Ekologi Sungai di DKI Jakarta

December 31, 2009

KONSEPSI RESTORASI EKOLOGI KAWASAN
PENYANGGA SEMPADAN SUNGAI DI DKI JAKARTA*)
Oleh : Tarsoen Waryono**)

Abstrak
Urgensi pengelolaan kawasan konservasi bantaran sungai di DKI Jakarta ditinjau dari segi penataan ruang wilayah perkotaan, nampaknya tidak mungkin ditunda bahkan di kesampingkan; karena berbagai alasan yang kurang mendasar bahkan kurangnya pengetahuan atas peranan fungsi jasa vegetasi riparian.
Bagi para perencana tata ruang bukan saatnya lagi membahas perlu tidaknya tindakan konservasi, akan tetapi bagaimana mengimplementasikan tindakan pengelolaan dalam memulihkan peranan fungsi ekosistem ban-taran sungai, agar fungsi lindungnya berperan optimal secara berkelanjutan.

Pendahuluan
Secara fisik daratan DKI Jakarta 65.500 ha, dilintasi oleh 13 aliran sungai (± 295,0 kilometer), dengan luas bantaran sungai efektif 1.384,21 ha, dan merupakan ba-gian hilir dari beberapa DAS di bagian hulunya ( 780.000 ha).
Fenomena genangan dan atau banjir di wilayah DKI Jakarta, semakin diperburuk dengan meningkatnya luas bangunan beton dan aspal  18.798,5 ha: hingga menye-babkan tingginya laju limpasan air hujan (84,12%), dan besaran laju erosi pada wilayah kikisan  82,7 ton/ha/tahun. Akumulai hasil sedimentasi, serta meningkatnya peman-faatan air tanah dangkal, dan penerapan teknologi pancang bangunan tinggi, secara alamiah menyebabkan terganggunya sirkulasi dan sistem tata air tanah (hidrologis), hingga menyusupnya (intrusi) air laut yang kini telah mencapai 11,3% dari luas daratan DKI Jakarta.
Kesadaran Pemerintah DKI Jakarta, dalam upaya pengendalian terhadap lingkungan fisik kritis perkotaan dan kecenderungannya, telah dilakukan sejak tahun 1981. Dibentuknya susunan organisasi Dinas-dinas teknis pengelola kawasan hijau, pada dasarnya merupakan langkah awal yang ditempuhnya; seperti tertuang dalam Perda No. 8 tahun 1981. Dalam Perda tersebut, salah satu embanan tugas pokoknya adalah melaksanakan pemangkuan hutan yang ada, dan membangun serta mengelola kawasan hijau penyangga lingkungan hidup wilayah perkotaan sebagai penopang kenyamanan lingkungan hidup.
Adapun alasan yang cukup mendasar, atas keyakinan bahwa peranan fungsi dan jasa bio-eko-hidrologis komunitas pepohonan, terbukti dan dinilai mampu melerai serta mengendalikan berbagai bentuk cemaran; berfungsi sebagai paru-paru kota dan kenyamanan lingkungan; pereda unsur-unsur iklim, penghalau angin dan pelerai silau cahaya; pengatur tata air tanah dan pengendali laju erosi; habitat satwa liar; pelestarian plasma nutfah dan sumber genetik; wahana dunia ilmu pengetahuan alam; penunjang keindahan kota; pusat kesegaran jasmani, rekreasi alam dan sumber produksi terbatas.

