegiatan, melalui pendekatan yang lebih efektif dan rasional. Untuk memudahkan penetapan prioritas, dapat dilakukan dengan cara penilaian skoring hasil pemaduserasian antara GAP analisis dan GIS. Nilai akhir hasil skoring inilah, pada akhirnya menentukan tatanan skala prioritas penanganan. Selain sebagai acuan dasar kegiatan operasional lapang, juga erat kaitannya dengan tujuan penyelamatan dan pelestarian simberdaya alam dan lingkungan hidupnya. Adapun hal-hal yang menjadi prioritas meliputi;
(a).    Pemulihan wilayah pengaruh daerah hulu DAS, khususnya pada lahan-lahan kritis;
(b).    Pemulihan kawasan banataran sungai; berbasis kemasyarakatan dalam arti lebih memfokuskan pada penerapan teknik pemulihan (restorasi ekosistem);
(c).    Pengembangan group-group kelompok pelestarian sumberdaya alam (KPSA); sebagai kaderisasi konservasi berbasis kemasyarakatan;
(d).    Konsolidasi lahan, dalam arti pentingnya kesadaran masyarakat untuk mampu menghargai peranan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya;

3.4. Konsepsi Dasar Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program
Evaluasi pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh-mana hasil-hasil pelaksanaan program telah dicapai, hingga dapat diketahui (a) tingkat keberhasilan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, (b) diperolehnya informasi fenomena kendala dan atau dukungan yang ada, dan (c) dapat dipergunakan sebagai dasar acuan untuk penyusunan program  berikutnya, baik pembinaan maupun langkah-langkah berikunya.
Berdasarkan orientasi waktunya, evaluasi pelaksanaan program pemulihan lingkungan hidup, dapat dilakukan setiap tahun, lima tahunan, dan atau sepuluh tahunan. Evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan program, hingga diketahui sejauhmana kemampuan dalam mengatasi fenomena permasalahahn yang mendasar. Evaluasi lima dan sepuluh tahunan untuk mengetahui kemampuan atas hasil-hasil yang telah dilakukan khususnya terhadap peranan fungsi hasil pelaksanaan program keterkaitannya dengan pengendalian lingkungan fisik kritis, serta kemampuannya terhadap peranan fungsi (bio-eko-hidrologis) yang diharapkan.
Arahan penilaian evaluasi hasil-hasil pelaksanaan program,  idealnya meli-puti aspek yang erat kaitannya dengan perencanaan program secara terpadu berkelanjutan, antara lain mencakup; (a) evaluasi dan monitoring terhadap wilayah pengaruh dan (b) wilayah yang dipengaruhi.
Dalam hal ini, hasil evaluasi dan monitoring akan erat kaitannya dengan pengambilan tiga bentuk keputusan yaitu: (a). keputusan dalam kepastian (Decition Under Certainty). (b) keputusan dalam resiko (Decition Under Risk); dan (c) keputusan dalam ketidakpastian (Decition Under Uncertainty). Dicapainya suatu kesepakatan, dalam proses pengambilan keputusan dirasakan atas kesulitan dalam pelaksanaannya, untuk itu kehati-hatian merupakan salah satu cara yang dinilai tepat,  disamping pengalaman bagi pengambil keputusan.

BAB IV
ANALISIS FISIK WILAYAH EKOSISTEM DAS
JABODETABEK

4.1. Lingkup Wilayah JABODETABEK
Lingkup wilayah koordinasi dalam uraian ini meliputi tiga Propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan alokasi status wilayahnya, meliputi Wilayah Kota dan Kabupaten yang masuk dalam satu kesatuan ekosistem 13 daerah aliran sungai (DAS), dan dua DAS yang berada di sisi Barat dan sisi Timur teluk Jakarta dan atau pantai Utara Jawa.
Ke-13 sungai yang bermuara di teluk Jakarta, meliputi sungai-sungai Mokervart, Kaliangke, Pesanggrahan, Sekretaris, Grogol, Ciliwung, Jatikramat, Kalibaru, Cipinang, Sunter, Pabuaran, Cakung dan Cilincing. Dua DAS besar lainnya, yaitu Cisadane mulai dari Hulu ke hilir di sisi Barat, dan Citarum Bagian Tengah dan Hilir disisi Timur.
Berdasarkan luas wilayah kesatuan ekosistem DAS dari 13 aliran sungtai dan dua aliran Citarum tengah dan hilir, maupun Cisadane tercatat   > 670 km dan atau ± 1.780.000 ha. Wilayah kesatuan DAS ini berada pada wilayah ketinggian dari 0 meter (pantai), hingga ketinggian lebih dari 1.300 meter dpl.

