September 13, 2011

Kampus Depok Tempo Dulu

Filed under: Uncategorized — rani @ 10:11 am

5 September 1987, peresmian kampus UI di Depok, atau waktu itu disebut Kampus Baru UI. Baru tujuh fakultas yang secara resmi mengadakan perkuliahan di Depok, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas Sastra (FS) dan Fakultas Hukum (FH). Sedangkan fakultas lainnya yang masih mengadakan kegiatan perkuliahan di Kampus Salemba yaitu Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran Gigi, Program Pascasarjana UI serta Fakultas Kedokteran, dan di Kampus Pegangsaan Timur (Ilmu Kedokteran Komunitas dan Mikrobiologi).

Waktu itu, bulan September masih belum ada hujan, Tanah seputar kampus terlihat merah, rumput dan pepohonan masih belum tumbuh. Danau Kenanga yang dikelilingi bangunan mesjid, balairung dan gedung rektorat boleh dikatakan kering, airnya menyusut sampai ke dalam, sehingga bentuk danau seperti cekungan seperti bekas penggalian pasir di daerah Tanggerang tahun 1980 an. Supaya tidak terlihat kering kerontang, konon katanya panitia peresmian pembangunan kampus Depok sampai mengangkut bertruk-truk air untuk mengurangi cekungan danau. Padahal dahulu sebelum menjadi kampus UI, danau ini tidak pernah kekurangan air. Seputar danau ditumbuhi rerumputan dan pepohonan liar yang tingginya mencapai dua meter. Inilah surga bagi burung belibis dan blekok dan menjadi tempat mangkal serta sumber pencaraian makanan unggas tersebut.

Pintu masuk utama ke kampus masih melalui pintu gerbang garbatama yang dekat gedung sekolah, belum ada jembatan layang (karena masih ada satu rumah yang masih tetap bertahan, yang meminta ganti rugi sebesar 1 milyar, sehingga dikenal “gubuk satu milyar”). Kendaraan dari arah depok yang akan menuju ke arah Pasar Minggu harus melintasi rel kereta apa di dekat jalan utama ke kampus Depok. Begitu pula bis kuning (bikun) belum ada. Sarana transportasi dari pintu gerbang utama ke dalam kampus masih dilayani angkot Daihatsu/Suzuki yang berwarna merah dan harus membayar satu kali jalan Rp 50. Stasiun UI sudah berfungsi, walaupun masih sangat sederhana. Begitu pula stasiun pondok Cina, yang memang sudah ada sejak sebelum UI ada di Depok. Bahkan jalan stasiun pondok Cina inilah sebenar-benarnya jalan utama penduduk yang menghubungkan lalu lintas dari margonda raya menuju Kukusan. Jalan ini juga uratnadi lalu lintas para mahasiswa/dosen/karyawan Politeknik Negeri Jakarta yang telah mendiami kampus Depok sejak tahun 1982. Sebetulnya ada penanda khusus jalan ini, di dekat gedung biru sekarang ini tumbuh pohon waru yang batang pohonnya miring sehingga agak menghalangi jalan. Tetapi itulah ciri khas dari jalan stasiun pondok cina ini.

Sepanjang danau mahoni dan puspa yang memanjang mulai dari belakang gedung pusgiwa hingga dekat belakang pusat studi Jepang/belakang Fakultas ekonomi, dulunya berupa lembah persawahan yang dikelola penduduk setempat yang dulu tinggal di kawasan kampus Depok. Ada juga persawahan di dekat hutan Fakultas Teknik, yang terletak di lembah juga. Sehingga pada waktu itu, lengkaplah sudah sarana yang ada di kampus Depok, mulai dari sarana pendidikan, ada danau, ada hutan, ada sawah hingga sarana untuk berisitrahat selama-lamanya (pekuburan).

Pada waktu peresmian kampus Depok oleh Presiden Soeharto di Balairung dihadiri banyak menteri dan pejabat penting di republik ini. Bahkan dihadiri juga para duta besar negara sahabat. Seperti biasanya kalau suatu acara dihadiri RI 1 penjagaan superketat, berbagai kemungkinan dikemukakan. Pihak keamanan presiden sampai bertanya kepada panitia, bagaimana persiapan yang dilakukan, kalau atap balairung roboh. Mereka berpikir sampai ke sana karena melihat di atas gedung berseliweran besi-besi melintang yang beratnya puluhan ton. Ada insiden kecil terjadi di pintu gerbang utama dekat stasiun UI. Seperti biasanya pihak protokoler dan keamanan kampus memeriksa undangan yang dibawa para tamu. Kendaraan pejabat yang ditumpangi Panglima ABRI Jenderal Benny Moerdani pun tidak terkecuali diperiksa juga. Setelah pemeriksaan selesai ternyata mobil balik arah ke Jakarta. Apa yang terjadi? Ternyata ajudannya lupa membawa undangan, ketika ditanyakan pihak panitia tidak bisa menunjukkan undangan tersebut. Panitia sebetulnya mempersilahkan mobil terus menuju Balairung, tetapi Benny Moerdani bersikeras untuk pulang saja. (120911)

September 12, 2011

Makilah eh…Makalah

Filed under: Uncategorized — rani @ 8:05 am

Beberapa orang mahasiswa FSUI telah kukenal sebelum aku menjadi mahasiswa. Perkenalan itu terjadi karena kegiatanku sebagai pengarang. Kami sudah agak sering bertemu dalam kegiatan-kegiatan kepengarangan. Salah seorang yang sudah agak kukenal itu adalah Nugroho Notosusanto. Melalui perkenalan itu aku menyapanya “Mas Nug”. Kebiasaan itu berlanjut ketika kami bertemu lagi di FSUI. Bahkan terus berlanjut ketika ia sudah menjadi dosen dan aku termasuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliahnya.

