REFORMASI KABINET

PEMBENTUKAN KABINET

“DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PERTANAHAN RI”

Pertama saya mengucapkan Selamat kepada Presiden Republik Indonesia Dr. Soesilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Prof. Boediono. Insyaallah jika menjadi presiden periode 2009 -1014, tugas besar Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran kabinetnya, lima tahun ke depan menata pembangunan Indonesia yang lebih bermartabat. Saya ingin menyampaikan usulan pembentukan departemen “Perencanaan dan Pembangunan Pertanahan”  

Pendahuluan

Perjalanan pemerintahan demi pemerintahan dengan berbagai struktur kabinet yang ditawarkan hingga masa kabinet SBY terakhir belum menunjukkan pengimplementasian yang tepat atas dasar bahwa tujuan pembangunan adalah Kemakmuran dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia. Atas Dasar:UU No 39 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 5(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga,perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.Pasal 6 Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. Mengingat Pasal 6 tersebut, maka saya memiliki pemikiran Bahwa:1. “Perencana memiliki akses langsung terhadap tanah/wilayah yang akan direncanakan “Sejarah mencatat dari sekian kabinet mulai dari awal kemerdekaan hingga detik ini (akhir kabinet SBY) antara perencana dan tanah yang direncakan terpisah, bahkan semakin kini akses tersebut semakin jauh (dijauhkan). Bagaimana bisa efektif dan efisien jika Menteri perencana tidak tahu atau tidak punya bahan langsung tanah (wilayah) yang akan dibangun untuk kemakmuran rakyat. Sebagai gambaran praktek saat ini Menteri perencanaan hanya di atas meja tidak didukung langsung fenomena geografis yang memadai atau dengan bahasa lain hanya percaya usulan dari bawah dan badan-badan lain yang menangani keruangan. Menurut pasal 6 sangat dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan (efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi yang terdapat pada pasal 5 ayat 3). Kementerian yang mendukung usulan ini yaitu: Bapenas dan Pertanahan dikawinkan menjadi Menteri Perencanaan dan Pembangunan Pertanahan, yang menyuratkan tujuan kemakmuran rakyat (tujuan ekonomi) lain dengan pasal 5 ayat 2 yang menyuratkan tujuan kesejahteraan Rakyat. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hal yang berbeda.2. Perencanaan Pembangunan selalu membutuhkan tanah (ruang) di bagian wilayah Indonesia ini untuk terealisasi dengan sebenarnya. Tanah dalam arti luas yaitu (ruang permukaan, bawah tanah, atas tanah, yang tertutup air maupun yang di daratan).3. Dan kalau benar-benar disadari dan dipertanyakan saat ini, Siapa yang memiliki kewenangan tanah (ruang) terluas di Indonesia kita bukan negara tidak lain adalah menteri kehutanan bukan presiden dan wakil presiden atau rakyat apalagi. Dan sebenarnya menteri kehutanan menurut pasal 5 ayat 2 tujuan kesejahteraan (ini juga perlu pelurusan) bukan kemakmuran seperti pada pasal 5 ayat 3. Bagaimana (Bapenas) dapat merencanakan dengan benar untuk tujuan kemakmuran (ekonomis)jika kewenangan terbesar ada di tempat lain (Departemen Kehutanan yang notabene tujuan yang diembannya adalah kesejahteraan). Jadi hingga saat ini kemakmuran selalu tersedat karena konsep kewenangan kabinet yang kurang sinergis terhadap sumberdaya utama pembangunan yaitu tanah (ruang). Paradigma yang mana kedudukan pembangunan yang mensejahterakan dan yang mana pembangunan yang memakmurkan ini diletakkkan pada porsi yang tepat dan tercermin dalam kabinet yang efektif dan efisien.      3. Sudah waktunya untuk menyadari dan bertindak sesuai dengan amanat UUD45, Tap MPR no IX/MPR/2001, UUPA 1960, UU RPJP/RPJM—> yang mengamanatkan dengan tegas TANAH (Bumi dan air dan kekayaan alam. yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar ‑ besar kemakmuran Rakyat/pasal 33 ayat 3 UUD 45). 4. Sejarah kelembagaan pertanahan terjauhkan untuk kemakmuran selama ini, sebagai bukti:a. Kewenangan pertanahan di awal kemerdekaan sebagai Agraria —> naungan departemen pertanian —> sektoral b. Selanjutnya tetap Agraria —> naungan depdagri —> tujuan politik —-> Bidang Polkam

c. Pertanahan (BPN)–fungsi administratif –> tidak strategis dalam rapat kanbinet pembangunan sampai saat ini, semakin jauh dari pemahaman pertanahan sebagai sumberdaya pokok pembangunan ekonomi (sektoral tidak lagi). dan hal ini akan terimplementasi pada pemerintahan TK I maupun pemerintahan TK II (Bapeda provinsi dan Bapeda Kabupaten Kota) yang sekaligus memaknai pertanahan sebagai sumberdaya pembangunan ekonomi dengan paradigma menuju kemakmuran rakyat.

d Kabinet mendatang 2009 -2014 seyogjanya mengembalikan pada fungsi sebenarnya; pertanahan bukan sektoral, atau bahkan hanya administratif tetapi sebagai fungsi kerangka pembangunan wilayah untuk kemakmuran yaitu mendukung bidang Ekuin secara utuh.Untuk itu saya mengusulkan : Ada 1 kementerian yang menangani perencanaan dan pembangunan pertanahan yaitu: DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PERTANAHANARI KALANGAN AHLI GEOGRAFI DAN SEKALIGUS AHLI EKONOMI, Insyaallah Tanah ditempatkan untuk menjalankan amanat UUD 45 yaitu kemakmuran akan segera terwujud. Taqyuddin Geografi UI

About taqy