Pemetaan Permasalahan Wilayah Perbatasan Negara

Pemetaan Permasalahan Wilayah Perbatasan Negara (Cara pandang Baru, memandang permasalahan wilayah perbatasan Negara) Sekapur Sirih Sering kita mendengar “Indonesia adalah Negara besar”  “Indonesia memiliki letak strategis di antara dua Benua […]

Pemetaan Permasalahan Wilayah Perbatasan Negara

(Cara pandang Baru, memandang permasalahan wilayah perbatasan Negara)

Sekapur Sirih

Sering kita mendengar “Indonesia adalah Negara besar”  “Indonesia memiliki letak strategis di antara dua Benua dan dua Samudera” “Bangsa Indonesia adalah bangsa yang teruji  sejak 1945 mewujudkan cita-cita sebagai NEGARA MERDEKA dan BERDAULAT atau Republik Indonesia bukan Negara gagal hingga kini (72 tahun)”

Founding fathers memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, sebagai kesatuan bangsa-bangsa Nusantara dari Sabang sampai Merouke dari Sangihe sampai Rote. Republik Indonesia sekarang berdampingan dengan 10 negara tetangga, baik berbatas di lautan maupun berbatas di daratan (RI-Papua Nugini, RI – Malaysia, RI – Timor Leste). Batas-batas itu diusulkan sebagai batas fisik geografis secara hukum (Yuridis), meskipun masih ada segmen perbatasan yang belum tuntas secara hukum. Di lain hal kenyataannya ada wilayah cultural terbelah dengan batas fisik itu. Berdasarkan itu pengakuan batas cultural menjadi sangat variatif (terjadi kleim spihak atas batas cultural yang terbelah batas fisik tersebut) dan perkembangan teknologi dalam pemahaman sumberdaya alam baik di laut dan di daratan mampu mengelabui batas fisik negara yang ada di permukaan bumi (berupa patok-patok batas Negara). Abad 21 sebagai abad Informasi dan komunikasi pada prakteknya mampu menembus ke seluruh pelosok Negara manapun hingga di tangan anak-anak-remaja-dewasa-orang tua, pejabat maupun rakyat hampir seluruh lapisan sosial. Ideologi/Ilmu pengetahuan, system sosial, teknologi dari manapun dapat terkirim dan terakses melalui ujung-ujung jari pemegang gadget. Informasi yang terkirim dan terakses seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, yang dianggap baik (positive) oleh pengirim bisa jadi memang baik, tetapi tidak dipungkiri bisa jadi suatu yang buruk (negative) di tangan penerima. Satu hal lagi bahwa penguasaan praktek ekonomi (produsen-konsumen) melebur di era globalisasi perdagangan dan pasar bebas, bisa jadi secara tidak sadar sebanarnya perekonomian kita dikuasai oleh bangsa-bangsa lain (sebagai konsumen sepanjang jaman). secara tidak sadar dari sekian banyak penguasa sumberdaya alam tambang terbagi habis oleh negara-negara maju tersebar di tambang-tambang Indonesia, belum lagi perkebunan, luas perkebunan sawit milik perusahaan Malaysia di Indonesia sekitar 1,5-2,0 juta ha,“ pada 2006, menurut Ketua Komisi Minyak Kelapa Sawit Indonesia, kepemilikan perusahaan asal negeri jiran itu mencapai 18% dari total perkebunan sawit di dalam negeri.dll. Memang disadari suatu negara tidak mungkin tanpa kerjasama investasi oleh negara asing. Untuk kasus migas perusahaan asing lebih produktif dan memberikan keuntungan kepada negara, sementara regulasi perusahaan migas negara belum membuat lebih produktif dengan berbagai alasan.

Konsepsi Umum

Konsepsi pertama: Perilaku, tradisi, budaya dan peradaban berkeinginan meningkatkan kualitas hidup manusia di dunia (sesuatu yang positif bagi keberlangsungan manusia di dunia).

