April 12, 2019

Konser violis Diamanda La Berge Dramm

Filed under: Warta UI — rani @ 10:22 pm

June 7, 2010

Kembali Kepada yang Mendasar

Filed under: Warta UI — rani @ 10:46 am

Akhir-akhir ini ramai dibicarakan peningkatan kualitas pendidikan/sumber daya manusia  Tampak pada harian Kompas 4 April 1996, terpampang artikel dengan judul “UI Mulai Menerapkan Program S1 Tanpa Skripsi”, yang kemudian diikuti berbagai artikel/opini  yang berkaitan dengan skripsi sebagai tugas akhir untuk menentukan kelulusan dalam program S1 berbagai disiplin ilmu. Dalam berbagai artikel tersebut dapat dibaca tentang apa arti skripsi, mengapa harus ada skripsi/tujuan penulisan skripsi. Kini sudah waktunya untuk menelaah tentang apa sebenarnya tujuan pendidikan berbagai jenjang pendidikan tinggi dan khususnya pendidikan sarjana, serta sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

 

Marilah kita bersama-sama menelaah apa yang tertera dalam berbagai dokumen resmi tentang pendidikan tinggi.. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional pasal 16 – 22  memuat ketentuan-ketentuan tentang pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah  Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi bab V pasal 15. Pada ayat (2) disebutkan ‘ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi’. Pada ayat 3 menyatakan, dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi.  Sedangkan ayat 5 menyatakan, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur senat masing-masing perguruan tinggi. Pasal 16 ayat 1 menjelaskan, ujian skripsi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi, untuk memperoleh gelar sarjana.

 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 56/U?1994 menyatakan, kualifikasi lulusan program sarjana adalah: (a) mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknologi yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat; (b) menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan serta metodologi bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya; (c) menguasai dsar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir. Bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan; (d) mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya. Sedangkan Garis-Garis Besar Haluan Negara  tahun 1993 (halaman 283), menyatakan, “Kehidupan kampus dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya nasional, bermoral Pancasila dan berkepribadian nasional.”

 

Dari uraian tersebut kita dapat melihat, lulusan program sarjana adalah ilmuwan (dengan atau tanpa ujian skripsi), memiliki kemampuan untuk menanggulangi masalah secara ilmiah dan bermoral Pancasila, berwawasan budaya nasional serta berkepribadian Indonesia. Yang menjadi pertanyaan sekarang: bagaimana pengelolaan implementasi kurikulum disiplin ilmu agar menjamin tercapainya kualifikasi lulusan sebagamana telah diuraikan melalui satu program pendidikan yang benar-benar menerapkan kaidah proses pembelajaran UI sebagai perguruan tinggi negeri terkemuka harus berani menjawab tantangan ini dengan konsep yang jelas dan didasari dengan argumentasi yang kuat.

(ditulis Dr. Siti Oetarini Sri Widodo, Kepala P4T UI, yang dumuat di Tajuk Rencana SKK Warta UI Nomor 69, Tahun XVII, Mei 1996)

June 4, 2010

Pembelajaran Mahasiswa

Filed under: Warta UI — rani @ 10:26 am

Topik pembelajaran mahasiswa merupakan topik pertama dan utama dalam rubrik P4T-UI, karena pembelajaran mahasiswa merupakan kunci keberhasilan satu pendidikan. Pembelajaran yang merupakan proses yang terjadi pada mahasiswa dalam dalam rangka pencapaian perubahan perilaku tidak terlepas dari pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan proses yang menghasilkan perubahan perilaku, sedangkan pengajaran merupakan interaksi antara pengajar dan peserta didik (mahasiswa) dalam pencapaian perubahan perilaku tersebut. Dalam interaksi tersebut pengajar membantu terjadinya semua tahap proses pembelajaran mahasiswa yaitu: tahap perolehan pengetahuan, tahap penerapan pengetahuan yang diperoleh sesuai sasaran pembelajaran, dan tahap umpan balik.

Bagaimana perolehan pengetahuan yang dikemukakan berbagai pakar pendidikan tinggi tentang pengetahuan dan apa yang umumnya terjadi hingga saat ini di perguruan tinggi di Indonesia. Lockhead (1985) menyatakan, pengetahuan tidak dapat ditransfer dari siapa yang memilikinya kepada yang tidak memiliki, pengetahuan merupakan sesuatu yang tiap individu yang belajar harus menyusun untuk dan oleh dirinya sendiri. Blais (1989) selanjutnya mengemukakan, informasi tentang ilmu pengetahuan dapat dengan mudah diberikan kepada mahasiswa, yang diperlukan untuk mencapai  serta hasil yang benar. Sebaliknya pengetahuan adalah sesuatu yang tidak dapat dialihkan atau diberikan.

Memperoleh pengetahuan berarti mencapai keahlian (expertise). Hal tersebut dapat dijelaskan dengan apa yang dikemukakan oleh Evan (1989) yaitu pengetahuan diperoleh dari paduan antara ketrampilan menanggulangi masalah dengan subyek ilmu pengetahuan yang terkait. Demikian pula Paul Richard (1983) mengemukakan,  berpikir adalah subyek dan subyek adalah berpikir. Jadi dalam tahap pertama sebagai tahap perolehan harus dipilih metode metode yang dapat menjamin pengetahuan ketrampilan berpikir yang dipadukan dengan pemilihan informasi ilmu pengetahuan yang terkait oleh mahasiswa itu sendiri. Agar tejadi semua tahap proses pembelajaran secara tuntas, perolehan pengetahuan mahasiswa tersebut perlu dilatihkan secara berulang, dengan pembelajaran umpan baliknya dan seluruh proses pembelajaran harus terjadi, sebelum pelaksanaan ujian, agar dapat tercapai hasil yang berkualitas tinggi. Pada saat ini mahasiswa diberi pengetahuan oleh pengajar yang menurut Blais hanya akan  menghasilkan mahasiswa yang berperan sikap ketergantungan yang menghapus kebutuhan mahasiswa berpikir untuk dirinya sendiri dan mengembangkan satu sikap tidak dapat menolong dirinya sendiri.

Dalam menghadapi masa depan yang penuh persaingan tetapi juga peluang, serta dituntutnya profesionalisme, apakah tidak waktunya untuk mengubah pendekatan pembelajaran reproduksi/hapalan melalui pengetahuan yang diberikan oleh pengajar ke pembelajaran yang bersifat analitik dimana dikembangkan ketrampilan berpikir kritis, ketrampilan analisa, sintesis dan argumentasi yang mantap sebagai kemampuan/perilaku ilmuwan?

P4T UI akan secara berkesinambungan mengisi rubrik ini dengan pembahasan lebih lanjut tentang pembelajaran  dan pengajaran dengan harapan, Universitas Indonesia sebagai universitas pembina dapat menghasilkan lulusan program sarjana dengan kualitas seperti diuraikan dalam editorial. Semua rujuka yang melandasi uraian dalam rubrik P4T dapat ditemukan di perpustkaan P4T. (dr. Siti Oetarini S. Widodo, Ketua Pusat Pengembangan dan Penelitian Pendidikan Tinggi/P4T UI, dalam SKK Warta UI Nomor 69 Th.XVII, Mei 1996)

December 22, 2009

Wasantara dan Tannas Dalam Era Globalisasi Bag.II

Filed under: Warta UI — rani @ 10:39 am

Artikel di bawah ini tulisan Juwono Sudarsono ,Wakil Gubernur Ketahanan Nasional, yang disampaikan pada hari Ulang Tahun ke-35 FKG UI (21 Desember 1996). Ditulis ulang dan disajikan pada kesempatan ini, menjelang keberangkatan para mahasiswa UI yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (K2N) dari tanggal 15 Juli hingga 20 Agustus 2009 di Pulau Miangas, Sangir Talaud, Sulawesi Utara, Pulau Terluar Indonesia yang berbatasan dengan wilayah negara Philipina. Kegiatan K2N ini mendapat dorongan dari Juwono Sudarsono (saat itu)  Menteri Pertahanan RI, dan Jenderal Djoko Santoso Panglima TNI RI.

 Lingkup dan laju perubahan yang demikian mendadak cepat cenderung hanya menguntungkan sedikit orang yang berkeahlian, bermodal dan berpengetahuan. Karena keahlian, kekuata modal dan jaringan modal yang dihimpunnya, golongan ini menempati kedudukan di pemerintahan dan di kalangan swasta yang amat penting dalam mengatur arah dan arus modal, investasi dan pembiayaan di mancanegara. Sebaliknya, di setiap negara, kalangan menengah bawah cenderung dirugikan oleh setiap kemajuan dan penemuan baru di bidang teknologi informasi dan lalu lintas barang dan jasa. Tenaga pekerja setengah terampil dan kurang terampil semakin tersisih karena daya tawar mereka umumnya semakin lemah. Terjadilah rangkaian krisis kesetiakawanan sosial karena naluri dan dorongan utama manusia adalah  mengejar laba dan keuntungan, seringkali dengan cara-cara yang tidak wajar dan melupakan perlunya belas kasihan dan santunan bagi mereka yang tertinggal dan terlantar. Mekanisme pasar sesungguhnya tidak mengenal belas kasihan.

 

Pada tahapan inilah para pengemban ideologi negara semakin dituntut untuk mencapai kinerja kepemimpinan yang sebaik-baiknya, agar rasa keadilan dan kewajaran yang samkin merata tetap menyalakan keyakinan dan kepercayaan rakyat akan ideologi. Sesungguhnya, setiap lapisan kepemimpinan masyarakat, bangsa dan negara ditantang untuk bertindak konsisten dan sejalan dengan tugas pokok yang diuraikan dalam rumus-rumus ideologi, termasuk Wasantara. Tugas ini tidak ringan, karena pada setiap tahap pembangunan nasional, bahaya-bahaya yang lahir dari kesenjangan, ketimpangan dan kecemburuan sosial akan selalu tampil dari waktu ke waktu.