Setelah lulus (1961) Nugroho memperdalam pengetahuannya mengenai sejarah ke Inggris. Sepulang dari sana, ia mengajarkan mata kuliah baru yang sebelumnya tidak pernah diajarkan: Teori dan Metod Sejarah, dan Filsafat Sejarah. Alasannya mengapa kedua mata kuliah itu tidak diajarkan, dapat ditebak, tidak atau belum ada tenaga pengajarnya. Maka, agar dapat mengajarkan kedua mata kuliah itu, Mas Nug dikirim ke Inggris segera setelah lulus sarjana. Banyak yang mengira bahwa Mas Nug mahasiswa Jurusan Sejarah. Padahal bukan. Ia bukan mahasiswa sejarah, karena ketika ia pertama kali mendaftarkan diri sebagai mahasiswa, Jurusan Sejarah belum dibuka. Jika ia mengambil sejumlah mata kuliah sejarah, hal itu lebih merupakan jalan keluar terbaik yang dipilihnya.

Pada masa awal kegiatan akademis di Fakultet Sastra dan Filsafar, hanya ada empat jurusan yang tersedia. Jurusan-jurusan itu adalah Sastra Indonesia, Ilmu Purbakala dan Sejarah Kuna Indonesia, Sastra Inggris dan Sastra Cina. Ketika Mas Nug mendaftarkan diri, ia mendaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia. Pada masa awal itu, mata kuliah di jurusan itu, lebih cenderung mendidik mahasiswa menjadi ahli filologi. Karena filologi berkaitan erat dengan bahasa, baik yang modern maupun yang kuna, mahasiswa Sastra Indonesia wajib mengikuti mata kuliah bahasa-bahasa itu. Ada bahasa Arab, Bahasa Jawa Kuna, bahasa Sansekerta, bahasa Melayu, dan juga bahasa Jawa. Bahasa Sunda pun dijadikan mata kuliah pilihan. Dosennya mula-mula M.A. Salmun, pengarang gogoda ka nu Ngarora ‘Godaan untuk kaum Muda’ (1951) yang dimaksudkannya sebagai “lanjutan” Baruang ka nu Ngarora ‘Racun untuk Kaum Muda’ karya D.K. Ardiwinata (1914). Setelah berhenti, ia digantikan oleh Rusman Sutiasumarga. Tidak ada pilihan, karena pada masa itu yang berlaku adalah kurikulum tunggal. Jika tidak lulus dalam satu mata kuliah, mahasiswa dinyatakan tidak naik tingkat dan harus mengulang mata kuliah yang tidak lulus itu pada tahun berikutnya. Masih lebih baik, karena di beberapa tempat mahasiswa yang tidak naik tingkat itu diwajibkan mengulang semua mata kuliah di tingkat yang sama.

Rupanya Mas Nug termasuk mahasiswa yang tidak siap menerima semua mata kuliah bahasa itu sama baiknya. Kata teman-teman seangkatan dan teman-teman dekatnya, selalu ada saja mata kuliah yang diujikan tidak memperoleh angka minimal untuk dinyatakan lulus, dan itu mengakibatkan ia harus mengulang di tingkat yang sama. Walaupun yang tidak lulus mungkin hanya satu atau dua mata kuliah, tetap saja tahun berikutnya mahasiswa demikian itu akan terdaftar untuk tingkat yang sama.

Mas Nug terdaftar sebagai mahasiswa FSUI tahun 1952. Di lingkungan kampus Mas Nug tercatat sebagai penggiat di bidang kesusasteraan. Apalagi setelah kemudian terpilih sebagai ketua Senat Mahasiswa (SM). Salah satu kegiatan tahunan yang terlaksanakan setiap tahun semasa Mas Nug menjadi mahasiswa adalah simposium sastera. Dalam simposium yang lingkupnya nasional itu, banyak tampil para budayawan dan seniman sebagai pembicara. Isitlahnya pada masa itu adalah referator karena mereka membawakan referat. Sekarang para pembicara dalam pertemuan ilmiah dikatakan membentangkan kertas atau kerta kerja. Kemudian dikenal istilah makalah.

Sejak tahun 1973, aku mulai menggunakan istilah makalah (diambil dari kebiasaan yang dipakai di kalangan kampus di Malaysia, yang hampir dapat dipastikan diserap dari bahasa Arab) untuk setiap tulisan yang kuhasilkan, baik itu untuk bahan bincangan maupun sekedar tulisan populer untuk surat kabar atau majalah. Artinya aku mengunakan istilah makalah itu pada mulanya untuk mengganti istilah artikel yang masih digunakan secara meluas dan merata. Cukup lama hal itu berlangsung, sampai setelah terlalu sering muncul istilah itu, bukan hanya dalam tulisanku, melainkan dari mereka yang memiliki kewenangan resmi di bidang kebahasaan. Akhirnya istilah makalah pun diterima sebagai pengganti referat, paper, atau working paper. (120911) (mengutip dari buku memoar Ayatrohaedi,”65=67 Catatan Acak-acakan dan cacatan Apa Adanya” terbitan Pustaka Jaya, 2011)

September 9, 2011

“Biang Kerok”