*). Seminar Nasional Evaluasi Pasca dan Rancang Tindak Penanggulangan Banjir Wilayah Perkotaan.
Kedutaan Belanda (Kuningan Jakarta), 12 Juni 2002, Kerjasama Dept. Kimpraswil, Masyarakat Air
Indonesia, dan Kedutaan Belanda.
**). Staf Pengajar Jurusan Geografi dan Program Pasca sarjana Biologi Universitas Indonesia (Depok)
Kondisi eksis Ruang Terbuka Hijau (RTH) DKI Jakarta tahun 2001, tercatat 7.426, 83 ha, sedangkan target RTH berdasarkan RTRW-2010 (Perda DKI No. 6 Tahun 1999) ditetapkan 9.544,79 ha; atas dasar pertimbangan prediksi jumlah penduduk sebesar 12,5 juta jiwa pada tahun 2010. Dengan demikian, permasalahan kekurangan areal, menjadi lebih dominan sebagai salah satu di antara faktor-faktor penyebab belum berhasilnya upaya pengendalian terhadap lingkungan fisik kritis perkotaan secara kong-krit.
Terbitnya Kepres 32 Tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan lindung, bagi Pemda DKI Jakarta nampaknya merupakan jalan keluar untuk memecahkan fenomena permasalahan kebutuan RTH, dimana bantaran sungai merupakan salah satu di antaranya yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sempadan sungai.
Mencermati akan kondisi lingkungan fisik kritis perkotaan, serta semakin terde-gradasinya kawasan sempadan sungai, untuk itu upaya pemulihan peranan fungsi ekosistem “restorasi ekologi” kawasan sempadan sungai dinilai strategis, sebagai salah satu bentuk tindakan konservasi biologis daerah dilindungi. Hal ini mengingat bahwa restorasi ekologi pada dasarnya merupakan bentuk dari manajemen konservasi, sebagai upaya untuk mengembalian habitat tertentu atau ekosistem, ke suatu kondisi semirip mungkin dengan keadaan sebelum terjadi degradasi.

Kondisi Bantaran Sungai di Wilayah DKI Jakarta
Bantaran sungai merupakan kawasan (buffer) penyangga daerah pengelolaan air; berfungsi sebagai tanggul sungai, berada pada kanan dan kiri badan sungai. Kawasan ini dicirikan oleh batuan dasar yang keras yang secara alami air tidak mampu lagi untuk menerobosnya, hingga kadang kala bentuknya berkelok-kelok. Penutupan vegetasinya spesifik (riparian), membentuk satuan ekologik terkecil, dan dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan jenis batuannya; bantaran sungai merupakan jalur koridor hijau alur badan sungai yang memberikan jasa ekologi sebagai penyaring air limpasan, penahan nutrien dan sedimen, juga merupakan habitat bagi kehidupan satwa liar seperti mamalia terbang, binatang melata, reptil, burung, dan beberapa jenis satwa lainnya.
Kerusakan ekositem bantaran sungai menyebabkan peranan fungsinya menjadi terganggu. Pada hal seperti halnya hutan, komunitas vegetasi riparian secara teoritis berfungsi sebagai pusat terjadinya keanekaragaman genetik, dan tempat berlangsung-nya evolusi secara alamiah.
Berdasarkan hasil pemantapan data kawasan lindung yang dilakukan tahun 1997 oleh Dinas Kehutanan; kondisi bantaran sungai di DKI Jakarta 57,23% (792,18 ha) dikuasai oleh penduduk untuk kepentingan pemukiman, dan sisanya 42,77% (592,03 ha) dalam kondisi yang mulai terganggu.
Terdesak dan hilangnya kawasan hijau bantaran sungai menyebabkan peranan fungsinya terganggu baik untuk perlindungan daerah pengaliran sungai maupun sebagai habitat dan sangtuari satwa liar. Hasil pemantauan kehidupan satwa liar yang dilakukan oleh Tim Pengelola Hutan Kota Universitas Indonesia (1998) di bantaran sungai Ciliwung (Kampung Srengseng – Cijantung), pada tahun 1986 masih dijumpai kera ekor panjang  4-5 group (32-50 ekor), sedangkan pada tahun 1997 tidak jenis tersebut tidak dijumpai lagi; demikian halnya dengan beberapa Jenis terbang (kalong, kelelawar dan sejenisnya), termasuk binatang melata (ular, biawak dan kadal). Di Bantaran sungai Pesanggrahan pada tahun 1986 masih dijumpai beberapa jenis burung (sirgunting, kuntul, dan gagak) yang bertengger di rumpun bambu; serta masih ditemu-kan puluhan ekor buaya, namun sejak tahun 1993, nampaknya hampir tidak terdengar lagi walaupun sebenarnya masih sering dijumpai oleh masyarakat.