Derasnya pengaruh ragam informasi, hiburan dan tayangan media massa nasional dan internasional mempersulit tugas memelihara Wasantara dan Tannas karena harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan masyarakat  muncul silkih berganti.. Jurang antara tuntutan dan pemenuhannya semakin terasa melebar akibat keadaan obyektif yang sulit ditanggulangi. Di bidang lapangan pekerjaan, misalnya, untuk setiap lowongan pekerjaan setengah terampil, sekurang-kurangnya 150-250 calon berusaha untuk merebutnya. Untuk tingkat pekerja kasar, perbandingan itu bisa 5 sampai 10 kali lipat.

Mempertahankan Pancasila sebagai nilai dasar dan mempertebal keyakinan akan doktrin dasar Wasantara dan Tannas menuntut dilaksanakannya kepemimpinan nasional yang taat azas  pada keadilan sosial, yang menjangkau dan menyantun mereka yang kurang terampil, kurang beruntung dan kurang memperoleh kesempatan. Balapan antara waktu dan kinerja akan mewarnai kehidupan politik,, ekonomi, sosial budaya  dan pertahanan keamanan menjelang abad baru yang akan datang. Kesulitan terbesar adalah bagaimana pada tataran praksis, kondisi obyektif kehidupan sosial-ekonomi dan sosial-politik diperbaiki secepat-cepatnya melalui program-program serangan total terhadap kemiskinan.

Apabila pada tataran praksis jumlah dan sifat kesenjangan tak dapat ditanggulangi dengan baik, maka makin besar kemungkinan nilai-nilai instrumetal akan dipertanyakan manfaat serta keabsahannya.. Pada gilirannya, gugatan pada nilai-nilai instrumental yang berlanjut secara berkepanjangan dapat memuncak pada sikap dan tindakan yang meragukan, mempertanyakan bahkan menolak nilai-nilai dasar Pancasila. Inilah yang terjadi pada peristiwa runtuhnya Uni Sovyet pada tahun 1989-1991 dan pada perpecahan Federasi Yugoslavia pada 1991-1994. Nilai dasar komunisme Uni Sovyet dan Yugoslavia runtuh dari dalam akibat kesalahan para pemimpinnya.

Tugas bersama kita adalah menyadarkan kalangan atas yang hidup jauh di atas garis kemiskinan bahwa di lapisan sedang bergolak gelombang-gelombang “api dalam sekam” yang membara. Sebaliknya, ke bawah kita harus menyabarkan sejumlah besar warganegara  yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan bahwa secara bertahap perubahan-perubahan yang terjadi sedang menju kepada kondisi masyarakat yang lebih memihak pada mereka yang terlantar, tertinggal dan terbelakang.  Inilah tugas dan kewajiban bersama kita sebagai sesama warga masyarakat, warga bangsa dan warganegara Indonesia.  Hanya dengan konsistensi pelaksanaannya yang taat azaslah kita dapat mempertahankan ideologi Pancasila, Wasantara dan Tannas sebagai dasar kehidupan kita sebagai bangsa dan melanggengkan makna lagu Indonesia Raya kini dan di masa mendatang.(habis).

July 12, 2009

WASANTARA dan TANNAS Dalam era Globalisasi

Filed under: Warta UI — rani @ 4:29 pm

Artikel di bawah ini tulisan Juwono Sudarsono ,Wakil Gubernur Ketahanan Nasional, yang disampaikan pada hari Ulang Tahun ke-35 FKG UI (21 Desember 1996). Ditulis ulang dan disajikan pada kesempatan ini, menjelang keberangkatan para mahasiswa UI yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (K2N) dari tanggal 15 Juli hingga 20 Agustus 2009 di Pulau Miangas, Sangir Talaud, Sulawesi Utara, Pulau Terluar Indonesia yang berbatasan dengan wilayah negara Philipina. Kegiatan K2N ini mendapat dorongan dari Juwono Sudarsono kini  Menteri Pertahanan RI, dan Jenderal Djoko Santoso Panglima TNI RI.

 

Ideologi adalah perangkat Gagasan dan nilai intrisik budaya yang secara keseluruhan menjadi pegangan hidup yang dianut manusia dalam memahami alam sekitar, mengupayakan perubahan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik di lingkungan sekitarnya.

Setiap kelompok manusia memiliki ideologi sebagai pedoman hidup. Tetapi tidak semua masyarakat memiliki ideologi yang bersifat nasional menyeluruh, tersusun secara rinci dan ditetapkan sebagai acuan resmi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kehidupan bermasyarakat terdiri atas sejumlah besar “lingkar masyarakat” yang berada di seluruh pelosok Tanah Air. Kesadaran itu berlandaskan kehidupan warga yang melekat pada lingkungan terdekat: suku, agama, adat, daerah. Kesadaran ‘berwarga masyarakat’ mencakup kehidupan bersuku, beragama, berbahasa, berdaerah dan beradat yang berbeda-beda. Pegangan hidup  warga-masyarakat diwariskan oleh lingkungan sekelilingnya yang paling akrab: keluarga, puak, adat, bahasa ibu, agama. Ketaatan pada kehidupan  berwarga masyarakat umumnya terbentuk atas dasar keterikatan batin yang diciptakan oleh lingkungan budaya yang terdekat. Sedangkan kesadaran bermasyarakat Indonesia mencakup pandangan hidup yang lebih luas daripada sekedar kesadaran berwarga lingkarannya yang terdekat, sekalipun setiap orang menilai penting lingkungan suku, adat, bahasa, ras dan agama darimana ia berasal. Kehidupan bermasyarakat adalah lingkar pertama dari perluasan jatidiri orang seorang dalam menuju kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kehidupan berbangsa merupakan peringkat kesadaran yang lebih lanjut dari kesadaran bermasyarakat. Setiap orang Indonesia dari suku, agama, ras, lingkungan adat atau lingkungan bahasa manapun adalah juga warga-bangsa dari suatu lingkar acuan yang lebih luas. Dalam tataran ini, warga masyarakat menjadi warga bangsa yang mencakup tetapi sekalian melintas kesukuan, keagamaan, keturunan ras ataupun lingkungan adat. Meskipun orang berasal dari lingkungan adat, suku, kedaerahan dan kebahasaan yang berbeda-beda, perasaan senasib dan sepenanggungan dengan sesama bangsanya makin tumbuh dalam kesadarannya.

Kebangsaan menghargai martabat dan nilai suku, agama, adat, bahasa yang berbeda-beda sambil mengutamakan kesetiaan akan acuan yang lebih luas. Pegangan hidup berbangsa menghargai nilai-nilai kedaerahan, keagamaan, kebahasaan atau kesukuannya, akan tetapi terpanggil untuk mencakup dan melinatas lebih daripada lingkungan awalnya itu. Paham kebangsaan membuka cakrawala baru dan  menggugah faedah menjunjung tinggi kepentngan bangsa, di atas kepentingan adat, suku, lingkungan bahasa atau agamanya sendiri. Paham kebangsaan dikenal sebagai nasionalisme dan menjadi lingkar kedua dalam jatidiri orang.

Kehidupan bernegara adalah paham bahwa warga masyarakat dan warga bangsa tunduk pada kewenangan atas dasar keabsahan tertinggi yang dijalankan atas daya laksana kekuasaan negara. Pada tataran ini, kepentingan umum atau kepentingan nasional dilaksanakan atas dasar kewenangan negara yang menjalankan kebijakan yang didukung oleh kekuasaan yang absah. Sifatnya yang didukung keabsahan daya paksa inilah yang membedakan bobot kebijakan negara dibandingkan dengan kehendak kelompok atau golongan yang berlaku pada tataran kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kebangsaan.

Kesadaran berwarganegara mengaku kewenangan negara menjalankan kepentingan umum pada tingkat yang paling tinggi. Dasar kehidupan bernegara yang tersusun dikenal sebagai ideologi negara. Kehidupan bernegara adalah acuan yang abstrak, tetapi ia adalah satu-satunya kaidah yang secara sah didukung oleh daya paksa alat negara. Karena didukung oleh keabsahan daya paksa, maka kesadaran bernegara memiliki sifat mengikat yang berdaulat, melintas kehidupan bernegara dan kehidupan bermasyarakat.

Di negara-negara sedang membangun, terutama dimana rasa persatuan dan kesatuan masih lemah atau rentan pada pertikaian, profesi di bidang pertahanan keamanan seringkali menjadi pelopor dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan terutama bernegara. Prajurit menjadi pelopor dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena profesi keprajuritan menuntut darinya kesetiaan pada kaidah alat negara yang melintas kepentingan kesukuan, keagamaan, ras, kedaerahan dan kebahasaan. Makna “nasional” pada lambang TNI yang dikenakan pada baju seragam prajurit menandakan bahwa ia setia kepada keabsahan tertinggi, dalam hal ini pada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, darimanapun ia berasal. Demikian pula makna “RI” pada lencana “POLRI”. Diharapkan profesi-profesi lain (dokter, insinyur, akuntan, ahli hukum, manajer perbankan, ahli asuransi, ahli informatika, ahli bioteknologi) semakin mengembangkan kesetiaan pada kaidah-kaidah profesionalisme yang berlandaskan paham kebangsaan dan kenegaraan.