 

 

Konsepsi kedua: Pada perjalanannya ternyata ada hal-hal yang ditakuti, ditakutkan, diwaspadai, dilarang, diancam, dimusnahkan, dicurigai, dilawan (sesuatu yang negative bagi keberlangsungan hidup manusia di dunia).

Berdasarkan pemikiran di atas bagaimana cara pandang wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara tetangga?

Banyak beredar konsepsi-konsepsi yang sangat rinci (detail) berakar pada cara pandang berdasar konsepsi kedua, dan konsepsi pertama dianggap tidak perlu direncanakan lebih rinci dan detail. Bukti-bukti pernyataan tersebut di antaranya:

  1. Wilayah perbatasan dipersepsikan sebagai wilayah belakang, sibuk membangun di wilayah dalam, karena wilayah perbatasan beresiko sangat tinggi. Karena luasnya Indonesia wilayah perbatasan yang jauh dari pusat ekonomi dianggap beban pembangunan
  2. Hidup di wilayah dalam lebih aman dari pada hidup di wilayah perbatasan (syndrome akut perang dingin), tidak tahu mana lawan mana kawan semuanya saling mencurigai.
  3. Naluri menjauhi musuh lebih tinggi dari pada naluri mendekati kawan untuk bekerjasama melangsungkan hidup bertetangga
  4. Pembangunan di wilayah perbatasan sangat mengecewakan (tidak memberi harapan), program pendidikan rendah (apalagi Perguruan tinggi, sekolah saja terbatas), program kesehatan minim, program ekonomi resiko tinggi. (bertolak belakang dengan yang tertulis di pembukaan UUD 1945).
  5. Para pejabat pemerintah di perbatasan merasa dijauhkan dari pusat (perbatasan sebagai tempat sensitif), sarjana yang lulus lebih cenderung menuju Jakarta (pusat) dibandingkan menuju wilayah perbatasan
  6. Ketimpangan yang sangat tinggi dari seluruh sektor pembangunan antara pusat dan wilayah perbatasan.
  7. Hidup dalam kecaman ketakutan, lebih sering melihat seragam keamanan daripada yang berdasi, menghibur diri sendiri dari pada mendapatkan hiburan dari yang lain. Memandang Negara tetangga sebagai ancaman.
  8. Dan masih banyak lagi bukti yang lain: (setelah 72 tahun merdeka penduduk perbatasan masih terdengar “kalau begini terus kami lebih baik menyatukan diri dengan Negara tetangga”), “kami sudah bekerja keras demi NKRI tetapi apa yang kami dapat” dan sebagainya. “Parabola kami lebih mudah menangkap berita (informasi dan komunikasi) dari negara tetangga dari pada dari Jakarta” Adakah teknologi NKRI yang seimbang menyampaikan informasi hingga perbatasan?

Jika kita mau membuka lagi lebaran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, konsepsi yang tertulis sangat relevan dengan konsepsi pertama. ….merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. …….memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,……

Jika nilai-nilai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu kita gunakan untuk mempertanyakan kepada rakyat di perbatasan Negara, maka pertanyaan tersebut:

  1. Merdeka sudah, 2. Bersatu sudah, 3. Berdaulat sudah, 4. Adil sudah? 5. Makmur sudah? 6. Sejahtera sudah? 7. Cerdas sudah? 8. Tertib sudah?

Perlu menjadi catatan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa permasalahan wilayah perbatasan juga memiliki kendala alamiah, misal suatu pulau terdepan mau tidak mau pada musim tertentu mengalami isolasi alamiah angin laut yang bergolak dan jarak yang jauh mengakibatkan terputusnya pengiriman logistik untuk masyarakat yang tinggal. Hanya perhatian fenomena alam ini seharusnya sduah terjadi 72 tahun merdeka, tidak perlu masyarakat berdemo mengibarkan bendera asing hanya karena perencanaan pengiriman yang tidak benar oleh sektor tertentu terjadi kelangkaan kebutuhan primer, sangat memprihatinkan. Hayo…. siapa yang diberi kewenangan ini?