Kedudukan Bantaran Sungai Dalam RTH DKI Jakarta
Mencermati realisasi hasil pembangunan kawasan hijau selama jangka waktu 30 tahun (1965-1995) tercatat 29,7% dari rencana RTH DKI Jakarta. Rendahnya hasil pembangunan kawasan hijau ini, disebabkan keterbatasan pemerintah daerah dalam aset kepemilikan lahan, karena semakin meningkatnya harga tanah.
Kepres 32 tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan lindung, nampaknya me-macu pemerintah daerah DKI Jakarta untuk meningkatkan penanganan pembangunan kawasan hijau, karena terbukanya peluang bantaran sungai (sempadan sungai) dan sempadan pantai sebagai kawasan konservasi untuk memenuhi kebutuhan RTH.
Bantaran sungai dan sepandan pantai, pada hakekatnya merupakan satu kesa-tuan ekosistem dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), berfungsi sebagai penyangga pengaliran air. Kawasan sepandan pantai merupakan ekoton antara ekosis-tem laut dan daratan yang dicirikan oleh penutupan vegetasi mangrove; berbeda halnya dengan kawasan sepandan sungai, di samping merupakan ekoton antara ekosistem daratan dengan perairan, sekaligus juga merupakan ekoton antara ekosistem riparian dengan vegetasi binaan dalam wilayah perkotaan (urban), vegetasi budidaya wilayah pedesaan (rural), dan vegetasi alami (natural).
Penelitian tentang karakteristik, dinamika dan peranan fungsi ekologis daerah riparian belum banyak dilakukan di Indonesia; namun berbagai penelitian mengenai pentingnya ekosistem riparian telah banyak dipublikasikan. Bukti-bukti penelitian ter-sebut menunjukan bahwa daerah riparian sangat bervariasi dalam hal ukuran dan jenis vegetasi, karena kombinasi yang mungkin terjadi antara sumberdaya air dan karak-teristik fisik wilayahnya. Daerah riparian umumnya mempunyai ciri spesifik dalam hal struktur vegetasi, dan sifat-sifat tanah yang dapat dikembangkan sebagai penciri dalam penetapan kawasan lindung sempadan sungai di wilayah perkotaan.
Pengembangan wilayah perkotaan umumnya bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup dan kenyamanan, keindahan dan kebersihan, serta menciptakan keserasian antara lingkungan alam dengan lingkungan binaan yang secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.
Penataan ruang untuk tujuan keseimbangan dan keserasian wilayah perkotaan, secara jelas (a) menempatkan lingkungan kawasan hijau dalam struktur ruang wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 24 tahun 1992; (b) memberikan pan-dangan bahwa kawasan hijau perkotaan merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur bentang alam secara regional; dapat dirancang hingga memberikan peranan fungsi dan manfaat sebagai penyangga dan perlindungan lingkungan hidup perkotaan, serta pelestarian nilai-nilai keragaman hayati secara berkelanjutan; seperti yang ditekankan dalam Kepres No. 32 tahun 1990.
Penyerasian sistem penataan ruang perkotaan secara terpadu, untuk tujuan pemulihan peranan fungsi ekosistem bantaran sungai perlu dikembangkan dengan pertimbangan berbagai kepentingan pengembangan wilayah; hal ini mengingat bahwa bantaran sungai dipandang sebagai kawasan lindung penyangga pengaliran air yang harus diolahdayakan (ditata), sehingga mampu berfungsi sebagai zona penyangga yang mendukung keberadaan keragaman hayati, dan atau sebagai koridor yang mampu menghubungkan pusat-pusat pemencaran berbagai kehidupan satwa liar.