4.2. Iklim
Curah hujan di wilayah ekositem ini cukup bervariasi. Di daerah pantai curah hujannya relatif rendah dibanding dengan daerah semakin jauh dengan pantai. Berdasarkan wilayah hujannya dibedakan menjadi lima wilayah yaitu (a) wilayah hujan 1.700 mm/tahun, tersebar di daerah pantai, (b) wilayah hujan 2.000 mm/tahun, berada dibelakang pantai, (c) wilayah hujan 2.500 mm/tahun, berada di bagian tengah, (d) di bagian belakangnya merupakan wilayah hujan 3.000 mm/tahun, dan (e) paling hulu memiliki curah hujan >3.500 mm/tahun.

4.3. Geologi dan Tanah
Berdasarkan sumber pembentuknya, formasi geologi di wilayah ini dibedakan menjadi dua yaitu yang bersumber dari Gunung Gede (Bogor) dan Gunung Kapur (Banten). Formasi ini terbentuk 22 juta tahun yang lalu sejak peristiwa plutonik.
Formasi geologi yang bersumber dari G. Gede didominan oleh batuan Gunung Api muda, batuan endapan sungai, dan endapan pasir pantai. Formasi ini dicirikan oleh batuan yang sarang, memiliki kandungan pasir tinggi dan liat, serta kandungan debu yang rendah. Formasi geologi yang bersumber dari G. Kapur, dicirikan oleh batuan kapur dan batuan apung, penyebarannya menusur dari bagian Barat hingga ke perbatasan atara Tangerang dan Jakarta bagian Barat. Di daerah pantai kedua formasi ini membentuk pematang-pematang pantai berpasir.
Berdasarkan jenis tanahnya, lebih didominan oleh tanah Latosol Merah, menyebar di bagian Selatan, Aluvial endapan sungai, Alluvial endapan pantai berpasir, Hidromorfik Kelabu, dan sebagian Hidromorfik Cokelat. Kedua jenis tanah Hidromorfik ini, sangat peka terhadap intrusi air laut.

4.4. Pengunaan Tanah dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Penggunaan tanah di wilayah ini cukup bervariasi dan dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu wilayah hulu, tengah, hilir dan pantai. Berdasarkan karakteristik wilayah penggunaannya, dibedakan menjadi tiga, yaitu (a) perkotaan seluas 27,34%, (b) kotadesasi seluas 34,12%,  dan (c) pedesaan seluas 38,54%. Perkotaan dicirikan oleh bangunan yang padat, dengan Intersitas Pemanfaatan Ruang (IPR) >70%. Kotadesasi, dicirikan oleh bangunan agak padat, dengan IPR berkisar antara 50-70%, sedangkan pedesaan, dicirikan dengan dijumpainya kebun, pekarangan, rumah berhalaman luas, dengan IPR <50%.
Wilayah kesatuan ekosistem DAS ini memiliki situ dan waduk baik alami maupun buatan 321 buah (Backer, 1907). Berdasarkan hasil penulusuran citra landsat dan informasi tercatat telah berkurang 14%, atau kini tercatat tinggal 276 buah, dan tersebar di seluruh wilayah JABODETABEK. Sejumlah 42 diantaranya berada di DKI Jakarta, 26 buah di Kota Depok, dan sisanya 208 buah lainnya alokasi secara rinci belum diketahui.

4.5. Sosial Ekonomi Masyarakat
Jumlah penduduk JABODETABEK tahun 1999, tercatat 32 juta jiwa, terbesar di DKI Jakarta yaitu 10,8 juta jiwa, sedangkan 21,2 juta lainnya tersebar di Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, maupun kabupaten Puwakarta (Rekapitulasi BPS, masing-masing wilayah tahun 1999).
Penduduknya tercatat 42,12% memiliki profesi tani dan nelayan, pedagang tercatat 18,42%, dan 39,46% lainnya adalah pegawai, karyawan dan profesi lainnya (Rekapitulasi, data BPS masing-masing Wilayah tahun 1999).

4.6. Ancaman Lingkungan Fisik Kritis Wilayah JABODETABEK
Ancaman lingkungan fisik kritis, meliputi besaran infiltrasi, evapotrans-pirasi dan air limpasan, besaran laju erosi dan sedimentasi, serta aspek permasalahan lingkungan hidup.

