Ulang Tahun Emas UUPA (1960-2010)

Ulang Tahun Emas UUPA (1960-2010)

Geografi FMIPA-UI, banyak melakukan kajian terkait dengan pertanahan secara umum dan mengkaji tanah baik dari sisi material maupun fungsionalnya sebagai seumberdaya ekonomi yang strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. Semenjak Jurusan Geografi awalnya menginduk di Universitas Pajajaran dan kemudian bergabung dengan Universitas Indonesia 1974 di bawah Fakultas FIPIA waktu itu (di Salemba Jakarta), pergulatan riset dan sepak terjangnya selalu terkait dengan tanah dalam arti luas (Ruang muka bumi yang), mengikuti definisi tanah yang diamanatkan oleh UUPA 1960.

Lima Puluh tahun berselang (24 September 2010), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan hukum dari berbagai undang-undang, PP, Inpres, Kepres, PerMen dan lain-lain yang dibuat selama 50 tahun berselang begitu saktinya UUPA hingga saat ini masih ada.

Tapi keberadaan UUPA, dewasa ini kami menganggap sekedar “masih ada” tertimpa dengan-UU turunannya yang notabene saling tumpang tindih dalam penanganan ruang. Atau bahkan UUPA 1960 yang tidak pernah di hapus, di amandemen sudah dilupakan sebagai akar dari berbagai peraturan perundangan yang ada terkait dengan ruang.

Meskipun sudah menelurkan berbagai perundangan di negeri ini meneurut saya masih banyak pasal-pasal sebagai amanat pembangunan belum tersentuh selama 50 tahun berselang.

Meskipun beberapa pasal sudah terimplementasikan dalam pembangunan melalui perundangan lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, tata ruang, pesisir, dll.

Apakah setelah 50 tahun berselang masih saktikah UUPA 1960 mendasari gerak laju pembangunan Indonesia “for next generation”.

Terus bagaimana nasib-nasib pasal-pasal yang sama sekali belum terimplementasikan secara baik/maksimal, sebagian, sedikit, akankah ditinjau ulang (diamandemen?) : dijalankan lebih efektif amanat itu, atau diganti yang lebih realistis sebagai tuntutan pambangunan saat ini. Ini menjadi PR Legeslatif yang tidak mudah. Diantara pasal-pasl itu yaitu: yang menyangkut reforma agraria, penanganan tanah terlantar dll.

Jika perundangan turunan secara konsisten merupakan produk operasional (menggunakan UUPA 1960 sebagai dasar pemikiran) dari permasalahan itu maka, apa bentuk program dan proyeknya? kapan ditargetkan untuk menjalankan amanat tersebut?

Jangan-jangan sudah dipeti “es” kan, untuk me-refresh kembali bagi pemegang amanat pembangunan berbagai kementrian melalui kabinet Jilid 2 nya SBY, perlu dilakukan :

1. Evaluasi 1-15 pasal UUPA terkait dengan tugas dan fungsi kementerian tersebut.

2. Menghindarkan Tumpang tindih regulasi

3. Terutama BPN (yg sudah mengalami pengkebirian peran dan tugas dalam mengemban amanant UUPA selama ini, apa  yang dapat dilakukan lagi untuk menjalankan amanat pasl-pasal UUPA 1960?),  apa program prioritas dan program mercusuar BPN untuk membawa ruang sebagai suberdaya ekonomi rakyat?), menurut hemat saya saat ini BPN telah di “acak-acak” oleh pihak-pihak yang memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak ingin rakyat menjadi makmur apalagi sejahtera dalam pengelolaan ruang dengan benar dan berkeadilan seperti amanat UUPA1960, 50 tahun yang lalu.

Perumus UUPA 1960 mungkin menangis melihat rakyat kurang mendapatkan akses terhadap tanah (ruang), khususnya bidang pertanian, yang notabene dominasinya terbesar karena masih menyataka dirinya sebagai negara Agraris. Inilah keprihatinan dewasa ini selelah 50 tahun diundangkan. Negara agraris saat ini hanya sekedar historis “memori kolektif bangsa” realisasinya import bahan pangan produk pertanahan (lahan pertanian) selalu meningkat setiap tahunnya yang makin membebani rakyat. Lain halnya jika petani kita melalui dasar pemikiran pasal-pasal yang diamanatkan UUPA dijalankan dengan benar (akses petani terhadap tanah/ruang produksi) dibuka selebar-lebarnya, dalam periode target tertentu swasembada-swasembada dalam produk pangan meningkat tajam.