Filed under: Uncategorized — rani @ 8:54 am

Bukan hanya Mas Nug (Nugroho Notosusanto, pen) yang bermasalah. Sejumlah mahasiswa lain yang setelah lulus dikenal sebagai tokoh terkenal baik nasional maupun internasional di bidangnya masing-masing mengalami hal yang sama. Umar Yunus misalnya. Ia terakhir menjabat sebagai guru besar di UM (University of Malaya), juga pernah di Universiti Brunei Darussalam, dan merupakan salah seorang kritikus sastera yang sangat terkenal. Semua orang (yang mendalami sastera) mengakui kepandaian dan kepakarannya untuk bidang kesusasteraan. Mahasiswa bermasalah yang lain di antaranya adalah Harsoyo yang setelah lulus menjadi dosen di IKIP Bandung. Ia juga menjadi salah seorang pendiri dan Pembina FS Unpad di Bandung. Terakhir (sebelum meninggal) menjabat koordinator staf ahli menteri pertahanan dan keamanan. Masih ada Marbangun Hardjowirogo, wartawan yang setelah lulus bekerja di markas Unesco. Paris; Daryanto yang menjadi dosen baik di FS Unpad maupun IKIP Bandung (bersama Harsoyo); dan Husein Wijayakusumah, karyawan LBK yang setelah lulus lalu pindah menjadi dosen di FS Unpad.

Untuk “menolong” mereka, FS menyediakan atau membuka jurusan yang unik: Jurusan Bebas. Mereka yang bermasalah dengan kurikulum tunggal itu, ditampung sebagai mahasiswa Jurusan Bebas. Kebanyakan diantara mereka mengambil mata kuliah widyajana (=antropologi) yang waktu itu belum menjadi jurusan. Mas Nug mengambil widyakala (=sejarah) yang sebagai jurusan baru diresmikan dalam tahun 1956. Tapi karena sebelumnya terdaftar sebagai mahasiswa Sastra Indonesia, ia tidak dapat pindah menjadi mahasiswa Jurusan Sejarah. Demikian juga yang lainnya, kecuali kalau mereka bersedia mengulang sejak awal, tercatat sebagai mahasiswa baru. Agar tidak mengulang, mereka beramai-ramai menjadi mahasiswa Jurusan Bebas itu. Dengan mata kuliah pilihan yang berlainan. Ada yang memilih widyajana, ada yang memilih widyakala. Ada juga yang memilih widyabasa atau widyasastra. Hasilnya mereka semua lulus sebagai sarjana, dan mengukir nama di bidang barunya masing-masing.

Sekembalinya dari Inggris, karir Mas Nug dengan cepat “melesat”. Ia diangkat sebagai pembantu rektor bidang kemahasiswaan dan alumni UI. Ketika Angkatan Bersenjata RI membentuk lembaga yang profesional di bidang kesejarahan, Mas Nug memperoleh kepercayaan untuk mengepalai dan mengembangkan lembaga yang disebut Pusat Sejarah Abri itu. Sehubungan dengan jabatan barunya itu, Mas Nug memperoleh pangkat tituler atau kehormatan sebagai kolonel, , bahkan kemudian menjadi brigadir jenderal. Jabatan pembantu rektor dilepaskan dan hampir seluruh waktunya tercurah di Pusat Sejarah Abri. Menjelang akhir masa tugasnya sebagai kepala Pusat Sejarah Abri, Mas Nug dicalonkan untuk menjadi rektor UI, dan berkat campur tangan para penentu kekuasaan di tingkat pusat, Mas Nug pun menjadi rektor, menyisihkan Prof.Dr. Suyudi yang didukung oleh umumnya orang dalam UI. Prof.Dr. Nugroho Notosusanto menggantikan Prof.Dr. Mahar Mardjono, tokoh yang dalam masa krisis itu berhasil membawa UI melalui celah celah penuh onak, terjal, dan sempit, melaluinya dengan selamat. Pak Mahar yang menjadi rektor selama dua masa jabatan (1973-82) meninggal dalam usia lanjut karena sakit (2001). Aku merasa sangat beruntung karena dapat menyelesaikan disertasi dan melakukan promosi ketika Pak Mahar menjadi rektor.

Dalam masa jabatan Mas Nug sebagai rektor itulah Jurusan Antropologi yang semula berada di lingkungan FSUI dipaksa pindah ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), tahun 1983. Kepindahan yang dipaksakan itu sebenarnya bukan sepenuhnya kehendak rektor, karena pejabat itu hanya melaksanakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-83), Dr. Daud Yusuf, yang menganggap bahwa Jurusan Antropologi di Fakultas Sastra mana pun di Indonesia, lebih bersifat ilmu sosial dan karenanya harus berada di FISIP. Namun anehnya, FS UGM (yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya) tetap mempertahankan Jurusan Antropologi berada di lingkungannya. Seperti juga halnya dengan Fakultas Sastra Universitas Udayana (Unud), Denpasar. Di UGM alasannya karena para dosen tetap bersikukuh menganggap FS adalah rumah mereka yang tepat. Dalam pada itu di Unud alasannya adalah karena universitas itu tidak punya FISIP( di tempat lain singkatannya Fisipol).