4.6.1. Infiltrasi, Evapotranspirasi  dan Limpasan
Hasil penelusuran dan perhitungan besaran infiltrasi air kedalam tanah, tercatat 119.300 ha, mulai dari hulu hingga bagian tengah yang memiliki nilai sangat rendah  Atas dasar besaran curah hujan rata-rata tercatat 279 mm/tahun.
Estimasi besaran infiltrasi air tanah, evapotranspirasi termasuk air intersepsi, dan air limpasan pada masing-masing wilayah Kabupaten dan Kota, menunjukkan bahwa  besaran air limpasan  pada masing-masing wilayah tercatat lebih dari 70%, kecuali wilayah Kota Depok dan wilayah Kabupaten Bogor. Infiltrasi air kedalam tanah memiliki kisaran antara 7% dan 22%, sedangkan besaran evapotranspirasi memiliki kisaran antara 8% dan 17%. Kondisi di atas menunjukkan bahwa kondisi tanah telah terdegradasi, sebagai akibat dari tingginya Intensitas Pemanfaatan Ruang.

4.6.2. Besaran Laju Erosi
Besaran erosi yang terditeksi di wilayah kotadesai tercatat 278,64 ton/ha/tahun, sedangklan di daerah dengan penggunaan tanah tegalan dan pekarangan tercatat 269,76 ton/ha/tahun. Memperhatikan besaran sedimentasi tampaknya wilayah JABODETABEK telah mengalami degradasi karena besaran erosi yang terjadi >200 ton/ha/tahun.

4.6.3. Aspek Permasalahan Lingkungan Hidup
Aspek permasalahan lingkungan hidup di wilayah JABODETABEK meliputi terganggunya tata air tanah, tidak sinkronya pengalokasian RTH sehingga mengakibatkan kekurang nyamanan lingkungan hidup bagi penduduk, permukiman kumuh.

A. Terganggunya Tata Air Tanah
Kecepatan laju eksploitasi sumberdaya air, seperti di DKI Jakarta, dan Bekasi, menyebabkan terganggunya lingkungan tata air tanah. Pemanfaatan air yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan imbuhan (masukan) air secara alam menyebabkan air tanah turun, hingga menyusupnya air laut (intrusi). Demikian halnya dengan padatnya pondasi bangunan pancang, pesteran, beton, aspal hingga menyebabkan berkurangnya air masuk kedalam tanah.
Kecenderungan penyebab terganggunya tata air tanah, sumberdaya air yang masuk kedalam katagori sumberdaya yang dapat diperbarui, kini mata rantainya menjadi terputus; bahkan air tanah dangkal sebagian di perkotaan dan dekat dengan industri telah tercemar dengan bahan-bahan racun berbahaya.
Tercemarnya sumberdaya air tanah, air sungai dengan berbagai polutan dan sedimen. Demikian halnya tercemarnya situ-situ, sebagai akibat dari pembuangan limbah rumah tangga (ditergen) yang tidak terkontrol. Di sisi lain bahwa di DKI Jakarta dan Kota Bekasi, air tanahnya telah tercemar bacteri colly. Dengan demikian jelas bahwa terbatas bahkan langkanya sumber air alam yang bersih untuk kepentingan manusia, dapat menimbulkan berbagai bentuk penyakit.

B. Kurang sinkronya pengalokasian RTH
Konsepsi dasar alokasi tata ruang wilayah secara umum tertuang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah); dan dijabarkan dalam RRTRW (Rencana Rinci tata Ruang Wilayah) berbasis wilayah Kecamatan. Kekurang sinkronan dimaksud meliputi;

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
KDB, sering juga dimaknakan sebagai KLB (Koefisien Lantai bangunan), pada hakekatnya merupakan kaidah dan rambu-rambu, agar lantai bangunan yang dirancang tidak menyebabkan terganggunya tata air tanah; ditinjau dari masukan (input) maupun tata air sirkulasi dalam tanah (geohidrologi).
Kurang sinkronnya penentuan KDB dalam satu kesatuan ekosistem DAS, menyebabkan masing-masing wilayah, berbeda dalam mengendalikan dan atau membatasi permukaan lahan untuk lantai bangunan. Padahal tujuan utama menetapkan KDB untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya terhadap air hujan yang terinfiltrasi.
Kurang kosistennya kontrol terhadap perijinan bangunan (IMB), cenderung menyebabkan ancaman terganggunya daerah resapan; Hal ini mengingat bahwa bangunan pancang dalam selain memanfaatkan ruang air tanah, juga menjebak sirkulasi air tanah dangkal; yang berarti pula potensi dan tata air tanahnya menjadi terganggu.