Bagaimana adil jika masih sangat timpang?, Bagaimana makmur jika dianggap beban? Bagaimana sejahtera jika ada keluhan lebih enak menyatukan diri dengan Negara tetangga? Bagaimana cerdas jika perguruan tinggi hanya ada di wilayah dalam. Bagaimana tertib jika informasi dan komunikasi dari sumber regulasi Negara tetangga. Bagaimana berdaulat jika sering digerogoti dan tak mampu menolak? Bagaimana terpelihara wilayah kalau kewibawaan tersepelekan dan diuji oleh negara tetangga?

Permasalahan sudut pandang yang perlu dirumuskan ulang, atau perumusan permasalahan yang selalu didasari konsepsi kedua.

Membaca permasalahan di wilayah perbatasan Negara juga tidak berbeda dengan membaca permasalahan di wilayah dalam Negara. Dikotomi wilayah perbatasan dan wilayah dalam dalam pelaksanaan pembangunan Negara mungkin sudah tidak diperlukan, jika dilandasi oleh pemahaman menurut yang tertulis di pembukaan UUD 1945 (RI sebagai Negara merdeka berdaulat diakui oleh persatuan bangsa-bangsa). Inilah yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia, itulah yang diinginkan pendiri Negara ini. Inilah yang membawa peningkatan kualitas kehidupan di dunia yang beradab (bukan biadab). Inilah yang seharusnya mendapat porsi lebih dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring (pengawasannya) agar segera terwujud. Bukan porsi yang lebih besar program-program keamanan, teknologi security (radar dengan resolusi deteksi tinggi), pasukan berseragam yang lengkap dengan senjata, menara-menara pengawas perbatasan dan seterusnya. Bukan hal ini tidak penting sebagai security approach, tetapi ini bukan keinginan pendiri Negara ini dan bukan keinginan rakyat. Security approach dengan garda intelegennya itu tugas pemerintah Negara (Jajaran TNI sekarang), sebagai tugas pengawalan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Meskipun aroma politik dalam negeri terbukti terjadi pengkerdilkan fungsi dengan alasan fungsi lamanya melebihi kewenangan presiden??? bukan dikembalikan pada fungsi selayaknya (pemelihara, pengawal kemerdekaan dan kedaulatan agar lebih berwibawa). Apa yang di dapat dalam kenyataan sekarang apakah lebih berwibawa sekarang atau jika fungsinya dikembalikan selayaknya? Begitu juga dirasa oleh politikus saat ini, fungsi-fungsi sektoral tidak efisien lagi, sehingga bermunculan badan badan negara baru yang sebenarnya menjalankan fungsi sektoral yang dianggap tidak berjalan.

Tak ayalnya “Luka dalam tubuh menggerogoti tidak diobati, hanya meminum obat penahan sakit”

Tetapi tugas penting utama pemerintah yaitu mensejahterakan, mencerdaskan dan mentertibkan kehidupan rakyat dimanapun berada di belahan NKRI (prosperity approach). Dengan demikian pencapaian peningkatan kualitas ketahanan kemandirian, peningkatan kualitas ketahanan ekonomi (memiliki nilai tawar, memiliki kompetensi dan komparasi dalam bersaing secara adil) selain itu, penguasaan sumberdaya alam (kekayaan alam Indonesia), aspek pemerataan (bukan ketimpangan), yang ditopang ideologi, politik, sosial dan pertahanan keamanan. Bukan representasi populis yang menjadi pilihan, sementara representasi elitis terkaburkan.

Jika di rasa ada luka di jajaran pengawal kemerdekaan dan kedaulatan wilayah diobati agar sembuh (kembali kepada fungsi fitrahnya), jika di rasa di jajaran sektoral ada luka akut segera dioperasi agar tidak menjalar dan menjadi sembuh. Dengan terbangunnya badan-badan baru, apakah menunjukkan keakutan yang tak tersebuhkan dan dibiarkan menjalar, hal ini sangat menghawatirkan.