Konsepsi Dasar Pemulihan Ekosistem Bantaran Sungai
Pengembangan Wilayah Kota
Dampak penting pengembangan wilayah terhadap kondisi fisik bantaran sungai menyebabkan perubahan-perubahan terhadap habitat dan fenomena bio-hidro-ekologis-nya. Aktivitas manusia telah banyak menciptakan penghalang buatan (artificial barrier), dalam kasus ini cenderung menghilangkan penghalang alamiah (natural barrier) bagi pemencaran organisme. Terciptanya penghalang buatan menyebabkan terbentuknya populasi-populasi yang terisolasi, perubahan dan degradasi habitat, hingga tumbulnya pulau-pulau habitat dengan beberapa jenis yang masih mampu beradaptasi, bahkan tidak sesuai untuk dihuni oleh berbagai biota kehidupan seperti sebelumnya.
Pemanfaatan setiap jengkal tanah untuk bangunan aspal, betonan, plesteran, dan pancang bangunan menyebabkan terganggunya sistem tata air tanah. Meningkat-nya aktivitas perkotaan, memacu terhadap tumbuh berkembangnya bangunan gedung berdiding kaca, penggunaan sistem pendingin ruangan, dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, yang menyebabkan fenomena lingkungan fisik kritis perkotaan. Upaya dan pemberdayaan melalui penanaman pepohonan dan rerumputan, telah ba-nyak dilakukan; akan tetapi hasil-hasil yang dicapai belum dapat menjamin atas ter-ciptanya kenyamanan lingkungan perkotaan; keberadaan tersebut nampaknya kurang seimbangnya antara sumber-sumber penyebab lingkungan fisik kritis dengan upaya pengendaliannya.
Kota-kota di Indonesia, proses pertumbuhannya berawal dari pemukiman kecil tumbuh dan berkembang menjadi pedesaan, kotadesasi (peralihan kota dan desa), dan akhirnya menjadi kota. Ditinjau dari letak strategisnya berada di wilayah pantai (pesisir), dan pedalaman baik tepian sungai dan atau dataran tinggi. Tumbuh berkembangnya wilayah perkotaan, cenderung mendesak sebidang penutupan vegetasi baik dalam bentuk pesawahan, pekarangan maupun kebun yang akhirnya dikorbankan untuk di-bangun dan dirombak guna memenuhi kepentingan bangunan fasilitas perkotaan. Kete-duhan-keteduhan yang semula dari kerindangan naungan pepohonan, tiba-tiba dibuka sehingga permukaan tanah langsung dipengaruhi oleh sinar matahari, butir-butir air hujan dan kekuatan-kekuatan angin. Bentuk medan dimanipulasi, arah-arah drainase alam yang berkelak-kelok diluruskan, tanah dirombak dengan cara pemadatan, bahkan diganti dengan tanah urugan yang berasal dari luar lokasi. Keberadaan ini menyebab-kan terganggunya arah-arah sirkulasi air tanah dangkal, dan pola drainase baik di dalam tanah itu sendiri maupun di atas permukaan. Hambatan lebih jauh, bahwa perubahan penutupan vegetasi untuk kepentingan pengembangan wilayah perkotaan, menyebab-kan terganggunya habitat dan ekosistem kehidupan satwa liar. Walaupun kawasan hijau baik dalam bentuk taman dan atau hutan kota merupakan kebutuhan esensial bagi masyarakat dan penopang wajah perkotaan, akan tetapi sekala prioritasnya selalu dika-lahkan; Padahal sejak awal sejarah kebudayaan umat manusia yang tercatat, bahwa pepohonan sesungguhnya telah senantiasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan lingkungan hidupnya, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Aspek Pengelolaan Bantaran Sungai