Intensitas Pemanfaatan Ruang
Dalam penyusunan RRTRW, tetapan KDB dipergunakan sebagai dasar pertimbangan utamanya. Akan tetapi dalam penetapannya sangat sulit untuk diterapkan dan berlaku mundur. Hal ini mengingat bahwa lahirnya perhitungan IPR, setelah muncul permasalahan. Oleh sebab itu dalam penyusunan RRTRW sering mengalami masalah yang sulit dipecahkan jalan keluarnya; hingga RRTRW yang disusun sering tidak implementatif.
Intensitas Pemanfaatan Ruang (IPR), pada hakekatnya mirip apa yang dimaksud dengan KDB. Kalau KDB dimaksudkan sebagai rambu rancangan bangunan; akan tetapi IPR merupakan realisasi hasil perhitungan ratio antara lantai bangunan yang ada (eksis) dengan ruang terbuka eksis. Ruang terbuka yang dimaksudkan, merupakan kawasan yang sama sekali tidak ada lantai bangunannya; apakah dalam bentuk RTH, badan sungai, situ-situ dan atau halaman kebun pekarangan di luar RTH.
IPR dalam suatu wilayah sangat erat keterkaitannya dengan pengembangan wilayah perkotaan; dan merupakan solusi pemecahan masalah yang sulit dijabarkan dalam penyusunan RRTRW. Hasil analisis IPR suatu wilayah akan diperoleh informasi tiga tatanan yaitu; (a) suatu wilayah masih mampu untuk dikembangkan baik secara vertikal maupun horizontal; (b) hanya mampu dikembangkan kearah vertikal, dan (c) suatu wilayah telah melebihi abang batas lantai bangunan, hingga perlu pengaturan keterkaitannya dengan relokasi melalui pemantapan RRTRW.

Pengalokasian Kawasan Hijau (RTH)
Memaknakan kawasan hijau (RTH), sering diartikan sebagai ruang (lahan) terbuka yang potensial untuk dihijaukan. Pemahaman tersebut kurang tepat bahkan keliru. Kawasan hijau (RTH) seperti tertuang dalam masing-masing RTH (RTRW 2010), mestinya secara jelas pengalokasian tata letak dan luasannya. Demikian halnya dengan kriteria seperti sempadan sungai, penyangga perairan situ, maupun pengalokasian di daerah resapan.
Kurang singkronnya masing-masing wilayah menyebabkan penyusunan RTH dalam RTRW 2010 menjadi tidak bermakna, bahkan dapat membahayakan terhadap perhitungan-perhitungan keseimbangan lingkungan khususnya di wilayah perkotaan, baik untuk kepentingan kenyamanan maunsia, maupun bagi kehidupan liar.

C. Permukiman tidak teratur
Permasalahan lingkungan hidup yang cukup menonjol serta secara langsung dirasakan oleh masyarakat adalah permukiman tidak teratur bahkan kumuh. Selain kumuh tumbuh berkembangnya wilayah perkotaan juga menyebabkan beberapa lokasi tergenang. Kondisi ini tampaknya secara menyeluruh terjadi di masing-masing wilayah koordinasi.

BAB V
ARAHAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN TERPADU

5.1. Kesepakatan Antar Wialayah
Hasil koordinasi antar Wilayah Pemerintahan di lingkungan JABODE TABEK, secara umum menyepakati dalam hal-hal sebagai berikut;
(1).    Menyusun program terpadu di seluruh wilayah JABODETABEK, serta membuat alternatif pendananan dalam pengendalian perusakan lingkungan.
(2).    Skala prioritas kegiatan yang direncanakan, difokuskan di sekitar  sempadan sungai (13 bantaran) dan dua DAS Besar (Citarum tengah dan hilir, maupun Cisadane)
(3).    Azas kesetaraan, merupakan konsepsi  kemitraan, dxalam pelibatan unsur pemerintah, publik, masyarakat dan pelaku ekonomi;
(4).    Dukungan data wilayah, seyogianya dilengkapi dengan skala Peta 1: 50.000