Dalam masyarakat dan bangsa yang majemuk, peran paham kebangsaan sebagai dasar kehidupan bernegara amat penting untuk memelihara persatuan dan kesatuan atas dasar kebersamaan dan toleransi. Ideologi negara menjalin kepentingan semua warga masyarakat dan semua warga bangsa yang taat pada keputusan politik tertinggi, menjamin kelangsungan hidup serta jatidiri masing-masing kelompok, puak, lingkungan adat, agama dan daerah. Di negara-negara sedang membangun, pemantapan ideologi negara amat penting bagi terselenggaranya perdamaian budaya. Perdamaian budaya ini menggambarkan mosaik masyarakat dan budaya Indonesia, sebagai wujud dari kebhinekaan dalam persatuan dan kesatuan nasional. Setiap orang dari suku, ras, agama, propinsi dan lingkungan adat manapun terjamin untuk mempertahankan jati-diri asalnya dan yang sekalian menyumbang pada kokohnya kebangsaan Indonesia. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika.

Kebangsaan yang memberi makna pada konsep warga negara, menjamin orang Indonesia dari latar belakang suku, ras, agama, adat dan bahasa manapun akan rasa aman dan nyaman bahwa nilai-nilai inti yang dianutnya tidak akan pudar atau lenyap. Ideologi negara menjamin bahwa tidak satu pun kaidah kesukuan, kedaerahan, ras, adat atau keagamaan tertentu akan menjadi satu-satunya kaidah yang paling diunggulkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahaya mengunggulkan salah satu suku, ras, puak, bahasa atau agama menjadi satu-satunya dasar negara telah kita lihat dalam pertikaian yan bergolak di bekas Uni Soviet, bekas Yugoslavia, di beberapa negara Afrika serta India.

Di banyak negara maju maupun sedang membangun, derajat kepedulian terhadap ideologi berbeda-beda menurut perkembangan sejarah, lingkungan geopolitik dan tahap perkembangan ekonominya. Di Amerika Serikat dan Eropa Barat, ada naluri dasar untuk menolak ideologi sebagai dasar kehidupan yang resmi diberlakukan terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Naluri untuk menolak ideologi fasisme bersumber dari warisan sejarah perlawanan terhadap kekuasaan mutlak raja-raja Eropa lama (abad ke-17 sampai dengan awal abad ke-20) dan dari pengalaman pahit menentang Jerman dibawah Nazisme (1936-1945) serta melawan komunisme di Uni soviet (1920an sampai akhir perang dingin 1991).

Bangsa Amerika Utara dan Eropa Barat umumnya mengakui memiliki “pandangan hidup” atas dasar tradisi kewargaan, pentingnya individu dan perlunya ketertiban umum. Tetapi mereka menolak  penetapan secara resmi suatu ideologi negara, apalagi yang diwajibkan oleh pemerintahan negara, karena hal itu dianggapnya memasung dan membatasi kebebasan manusia dan masyarakat.

Sebagai masyarakat, bangsa dan negara yang sedang membangun Indonesia memerlukan ideologi untuk mengikat rasa persatuan dan kesatuan atas dasar paham kebangsaan dan kenegaraan. Berbagai tokoh yang latar belakang suku, ras, adat, daerah dan agama yang berbeda telah sepakat sejak Sumpah Pemuda bahwa bangsa Indonesia bersatu dalam kebangsaan Indonesia. Dasar negara ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 dan dikukuhkan melalui kebijakan nasional tentang P-4 sejak tahun 1978.

Setiap angkatan, tua  dan muda, secara terus menerus harus berpegang pada paham kebangsaan dan kenegaraan yang diyakini sebagai pengikat persatuan dan kesatuan serta mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ilmu dan teknologi serta lingkungna hidup.

Perubahan-perubahan cepat di bidang ilmu dan teknologi, ekonomi, perdagangan dan transportasi harus ditanggap dengan bijaksana pada setiap tahap. Dampak perubahan-perubahan cepat di masing-masing bidang itu seringkali menimbulkan pergeseran-pergeseran kepentingan sehingga terjadilah secara serempak hentakan-hentakan pada lima tataran: lokalisme, provinsialisme, nasionalisme, regionalisme dan globalisme. Tak satupun daerah di wilayah Indonesia yang bebas dari hentakan perubahan-perubahan yang terjadi pada kelima tataran tadi secara serempak. Kejadian-kejadian di berbagai daerah dan propinsi yang sarat dengan kegiatan pembangunan, terutama yang erat kaitannya dengan pengaruh perdagangan, inventasi, transportasi dan media internasional akan terus menerus mempengaruhi sikap dan pandangan hidup berbagai lapisan masyarakat yang tengah mengalami guncangan-guncangan budaya. Di Irian Jaya, Timor Timur, Aceh Kalimantan Timur dan daerah-daerah padat manusia yang rawan gejolak di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi semakin terasa hentakan-hentakan lima gatra tadi, terutama di kota-kota bear atau kawasan yang memiliki sumber daya alam yang memasar.

Kelanggengan paham kebangsaan amat tergantung pada para pengembangnya, khususnya pucuk pimpinan dan lapisan menengah di setiap lingkungan dan pada tiap jenjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tantangan bagi kepemimpinan nasional masa kini dan di masa mendatang adalah bagaimana perubahan-perubahan global dan regional dapat dipahami oleh masyarakat pada tataran propinsi dan lokal. Sebaliknya, peristiwa pada tataran lokal seringkali berdampak pada tataran regional dan global, sebagaimana kita saksikan di Irian Jaya dan Timor Timur baru-baru ini.

Sebagai paham yang berada di tengah-tengah antara globalisme dan lokalisme, wawasan kebangsaan menjadi pandangan hidup yang di Indonesia dikenal sebagai Wawasan Nusantara atau Wasantara. Setiap orang Indonesia menempatkan dirinya sebagai warga dari lingkar budaya yang khusus (suku, agama, ras, golongan, adat) sekaligus menjadi bagian dari warga dunia di mancanegara, bersatu dalam lintasan sejarah dunia dengan umat manusia di Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa dan Amerika.

Di negara kitam, sesuai dengan sejarah perjuangan bangsa, kondisi geo-politik serta bangun negara yang terdiri atas kepulauan, Wasantara menjadi pengikat persatuan dan kesatuan. Wasantara menjadi penghubung antara paham kedaulatan negara dengan kemanusiaan, antara hak pembela kepentingan nasional dengan kewajiban untuk memajukan kesejahteraan seluruh umat manusia. Wasantara memadukan paham kesatuan kepulauan Indonesia, sumber daya alam serta sumber daya manusia dalam pengertian Tanah dan Air. Paham ini ditunjang oleh doktrin Ketahanan Nasional (Tannas), yakni segi-segi dinamis dan kualitatif dari kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan yang secara keseluruhan memperkuat daya juang bangsa di segala bidang. Termasuk dalam hal ini adalah demokratisasi politik dan ekonomi serta upaya mengatasi kesenjangan struktural, spatial dan sektoral di seluruh pelosok Tanah Air.

Pada dasarnya memupuk rasa berbangsa dan rasa bernegara adalah suatu ikhtiar yang tak henti-hentinya dilakukan oleh setiap generasi. Setiap generasi wajib menerapkan azas konsistensi, kontekstualisasi dan relevansi agar dari waktu ke waktu dari tahap ke tahap, semakin mekar ruas-ruas kebebasan, pemerataan dan keadilan sosial di seluruh penjuru tanah air. Memelihara Wasantara dan Tannas yang demikian memerlukan kinerja kepemimpinan yang tepat, yang paham akan perlunya memelihara martabat serta lingkar-lingkar budaya lokal di seluruh negeri, baik di Irian Jaya, Timor Timur, Aceh bahkan di seluruh pelosok Indonesia.

Pelajaran dari kegagalan ideologi Uni Soviet adalah para pemimpin mengingkari janji dan mandat yang seharusnya dijalankan, yakni mengemban tugas membangun keadilan sosial akan kehilangan keabsahannya dari dalam. Para pemimpin partai komunis hidup lebih mewah dan lebih kapitalis dari rata-rata kaum pekerja di negara kapitalis. Selama perang dingin, bahaya ancaman luar yang dibangkitkan dalam persaingan Timur-Barat memungkinkan para pemimpin partai Komunis Uni Soviet mempertahankan kekuasaan dan memanipulasi ideologi  untuk kepentingannya yang serakah. Komunisme digagalkan oleh pengembannya.

Pelajaran dari retaknya Yugoslavia pada 1990-1994 adalah apabila salah satu suku bangsa berambisi untuk menempatkan dirinya sebagai yang paling unggul, maka federasi yang semula menjalin persatuan dan kesatuan Yugoslavia pecah menjadi bangsa-bangsa yang terdidi atas paham kemurnian dan keunggulan sukunya masing-masing. Orang Serbia melakukan pembersihan etnik dan menetapkan paham “sini” mlawan “sana” secara mutlak. Demikian pula orang Kroatia dan Bosnia. Terjadilah malapetaka berdarah berkepanjangan dan mengerikan. Hal serupa terjadi dalam perang antar sukuy di Rwanda dan Burundi, antara suku Hutu dan Suku Tutsi. Kemurnian sukunya ”mengharuskan” kehancuran suku lain.

Perkembangan masyarakat, bangsa dan negara dalam zaman transformasi sosial, ekonomi dan politik sekarang ini berhadapan dengan tantangan-tantangan perubahan cepat di bidang telekomunikasi, teknologi informasi dan transfortasi internasional. Perubahan cepat di bidang ilmu dan teknologi selang 50 tahun terakhir ini menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih luas dan lebih dahsyat daripada 150 tahun sebelumnya. Globalisasi produksi, investasi, pembiayaan dan pemasaran menembus batas-batas negara sehingga setiap jenjang pimpinan maupun swasta diseluruh Indonesia harus arif dalam menjawab tantangan-tantangan yang berkembang serba cepat dan serba mendadak

(bersambung)

March 30, 2009

Quo Vadis UMPTN ?