Di UI kisahnya lain lagi. Ketika itu pemilihan rektor masih sepenuhnya menjadi wewenang Senat Guru Besar dengan meminta pertimbangan dan saran dari para dekan Fakultas. Karena sebagian guru besar UI berada di FKUI, sangat wajar jika suara terbanyak mencalonkan Prof.Dr. Suyudi dari FKUI untuk menjadi rektor. Kang Suyudi ketika itu menjabat sebagai pembantu rektor bidang akademis setelah sebelumnya menjadi ketua Lembaga Penelitian UI. Peraturan yang ada mengharuskan calon yang diajukan sekurang-kurangnya dua orang, agar ada peluang bagi pengangkatnya di Pusat untuk menentukan pilihan. Maka ketika Senat Guru Besar memilih dua calon itu, muncul dua nama, Prof.Dr. Suyudi dari FKUI, dan Prof.Dr. Harsya W. Bakhtiar dari FSUI. Karena penentu tertinggi sangat menginginkan Prof.Dr. Nugroho Notosusanto menjadi rektor, hasil itu dikembalikan dan harus diulang. Dengan syarat: Prof. Nugroho Notosusanto harus masuk yang dicalonkan. Karena Prof. Nugroho juga dari FSUI, Prof. Harsya kemudian menyatakan mundur dari pencalonan sehingga pilihan hanya tinggal kedua guru besar itu. Hasilnya dapat ditebak: calon dari FKUI meraih perolehan suara terbanyak, antara lain karena juga didukung oleh Dekan FSUI waktu itu, Gondomono, yang sejak awal mencalonkan Prof.Suyudi. Karena penentu tertinggi sudah punya pilihan sejak awal pula, tentu saja yang diangkat menjadi rektor adalah calon unggulannya, Prof. Nugroho. Mas Nug akhirnya tahu juga bahwa dekannya sendiri tidak mendukungnya, sehingga ada kesan sejak diangkat sebagai rektor perhatiannya terhadap FSUI justru sangat kurang. Bahkan dengan mendasarkan kebijaksanaannya pada keputusan Menteri Daud Yusuf itu, ia “mengancam” akan menutup Jurusan Antropologi jika tidak bersedia pindah ke FISIP pada tahun akademis 1983. Maka demikianlah yang terjadi. Sejak tahun akademis 1983 itu FSUI kehilangan salah satu “biang kerok” yang dalam berbagai kesempatan selama berada di bawah satu atap, selalu menjadi saingan atau musuh kabuyutan Jurusan Arkeologi yang sudah kembali menjadi jurusan, bukan lagi sebagai program studi seperti pada masa kepemimpinan Pak Harsya sebelumnya. Ketika Kabinet Pembangunan IV diumumkan, Mas Nug menduduki pos Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan Dr. Daud Yusuf yang menurut berbagai kabar yang beredar dianggap tidak pernah sekali juga berbicara mengenai Pancasila. Namun, jabatannya sebagai Rektor UI tidak dilepaskannya karena sisa waktu masa Jabatannya tinggal satu tahun. Sebagai rektor, Mas Nug mengangkat Prof.Dr.W.A.F.J. Tumbelaka, dari FKUI sebagai pembantu rektor bidang akademis sebagai Pelaksana Harian Rektor, dan setelah Mas Nug meninggal, Pak Tumbel – demikian panggilannya – menjadi Pejabat Rektor UI. (090911)

(Mengutip dari Buku memoar Ayatrohaedi “65=67 Catatan Acak-acakan dan Cacatan Apa Adanya” Penerbit Pustaka jaya, 2011)

September 8, 2011

Pengubahan FSUI Menjadi FIBUI

Filed under: Uncategorized — rani @ 10:46 am

Sebenarnya upaya pengubahan nama FSUI sudah berlangsung lama. Sudah sejak awal tahun 1980 an. Ketika peminat memasuki fakultas yang menyandang nama sastera itu kian tahun kian menurun. Berdasarkan berbagai sumber embaran dapat diketahui, salah satu penyebabnya adalah justru nama itu. Banyak orang tua yang dengan tegas melarang anak mereka memasuki fakultas sastera, karena menurut mereka kelak anaknya hanya akan menjadi pelamun. Paling-paling menulis sajak. Tidak terkilas dalam benak mereka, Sujatmoko, Kuncaraningrat, Umar Kayam, dan Sartono Kartodirjo, misalnya, menjadi “orang” karena mereka mempelajari sastera dalam artian budaya. Atau tidak terpikir oleh mereka sejumlah presiden di Vietnam, Senegal, Angola dan Ceska misalnya, adalah para penyair dan sasterawan. Juga tidak terpikir oleh mereka Taufik Ismail, Asrul Sani, Ayip Rosidi dan bahkan Muhamad Yamin, menulis karya berupa puisi bukan karena mereka memasuki Fakultas Sastera. Taufik dan Asrul adalah dokter hewan, Yamin sarjana hukum, sementara Ayip bahkan tidak pernah tamat SMA. Artinya, kesenimanan atau kepenyairan mereka tidak diperoleh dari Fakultas Sastera. Jika pun ada sejumlah sasterawan yang benar pernah kuliah di Fakultas Sastera, cuma kebetulan. Nugroho Notosusanto, Subagio Sastrowardoyo, Sapardi Joko Damono, Rendra, Kuntowijoyo dan Budi Darma misalnya, sudah menulis karya sastera sebelum mereka menjadi mahasiswa. Atau, hampir bersamaan dengan ketika mereka menjadi mahasiswa.

Namun gagasan itu tidak pernah mendapat dukungan penuh dari para dosen FSUI sendiri. Banyak diantara mereka yang tetap mempertahankan nama lama. Bahkan ada yang ingin melengkapinya dengan kata lain untuk menegaskan cakupannya itu. Ada yang cenderung “meniru” UGM dengan Fakultas Sastra dan Kebudayaan, ada yang ingin kembali kepada nama “aslinya”, fakultas sastra dan filsafat. Lainnya, menyukai nama yang sederhana dan sudah digunakan, fakultas sastra. Nama yang sederhana itulah yang kemudian “dimenangkan” oleh Pemerintah ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyeragaman nama. Semuanya menjadi Fakultas Sastera, tanpa embel-embel apa pun.