5.2. Arahan Program Terpadu Pengendalian Tata Air
Kemerosotan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, membawa konsekuensi bukan saja menurunnya tingkat produktivitas, akan tetapi menghangatkan isu silang pendapat munculnya permasalahan lingkungan. Penggunaan tanah yang keliru dan kurang tepat, mengakibatkan fenomena alam seperti banjir, kekeringan, perubahan iklim global, dan bahkan kemungkinan terjadinya penggurunan (desertification).
Silang pendapat di atas, menurut (Waryono, 1997), pada dasarnya erat kaitannya dengan mekanisme bentuk hubungan antara perubahan penggunaan tanah dengan pergerakan (tata) air tanah yang merupakan bagian dalam siklus geohidrologi.
Terganggunya tata air tanah di wilayah perkotaan bukan saja disebabkan oleh hilangnya penutupan vegetasi, dan atau terbatasnya lapisan tanah yang mampu menginfiltrasi air kedalam tanah, akan tetapi sering lebih cenderung disebabkan kekurang seimbangan antara masukan air kedalam tanah (infiltrasi) dengan keluaran dalam bentuk pemanfaatan volume air yang secara teknis tidak terkontrol.
Pengedalian tata air tanah, mencakup pengelolaan kawasan resapan air dan aspek pengendaliannya. Penalaran gagasan rasional ini, memiliki arti penting sebagai penyangga kehidupan. Pemahaman di atas, memberikan gambaran pentingnya mempertahankan, menyelamatkan dan melestarikan potensi sumber daya air tanah. Ketiga embanan tersebut, bukan saja menjadi tugas bagi Pemerintah, akan tetapi merupakan tanggung-jawab dari semua pihak-pihak berkepentingan, termasuk masyarakat.
Kondisi fisik kawasan resapan air dan kawasan tandon air (situ-situ) di wilayah JABODETABEK, pada hakekatnya merupakan kunci dasar pendekatan dalam manajemen penangananya. Potensi daya dukung kawasan resapan air dan lingkungan situ-situ seperti penutupan vegetasi, selain memiliki peranan fungsi jasa bio-hidrologis, juga berperan sebagai pendukung nilai estetika pada lingkungannya. Perlunya perlindungan kawasan resapan air selain berperan dalam untuk mengendalikan kuantitas (persediaan air tanah) juga terhadap kualitas airnya.
Menurut Waryono (1998), kualitas air tanah dangkal pada berbagai tipe permukiman di wilayah perkotaan (DKI Jakarta dan Kota Bekasi), memperlihatkan kecenderungan terganggunya kualitas air tanah. Selain dipengaruhi oleh pembuangan limbah rumah tangga (ditergen), juga sumber-sumber cemaran home industri. Pada saat musim kemarau, cemaran ditergen turun kedalam tanah, dan mengikuti naiki turunnya air tanah. Tanah-tanah yang tercemar, pada kedalaman tertentu walaupun air tanah saat itu telah kembali (naik kembali) karena suplai air hujan.
Mencermati fonemena permasalahan di atas, harapan munculnya kebijakan terpadu sebagai kaidah dan rambu-rambu untuk tujuan penye-lamatan dan pelestarian lingkungan baik terhadap kawasan resapan air maupun kawasan tandon air, mendudukan posisi strategis dalam mempertahankan fenomena spesifik daerah resapan di wilayah JABODETABEK.
Untuk menjamin agar urgensinya kebijakan kawasan resapan tetap terjamin atas keberadaan dan pelestariannya, seyogianya setiap Rentrada (Rencana Strategi Pembangunan Daerah), memuat kiat-kiat yang erat kaitannya dengan pelestarian sumberdaya air dan lingkungannya.
Penanganan kawasan resapan air dan situ-situ secara terpadu dan berkelanjutan, hendaknya didasarkan atas pemantapan hasil-hasil perhitungan yang erat kaitannya dengan koefisien dasar bangunan (KDB), atau dalam konsepsinya lebih rasional dengan menggunakan perhitungan IPR.
Agar tujuan dan sasaran kebijakan pengelolaan kawasan resapan secara terpadu dan berkelanjutan dapat diimplementasikan secara rasional, pendekatan utamanya dilakukan melalui pengukuhan kawasan (hasil penyerasian antara kondisi eksis dengan hasil perhitungan IPR), khususnya pada kawasan-kawasan strategis yang berpengaruh terhadap alur tata air yang ditetapkan sebagai kawasan penyangga. Demikian halnya terhadap pemulihan kualitas melalui rehabilitasi vegetasi asli, juga merupakan bagian penting yang harus diarahkan sejak awal.
Aplikasi pengelolaan kawasan resapan air dan pengembangan ekosistem perairan pada dasarnya harus dirancang secara jelas, melalui penyusunan rencana tapak, sebagai langkah awal. Penyusunan rencana tapak ini, sebagai penjabaran dari rencana detail ruang. Rencana detail ruang ini, didasarkan atas hasil penyerasian antara IPR dengan kondisi eksis pada kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi sumberdaya air yang perlu dipertahankan, dipaduserasikan dengan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RRTRW).
Mencermati belum tersedianya IPR wilayah JABODETABEK, seyogianya dapat diantisipasi melalui pemaduserasian berdasarklan potensi tata air tanahnya. Demikian halnya terhadap pengembangan kawasan ekosistem perairan (situ-situ), dimana pengukuhan kawasan menjadi syarat mutlak untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya okupasi. Langkah berikutnya, perlu dukungan atas peranan fungsi jasa penutupan vegetasi, selain berfungsi sebagai penyaring (filter) baik sifat fisik maupun kimia air dan tanah, juga merupakan penopang dan dukungan nilai-nilai estetika pengembangan eko-sistem perairan yang erat kaitannya dengan siklus geohidrologi tata air resapan.
Didasari atas konsepsi pengelolaan kawasan resapan air dan  pengem-bangan lingkungan situ-situ secara terpadu berkelanjutan, seperti uraian di atas,  serta memperhatikan aspek daya dukung fisik wilayahnya, untuk itu dalam perencanaan pengelolaannya perlu memperhatikan beberapa aspek yang erat kaitannya dengan keterpaduan,  kelembagaan dan sumber pendanaannya.