Filed under: Warta UI — rani @ 8:55 pm

Tanggal 17 dan 18 Juni 1997, 352.446 lulusan SMU/SLTA mengikuti Uian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) di seluruh Indonesia. Menjadi mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih menjadi impian sebagian besar kaum muda Indonesia. Alasan yang biasanya dipakai adalah biayanya lebih murah dan prestisenya lebih tinggi ketimbang masuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Peningkatan status social untuk menjadi seorang “tukang insinyur” atau sarjana telah menjadi mimpi indah seorang calon mahasiswa.. Status sebagai ‘kaum intelektual’ tetap menjadi pegangan dari sebagian kaum muda ini untuk membebaskan diri dari tindasan kemiskinan structural dan cultural. Memang pendidikan adalah salah satu solusi terbaik dalam mencapai tingkatan social-ekonomi yang lebih baik, Apalagi kalau yang dimasuki adalah PT favorit, seperti ITB, UGM dan UI.

Akan tetapi, apakah metode UMPTN masih relevan untuk menjaring calon-calon mahasiswa terbaik? Menurut Utomo Dananjaya, pengamat pendidikan, UMPTN menyebabkan terjadinya pengkerdilan ilmu, karena calon mahasiswa hanya dilatih untuk memecahkan soal-soal tanpa memahami esensi soal itu (Media Indonesia, 5/6-1997). Akibat lebih jauh adalah kurangnya usaha untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, system UMPTN lebih memberi tempat kepada calon-calon mahasiswa peserta bimbingan tes. Sehingga ada kecenderungan system ini melanggengkan hierarki stratifikasi sosial seseorang, karena hanya orang-orang berpenghasilan menengah ke atas yang mampu menikmati fasilitas online ke jalur “bebas hambatan” seperti bimbingan tes yang berharga mahal.

UMPTN: Orientasi Ilmu Atau Pekerjaan? Persoalan di atas menjadikan UMPTN berada di persimpangan jalan (quo vadis). Di satu sisi UMPTN adalah mekanisme seleksi seleksi (yang dianggap) terbaik dalam menjaring calon mahasiswa yang mempunyai “ilmu”. Di sisi lain metode ini tidak jarang mengugurkan calon mahasiswa yang mempunyai potensi keilmuan tinggi. Suatu metode yang bersifat nasional semacam UMPTN, masih menyisakan keraguan bagi pesertanya untuk berkompetisi secara fair dan rasional.

Akhirnya muncul anekdot, UMPTN hanyalah ajang “adu nasib”. Anekdot ini menandakan suatu sikap kepasrahan yang mengenaskan untuk menjaring calon ilmuwan dan cendekiawan yang mempunyai prinsip dan perhitungan rasional, sejak dari awal. Banyaknya tenaga pengangguran yang berstatus sarjana, juga menjadi catatan penting dalam menilai UMPTN.

Menurut data yang ada di Depnaker, pada tahun 1994 hanya 35 % lulusan perguruan tinggi yang terserap di lapangan kerja. Sedangkan di tahun 1995 jumlahnya mencapai 36 %. Prosentase itu makin mengalami penurunan di luar Jawa. Nyatanya menjadi mahasiswa sebuah perguruan tinggi, belum menjadi solusi terbaik dalam membebaskan diri dari tindasan kemiskinan. Sekalipun keinginan terbesar untuk ikut UMPTN adalah mendapatkan pekerjaan “yang layak bagi kemanusiaan”.

Permasalahan lain yang muncul adalah kurang terjaringnya calon mahsiswa yang mempunyai kemampuan terbaik di bidang non akademis. “Akibatnya kampus menjadi tidak dinamis,” ujar Dr. Azrul Azwar MPH, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI (1971-1973) ini membandingkan proses seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi di negara maju, seperti Amerika. Calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan di bidang olahraga, kesenian dan lain-lainnya mendapat criteria penilaian khusus dalam memasuki perguruan tinggi favorit. Kampus menjadi dinamis dan tidak timpang karena hanya berkonsentrasi pada bidang keilmuan saja. Untuk itu Azrul sepakat untuk meninjau ulang system SIPENMARU (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) yang sekarang berubah menjadi UMPTN.

Lemahnya kepekaan sosial kemasyarakatan mahasiswa pada era 1990-an ini, juga berawal dari sistem rekrutmen yang diberlakukan. UI misalnya, 80 % mahasiswanya berasal dari Jakarta. Hanya sedikit yang berasal dari luar Jawa. Uniknya 80 % mahasiswa UI juga berasal dari kelas menengah ke atas, sehingga tidak mempermasalahkan kenaikan SPP yang tercatat tertinggi di Indonesia (untuk mahasiswa tahun ajaran 1996/1997 SPP-nya Rp.475.000 per semester).

Sebagian mahasiswa daerah di UI, juga merupakan kelas menengah atas di daerahnya masing-masing. Seleksi ini makin menjauhkan siswa-siswa yang berasal dari pedesaan dan berinteraksi dengan problematika sosial-ekonomi masyarakat bawah dengan dunia perguruan tinggi.

Sekalipun ada sistem alternatif seperti PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) dan PPKB (Program Pemerataan Kesempatan Belajar) tetap saja sebagian calon mahasiswa yang menerima “anugerah” itu tidak menyanggupinya karena tingginya biaya hidup di kota-kota besar tempat perguruan tinggi favorit berada.

Aktivitas Kemahasiswaan dan UMPTN Dalam beberapa pertemuan mahasiswa tingkat nasional seringkali terlontarkan kekhawatiran dari para “aktivis” mahasiswa tentang langkanya calon aktivitis yang mengikuti jejak mereka. Perebutan pimpinan organisasi mahasiswa intra kampus, tidak lagi menjadi ajang prestisius. Seperti juga disinyalir oleh banyak pakar pendidikan dan pakar politik, organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus tidak lagi popular di mata mahasiswa. Mereka lebih berminat untuk mendalami ilmunya, atau asyik dengan kemajuan teknologi digital, serta mencari usaha sampingan. “Belum apa-apa, belum punya ilmu, sudah bekerja,” ujar Drs. Arbi Sanit, tiga tahun yang lalu dalam Warta UI.

Keadaan ini berpengaruh secara signifikan terhadap melemahnya daya kritis mahasiswa. Kegiatan-kegiatan yang mengasah nurani dan pemikiran, seperti diskusi, kelompok teater dan pers mahasiswa, jarang sekali peminatnya, kecuali di satu dua perguruan tinggi, seperti UGM. Malahan kegiatan seperti Public Relations yang diadakan KSM UI kebanjiran peminat, sekalipun dengan harga tiket yang relatif mahal. Akar persoalan ini bukan hanya akibat dari proses depolitisasi kampus yang antara lain menimbulkan deintelektualitas dan dedemokratisasi, tetapi juga bermula dari sistem rekrutmen yang kurang memberikan tempat kepada kemampuan-kemampuan alternatif calon mahasiswa sebuah perguruan tinggi.

Nilai-nilai yang ditanamkan kepada calon peserta didik bukanlah kecintaan kepada ilmu pengetahuan, melainkan agar mereka secepatnya menyelesaikan kuliah, tanpa perlu “macam-macam”. Pendidikan akhirnya hanyalah medium untuk melakukan proses indoktrinasi pemikiran lewat metode hafal-menghafal dan ingat-mengingat, bukan terhadap masalah (problem solving). Pndidikan jenis ini tidak memanusiakan manusia dan membebaskannya dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Pendidikan ‘gaya bank’ ini menempatkan posisi guru sebagai penyetor kepingan-kepingan ilmu ke dalam ‘celengan’ (baca:otak) murid-muridnya, sebagaimana ditulis oleh Paulo Freire. Pendidikan jenis ini sangat berguna bagi kaum fasis. Martin Bormann, salah seorang tangan kanan Adolf Hitler (pemimpin Nazi Jerman) menyebutkan, pendidikan adalah suatu bahaya. “paling banter yang dapat diterima adalah pendidikan yang menghasilkan kuli yang bermanfaat bagi kita. Setiap orang yang terpelajar adalah musuh masa depan,” ujarnya.

Pendidikan di Indonesia tentunya tidak ditujukan untuk itu. Sekalipun sudah terjadi proses indusrialisasi dan komersialisasi pendidikan, akibat persaingan untuk mengeksploitasi alam dan menciptakan teknologi di tingkat global (Habibie menyebutnya sebagai high tech), tetap saja kita temukan wajah-wajah humanis dalam dunia pendidikan kita. Setidaknya di masa lalu, ketika sebagian kaum terdidik pertama Indonesia melakukan proses pembebasan dari belenggu keterbelakangan dan keterjajahan dengan melakukan pergerakan nasional. Profesi mereka umumnya adalah lawyer (dengan gelar Mister in de Rechten) dan dokter. Soekarno adalah seorang insinyur dan Hatta adalah seorang sarjana bidang ekonomi. Mereka adalah pejuang sekaligus pendidik, seperti tergambarkan dalam buku Prof.Dr. Mahar Mardjono. Mereka adalah pejuang dan pendidik bangsa.

Kehadiran tokoh-tokoh itu di pentas nasional, tidak sepenuhnya dibentuk di bangku kuliah. Jauh sebelum memasuki bangku pendidikan tinggi, sebagian besar diantara mereka sudah terlibat dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, ketika berada di sekolah menengah. Kesadaran kebangsaan tidak taken for granted, melainkan akibat pengaruh dari lingkungan keseharian individu yang bersangkutan. Mereka bersentuhan dengan dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan bahkan politik. Politik tidak menjadi ‘barang haram’ yang ditabukan, tetapi secara inheren menjadi bagian dalam diri seseorang. Politik adalah hak individu. Politik adalah pembebasan.