Upaya itu mulai gencar lagi dilakukan ketika desas-desus mengenai status UI sebagai badan hukum milik negara kian menguat. Dekan Sapardi (Prof.Dr. Sapardi Joko Damono) yang cepat tanggap segera menyelenggarakan lokakarya untuk mengarahkan bagaimana FSUI pada masa BHMN kelak. Tidak kurang dari dua lokakarya pada masa kedekanannya, disambung juga dengan dua lokakarya pada masa dekan penggantinya Abdullah Dahana (sekarang Prof.Dr). Melalui Senat Fakultas (sekarang tidak ada lagi, sebagai gantinya dibentuk Senat Akademik Fakultas dengan kewenangan yang lebih terbatas) kami sepakat untuk mengganti nama, dari Fakultas Sastra (FS) menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB). Permohonan diajukan, lalu dibicarakan oleh Komisi B Senat Akademik Universitas (SAU). Dekan diminta memaparkan alasan penggantian nama itu, apa untung ruginya, mengapa harus diganti, dan sebagainya. Ada juga yang keberatan jika perubahan nama itu disetujui, walaupun hanya satu fakultas. FISIP merasa “terancam” jika FS mengubah nama menjadi FIB. Mereka menduga, perubahan itu merupakan salah satu upaya untuk menarik widyajana (Antropologi) agar kembali ke habitatnya. Kecurigaan yang wajar, mengingat pemindahan jurusan atau program studi itu ke FISIP (1983), dilakukan secara paksa oleh Rektor UI waktu itu, Prof.Dr. Nugroho Notosusanto. Namun akhirnya SAU menyetujui perubahan nama itu hingga tinggal masalah, keresmian saja berupa surat keputusan rektor. Apa yang seharusnya tinggal penerbitan surat keputusan itu, nyatanya tersendat lagi. Masalahnya, ada pergantian rektor, dan rektor baru yang terkesan selalu mencari celah-celah untuk kompromi, kata lain untuk “kurang berani” mengambil keputusan, menyebabkan ia tidak juga menandatangani surat keputusan itu.

Menjelang Dies Natalis UI tahun 2002, barulah surat keputusan yang sudah sekian lama ditunggu-tunggu itu muncul. Fakultas Sastra UI berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Singkatannya FIB dan bukan FIPB, untuk menghindarkan kemungkinan ada yang menafsirkan nama baru itu punya hubungan dengan Institut Pertanian Bogor yang singkatannya IPB.

(Mengutip dari Buku Memoar Ayatrohaedi, “65=67 Catatan Acak-acakan dan Cacatan Apa Adanya” terbitan Pustaka Jaya, Januari 2011)

September 7, 2011

Gumilar Berbeda Pendapat dengan Emil Salim

Filed under: Uncategorized — rani @ 1:07 pm

Menurut pemberitaan di TVOne semalam dalam suatu acara yang dipandu Tina Talisa, dimana ada Effendei Gozali, Bonny Hargens dan Miing Bagito, hari ini (07/09) sivitas akademika UI akan melakukan dialog dengan Komisi X DPR yang membidangi pendidikan. Pertemuan ini katanya sebagai tindak lanjut pertemuan yang dilakukan di FEUI pada tanggal 5 September 2011. Siapa saja dari Sivitas akademika UI yang hadir belum diketahui pasti. Apa saja yang menjadi bahan pembicaraan, baru akan kita ketahui melalui pemberitaan televisi dan media cetak sore ini.

Kalau merunut kembali perbedaan pendapat antara Prof. Emil Salim dengan Rektor UI, bisa ditelusuri dari Rapat MWA UI yang berlangsung pada tanggal 25 Mei 2011 (ada rekaman videonya). Pada rapat itu hadir juga pimpinan UI dan anggota Dewan Guru Besar Pendapat yang mengemuka waktu itu adalah bagaimana UI sebagai lembaga pendidikan pasca dibatalkannya UU BHP melaksanakan kegiatan transisi sebelum lahirnya undang-undang baru, revisi UU BHP. Pemerintah memberikan koridor dengan dikeluarkan PP 66 tahun 2010. Tafsiran terhadap PP 66 Prof Emil Salim mengambil opsi transisi selama tiga tahun seperti yang diberikan pemerintah. Artinya selama tiga tahun itu kelembagaan yang ada masih bisa berjalan seperti apa adanya. Sementara pihak eksekutif (Rektor) tidak setuju karena akan menimbulkan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Rektor mengambil opsi lebih cepat dari tiga tahun dan menaati aturan pemerintah menerapkan UU BLU dengan mendapatkan otonomi khusus, sebelum dikeluarkan UU Perguruan Tinggi Pemerintah yang baru pengganti UU BHP. Kalau keinginan rektor ini yang diterapkan, maka tidak ada lagi yang namanya Dewan Guru Besar dan MWA UI berubah statusnya menjadi Dewan Pertimbangan yang tugas dan kewajibannya tidak sama seperti MWA. Itulah inti perbedaan pendapat yang terjadi pada saat rapat 25 Mei tersebut. Namun diantara keduanya ada kesamaan yaitu menyangkut masa depan UI yang menginginkan adanya otonomi sehingga kegiatan Tridarma di UI dapat berjalan tanpa mengalami hambatan.