5.2. Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat squatter pada dasarnya merupakan komunitas masyarakat yang bermukim secara  ilegal (okupasi) pada suatu wilayah perkotaan yang telah direncanakan peruntukannya, dan atau peranan fungsinya secara jelas diatur dalam Undang-undang (UU. No. 5 tahun 1990 tentang ratifikasi sumberdaya alam dan hayati), serta kebijakan pemerintah melalui Kepres No. 32 tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan lindung.
Urgensi pemberdayaan masyarakat dimaksud, menjadi bagian penting dalam program pemulihan lingkungan secara terpadu berkelanjutan. Pendekatan yang harus ditempuh, didasarkan atas: (a). Partisipatif dalam arti mencari jalan keluar agar mereka tetap dalam situasi dan kondisi yang optimal, sesuai dengan keinginan masyarakat secara terkendali; (b). Pemberdayaan dalam bentuk pelatihan yang diarahkan untuk memacu masyarakat mampu untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perairan situ;
Untuk mewujudkan kemandirian pembangunan ekonomi bagi masyarakat squatter, melalui pengintegrasian dimensi pembangunan berwawasan lingkungan, diperlukan lima prinsip dasar keserasian yaitu; (a) keseimbangan lingkungan, (b) pemberdayaan ekonomi, (c) pemerataan pembangunan, (d) pengintegrasian dan (e) kemampuan serta niat kesungguhan dalam mensinergikannya. Lima prinsip dasar tersebut, saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Mewujudkan kemandirian, harus mampu meninggalkan tradisi atau cara-cara berfikir dan atau bertindak secara tradisional dan atau konvensional. Oleh karena itu cara berfikir baru, untuk mengantarkan ke cara-cara untuk bertindak secara rasional, menjadi tantangan yang harus ditempuh.
Atas dasar itulah melalui berbagai terobosan dengan menfokuskan jalinan hubungan antara perilaku pembangunan (stake holder), termasuk masyarakat di dalamnya, menjadi bagian penting yang harus ditempuh untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.    Koordinasi antar wilayah Pemerintahan dalam lingkup satu kesatuan ekosistem DAS di wilayah JABODETABEK, menjadi urgen kedudukannya, karena mampu memecahkan fenomena permasalahan lingkungan, dan mencari jalan keluar yang tepat, sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan;
2.    Kesepakatan yang telah dikoordinasikan dalam tahun anggaran 2003, diharapkan akan dapat menjadi program aksi pada masing-masing wilayah dan atau dipadukan (kerjasama) antar wilayah;
3.    Keterkaitannya dengan alokasi pendanaan terpadu, dititik beratkan terhadap pembangunan sumur resapan, pemulihan bantaran sungai, dan pemulihan kawasan-kawasan tandon air.
4.    Pentingnya pemaduserasian bentuk RTH (RTRW 2010), di seluruh wilayah JABODETABEK, karena dalam satu kesatuan ekosistem DAS.

Leave a Reply