UMPTN dan Pembenahan Sistem Pendidikan Kebanyakan suara-suara kritis yang ditujukan kepada sistem pendidikan kita menyangkut pada kurikulum dan anggaran. Kedua hal itu bermuara pada persoalan seperti ketatnya jadwal mata ajaran/ mata kuliah, ganti menteri ganti kebijakan, penggunaan Sistem Kredit Semester (SKS), adanya mata kuliah yang kurang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, rendahnya gaji guru, adanya biaya-biaya di luar pungutan resmi, kenaikan SPP setiap tahun, adanya sekolah elite non-elit, pengangguran kaum terdidik, dan perbedaan menyolok antara pendidikan ilmu-ilmu sosial dengan ilmu-ilmu alam.

Persoalan-persoalan itu muncul sebagai faktor penghambat. Semestinya faktor-faktor tersebut muncul sebagai faktor pendukung karena menyangkut infrastruktur pendidikan. Permasalahannya adalah bagaimana menjadikan faktor penghambat itu menjadi faktor pendukung? Dan semuanya diarahkan kepada peningkatan kualitas lulusan pendidikan kita? Persoalan-persoalan “besar” lainnya seperti persaingan antar ilmuwan, perebutan hadiah nobel ilmu pengetahuan dan kesusasteraan, keikutsertaan dalam organisasi-organisasi internasional di bidang ilmu pengetahuan tertentu, dan pengembangan lembaga Research and Development (R & D) di perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintahan akhirnya menjadi agenda berikutnya, setelah persoalan mendasar tersebut dibenahi.

Sebetulnya berbeda dengan “analisis” Martin Bormann di atas, Prof. Alwi Dahlan justru melihat besarnya peranan kaum terdidik di masa depan, terutama di bidang informasi. Peranannya jauh lebih penting dari pemimpin militer, misalnya. Suatu negara yang berkeadilan sosial, seperti tertuang dalam sila kelima Pancasila, sangat menekankan pada pemerataan kesempatan belajar, akses terhadap sumber-sumber ekonomi, dan lain-lainnya, yang ditujukan kepada kepentingan seluruh anggota masyarakat, bukan hanya sebagian. Bukan juga golongan single majority! Masyarakat yang berkeadilan adalah masyarakat yang berpendidikan dengan semangat religius yang tinggi.

Penggolongan yang terjadi di masyarakat, bukanlah perbedaan yang patut dipertentangkan, melainkan hanyalah faktor alamiah yang menyehatkan. Seorang manusia, tidak memiliki satu kesamaan total dengan manusia lain, termasuk manusia yang dihasilkan oleh proses kloning. Sekalipun secara fisik (biologis) sama, belum tentu sama secara ideologis, psikologis dan intelektualitas. Jadi untuk apa dipertentangkan antara mayoritas, minoritas dan lain-lainnya? Toh angka-angka juga diciptakan oleh manusia, termasuk huruf-huruf untuk menulis artikel ini.

Pemahaman universal itu, mestinya juga berpengaruh terhadap kebijakan sistem pendidikan yang ada. Eksakta dan non-eksakta, misalnya akhirnya bukan lagi perbedaan yang mendasar. Begitupun antara ilmu sosial dan ilmu alam. Beberapa perguruan tinggi yang termasuk dalam 10 besar dari 50 perguruan tinggi terbaik di Asia, justru tidak menempatkan ilmu-ilmu alam sebagai primadona,melainkan kesusasteraan dan ilmu-ilmu sosial. Kenyataan ini seyogyanya menjadi pertimbangan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dengan getol memisahkan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Proses link & match selalu diidentikan dengan lapangan kerja dan dunia industri, seperti yang tertuang dalam makalah Prof.Dr.Ing Wardiman Djojonegoro dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa SM FTUI, baru-baru ini.

Berbagai peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi akhir-akhir ini, yang bukan tidak mungkin melibatkan kaum terpelajar, telah menunjukkan kepada kita betapa penyelesaian sebuah persoalan seringkali tidak menempuh cara-cara rasional. Perkelahian pelajar dan mahasiswa juga menjadi catatan tersendiri betapa sistem pendidikan kita tidak link & match dengan pengembangan karakter dan kepribadian seorang peserta didik. Begitupun “kasus-kasus” besar lainnya yang tidak terungkap ke permukaan, tentang peranan jin dan dukun dalam pengembangan karier atau usaha seseorang. Orang itu notabene adalah seorang pejabat atau pengusaha.

Untuk itu, perlu kiranya dilakukan pembenahan sistem pendidikan kita. Pembenahan itu antara lain bisa dimulai dengan meninjau ulang sistem UMPTN. Sistem ini, bisa dicangkokkan dengan usaha untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa miskin, tetapi berprestasi. Begitupun sistem ini bisa merekrut mahasiswa berprestasi di bidang olahraga, kesenian dan kesusasteraan, tetapi kurang berprestasi di bidang akademik. Sehingga pemain sepakbola kita tidak hanya sibuk belajar bela diri, untuk mengantisipasi perkelahian dengan pemain dan pendukung lawan, tetapi juga sibuk membaca buku. Berbagai kekurangan yang ada, seperti minimnya anggaran pendidikan nasional, semestinya diperbaiki. Apalagi salah satu keputusan MPRS Nomor XXVII/MPR/1966 adalah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 25% dari APBN. Berbagai kampanye OPP dalam pemilu lalu yang sama-sama berorientasi pada peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM) dan peningkatan mutu pendidikan, semestinya segera direalisasikan. Pendidikan, akhirnya tidak lagi mendehumanisasikan manusia, tetapi sebaliknya, menjadikan manusia lebih humanis dan religius. (UP) (sumber: SKK Warta UI Nomor 82, Tahun XX Juli 1997)

Sejarah UMPTN

Filed under: Warta UI — rani @ 8:52 pm

Pada tahun 1976 universitas/institut terkemuka di tanah air yang tergabung dalam paguyuban yang disebut Sekretariat Kerjasama antar Lima Universitas (SKALU), yaitu Universitas Indonesia di Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta dan Universitas Airlangga di Surabya memutuskan untuk menyelenggarakan ujian masuk bersama. Ujian masuk tersebut dikenal dengan nama Ujian Masuk SKALU. Sistem pendaftaran dan pelaksanaan ujian benar-benar baru dan berbeda dengan sistem sebelumnya.

Ujian dengan soal yang persis sama diselenggarakan pada waktu yang bersamaan di lima kota dimana kelima universitas/institute anggota SKALU berada., yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Dokumen pendaftaran dan lembar jawaban dikumpulkan, kemudian diolah di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Sebanyak 75 % peserta ujian dengan nilai terbaik dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan kartu yang dapat dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa di ,universitas/institut anggota SKALU. Sedang 25 % sisanya dinyatakan gagal dan tidak diizinkan untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa.

Sistem baru ternyata hanya berhasil mengurangi beberapa masalah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan ujian masuk. Antara lain dapat mengurangi mobilitas peserta ujian yang harus mondar mandir dari satu kota ke kota lain untuk mengikuti ujian. Soal Ujian bisa dibuat baku dan pengadaannya bisa lebih efisien, karena masing-masing universitas/institut tidak perlu membuat soal sendiri. Beban biaya secara nasional, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat dapat dikurangi.

Walaupun sistem baru tersebut berhasil mengurangi beberapa masalah, tetapi sistem baru juga menimbulkan masalah baru. Banyak calon mahasiswa yang salah mengerti dan menganggap kartu yang diterimanya sebagai tanda bahwa dia telah diterima menjadi mahasiswa. Setelah mengetahui bahwa dia telah diterima belum merupakan jaminan yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa, mereka menjadi resah. Persoalan lama tentang tempat kosong juga belum teratasi. Hampir semua peserta ujian yang dinyatakan lulus masih tetap mondar mandir dari satu kota ke kota lain untuk mendaftarkan di universitas pilihannya. Beberapa diantaranya ada yang mendaftar lebih dari satu program studi atau universitas, bahkan ada yang mendaftar di kelima universitas anggota SKALU.

Masalah tempat kosong menjadi semakin parah. Karena setiap universitas/institut berusaha menerima calon mahasiswa yang terbaik menurut acuan yang sama., yaitu hasil ujian yang persis sama, maka banyak calon mahasiswa dengan nilai ujian tinggi diterima di beberapa program studi, sementara mahasiswa dengan nilai ujian yang kurang baik, tidak diterima dimanapun. Karena calon mahasiswa yang diterima dibeberapa tempat harus memilih salah satu, maka banyak tempat terutama pada program studi yang kurang popular tetap kosong. Bahkan ada program studi yang tempat kosongnya mencapai 50 %.

Pada tahun 1977 beberapa perbaikan dilakukan. Pada saat mengisi formulir pendaftaran, peserta ujian langsung menentukan dua program studi pilihannya, pilihan pertama dan pilihan kedua. Setelah diperoleh hasil ujian, peserta diurutkan menurut nilai ujiannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Panitia mengalokasikan peserta ujian pada program studi pilihannya dengan ketentuan bahwa peserta dengan nilai yang lebih baik mendapat prioritas untuk dialoksasikan lebih dahulu. Peserta ujian hanya bisa diterima di program studi pilihannya. Tidak mungkin peserta ujian diterima di program studi atau universitas yang bukan pilihannya. Jika masih ada tempat kosong pada program studi pilihan pertama, dia akan diterima pada program studi pilihan pertama. Jika tempat pada program studi pilihan pertama sudah penuh, dan masih ada tempat pada program studi pilihan kedua, dia akan diterima pada program studi pilihan kedua. Jika tempat pada program studi pilihan pertama dan kedua sudah penuh, maka peserta tersebut tidak diterima, walaupun nilainya masih cukup tinggi.