Ketika dahulu pemerintah menawarkan perubahan perguruan tinggi menjadi BHMN menjanjikan memberikan otonomi dalam hal pengelolaan keuangan tidak tergantung dengan pengelolaan keuangan rezim ICW serta memberikan dana dengan sistem Block Grant, dimana anggaran yang diberikan kepada PT BHMN disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Misalnya jumlah mahasiswa yang masuk ada berapa ratus orang, pembiayaan untuk satu satuan mahasiswa mulai dari tingkat satu sampai sarjana berapa besar, maka sebesar itulah anggaran yang akan diberikan pemerintah. Tetapi dalam perjalanannya ternyata itu hanya janji belaka. Nah, ketika masa transisi berlangsung pun, belum terlihat apakah dalam RUU BHP yang baru ada jaminan tentang otonomi. Maka kalau pembicaraan sivitas akademika UI dengan anggota DPR tidak menyangkut masalah itu, sangat disayangkan sekali, berarti terkatung-katunglah masa depan pendidikan di Universitas Indonesia. (070911)

Ironi Antara Provokasi dan Prestasi

Filed under: Uncategorized — rani @ 10:27 am

Ketika berlangsung pelantikan Rektor UI Prof.Dr. Nugroho Notosusanto, pada tahun 1982 penulis sempat menghadiri di Aula Fakultas Kedokteran UI Kampus Salemba 6 Jakarta. Pada saat pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu nama kementeriannya seperti itu) Prof.Dr.Ir. Doddy Tisnaamidjaja, tiba-tiba di belakang aula terdengar bunyi petasan yang nyaring sekali. Para hadirin sempat terkejut, tapi kemudian acara tetap berlangsung hingga selesai. Usai acara pelantikan, masih di tempat yang sama berlangsung dialog antara Rektor UI yang baru dengan didampingi Rektor lama dengan para mahasiswa dan pers. Pada saat dialog itu berlangsung, di dinding bagian belakang aula muncul spanduk bertuliskan “Jangan nodai kampus dengan sepatu lars”. Inilah salah satu bentuk protes atau penentangan para mahasiswa terhadap kepemimpinan Rektor UI yang baru, yang dianggapnya berasal dari kalangan militer. Pada waktu pengangkatan itu Prof. Nugroho berpangkat Brigadir Jenderal (tituler), karena menjabat sebagai Kepala Pusat Musium Sejarah ABRI. Padahal sejatinya dia adalah dosen FSUI, alumni Jurusan Sastra Indonesia yang kemudian mengambil program Doktor di bidang sejarah.

Waktu itu, para warga UI terbelah menjadi dua bagian, yang pro dan yang kontra terhadap kepemimpinan Rektor yang baru. Salah satu diantara yang tidak setuju, karena seharusnya yang menjadi Rektor UI itu adalah yang mendapat suara terbanyak para anggota Senat Universitas. Ada dua calon yang diajukan waktu itu selain Prof. Nugroho, yaitu Prof.Dr. Sujudi. Pemerintah dianggapnya “mengkhianati” Senat UI, karena mengangkat calon yang jumlah suaranya sedikit. Hal ini didengung-dengungkan kepada warga UI, sehingga ada yang terprovokasi. Padahal hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi rektor kewenangannya ada pada Menteri. Menterilah yang menentukan siapa yang akan dipilih menjadi rektor, apakah yang mendapat suara terbanyak atau tidak. Maka gelombang protes pun muncul, aksi-aksi dan orasi dilakukan. Dan pusat aksi dilakukan di Fakultas Ekonomi Kampus Salemba. Kebetulan penulis sempat mengikuti aksi itu dan turut membacakan satu puisi dalam aksi itu. Sebagai mahasiswa junior bisa ikut dan tampil dalam aksi suatu kebanggaan. Walaupun kalau ditanya apa dan kenapa ada aksi, penulis sendiri tidak tahu persis.

Rupanya sejarah memang dapat berulang, ketika pada tanggal 5 September 2011 sebagian warga UI berkumpul di Fakultas Ekonomi Kampus Depok, juga untuk mendengarkan orasi menentang kebijakan Rektor UI yang dianggap telah salah kelola, seperti pemberian doktor honoris causa kepada Raja Arab, sentralisasi keuangan yang menyulitkan kegiatan Tridarma di fakultas, penerapan biaya pendidikan mahal yang tidak pro rakyat, pembangunan proyek mercusuar sampai kepada gaya kepemimpinan rektor yang arogan dan diktator. Sehingga menurut senior rektor UI di Departemen Sosiologi FISIP UI, tidak segan atau sungkan menggunakan istilah harus “digulingkan”. Pada saat yang sama, rektor UI beserta jajarannya mengadakan konferensi pers dan menjelaskan tentang apa yang dipermasalahkan olah para penentangnya.

Pada tanggal 5 September 2011 pula Berdasarkan penilaian yang dikeluarkan Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking 2011/2012 mengeluarkan rilis prestasi UI di tingkat dunia. Universitas Indonesia (UI) berada pada peringkat ke-217 (peringkat 236 pada tahun 2010). QS World University Ranking 2011/2012 yang menilai lebih dari 600 perguruan tinggi terbaik di dunia menempatkan UI sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang masuk dalam Top 300 Universities in the World.

Dibandingkan pada tahun 2010, UI meningkat secara signifikan yaitu sebanyak 19 tingkat yaitu peringkat ke-217 (skor 45.10) dan pada 2010 UI urutan ke-236 (skor 42.56). UI mengungguli sejumlah perguruan tinggi favorit di dunia seperti University of Notre Dame, United States (urutan ke-223, skor 44.8), Mahidol University Thailand (urutan ke-229, skor 43.10), University of Technology, Sydney Australia (urutan ke-268, skor 39.7).