Jadi implementasinya kewibawaan NKRI yaitu pendekatan kesejahteraan (mencerdaskan, menertibkan, perdamaian, keadilan) yang ditopang pertahanan keamanan, bukan sebaliknya pertahanan keamanan yang ditopang oleh keterbatasan (kalau tidak sopan mengatakan kemiskinan, ketidaktahuan (jika tidak sopan mengatakan kebodohan) dan sembarangan (kalau tidak pantas mengatakan tidak memiliki tata tertib/ketertiban/kesiapan regulasi yang kuat berwibawa baik ke dalam maupun ke luar).

Langkah Strategis

Pemetaan permasalahan wilayah perbatasan atas dasar amanat pembukaan UUD 1945, yaitu menggunakan pendekatan kesejahteraan (pengelolaan sumberdaya yang cerdas, tertib, damai dan adil) yang ditopang pendekatan pertahanan keamanan (pengawasan) untuk berperan dalam percaturan dunia yang berwibawa.

Secara makro tahapannya:Pemetaan Potensi SDA dan sektoral, (melibatkan Perguruan Tinggi, termasuk pemetaan sosial budaya). Penyediaan Infrastruktur (air bersih, aksesibilitas, enerji/listrik,dll) yang mendesak (Pemerintah pusat & daerah), Mengundang investasi swasta untuk industri-industri berbasis bahan baku lokal (Penyediaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan), Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pusaran dinamika pembangunan daerah. Kemudian Pelaksanaan doktrin pengawasan (menyiapkan rakyat setempat sebagai “milisi” dan kehadiran aparat teritorial yang efektif)

Langkah Taktis (pemetaan faktor ekonomi)

  1. Pemetaan sumberdaya alam (potensi bahan baku produksi dan sumberdaya energi) (Natural capital)
  2. Pemetaan sumberdaya manusia (Tenaga Kerja ; ketrampilan dan keahlian, managemen serta idiologi), (Human capital)
  3. Pemetaan sumberdaya modal (pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor dan rakyat) (Financial capital)
  4. Pemetaan sumberdaya teknologi (technology capital, Information teknology)
  5. Sumberdaya Pendukung (aksessibilitas distribusi ke pasar, aksessibilitas,  promotting)
  6. Sumberdaya regulasi birokrasi (Ketertiban: kepastian prosedur, waktu dan harga).

Lahkah Taktis (pemetaan faktor Pengawasan ke dalam dan keluar)

  1. Pemetaan pemelihara perdamaian (bukan pemetaan konflik)
  2. Pemetaan program mejaga kedaulatan (termasuk bela negara)
  3. Pemetaan pengawasan keamanan pembangunan sektoral
  4. Pemetaan kualitas diplomasi (didukung roadmap, dokumen sejarah, tim handal dll)
  5. Pemetaan struktuk kekuatan (gelar kekuatan menjaga pembangunan sektoral dan kedaulatan)

Sebagai catatan sejarah perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia, perjuangan rakyat untuk merdeka dan tercapai dengan diproklamasikan atas nama bangsa Indonesia (bukan atas nama TNI), pada 17 agustus 1945, kala itu Indonesia baru memiliki organisasi barisan militer yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan pada 5 Oktober 1945 yang kemudian menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan TRI (Tentara Republik Indonesia), pada 3 Juni 1947 terlahir TNI (Tentara Nasional Indonesia), Desember 1949 APRIS, 17 Agustus 1950 APRI, 1962 ABRI, 1998 TNI dan POLRI hingga kini. Tersirat kesiapan secara resmi militer pada tanggal 5 Oktober 1945 (mulai mengawal kemerdekaan dan kedaulatan Rakyat), ini berarti jeda waktu 17 Agustus hingga 5 Oktober 1945 (+ 1,5 bulan setelah merdeka pengawalan oleh rakyat sendiri) dan jika dihitung proklamasi 17 Agustus 1945 hingga lahirnya TNI 3 Juni 1947 jeda waktu (+ 21 bulan) baru militer secara sitematis mengawal kemerdekaan dan kedaulatan rakyat. Berdasar catatan sejarah tersebut UUD 1945 lahir 18 Agutus 1945) dengan pembukaan UUD 1945 dengan rumusan yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Dan TNI lahir kemudian untuk mengawalnya.(tq/april 2017)

About taqy