Pemeriksaan hasil ujian dan proses pengalokasian dilakukan sepenuhnya dengan komputerisasi Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dengan SKALU sistem baru, mobilitas peserta ujian masuk perguruan tinggi dapat ditekan. Calon mahasiswa hanya perlu datang ke salah satu tempat (Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya) untuk mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti ujian masuk. Mereka tidak perlu datang ke kampus dimana program studi pilihannya berada. Pengumuman hasil ujian juga dapat dilihat di tempat calon mahasiswa mengikuti ujian masuk. Karena setiap peserta ujian hanya bisa diterima di satu program studi, maka bangku kosong yang ditinggalkan oleh calon mahasiswa yang diterima di beberapa program studi juga hilang dengan sendirinya.

Karena keberhasilan SKALU dalam menyederhanakan sistem penerimaan mahasiswa baru, dan untuk memberi kesempatan yang lebih besar kepada lulusan SMTA di daerah lain, maka pada tahun 1979 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menawarkan kepada 6 universitas lain untuk bergabung dengan SKALU dalam penerimaan mahasiswa baru. Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Diponegoro di Semarang, Universitas Brawijaya di Malang, Institut 10 November di Surabaya dan Universitas Sumatera Utara di Medan memutuskan untuk bergabung dengan SKALU. Sementara Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang belum bersedia untuk bergabung. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang kemudian dikenal sebagai Proyek Perintis I (PPI).

Di bawah pimpinan Institut Pertanian Bogor empat universitas terkemuka (IPB, UI, ITB dan UGM) juga melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian yang sejak tahun 1972 telah dikembangkan oleh IPB, yang dikenal sebagai Proyek Perintis II (PP2). PP2 menjaring calon mahasiswa baru melalui pemanduan bakat dan informasi yang diberikan oleh sekolah. Sekolah yang diikutsertakan dalam seleksi tersebut adalah sekolah-sekolah yang mempunyai sejarah yang baik, diantaranya adalah sekolah yang lulusannya mempunyai prestasi yang cukup baik di universitas/institut anggota PP2. Masing-masing SMTA biasanya diberi jatah tertentu untuk mencalonkan siswanya sebagai calon mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Sistem PP2 hanya dimanfaatkan untuk menjaring calon mahasiswa pada program studi yang kurang populer, seperti pertanian, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Sementara itu 23 universitas lainnya mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang lain. Mereka menyelenggarakan ujian yang mirip dengan PP1. Soal ujiannya menggunakan acuan yang sudah dibakukan, tetapi memberi kesempatan kepada universitas anggotanya untuk menambahkan muatan lokal, yaitu soal-soal yang dianggap cocok dengan keadaan setempat. Sistem yang dipakai oleh ke 23 universitas ini disebut Proyek Perintis III (PP3). Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) negeri yang jumlahnya ada 10 juga mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru sendiri, yang disebut Proyek Perintis IV (PP4). Sistem PP4 hampir sama dengan dengan PP1, perbedaannya hanya pada soal-soalnya yang lebih menekankan pada soal untuk menggali kemampuan peserta ujian dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Keempat sistem tersebut (PP1, PP2, PP3, dan PP4) berlangsung sampai tahun 1983, ketika Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan memutuskan untuk menggunakan PP1 dan PP2 secara nasional. Sistem baru tersebut dinamakan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), terdiri dari Ujian Tulis yang seratus persen sama dengan PP1 dan Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) yang merupakan perluasan dari PP2. Perbedaan antara PP2 dan PMDK, adalah peserta PP2 hanya siswa terpandai dari SMA yang terpilih, sedangkan PMDK menyertakan seluruh siswa dari seluruh SMTA yang ada di Indonesia. Program ini kemudian diganti namanya menjadi Program Penelusuran Kemampuan dan Bakat (PPKB). (Sumber: SKK Warta UI Nomor 82, Tahun XX, Juli 1997)

March 14, 2009

Sejarah UMPTN

Filed under: Warta UI — rani @ 7:36 am

Jika pada Awal Maret tahun ini kita mengenal istilah Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI), maka mungkin kita perlu menengok ke belakang tentang awal mulanya Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Dari situ kita bisa melihat semangat dan falsafah dibalik pendirian lembaga tersebut dan apa yang ingin dikembangkan SIMAK UI.

Pada tahun 1976 universitas/institut terkemuka di tanah air yang tergabung dalam paguyuban yang disebut Sekretariat Kerjasama antar Lima Universitas (SKALU), yaitu Universitas Indonesia di Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta dan Universitas Airlangga di Surabya memutuskan untuk menyelenggarakan ujian masuk bersama. Ujian masuk tersebut dikenal dengan nama Ujian Masuk SKALU. Sistem pendaftaran dan pelaksanaan ujian benar-benar baru dan berbeda dengan system sebelumnya.

Ujian dengan soal yang persis sama diselenggarakan pada waktu yang bersamaan di lima kota dimana kelima universitas/institute anggota SKALU berada., yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Dokumen pendaftaran dan lembarjawaban dikumpulkan, kemudian diolah di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Sebanyak 75 % peserta ujian dengan nilai terbaik dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan kartu yang dapat dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa di ,universitas/iinstitut anggota SKALU. Sedang 25 % sisanya dinyatakan gagal dan tidak diizinkan untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa.

Sistem baru ternyata hanya berhasil mengurangi beberapa masalah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan ujian masuk. Antara lain dapat mengurangi mobilitas peserta ujian yang harus mondar mandir dari satu kota ke kota lain untuk mengikuti ujian. Soal Ujian bisa dibuat baku dan pengadaannya bisa lebih efisien, karena masing-masing universitas/institute tidak perlu membuat soal sendiri. Beban biaya secara nasional, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat dapat dikurangi.

Walaupun system baru tersebut berhasil mengurangi beberapa masalah, tetapi system baru juga menimbulkan masalah baru. Banyak calon mahasiswa yang salah mengerti dan menganggap kartu yang diterimanya sebagai tanda bahwa dia telah diterima menjadi mahasiswa. Setelah mengetahui bahwa dia telah diterima belum merupakan jaminan yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa, mereka menjadi resah. Persoalan lama tentang tempat kosong juga belum teratasi. Hampir semua peserta ujian yang dinyatakan lulus masih tetap mondar mandir dari satu kota ke kota lain untuk mendaftarkan di universitas pilihannya. Beberapa diantaranya ada yang mendaftar lebih dari satu program studi atau universitas, bahkan ada yang mendaftar di kelima universitas anggota SKALU.

Masalah tempat kosong menjadi semakin parah. Karena setiap universitas/institut berusaha menerima calon mahasiswa yang terbaik menurut acuan yang sama., yaitu hasil ujian yang persis sama, maka banyak calon mahasiswa dengan nilai ujian tinggi diterima di beberapa program studi, sementara mahasiswa dengan nilai ujian yang kurang baik, tidak diterima dimanapun. Karena calon mahasiswa yang diterima dibeberapa tempat harus memilih salah satu, maka banyak tempat terutama pada program studi yang kurang popular tetap kosong. Bahkan ada program studi yang tempat kosongnya mencapai 50 %.

Pada tahun 1977 beberapa perbaikan dilakukan. Pada saat mengisi formulir pendaftaran, peserta ujian langsung menentukan dua program studi pilihannya, pilihan pertama dan pilihan kedua. Setelah diperoleh hasil ujian, peserta diurutkan menurut nilai ujiannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Panitia mengalokasikan peserta ujian pada program studi pilihannya dengan ketentuan bahwa peserta dengan nilai yang lebih baik mendapat prioritas untuk dialoksasikan lebih dahulu. Peserta ujian hanya bisa diterima di program studi pilihannya. Tidak mungkin peserta ujian diterima di program studi atau universitas yang bukan pilihannya. Jika masih ada tempat kosong pada program studi pilihan pertama, dia akan diterima pada program studi pilihan pertama. Jika tempat pada program studi pilihan pertama sudah penuh, dan masih ada tempat pada program studi pilihan kedua, dia akan diterima pada program studi pilihan kedua. Jika tempat pada program studi pilihan pertama dan kedua sudah penuh, maka peserta tersebut tidak diterima, walaupun nilainya masih cukup tinggi.

Pemeriksaan hasil ujian dan proses pengalokasian dilakukan sepenuhnya dengan komputerisasi Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dengan SKALU system baru, mobilitas peserta ujian masuk perguruan tinggi dapat ditekan. Calon mahasiswa hanya perlu datang ke salah satu tempat (Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya) untuk mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti ujian masuk. Mereka tidak perlu datang ke kampus dimana program studi pilihannya berada. Pengumuman hasil ujian juga dapat dilihat di tempat calon mahasiswa mengikuti ujian masuk. Karena setiap peserta ujian hanya bisa diterima di satu program studi, maka bangku kosong yang ditinggalkan oleh calon mahasiswa yang diterima di beberapa program studi juga hilang dengan sendirinya.

Karena keberhasilan SKALU dalam menyederhanakan sistem penerimaan mahasiswa baru, dan untuk memberi kesempatan yang lebih besar kepada lulusan SMTA di daerah lain, maka pada tahun 1979 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menawarkan kepada 6 universitas lain untuk bergabung dengan SKALU dalam penerimaan mahasiswa baru. Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Diponegoro di Semarang, Universitas Brawijaya di Malang, Institut 10 November di Surabaya dan Universitas Sumatera Utara di Medan memutuskan untuk bergabung dengan SKALU. Sementara Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang belum bersedia untuk bergabung. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang kemudian dikenal sebagai Proyek Perintis I (PPI).

