Jun
5

Keluarga dalam Perspepktif Fungsional

by Sofyan Cholid, in: Popular thinking

Tulisan ini diawali dengan pertanyaan mendasar dalam melihat suatu sistem sosial. Apa saja persyaratan fungsional yang mendasar yang harus dipenuhi supaya tetap bertahan sebagai suatu sistem yang hidup, dan bagaimana fungsi-fungsi ini dipenuhi ? Juga untuk setiap pola perilaku tertentu, apa konsekuensi-konsekuensi sosial atau pengaruh umumnya terhadap sistem yang lebih luas dimana pola itu terdapat ? Perlu  diingat bahwa tekanan dalam fungsionalisme adalah pada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi supaya suatu sistem sosial dapat bertahan, dan bukan kebutuhan-kebutuhan individual.

Harus ditekankan konsep peran dalam sistem sosial, dalam hal ini keluarga. Peran menunjuk pada organisasi tindakan dalam suatu tipe hubungan interaksi khusus. Dua dimensi peran adalah: kewajiban dan hak. Tindakan yang diharapkan akan dilaksanakan oleh seseorang merupakan kewajiban suatu peran; tindakan atau respon orang lain merupakan hak. Konsep peran dihubungkan dengan konsep status. Dalam pengunaan ini status hanya menunjuk pada posisi seseorang dalam suatu hubungan interaksi, bukan pada prestise yang terdapat pada seseorang. Sehingga peran-status adalah satuan struktural yang paling mendasar sebagai syarat fungsional yang harus dipenuhi.

Karena keluarga terbentuk dari individu-individu, satu persyaratan umum adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar para anggota. Pemenuhan kebutuhan tersebut berlangsung dalam konteks keluarga dan ada persyaratan-persyaratan fungsional yang harus terus terjalin dan berhubungan. Integrasi yang sempurna akan terjadi kalau suatu tindakan tertentu secara serempak mencerminkan pengaturan kebutuhan individu itu sendiri, harapan akan peran pasangan dalam suatu hubungan interaksi, serta komitmen nilai umum yang dianut bersama oleh individu dan pasangan interaksinya itu. Integrasi yang sempurna dari ketiga tingkatan itu jarang sekali terjadi. Jadi harus ada kesesuaian minimal, atau keluarga tidak dapat bertahan terus.

Konsep internalisasi dan institusionalisasi sangatlah penting. Internalisasi adalah proses dengan mana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan sistem kepribadian. Ini berarti bahwa pengaturan kebutuhan individu dibentuk dan dipengaruhi sebagian besar oleh orientasi nilai dan harapan peran ini. Jika internalisasi menunjuk pada sistem kepribadian, institusionalisasi menunjuk pada sistem sosial. Kalau komitmen nilai yang diinternalisasikan individu secara konsisten menghasilkan tindakan yang memenuhi harapan orang lain dan mereka memberikan tanggapan menyetujui, maka nilai-nilai seperti itu serta tindakan yang diakibatkannya itu akan melembaga.

Demi tujuan integrasi pula, harus ada prosedur untuk menjamin tingkat kerja sama minimal, untuk menegakkan tingkat keharmonisan minimal antara peran orang-orang yang berbeda. Harus ada mekanisme untuk mengatasi masalah pembagian fasilitas, penghargaan, otoritas, dan kekuasaan serta mengintegrasikan pelbagai tipe tindakan ke dalam suatu sistem.

Untuk menganalisa persyaratan-persyaratan fungsional keluarga, diperkenalkan kerangka A-G-I-L.

Adaptation, menunjuk pada keharusan bagi keluarga untuk menghadapi lingkungannya. Ada dua hal yang perlu dibedakan, pertama, harus ada suatu penyesuaian dari keluarga terhadap tuntutan kenyataan yang keras yang tidak dapat diubah yang datang dari lingkungan. Kedua, ada proses tranformasi aktif dari situasi itu. Ini meliputi pengunaan segi-segi dari situasi yang dapat dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Goal – attainment.  Merupakan persyaratan fungsional bahwa tindakan harus diarahkan pada tujuan-tujuannya. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan bersama. Pencapaian maksud menjadi tujuan dan proses penyesuaian di atas merupakan alat yang digunakan. Ada banyak tujuan yang diinginkan dalam keluarga, sehingga persyaratan fungsional untuk mencapai tujuan akan harus meliputi pengambilan keputusan yang berhubungan dengan prioritas dari sekian banyak tujuan.