Program pembangunan kawasan hijau di lingkungan bertolak dari dua penger-tian kunci, yaitu pohon (vegetasi berkayu) dan penduduk kota. Strategi konsepsinya selalu dihubungkan dengan upaya pengendalian lingkungan fisik kritis; kehidupan flora dan faunanya, mewujudkan kenyamanan lingkungan, sebagai penopang pusat-pusat kegiatan kota. Aplikasi programnya, lebih diarahkan untuk memberikan peranan fungsi jasa biologis pepohonan, yang erat kaitannya dengan pelindungan dan penyangga sepanjang jalan (road site), kanan dan kiri bantaran sungai, di sekitar ekosistem (situ-situ, dan pantai), serta di beberapa lokasi yang memerlukan dukungan lingkungan hijau, seperti tempat-tempat rekreasi dan wisata.
Penanganan dan pengendalian degradasi lingkungan perkotaan, telah banyak dilakukan dan kini populer melalui pendekatan teori ambang batas dalam perencanaan kota, wilayah dan lingkungannya. Dalam pendekatannya lebih meningkatkan rasio-nalitas strategi pembangunan alternatif dalam perencanaan kota atas dasar evaluasi unsur-unsur perkotaan baik fisik wilayah, fasilitas kota, maupun pendukung lingkungan yang erat kaitannya dengan tanah dan ruang. Tanah memberikan pengertian kecen-derungan yang erat dengan kehidupan (biologis) dan air, sedangkan ruang bagi peren-cana memberikan arti untuk pengalokasian bentuk-bentuk bangunan yang dipadu-serasikan sebagai penyangga kehidupan lingkungan hidup perkotaan.
Penilaian kekurang seimbangan dari salah satu dan atau ketiga unsur di atas, dianalisis untuk kemudian diaplikasikan sebagai dasar pemberdayaan pembangunan-nya, untuk tujuan terciptanya kenyaman lingkungan. Konsepsi ambang batas yang dipraktekan pada hakekatnya menekankan gejala perubahan sebagai penyebab yang ditimbulkannya, dan disebut sebagai perencanaan lingkungan rasional berdasar konsep IUCN tahun 1982; yang pada hakekatnya merupakan satu proses bagaimana konser-vasi sumberdaya regional dan nasional atau rencana pembangunan dibuat dalam satu cara secara sadar guna meminimalkan efek negatif jangka panjang pada tingkat kualitas lingkungannya.
Dalam prosesnya, terlihat ada dua komponen penting yaitu (a) satu rencana institusional yang dirancang bersama-sama dengan masyarakat, lembaga-lembaga dan pembiayaan lebih diarahkan terhadap masalah konservasi yang spesifik; (b) rencana fisik yang dirancang untuk menunjukkan hubungan fisik yang tepat antara aktivitas lingkungan dan pembangunan untuk mencapai tujuan melalui tindakan konservasi.
Tentunya bagi para perencana fisik menyadari atas masalah-masalah degradasi lingkungan akibat pengembangan wilayah perkotaan, karena penyelewengan terbesar yang terjadi di seluruh dunia, adanya pemanfaatan yang berlebihan bahkan menjamah kawasan-kawasan lindung wilayah perkotaan seperti vegetasi riparian dan vegetasi penyangga situ-situ, serta vegetasi pantai yang secara alami merupakan penyeim-bangan lingkungan perkotaan.