Di bawah pimpinan Institut Pertanian Bogor empat universitas terkemuka (IPB, UI, ITB dan UGM) juga melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian yang sejak tahun 1972 telah dikembangkan oleh IPB, yang dikenal sebagai Proyek Perintis II (PP2). PP2 menjaring calon mahasiswa baru melalui pemanduan bakat dan informasi yang diberikan oleh sekolah. Sekolah yang diikutsertakan dalam seleksi tersebut adalah sekolah-sekolah yang mempunyai sejarah yang baik, diantaranya adalah sekolah yang lulusannya mempunyai prestasi yang cukup baik di universitas/institut anggota PP2. Masing-masing SMTA biasanya diberi jatah tertentu untuk mencalonkan siswanya sebagai calon mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Sistem PP2 hanya dimanfaatkan untuk menjaring calon mahasiswa pada program studi yang kurang populer, seperti pertanian, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Sementara itu 23 universitas lainnya mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang lain. Mereka menyelenggarakan ujian yang mirip dengan PP1. Soal ujiannya menggunakan acuan yang sudah dibakukan, tetapi memberi kesempatan kepada universitas anggotanya untuk menambahkan muatan local, yaitu soal-soal yang dianggap cocok dengan keadaan setempat. Sistem yang dipakai oleh ke 23 universitas ini disebut Proyek Perintis III (PP3). Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) negeri yang jumlahnya ada 10 juga mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru sendiri, yang disebut Proyek Perintis IV (PP4). Sistem PP4 hampir sama dengan dengan PP1, perbedaannya hanya pada soal-soalnya yang lebih menekankan pada soal untuk menggali kemampuan peserta ujian dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Keempat system tersebut (PP1, PP2, PP3, dan PP4) berlangsung sampai tahun 1983, ketika Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan memutuskan untuk menggunakan PP1 dan PP2 secara nasional. Sistem baru tersebut dinamakan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), terdiri dari Ujian Tulis yang seratus persen sama dengan PP1 dan Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) yang merupakan perluasan dari PP2. Perbedaan antara PP2 dan PMDK, adalah peserta PP2 hanya siswa terpandai dari SMA yang terpilih, sedangkan PMDK menyertakan seluruh siswa dari seluruh SMTA yang ada di Indonesia. Program ini kemudian diganti namanya menjadi Program Penelusuran Kemampuan dan Bakat (PPKB). (Sumber: SKK Warta UI Nomor 82, Tahun XX, Juli 1997)

March 13, 2009

Kiat UI Menyongsong Proses Globalisasi

Filed under: Warta UI — rani @ 9:09 am

Sejak Tahun 1970 Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi mulai meninggalkan kebijakan pengembangan berpola fakultas menuju pengembangan yang bersifat universiter. Pola pengembangan ini pertama kali disusun pada tahun 1972. Pada saat itu orientasi pengembangan masih bersifat 5 (lima) tahun kemudian 10 (sepuluh) tahun. Tahun 1990 digunakan 5 (lima) tahapan selama duapuluh tahun (1990-2010). Di dalam tahapan pelaksanaan perlu diperhatikan titik dasar yang tepat agar dapat mempunyai proyeksi yang dapat direkam dan dapat dianalisis dengan baik. UI dalam program kerja jangka panjangnya bertekad melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara nasional dan memberikan pengaruhnya secara regional dan global. Dirasakan sepenuhnya bahwa perubahan-perubahan yang melanda kawasan nasional, regional dan global memerlukan antisipasi perencanaan jangka panjang. Untuk pengembangan jangka panjang dalam 20 tahun mendatang UI menetapkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk menunjang transformasi sosio tekniko ekonomi agar dapat menyongsong proses globalisasi yang akan terjadi.

Dalam sejarah UI terdapat beberapa fase pengembangan. Sejak tahun 1950, UI selalu berada di barisan depan sebagai pejuang pembaharuan bangsa. Agak berbeda setelah tahun 1990 UI telah mempunyai sisi perjuangan yang lain, yaitu mengantisipasi ancaman dari luar dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Dalam proses pengembangan UI yang terakhir ini telah dan akan dilalui beberapa fase.

Fase Mobilisai

Pindahnya beberapa fakultas ke kampus baru Depok yang dilengkapi gedung baru dan megah di satu sisi telah memberikan gengsi (prestige) tersendiri bagi fakultas. Akan tetapi di sisi lain telah memberikan pula peningkatan beban akademis, administrasi dan keuangan. Dalam keadaan seperti ini maka fakultas melakukan kiat khusus agar eksistensinya dapat dipertahankan. Beberapa kiat khusus tersebut, tercatat sebagai meningkatkan jumlah mahasiswa, membentuk program studi baru yang pada dasarnya ingin mendapatkan sumber daya keuangan untuk menunjang pendidikan. Akan tetapi ironisnya kiat khusus ini belum ditunjang secara professional sehingga pada gilirannya proses pendidikan menjadi agak melambat disertasi sistem pengolahan yang tidak beraturan. Pada akhirnya keadaan ini telah menimbulkan suatu bentuk baru dari UI berupa Universitas dengan kekacauan pendidikan di universitas (chaos academic university) dimana peran fakultas sangat menonjol. Sejarah telah memberikan keberuntungan karena pada tahun 1990 UI telah menetapkan trilogi pengembangan jangka panjang UI yaitu universitas riset, keterpaduan dan otonomi.

 

Fase Keterpaduan

Mobilisasi seluruh kegiatan fakultas yang menggebu-gebu di lingkungan UI telah menempatkan peran dan posisi universitas agak lemah dari fakultas. Dan pada gilirannya menimbulkan kerancuan data dan ketidakberaturan sistem organisasi dan tata laksana. Kita patut berbahagia pada tahun 1994 fakultas telah memilih pilihan politiknya (alternative political decision) sesuai situasi dan kondisi jamannya yaitu menitikberatkan  UI pada keterpaduan. Di dalam menuju keterpaduan itu pula telah dipilih suatu instrumen yang pada mulanya dianggap benar yaitu Manajemen Mutu Terpadu. Azas daripada manajemen ini adalah siklus pemecahan masalah (problem solving cycles) yang menempatkan komitmen setiap penyelenggara pada solusi yang telah ditetapkan dan diikuti evaluasi nilai tambah yang berkesinambungan. Kesepakatan yang telah dilaksanakan adalah pencatatan mahasiswa terpadu, sistem keuangan terpadu, subsidi silang (cross subsidi) oleh Pusat.Efektif untuk meningkatkan mutu dan integrasi UI.

Dalam kurun waktu separuh pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu telah membuktikan kebenaran dengan terjadinya peningkatan mutu dalam bidang pendidikan dan sumber daya keuangan. Dapat dicatat bahwa pada tahun 1995 telah terjadi silang bangkit dari kehidupan UI yang diharapkan akan bertahan lama (sustainable) di dalam menjaga mutu dan integrasi UI diperlukan semangat konsisten dan daya tahan dari para penyelenggara UI.

Fase Akselerasi

Di dalam era keterpaduan UI telah disepakati beberapa instrumen  internal yang berorientasi ke dalam untuk meningkatkan mutu dan sumber daya keuangan. Pada era akselerasi perlu dipahami dahulu oleh setiap warga UI bahwa UI harus siap menyongsong proses globalisasi yang mau atau tidak mau, bisa tau tidak bisa produk SDM UI harus dapat bersaing dengan SDM regional atau pun global. Karena sumber penggerak  proses globalisasi ini adalah perkembangan teknologi pada tingkatan tinggi dan yang terkait dengan bangkitnya era automasi. Jelas  bahwa di dalam fase pembangungan Indonesia, kita harus mempercepat proses alih teknologi dengan menghasilkan sumber daya manusia Iptek yang berkualitas.

Pasar terbuka regional, AFTA 2003 adalah tahun uji coba kesiapan kita. Semua perhatian kita sebaiknya tidak pada masalah lain tetapi masalah utama yaitu persaingan. Pemerintah telah pula menyadari keadaan tersebut. Titik berat PJPT II adalah bidang ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri.

Jelas dengan pilihan keputusan politik di atas, titik berat pembangunan Indonesia telah menempatkan Universitas terutama UI di posisi yang strategis. Oleh karena itu dilakukan kesepakatan pimpinan Universitas dan fakultas maupun seluruh warga UI di dalam mengakselerasikan pelaksana pendidikan di UI agar dapat mengadakan sumber daya berkuantitas dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan jaman. Dengan semangat integrasi tinggi dari seluruh warga UI, kita yakin bahwa UI akan dapat berperan serta dan aktif menyongsong era globalisasi yang tidak lama lagi akan berlangsung. UI akan menyumbangkan pahlawan-pahlawan baru pembangunan untuk bangsa Indonesia yang tercinta seperti apa yang dilakukan oleh UI sebelumnya meski dalam konteks yang berbeda.(Prof.Dr.dr. Asman Boedisantoso Ranakusuma, Purek I UI, pada Tajuk Rencana SKK Warta UI No.67, Tahun XVII, Desember 1995)

 

March 5, 2009

Karakteristik Mahasiswa Baru 2

Filed under: Warta UI — rani @ 7:19 am

Berkaitan dengan kegiatan Seleksi Masuk (SIMAK) UI yang berlangsung pada tanggaal 1 Maret 2009 secara serentak diadakan  di 35 kota se Indonesia di hampir 700 lokasi ujian yang diikuti lebih dari 79 ribu peminat  yang ingin menjadi mahasiswa baru UI, ada baiknya kalau kita menengok sejenak ke belakang. Walaupun data yang dikemukakan ini terbilang lama, tetapi paling tidak dapat menjadi gambaran persaingan dan keketatan peminat  program studi dan fakultas di lingkungan UI yang diperebutkan calon mahasiswa baru. Data ini juga ternyata menjadi patokan selanjutnya dan karena dianggap sensitif, maka data-data keketatan tersebut pada tahun-tahun berikutnya tidak bisa lagi dipublikasikan secara terbuka. Hingga kini, sangat sukar untuk mendapatkan data secara terinci mengenai keketatan suatu program studi.