Integration, merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interrelasi antara para anggota dalam keluarga. supaya keluarga dapat berfungsi secara efektif sabagai satu kesatuan, harus ada paling kurang satu tingkat solidaritas di antara individu yang ada di dalamnya. Masalah integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup yang menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerjasama.

Latent Pattern Maintenance. Keluarga harus berjaga-jaga bilamana sistem itu sewaktu-waktu tidak berjalan, dan para anggotanya idak lagi bertindak atau berinteraksi sebagai anggota sistem. Selama periode ini komitmen para anggota pada keluarga harus ettap utuh sehingga pada waktu yang tepat peran-peran sistem dapat diaktifkan kembali dan interaksi sistem diteruskan.

May
13

Saatnya untuk Melengkapi Perbekalan

by Sofyan Cholid, in: Popular thinking, Thinking

Artikel ini disusun dengan tujuan untuk memperkenalkan praktisi dan adminstrator lembaga sosial pada teknologi Sistem Informasi Geografis/Geographic Information Siystem (GIS). Untuk menggambarkan aplikasi GIS pada pelayanan sosial, kami menggambarkan bagaimana GIS digunakan untuk mengkaji supply pelayanan sosial., misalnya pelayanan pengasuhan anak di Massachusetts dan untuk menguji issu yang terkait dengan reformasi kesejahteraan di Dade County, Florida.

GIS

GIS adalah sistem berbasis komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, menampilkan, dan mengintegrasikan informasi spasial (yaitu informasi geografis, dan lokasional) dan informasi non spasial (yaitu statistik atau data atribut) (Maguire, 1991). Software GIS membuat sebuah lembaga sosial mampu menghasilkan peta yang penh informasi dan menarik yang menampilkan issu-issu adminstratif, kebijakan dan issu praktis yang penting. Software ini juga memungkinkan bagi administrator dan praktisi untuk mengungkapkan temuan-temuan baru (seperti, gap antara penyediaan pelayanan, masalah transportasi, dsb). Membantu lembaga-lembaga sosial berkomunikasi secara lebih efektif dengan klien mengenai pilihan-pilihan yang tersedia, sebuah issu penting yang semakin sering muncul dalam konteks pelayanan sosial. Pendek kata, software GIS memberikan kepada lembaga pelayanan sosial sebuah cara baru menganalisis pelayanan yang menghubungkan mereka dengan klien dan komunitas dimana mereka bekerja.

Haque (2001) melihat GIS sebgai alat untuk menganalisis dan pengambilan keputusan yang mengorganisir, membandingkan, dan menganalisis beberapa jenis informasi yang berbeda menjadi sebuah sistem yang terorganisir. GIS memiliki kemampuan visualisasi yang sangat baik yang menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta dan karenanya menawarkan kemampuan untuk mengkaji kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Intinya, GIS adalah teknologi terbaik untuk memahami dan memecahkan permsalahan-permasalahan yang terkait dengan tempat dan ruang.

Kegunaan dan Manfaat GIS dalam Pelayanan Sosial

Queralt, (1998) menemukan beberapa penggunaan GIS dalam pelayanan sosial, yaitu:

  • Menginventarisasi keberadaan lembaga, pelayanan, dan informasi penting lain
  • Mengukur karakteristik sosiodemografi dari lingkungan yang dilayani
  • Mengukur apakah supply pelayanan sudah cukup atau tepat bagi populasi sasaran
  • Meramalkan kebutuhan atau demand bagi pelayanan tambahan, atau perubahan dalam tataran kebijakan
  • Memonitor trend yang muncul
  • Menentukan area mana yang memiliki kebutuhan akan  kegiatan outreach
  • Membantu usaha pengumpulan dana dengan menyediakan secara visual bukti-bukti yang meyakinkan tentang adanya kebutuhan
  • Membantu menentukan rencana lokasi kantor baru, kelompok klien baru yang ditargetkan, dan pelayanan baru yang ditawarkan.
  • Menentukan wilayah cakupan dari berbagai fasilitas berdasarkan jarak maksimum dan waktu tempuh yang tepat bagi klien potensial
  • Memetakan pergerakan klien dari dan ke berbagai tempat pelayanan
  • Merencanakan rute
  • Mengidentifikasi potensi aksesibilitas dan masalah transportasi pada lokasi pelayanan yang spesifik
  • Memetakan distribusi berbagai masalah kesehatan dan masalah sosial untuk mengidentifikasi area dengan jumlah kejadian diluar perkiraan dan hubungannya dengan faktor demografi dan yang lainnya di dalam suatu area
  • Memetakan lokasi situs berbahaya, jarak ke lingkungan perumahan dan, jika ada, hubunganya dengan karaktreristik sosio-ekonomi dan demografis
  • Membuat pelayanan menjadi lebih menarik dan berguna bagi klien.
  • GIS juga sangat berguna sebagai alat bantu penelitian. GIS membuka kemungkinan  adanya kajian terhadap area yang kecil, dan agregasi data untuk menciptakan unit analisis baru, seperti neighborhood, distrik sekolah, atau area pelayanan sutu lembaga. Hal ini meningkatkan fleksibilitas dalam pembentukan area geografis bagi perencanaan dan analisis yang tampaknya lebih akurat bagi permasalahan penelitian dan untuk menghasilkan pengadaan pelayanan yang lebih baik (Rushton & Frank, 1995).

    Singkatnya, keuntungan penting menambahkan GIS dalam kegiatan pelayanan sosial adalah memudahkan lembaga dalam mengkombinasikan data dari berbagai sumber dan menganalisis dan memperlihatkan hasilnya dengan cara yang bermakna dan menarik dengan menggunakan peta.

    Banyak aplikasi GIS yang telah dilakukan oleh peneliti dan praktisi pelayanan sosial. Love dan Linquist (1995) menggunakan GIS untuk menjajaki aksesibilitas rumahsakit bagi kelompok lanjut usia di Illinois dengan mengukur dan menampilkan jarak yang ditempuh kelompok oleh lanjut usia dari rumah mereka ke fasilitas rumahsakit. Penggunaan GIS juga bisa digunakan untuk merencanakan dan membangun pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Diawali dengan memetakan lokasi dokter umum dan klinik lokal, pelayanan yang disediakan oleh keduanya, dan lokasi perumahan dari pasien pengguna pelayanan tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi wilayah cakupan dari pelayanan-pelayanan yang berbeda diantara wilayah yang cukup dan kurang pelayanan kesehatannya, dan menentukan seberapa jauh jarak yang harus ditempuh pasien (baik jarak maupun waktu tempuh) dan berapa banyak sistem tranportasi yang  memudahkan atau menghambat akses mereka.

    National Cancer Institute mengembangkan sebentuk peta ilustrasi yang memudahkan pengunanya untuk membuat peta dalam level wilayah kota/desa yang mengilustrasikan distribusi kematian akibat kanker berdasarkan usia, gender, atau ras. Wain (1993) mendiskusikan bagaimana penggunaan GIS dalam penggambaran lokalitas. Dengan memetakan lokasi dari suatu masalah dalam lokalitas yang spesifik, misalnya profil kematian bayi sebuah daerah, dapat dikembangkan strategi pelayanan yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Jika perhatian ditujukan pada issu kerusakan lingkungan, maka dapat dibuat peta yang menunjukkan buffer zone di sekitar lingkngan yang rusak dan kemudian mengkaji kondisi kesehatan masyarakat yang tinggal di dalam zone tadi.  Sherman dan Weisburd (1995) mengkaji dampak dari konsentrasi patroli polisi terhadap hot spot kriminalitas, yaitu area dengan tingkat resiko kejahatan yang tinggi.

