October 27, 2011

Separatisme

Filed under: Uncategorized — rani @ 8:38 am

Dalam suatu kesempatan makan siang disela-sela pertemuan akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Sanur Denpasar Bali, pertengahan Oktober lalu, duduklah para pakar di satu meja Bundar. Ada ahli ekonomi, ahli pangan, ahli pendidikan, ahli bioteknologi, ahli astronomi, dan ahli kebudayaan. Diantara para ahli itu duduk menyempil seorang “anak bawang” (penulis).

Duduk satu meja dengan para ahli, memang suatu “kecelakaan” yang tidak disengaja. Gara-garanya, pakar ahli astronomi mengajak duduk di sebelahnya. Untuk menghormati ajakannya maka duduklah penulis disebelahnya. Pada mulanya meja itu sepi-sepi saja. Tetapi tiba-tiba seorang ahli ekonomi terkenal mengambil tempat duduk di depan penulis. Tidak lama kemudian, para ahli lain ikut nimbrung duduk dan mulailah obrolan meluncur dengan topik pembicaraan kesana kemari. Tidak terfokus. Mulai dari membicarakan Kantor Balai Pustaka di Jalan Wahidin yang sudah diambil Departemen Keuangan, sampai membicarakan buku-buku terbitannya hingga buku-buku karya Pramudya Anata Toer.

Ketika topik sampai kepada tata kelola pemerintahan sekarang, pembicaraan sampai juga kepada masalah separatisme yang akhir-akhir ini hangat menghiasi pemberitaan media massa. Salah seorang ahli yang duduk di meja menyatakan kekagetannya, ada satu daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Sebelumnya ahli ini tidak pernah mendengar kabar atau berita daerah tersebut ingin mendirikan negara baru. Keheranan ahli ini juga didasarkan pada keadaan alam daerah tersebut yang tergolong miskin dan tidak tersedia infrastruktur yang memadai yang dapat meningkatkan roda perekonomian untuk menyejahterakan rakyat. Ahli ini tidak memasalahkan tentang keinginan untuk memisahkan diri, tetapi yang dikhawatirkan kalau memang terjadi, maka akan menambah jumlah negara-negara miskin di Dunia. Ahli ini kemudian menceritakan bagaimana PBB telah melakukan kesalahan membantu proses kemerdekaan Timor Leste. Setelah merdeka sekian puluh tahun ternyata kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya, tidak lebih baik daripada ketika berada dalam kesatuan NKRI. Sumberdaya alamnya tidak bisa diekplorasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dan saat ini negara tersebut masuk dalam kategori negara sangat miskin di dunia.

Lain lagi cerita seorang teman yang pernah bekerja di BPK Provinsi NAD. Bagaimana susahnya mengaudit keuangan pemerintah daerah Aceh. Banyak temuan di dapat, salah dalam hal tata kelola keuangan. Karena ternyata para tokoh GAM yang kini menjadi pejabat pemerintah daerah gaya hidupnya tergolong mewah sementara rakyatnya tetap saja menderita dan miskin.

Contoh yang dikemukakan di atas, menunjukkan betapa tidak mudahnya mengelola tata pemerintahan yang baik untuk menyejahterakan rakyat. Tidak semudah melakukan demo-demo, melontarkan kritik dan ancaman melakukan separatis. (271011)