Pemeringkatan QS World University Ranking 2011/2012 menilai pada lima rumpun ilmu yaitu Arts and Humanities, Engineering and Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Science dan Social Sciences & Management. Pada bidang ilmu Arts and Humanities UI berada pada peringkat 142, bidang Engineering and Technology UI pada peringkat 232, bidang Life Sciences and Medicine peringkat 162, bidang Natural Science peringkat 258 dan bidang Social Sciences & Management pada peringkat 124.

Selain menjadi satu-satunya Universitas di Indonesia yang masuk ke dalam 300 besar, QS World University Ranking menggunakan enam parameter dalam pemeringkatan yaitu academic reputation (40 persen), employer reputation (10 persen), student/faculty ratio (20 persen), citations per faculty (20 persen), international faculty (5 persen) dan international students (5 persen).

Kutipan siaran pers dari Humas UI di atas, menunjukkan kinerja dan tata kelola selama ini dinilai oleh pihak asing sangat positif. Inilah ironi antara provokasi dan Prestasi. (070911)

Peringkat UI Naik

Filed under: Uncategorized — rani @ 8:47 am

Berdasarkan penilaian yang dikeluarkan Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking 2011/2012 pada 5 September 2011, Universitas Indonesia (UI) berada pada peringkat ke-217 (peringkat 236 pada tahun 2010). QS World University Ranking 2011/2012 yang menilai lebih dari 600 perguruan tinggi terbaik di dunia menempatkan UI sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang masuk dalam Top 300 Universities in the World.

Dibandingkan pada tahun 2010, UI meningkat secara signifikan yaitu sebanyak 19 tingkat yaitu peringkat ke-217 (skor 45.10) dan pada 2010 UI urutan ke-236 (skor 42.56). UI mengungguli sejumlah perguruan tinggi favorit di dunia seperti University of Notre Dame, United States (urutan ke-223, skor 44.8), Mahidol University Thailand (urutan ke-229, skor 43.10), University of Technology, Sydney Australia (urutan ke-268, skor 39.7).

Pemeringkatan QS World University Ranking 2011/2012 menilai pada lima rumpun ilmu yaitu Arts and Humanities, Engineering and Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Science dan Social Sciences & Management. Pada bidang ilmu Arts and Humanities UI berada pada peringkat 142, bidang Engineering and Technology UI pada peringkat 232, bidang Life Sciences and Medicine peringkat 162, bidang Natural Science peringkat 258 dan bidang Social Sciences & Management pada peringkat 124.

Selain menjadi satu-satunya Universitas di Indonesia yang masuk ke dalam 300 besar, QS World University Ranking menggunakan enam parameter dalam pemeringkatan yaitu academic reputation (40 persen), employer reputation (10 persen), student/faculty ratio (20 persen), citations per faculty (20 persen), international faculty (5 persen) dan international students (5 persen).

Pencapaian UI tidak terlepas dari dukungan pemerintah terhadap pendidikan di UI. Peningkatan signifikan dalam publikasi jurnal hingga mencapai angka 200 %, pengelolaan sumber daya manusia di tingkat universitas maupun fakultas serta tata kelola organisasi yang mencakup budaya, kebiasaan, kebijakan dan aturan organisasi menjadi pendukung pencapaian UI sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia dan dunia. Pencapaian ini bukanlah hal mudah di tengah-tengah dinamika perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia sehingga diperlukan perjuangan tiada henti untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bagi UI sendiri maupun pendidikan Indonesia pada umumnya.

Informasi Lebih Lanjut : Vishnu Juwono Kepala Kantor Komunikasi UI / Jubir UI vjuwono@ui.ac.id

September 6, 2011

Gumilar Mendapat Ujian Berat

Filed under: Kampusiana — rani @ 11:21 am

Gonjang ganjing perkara Doktor Honoris causa (Dr. HC) yang diberikan UI kepada Pemimpin negara Saudi Arabia Raja Abdullah membuat warga UI ‘terbelah’ antara yang pro dan kontra. Bukan itu saja, perkara ini juga akhirnya membawa satu permasalahan yang telah lama terpendam yaitu mengenai tata kelola UI dibawah kepemimpinan Gumilar Rusliwa Somantri. Sudah empat tahun UI dinakhodai Gumilar, menginjak tahun terakhir kepemimpinannya diuji dengan berbagai peristiwa. Perubahan BHMN menjadi Badan Layanan Umum membuat keadaan UI kembali kepada keadaan semula seperti sebelum diberlakukan PP BHMN. Persoalan pemberian Dr. HC hanyalah salah satu pemicu, ditambah lagi dengan pemberitaan di media menjadi “bola panas” yang diangkat menjadi persoalan politis. Inilah salah satu pertaruhan yang harus dibayar mahal oleh warga UI. Penulis jadi teringat peristiwa yang terjadi ketika Rektor UI baru saja dijabat Prof. Dr. Nugroho Notosusanto tahun 1982, dimana warga UI terbelah menjadi antara yang pro dan kontra terhadap kepemimpinan Nugroho menjadi Rektor UI.