Hilangnya kawasan penyangga strategis bantaran sungai dan sempadan pantai, di kota-kota pantai, menjadi salah satu faktor penyebab terganggunya tata air tanah dan terdesaknya habitat beberapa satwa burung di wilayah perkotaan, serta meningkat-nya pencemaran udara dari pusat-pusat industri yang dekat dengan pusat kota. Untuk itu, bahwa pengelolaan ideal kawasan sempadan sungai seyogianya dipertahankan selebar 1,5 kali badan sungai yang berada pada kanan dan kiri sungai; sedangkan penyangga pantai minimal dipertahankan 100 meter dari tepian pantai kearah daratan.
Restorasi Ekologi Bantaran Sungai
Mencermati atas uraian di atas, untuk itu penanganan bantaran sungai di DKI Jakarta, pada hakekatnya telah didukung oleh Kepres 32 tahun 1990 dan Undang-undang No. 22 tahun 1998, tentang Penataan Ruang Wilayah. Pengalokasian setiap bidang tanah dalam penataan ruang wilayah perkotaan didasarkan atas penetapan Perda No. 6 DKI Jakarta tahun 1999, tentang RTRW tahun 2010. Implementasi pena-taan ruang ini pada hakekatnya merupakan langkah awal penanganan, sebagai pemacu program pembenahan dan perbaikan lingkungan hidup perkotaan.
Pembangunan kawasan hijau di DKI Jakarta, secara tegas ditekankan sebagai upaya dasar implementasi pemulihan suatu kawasan berdasarkan peranan fungsinya, seperti tertuang Renstrada 2002; dimana bantaran sungai di seluruh wilayah DKI Jakarta, merupakan sasaran utamanya. Dengan demikian jelas bahwa pengembalian peranan fungsi atas keberadaan bantaran sungai seperti kondisi sediakala, pelaksa-naan programnya telah dirancang sebelumnya.
Konsepsi pendekatan pemulihan peranan fungsi ekosistem bantaran sungai, setidaknya ada empat pilihan pendekatan berdasarkan penerapan teknik silvikultur atas dasar pertimbangan kondisi fisik wilayahnya. Pendekatan tersebut meliputi (a) tanpa tindakan, dan pemulihannya diserahkan kepada alam, atau melalui proses suksesi hingga dapat pulih secara alamiah; (b) enrichment planting (perkayaan jenis asli yang ada), (c) rehabilitasi dan reklamasi habitat, dengan penambahan top soil dan inokulasi biota tanah  penanaman jenis pioner legum  erichment planting.
Mencermati atas uraian di atas, langkah awal yang harus ditempuh dalam meru-muskan implementasi pengelolaan kawasan konservasi bantaran sungai, menetapkan unit-unit perencanaan yang rasional dan mampu mengakomodasikan pemulihan peranan fungsi jasa ekosistemnya melalui (a) pemberdayaan habitat vegetasi riparian; (b) kajian dasar atas peranan fungsi jasa biologis, hidrologis dan ekologisnya; (c) serta mengkaji secara mendalam terhadap nilai kualitas kawasan konservasi, termasuk kajian potensi baku habitat dan kesesuaian jenisnya; sebagai dasar acuan dalam penyusunan rancangan model restorasi ekologi bantaran sungai.