Tetapi apa yang kita tangkap dewasa ini akar permasalahan yaitu akses terhadap sumberdaya lahan produksi oleh para pengambil kebijakan yang melupakan diri atas amanat UUPA 1960 tidak berani mengambil resiko positif ini (resiko memakmurkan petani demi pemenuhan pangan nasional) tetapi lari dari kenyataan dan mengambil resiko-resiko prgmatis yang sekedar pujian selama menjabat saja (tidak ada nilai keberlanjutan untuk rakyat). Bagaimana harga pangan yang selalu disubsidi oleh negara (beban oleh rakyat) tindakan/upanya mengurangi subsidi tidak mengarah untuk meringankan beban masyarakat, Tetapi hanya mengalihkan subsidi yang selalu tetap besar. Upaya menurunkan dan menghapuskan subsidi belum didukung oleh program dan tindakan produktif atas akses tanah (ruang) oleh petani khususnya. Dalam kondisi seperti ini pemerintah dengan teganya melakukan penghapusan-penghapusan subsidi itu???. Tanpa jalan keluar untuk rakyat mensubsidi dirinya sendiri dengan mendapatkan akses lahan/tanah (ruang produksi).

Untuk apa dipentingkan dalam bentuk pasal terutama terkait  dengan “tanah terlantar” .  Praktek yang terjadi pemerintah melindungi tanpa batas bagi pemodal yang menelantarkan tanah dari pada tanah tersebut diakses oleh rakyat untuk digunakan sebagai lahan produksi pangan dan komoditas lainnya. Berjuta-juta Ha tanah terlantar (sebagai investasi pemodal yang sebenarnya tidak lain dan tidak bukan sebagai pelaku “Spekulan” tanah, yang didukung dari berbagai kroni termasuk pejabat pemerintah (baik langsng maupun tidak langsung). Berapa lahan terlantar setiap kabupaten belum terpetakan dengan benar. Petani di sekitar lahan tersebut dianggap pencuri, dianggap penyerobot tanah oleh hukum. Apa seperti ini setelah 50 tahun UUPA 1960 berlalu. Menangis para pemikir UUPA saat ini karena amanat rakyat kala itu yang diembannya tetapi yang menerima hasil adalah para spekulan: pemegang hak HGU yang menelantarkan haknya (kapan ditindak), pemilik tanah yang menelantarkan lahannya (kapan diingatkan). Dan berapa luasnya, belum bisa menjawab setelah 50 tahun berlalu?

Di tahun Emas Ulang tahun UUPA 1960 yang jatuh 24 September 2010, ini menjadi renungan bersama, bahwa rakyat tetap menunggu amanat itu, sebelum UUPA 1960 dihapus atau diamandemen. Pesan buat wakil rakyat, pesan buat pejabat pemerintah, pesan buat presiden, pesan buat rakyat yang lupa UUPA 1960.

Semoga esok cita-cita bersama memakmurkan bangsa dan negara melalui UUPA 1960 dapat terialisasi, Amiiin.

Kapan program Konsolidasi tanah yang benar dilakukan?

Efisiensi kepemilikan lahan secara kolektif, sehingga mebuka ruang akses tanah lain, bukan sebaliknya selalu mengkonversi lahan pertanian.

Penataan tanah (terkait dengan perijian) yang harmonis dengan tanah produksi bagi rakyat untuk kemandirian.

Pengelolaan lahan produktif secara kolektif, untuk mengurangi subsidi dan efisiensi serta efektifitas.

Kepastian hukum (perlindungan hukum) dalam hak secara kolektif di lahan kolektif tidak masing-masing petani harus mengeluarkan modal untuk kepastian hukum lahan produksi bersama.

Kapan akses tanah terlantar oleh petani ditata dengan benar?

About taqy