Tahun 2007 ketika masa jabatan Prof Usman Chatib Warsa akan berakhir sebagai Rektor UI, dilakukan renovasi mesjid ARH di Kampus Salemba. Pemerintah Saudi Arabia memberikan bantuan perbaikan mesjid legendaris tersebut. Ketua Panitianya mantan Wakil rektor II UI M. Nazief. Waktu itu panitia mencari bantuan dana dan Pemerintah Saudi Arabia memberikan bantuan sebesar Rp 13 Milyar. Ketika jabatan Rektor UI dipegang Prof. Gumilar Rusliwa Somantri, ada usulan pemberian gelar doktor honoris causa, atas jasa-jasa selama ini baik yang dilakukan di dalam negerinya maupun di luar negeri. (lihat tokoh Raja Abdullah di Harian Kompas pada bulan November 2008). Usulan itu kemudian diterima tim penganugerahan doktor honoris causa Rektor yang dipimpin Prof.Dr. Ichramsyah, SpOG. Lalu dibentuklah peergroups yang terdiri empat orang untuk menelaah pantas tidaknya Raja mendapat Dr.HC. Hasil telaahan ini lalu dilaporkan ke Rektor yang kemudian dibicarakan dengan anggota MWA UI Dr. Alwi Shihab yang waktu itu menjabat sebagai Duta Besar Keliling RI untuk Timur Tengah. Alwi Shihab menyetujui pemberian gelar Dr. HC tersebut. Kemudian dirundingkan pemberian gelar Dr.HC akan dilakukan saat Raja Arab melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Tetapi kunjungan ini dibatalkan sampai dua kali, karena raja sakit. Akhirnya pada bulan Mei diputuskan Prof. Ichramsyah dari UI menghadap raja untuk menentukan tanggal pemberian Dr.HC tersebut. Raja Arab akhirnya menyetujui pemberian gelar itu sepuluh hari menjelang Idul Fitri 1432 H.

Pada bulan Juni tidak disangka terjadilah hukuman Qishas terhadap Ruyati TKI asal Indonesia di Arab Saudi. Satu peristiwa yang mendadak dan tidak terduga sama sekali Mengapa bisa terjadi demikian? Menurut penuturan Prof, Maswadi Rauf, salah seorang anggota tim pemberian gelar Dr.HC, yang mendapat informasi di Dr. Alwi Shihab, rupanya proses hukuman mati di negara Arab ditangani oleh lembaga tersendiri, dimana Raja Arab tidak mempunyai kekuasaaan untuk mengintervensi pelaksanaan hukuman. Hukuman dapat ditangguhkan apabila keluarga korban memaafkan atau membayar diat (denda) sejumlah uang tertentu yang ditentukan keluarga korban kepada terdakwa. Konon menurut Alwi Shihab, yang juga diterangkan kembali pada saat debat dengan Thamrin Amal Tomagola di Metro TV senin sore (05/09) kemudian metro TV mengulang kembali pada acara berita selasa pagi pukul 6 pagi (06/09), untuk mengatasi masalah hukuman qishas ini Raja Arab membentuk satu lembaga yang bertugas untuk melobi keluarga korban, bahkan Raja sendiri memberikan dana untuk diat (bayar denda) jika keluarga korban memintanya. Hal inilah yang tidak diketahui oleh media dan masyarakat di Indonesia. Menjelang akhir ramadhan kemarin, Metro TV menayangkan film dari National Geographic tentang apa yang dilakukan Raja Arab Abdullah dan menilai cukup obyektif apa yang telah dilakukannya.

Rombongan UI yang akan berangkat ke Arab sebetulnya merasa prihatin dengan peristiwa yang dialami Ruyati dan sempat ragu-ragu apakah jadi dilakukan pemberian Dr.HC kepada raja Arab. Tetapi Dr. Alwi Shihab menyatakan, harus tetap dilaksanakan karena kalau dibatalkan akan berdampak lebih buruk lagi. Setelah pemberian gelar itu, menurut penuturan Atase Pendidikan RI di Arab seperti yang dituturkan Rektor UI pada konferensi pers senin siang (05/09), terjadi perubahan pandangan orang-orang Arab terhadap masyarakat Indonesia, seperti yang terlihat di berbagai media arab. Orang Arab tidak percaya, kalau ada satu perguruan tinggi di Indonesia yang peringkatnya di atas perguruan tinggi di negara Arab memberikan gelar doktor kepada rajanya. Gumilar juga menyatakan, saat ini ada 12 kasus TKI yang menunggu putusan hukuman merasa yakin bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus mengalami nasib seperti yang menimpa (almh) Ruyati. Thamrin Amal Tomagola yang menentang pemberian Dr. HC UI kepada raja Arab menilainya sebagai suatu sogokan untuk meringankan hukuman. Tetapi Gumilar berpendapat, bagaimana ke depan tidak lagi terjadi penghukuman yang berat terhadap para TKI di Arab Saudi. Dr. Alwi Shihab bahkan menyatakan, penganugerahan Dr. HC secara signifikan akan mengubah sikap masyarakat Arab dan juga Raja Arab terhadap TKI asal Indonesia.

Konon katanya MWA UI akan memanggil Gumilar pada pertengahan September ini, sehubungan dengan kebijakan-kebijakannya selama menjabat Rektor. Bagaimana hasilnya, kita masih harus menunggu. Menunggu perkembangan yang terjadi di Arab Saudi, menunggu perkembangan apa yang dilakukan Rektor UI dengan jajarannya terhadap kritikan tentang salah kelola di UI. Ini adalah satu pertaruhan besar yang sangat menentukan nasib UI ke depan. Tetapi ini adalah satu dinamika masyarakat akademis sebagai sumbangsih terhadap permasalahan bangsa, bukan satu kegiatan politis. Sangat disayangkan kalau dinamika akademis dibelokan menjadi komoditas politik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi jangka pendek sesaat. (060911)