Uraian Penutup
Nampaknya sangat sederhana tidak terlalu rumit untuk merancang, menyusun model, dan atau menyusun anggaran pemulihan kawasan bantaran sungai; Namun demikian tidaklah sederhana dalam implementasinya apabila okupasi penduduk yang tinggal di bantaran sungai tidak diperhitungkan sebagai fenomena pemabatas yang sangat rumit dipecahkan. Hal ini mengingat bahwa jumlah penduduk yang tinggal di kawasan konservasi bantaran sungai DKI Jakarta tercatat >71.000 jiwa, dan > 14.000 unit bangunan ilegal di bantaran sungai.
Untuk itu prioritas pemulihan bantaran sungai harus diawali dengan; (a) pengu-kuhan kawasan sempadan sungai, (b) resetlement penduduk, (c) inventarisasi pula-pulau habitat guna menetapkan tindakan yang hendak dilakukan, dan (d) pentingnya keterlibatan stake holder, baik masyarakat maupun pihak yang berkepentingan lainnya.
Atas dasar itulah konsepsi pemulihan peranan fungsi bantaran sungai nampak-nya perlu mengacu terhadap hasil konvensi dan ratifikasi Biodiversitas seperti tertuang dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990; yang pada prisipsinya bahwa reboisasi dan penghijauan merupakan bagian dari kegiatan konservasi.
Penilaian hasil-hasil pembangunan kawasan hijau bukan saja dinilai secara fisik, akan tetapi peranan dan kepedulian masyarakat memiliki proporsi yang tidak kalah pentingnya. Hal ini mengingat bahwa tanpa keiikutsertaan masyarakat program pembangunan kawasan hijau di mana dan kapan saja akan membuahkan hasil yang kurang memenuhi harapan baik bagi pemerintah maupun masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Brandy., N.C and Warner., R.E, 1994. Managing Farmland for Wildlife. T.A. Bookhout (Ed.). Research and Management Technique for Wildlife and Habitats. The Wildlife Society. Bethesda, Maryland.
Dinas Kehutanan DKI Jakarta, 1997. Pemantapan Data Kawasan Lindung Wilayah DKI Jakarta. Dinas Kehutanan DKI Jakarta. 134 hal.
Forman and Gordon; 1986. Landscape Ecology. John Wiley & Son. New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore. pp 114-320.
Hough., J. W,. 1993. Urban Ecosystem. Chapman & Hall; London. Wein-heim.New York.Tokyo. Jordan,. W.R, et all, (Eds.), 1992. Restoration Ecology; A synthetic approach to ecological research. Cambridge University Press. (pp 1-29).
Jordan,. W.R, et all, (Eds.), 1992. Restoration Ecology; A synthetic approach to ecological research. Cambridge University Press. (pp 1-29).
Koziowski., J.K, 1997. Perencanaan Kota (Penanganan dan Pengendalian Degradasi Lingkungan) dengan Teori Ambang Batas (Terjemahan) LP3S Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (234 hal).
Krugman., Stanley, L. 1878. Wind breaks and Shelterbelts for improved Urban enviroment. Special paper in World Forestry Congress VIII. Jakarta (pp-16)
Manan., Safei, 1975. Manajemen Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Fakultas Kehu-tanan Institut Pertanian Bogor. pp 123-131.
Manan., Safei, 1976. Manajemen Pengelolaan Daerah Riparian Dalam Pengelolaan DAS. Fakultas Kehu-tanan Institut Pertanian Bogor. (pp-23).
___________, 1990. Manajemen Pengelolaan Kawasan Penyangga Sempadan Sungai dan Pantai. Seminar Pengelolaan Kawasan Lindung Pemda DKI Jakarta.
Pusat Penelitian Sain dan Teknologi-UI, 1998. Kajian Spatial Daerah Kumuh DKI Jakarta. Kerjasama Bapedalda dan PPST-UI. Laporan Penelitian Tahun Anggaran 1997/1998. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan DKI Jakarta. 142 hal. (Tidak diterbitkan).
Sandy. I.M, 1976. Struktur Kota Pantai di Indonesia. Direktorat Tata Guna Tanah Departemen Dalam Negeri. Publikasi TGT No. 346; 12 hal
_________, 1978. DAS-Ekosistem-Penggunaan Tanah. Publikasi Direktorat Taguna Tanah Departemen Dalam Negeri (Publikasi 437).
________., 1995. Penataan Ruang Dalam Pembangunan Wilayah. Jurusan Geografi FMIPA Universitas Indonesia (pp-9)
Smith., H. W and L.S., Dochinger 1976. Capability Metropolitan trees to reduce atmospheric contaminants. Forest Service General Techical Report NE-22. USDA.
Wirakusumah,. Sambas. 1987. Hutan Kota DKI Jakarta; Aspek dan Urgensinya; (suatu kajian akademis). Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. 98 hal (tidak diterbitkan).

1 Comment

  • rani says:

    Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, memang tidak bisa dilakukan sendirian. Harus dilakukan dengan berbagai pihak dan secara terus menerus. Tidak cukup hanya dengan menulis saja.
    Terkadang saya membayangkan bagaimana caranya, itu para perintis lingkungan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga terdorong untuk menjaga lingkungan. saya berpikir itu suatu pekerjaan yang luar biasa susahnya.

Leave a Reply