Nilai UMPTN

Seperti tahun-tahun sebelumnya, nilai UMPTN dari peserta ujian didefinisikan sebagai nilai mentah peserta yang bersangkutan yang telah ditransformasikan ke dalam suatu sebaran dengan rataan 500 dan simpangan baku 100. Sebaran dari nilai UMPTN secara nasional dapat dilihat pada grafik-2. Untuk kelompok IPA, nilai UMPTN terendah adalah 252,53 dan tertinggi 940,76. Sedangkan untuk kelompok IPS nilai terendah dan tertinggi masing-masing 169,75 dan 910,92. Untuk selanjutnya yang dimaksud nilai dalam laporan adalah nilai UMPTN.

Kualitas Mahasiswa Baru

Kualitas mahasiswa baru yang diterima merupakan suatu ukuran yang tidak mudah ditemukan dasar kuantitatifnya. Walaupun demikian dua criteria yang mungkin dapat dipergunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kualitas adalah: Keketatan Persaingan, dan Nilai Rataan Mahasiswa Baru.

Keketatan Persaingan

Keketatan persaingan adalah perbandingan antara jumlah yang diterima dengan jumlah peminat (jumlah peminat pilihan-1, pilihan-2, pilihan-3). Keketatan persaingan sebenarnya tidak dapat dipergunakan sebagai satu-satunya alat ukur kualitas, karena persaingan yang ketat diantara peserta yang memiliki nilai rataan rendah tidak dapat dibandingkan dengan persaingan yang relatif  lebih longgar diantara peserta yang memiliki nilai rataan tinggi.

Program-program studi dengan persaingan tertinggi untuk masing-masing kelompok ujian IPA menduduki peringkat keketatan tertinggi pertama adalah program studi Teknik Industri disusul dengan Teknik Arsitektur, Ilmu Komputer, Teknik Sipil dan Kesehatan Masyarakat. Sedangkan urutan peringkat keketatan pada kelompok IPS adalah program studi Hubungan Internasional menduduki peringkat pertama, menyusul Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Sastra Inggris dan terakhir Akuntansi. Keketatan persaingan setiap program studi diperlihatkan pada table 1.

Asal SMTA

Dibandingkan tahun lalu, dimana jumlah peminat ke UI yang berasal dari SMTA Luar Jawa adalah 13,87% dan 11,14% masing-masing untuk kelompok IPA dan IPS,  Jumlah peminat UI yang berasal dari SMTA luar Jawa pada tahun ini menalami penurunan, terutama untuk kelompok IPS. Tahun ini peminat yang berasal dari luar Jawa, untuk kelompok IPA dan IPS masing-masing 13,58% dan 9,55%.

Keadaan yang sama juga terjadi untuk peserta yang diterima. Kalau tahun 1995 mahasiswa baru yang diterima lewat jalur UMPTN yang berasal dari luar Jawa 8,71% untuk kelompok IPA dan 6,09% untuk kelompok IPS. Untuk tahun 1996 ini masing-masing adalah 8,89% untuk IPA dan 5,92% untuk IPS. Kalau digabung kelompok IPA dan IPS jumlah peminat UI tahun 1996 yang berasal dari luar Jawa adalah 11,15%, sedang jumlah mahasiswa yang diterima lewat UMPTN tahun 1996 yang berasal dari luar Jawa adalah 7,24%. Ini berarti peminat UI melalui UMPTN yang berasal dari pulau Jawa sedikit lebih beruntung disbanding teman-temannya yang berasal dari luar Jawa.

Keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa apabila UI menghendaki jumlah mahasiswa yang berasal dari luar Jawa cukup memadai, maka penerimaan mahasiswa luar Pulau Jawa  melalui PPKB perlu dipertahankan.

Penyebaran peminat UI yang berasal dari luar pulau Jawa juga cukup  menggembirakan terutama, terutama untuk kelompok IPA. Pada kelompok IPA hanya, hanya 3 program studi (semua dari MIPA) yang peminat luar Jawanya  kurang dari 10%, yaitu matematika (8,11%), Biologi (8,66%), dan  Geografi (8,17%). Walaupun tidak sebesar pada kelompok IPA, prosentase peminat luar Jawa pada program studi kelompok IPS juga cukup menggembirakan. Hanya 3 program studi kelompok IPS yang peminat luar Jawanya kurang dari 7%, yaitu Ilmu Kesejahteraan Sosial (6,60%), Ilmu Komunikasi (5,89%) dan Sastra Jawa (1,39%).

Prosentase yang relatif besar ini secara langsung berakibat pada peningkatan prosentase mahasiswa baru luar pulau Jawa pada program-program tadi. Program Studi Kelompok IPA dengan prosentase mahasiswa dari luar Jawa lebih dari 10% antara lain Fakultas Kedokteran (11,11%), Farmasi (12,28%), Teknik Sipil (15,85%), Teknik Mesin (16,00%), Teknik Metalurgi (0,99%), Keperawatan (13,28%), Ilmu Komputer (11,84%) dan Kesehatan Masyarakat (11,54%) Sedang untuk kelompok IPS antara lain, Ekonomi Pembangunan (10,24%) Antropologi (11,,43%), Hubungan Internasional (16,22%), Sastra Jerman (11,43%), Sastra Belanda (10,53%) dan Sastra Rusia (14,29%).

Keadaan yang cukup memprihatinkan, dimana tidak satupun mahasiswa asal luar Jawa diterima, terjadi di program  Studi Teknik Industri, Ilmu Politik, Administrasi Niaga, Sosiologi, Ilmu Perpustakaan, Sastra Jawa dan Sastra Arab. Sebenarnya peminat program studi tersebut yang berasal dari luar Jawa cukup banyak (kecuali Sastra Jawa, hanya 1 siswa luar Jawa yang memilihnya), tetapi nilai mereka terlalu rendah dibanding saingannya yang berasal dari pulau Jawa.

Peminat Kelompok IPA yang berasal  SMTA kota kecil (Kabupaten) hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 23,99% (tahun lalu 23,97%), sedang peminat kelompok IPS turun menjadi 19,50% (tahun lalu 21.03%). Prosentase mahasiswa baru yang berasal

13,56% (tahun lalu 13,78%), sedang untuk kelompok IPS naik menjadi 12,59% (tahun dari SMTA kabupaten pada kelompok IPA kira-kira sama dengan tahun lalu yaitu lalu 11,22%).

Pada kelompok IPA, sama dengan tahun lalu, program studi Ilmu keperawatan (43,15%) dan Geografi (31,61%), merupakan program yang paling diminati oleh peserta yang berasal dari SMTA kota kecil. Sedangkan prosentase tertinggi dari mahasiswa baru asal kota kecil juga terdapat pada program studi Imu Keperawatan (36,84%) dan Geografi (27,66%).

Pada kelompok IPA program studi Sastra Arab (39,05%), Sastra Indonesia (31,14%) dan Ilmu Sejarah (30,69%) merupakan  program studi yang paling diminati oleh peserta asal SMTA kota kecil. Prosentase tertinggi dari mahasiswa baru asal kota kecil juga terdapat pada program Sastra Arab (34,29%), Ilmu Sejarah (33,33%) dan Sastra Indonesia (32,43%).

Jenis Kelamin

Jenis kelamin dari peminat Universitas Indonesia dan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur UMPTN tahun 1996. Terlihat bahwa 41,48% (tahun lalu 39,54%) peminat yang memilih program studi kelompok IPA di Universitas Indonesia adalah wanita. Untuk Kelompok IPA, jumlah peminat wanitanya adalah 54,26% (tahun lalu 52,34%).

Persis sama dengan tahun lalu, ada penunjuk bahwa program studi pada kelompok IPA yang berhubungan dengan kesehatan lebih menarik bagi wanita. Program studi yang peminat wanitanya lebih dari 50% adalah Ilmu Keperawatan (89,64%). Kesehatan Masyarakat (80,31%) Pendidikan Dokter Gigi (76,06%), Pendidikan Dokter (62,21%) dan Kimia (53,60%). Sedangkan program studi dengan mahasiswa baru lebih dari 50% adalah Ilmu keperawatan (89,47%), Biologi (74,47%), Kesehatan Masyarakat (71,15%), Farmasi (70,18%) dan Pendidikan Dokter (62,28%).

Masih didominasi program-program studi kesehatan oleh peminat maupun mahasiswi wanita, yang biasanya sangat sulit untuk dikirim ke daerah, menunjukkan bahwa keluhan dari Departemen Kesehatan mengenai sulitnya memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah, terutama daerah terpencil, belum bisa teratasi dalam waktu dekat.

Mahasiswa Ekonomi Lemah.

Seperti kita ketahui sebelum pelaksanaan UMPTN, peserta ujian harus mengisi formulir pendaftaran yang berisi bermacam-macam informasi , diantaranya adalah penghasilan orang tua.

Dari 2,888 mahasiswa baru yang diterima di UI melalui jalur UMPTN tahun 1996 terdapat 79 mahasiswa yang pada waktu mengisi formulir pendaftaran menyatakan bahwa penghasilan orang tuanya dibawah Rp. 150.000.- per bulan. Apabila yang mereka isi dalam formulir pendaftaran benar, maka ada kemungkinan mereka akan menghadapi kesulitan ekonomi untuk menyelesaikan pendidikan di UI.

Perlu diperhatikan bahwa data penghasilan diisi sendiri oleh peserta ujian dan belum pernah dicek kebenarannya. Ada kecenderungan untuk mengisi lebih rendah dari keadaan sebenarnya, tetapi jarang terjadi mahasiswa keluarga ekonomi kuat yang mengisi data penghasilan di bawah Rp. 150.000.- Sungguhpun demikian, alangkah baiknya sebelum memutuskan untuk memberi bantuan, mahasiswa yang bersangkutan dipanggil dan diwawancarai lebih dahulu.

(Sumber: SKK Warta UI, No.72 Th XVIII, Agustus 1996, Berita Utama “Karakteristik Mahasiswa Baru UI Jalur UMPTN 1996)