    Di Oxford, Inggris, Noble dan Smith (1994) mengkaji kegunaan potensial dari GIS untuk memetakan kebutuhan akan pengasuhan anak yang tidak terpenuhi. Parsons, Chalkley, dan Jones (1996) mengilustrasikan bagaimana GIS membantu mereka dalam mengkaji dampak pilihan orangtua terhadap aliran pelajar dari dan ke wilayah cakupan sekolah di Plymouth, Inggris. Demi pola aliran pelajar yang berubah dan pergerakan siswa yang meningkat, sistem monitoring seperti GIS sangat membantu sistem sekolah dalam merencanakan dan meramalkan, khususnya pada tempat-tempat dimana sebagian besar anggaran bersumber dari siswa.

    Prosedur penggunaan GIS

    Sessi ini menggambarkan secara singkat langkah-langkah yang diambil dalam pemanfaatan GIS dengan menggunakan studi kasus pengadaan pelayanan pengasuhan anak di Massachusetts. Dalam tulisannya, Queralt (1998) mengambarkan proyek Massachusetts yang memiliki 2 tujuan, yaitu:

     

    1. Mengembangkan metode untuk menampilkan inventarisasi penyedia pengasuhan anak dan informasi tentang penyedia dalam bentuk yang berguna dan bermakna bagi klien; dan
    2. Mengembangkan metode, yang se-sederhana dan se-efisien mungkin, untuk mengukur kecukupan dan distribusi supply pelayanan pengasuhan anak di seluruh komunitas Massachusetts, dengan penekanan pada situasi lingkungan dengan pendapatan rendah.

    Tahap pertama dalam proses ini adalah memastikan bahwa data yang akan dipetakan cukup up to date, akurat, dan lengkap. Kemudian data disimpan dalam format dBase yang kompatible dengan software GIS yang digunakan. Setelah itu, pengguna siap untuk membuat peta untuk setiap area geografis yang dilayani oleh lembaga. Kemudian dilakukan pin-map (memasukkan data dalam peta) berdasarkan alamat jalan. Dengan menggunakan GIS dalam melakukan pin-map dari records yang dilengkapi dengan penelitian kasus per kasus, tujuan pertana dari proyek ini dapat dicapai.

    Tujuan kedua dicapai dengan memanfaatkan peta inventarisasi penyedia pelayanan yang telah memiliki izin, termasuk data sosio-ekonomi penduduk dalam penentuan lokasi komunitas berpendapatan rendah.

    Pada konteks pelayanan publik, teknologi GIS telah secara signifikan mempengaruhi cara administrator publik mengimplementasikan kebijakan publik: GIS digunakan dalam perencanaan dan pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan, respon atas tuntutan public safety, manajemen infrastruktur, perencanaan dan pemodelan transportasi, assessment, penempatan fasilitas, penentuan rute kendaraan, pemberian izin dan lisensi, manajemen pemilu, dan manajemen perumahan.

    Vermont Agency of Transportation (VAOT), misalnya, memanfaatkan peta berbasis GIS untuk mempermudah pekerjaan para stafnya. Para pekerja bekerja lebih efisien, dan penduduk dapat mengakses segala informasi dari kediaman mereka tanpa melakukan kontak langsung dengan VAOT. Ke depan, VAOT memberikan akses kepada penduduk untuk dapat mengakses informasi tentang rencana pembangunan jalan, termasuk lokasi, penutupan jalan dan area yang terkena dampak kegiatan tersebut. Beberapa lembaga penegakan hukum lokal melengkapi komputer mereka dengan teknologi GIS agar mampu mengirim data ke laptop pada mobil patroli di jalan. Sebagian besar lembaga penegakkan hukum lokal telah menempatkan peta informasi kejahatan dalam web site mereka.

    GIS juga menawarkan sarana yang unik dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan menampilkan informasi komunitas dalam bentuk peta, warga negara kini memiliki kemampuan untuk mencari tahu tentang diri mereka sendiri dan lingkungan komunitas mereka tanpa harus memiliki pengetahuan yang spesifik tentang sistem informasi. Karakteristik GIS akan menciptakan “erosi pada hirarki” dimana kontrol yang ketat atau informasi yang digenggam para elit tidak ada lagi (Cleveland, 1985).  Bagi pemerintah lokal, GIS menjadi alat penting dalam pengelolaan perselisihan pertanahan. Seperti yang terjadi di New Jersey, GIS mampu memberikan bukti yang membantu persidangan untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan yang telah berlarut-larut selama lebih dari 160 tahun (MacGarigle, 2000).

    Sebagai hasil dari pengembangan GIS oleh pemerintah lokal, banyak pemerintah lokal yang mencari peluang untuk menjual data kepada vendor swasta sebagai sumber pendapatan. Implikasi kedua, ketika pengusulan anggaran, adalah menjadi kelayakan (pada beberapa kasus menjadi tuntutan) untuk memproduksi peta. Peta dikenal sebagai alat pendukung untuk mengidentifikasi “needy” area dan bagi komunitas untuk mempertegas  benefit yang akan diperoleh dari meningkatnya anggaran. Dengan kata lain, perumus kebijakan menggunakan peta sebagai gambaran dari data yang menunjukkan dampak peningkatan anggaran, memperlihatkan besaran (populasi dan area) dan karakteristik sosioekonomi dari populasi. Karenanya, sejalan dengan sistem GIS yang baik, data yang akurat dan up to date menjadi faktor penentu yang penting dari peningkatan anggaran pemerintah.

    Untuk membangun pemanfaatan GIS yang tepat, akses atas teknologi dan data harus sama pentingnya. Tanpa data yang updated dan relevan, GIS akan lebih menjadi mudharat dari pada manfaat. Dengan memberikan akses pada warga negara GIS dapat menjadi sumberdaya yang sangat berguna bagi penduduk untuk mengambil keputusan atas pilihan yang disediakan pemerintah.

    Dalam waktu dekat agaknya akan banyakmuncul penggunaan-penggunaan dan aplikasi-aplikasi baru. Sudah menjadi kelayakan bila GIS menjadi bagian dari kurikulum di skolah-sekolah pekerjaan sosial. Di Amerika Serikat sendiri, mata kuliah GIS telah ditawarkan di universitas pada program perencanaan kota dan regional, administrasi publik dan pelayanan-pelayanan kesehatan. Kini sudah waktunya bagi praktisi, administratur, pemerhati, dan pakar di bidang kesejahteraan sosial untuk menambah isi toolbox-nya dengan pemahaman dan pemanfaatan teknologi GIS ini.

    Pustaka

    Cleveland, H., 1985,  The twilight of hierarchy: speculations on the global inormation society, Public Administration Review, 45 (1), 185-195

    Haque, Akhlaque, 2001, GIS, public service, and the issue of democratic governance, Public Administration Review, 3, 259-265.

    Love, D. dan P. Lindquist, 1995, The geographical accessibility of hospitals to the aged: A gegographic information systems analysis within Illinois, Health Services Research, 29, 629-651.

    MacGarigle, B., 2000, The battle over Elis Island, Government Technology, 13 (1), 44-46.

    Maguire, DJ., 1991, An overview and definitions of GIS. in Maguire, DJ., M.F. Goodchild, dan D.W. Rhind, eds., 1991, Geographical Information System: Principles and Applications (vol. 1 : principles, hal. 9-20)  New York: John Willey and Sons.

    Noble, M. dan T. Smith, 1994, Children in need: using geographical information to inform strategic planning for social service provision, Children Society, 9, 360-376.

    Parsons, E., B. Chalkley dan A. Jones, 1996, the role of geogaphic information systems  in the study of parental choice and secondary school catchments, Evaluation and Research in Education, 10 (1) 23-34.

    Queralt, Magaly, 1998, A Map For You? Geographic Information System in The Sosial Services, Social Work, 43, 455-469

    Rushton, G.dan S. Frank, 1995, Sharing spatial data among social scientists. In H.J. Onsrud dan G. Rushton (eds.), sharing geographic information (p. 377-396), New Brunswick, NJ: Rutgers University.

    Sherman, L.W. dan D. Weisburd, 1995, General deterrent effects of police patrol in crime “hot spots”: A randomized, controlled trial, Justice Quarterly, 12, 625-648.

    Wain, R., 1993, The use of geographical information system in locality profiling,  Mapping Awareness, 7 (8), 20-22.

    Feb
    28

    Hello world!

    by Sofyan Cholid, in: Community Services

    Hello. Welcome to my world.