February 18, 2011

Rangkap Jabatan

Filed under: Uncategorized — rani @ 10:16 am

Sudah lama rasanya tidak menulis untuk konsumsi umum, ada semacam kerinduan untuk melakukan komunikasi dalam bentuk tulisan. Tetapi masalahnya makin ke sini tumbuh kesadaran untuk tidak asal menulis saja. Selain untuk merefleksikan realitas yang pernah dialami, juga dapat menyajikan sesuatu yang baru dan dapat memberikan inspirasi bagi pembaca. Karena keinginan seperti itulah, maka terasa ada semacam hambatan ketika akan memulai menulis. Dengan pembukaan tulisan seperti ini, diharapkan pembaca yang budiman dapat memaklumi kalau ternyata tulisan ini masih banyak kekurangan dan tidak sesuai harapan seperti telah disebutkan terdahulu.

Kali ini pembicaraan akan diarahkan kepada persoalan staf pengajar yang merangkap tugas sebagai birokrat di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Atau istilah sekarang yang popular yaitu perkara rangkap jabatan. Beberapa diantara staf pengajar UI ada yang diperbantukan sebagai tenaga ahli atau menduduki jabatan di jajaran birokrasi pemerintahan karena sangat diperlukan keahliannya. Sebagai PNS ada aturan yang harus dipatuhi, paling tidak sepengetahuan dan disetujui atasan atau pimpinan fakultas/universitas dimana dia mengajar. Hal ini untuk memudahkan mencarikan penggantinya mengajar matakuliah yang diasuhnya. Sehingga dengan demikian tidak merugikan mahasiswa/peserta didik.

Seorang teman yang dulu sama-sama aktif di pers kampus, diperbantukan sebagai staf ahli di kantor Wakil Presiden menyatakan, sudah mendapat persetujuan dari pimpinan fakultasnya dan dalam waktu-waktu tertentu masih bisa memberikan kuliah kepada mahasiswa. Suatu saat seorang wakil pimpinan fakultas, tiba-tiba saja masuk dalam jajaran lingkaran kecil Presiden. Waktu ditanyakan kepada atasannya, apakah dia dipromosikan fakultas atau adakah permintaan khusus dari Sekretariat Negara, jawabnya tidak. Hebat juga, karena selama ini dia termasuk orang yang pendiam dan tidak terlalu dikenal di lingkungan universitas.

Waktu ada acara lokakarya 7 perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara awal Februari lalu, salah seorang delegasi dari satu perguruan tinggi mengenalkan dirinya selain sebagai staf pengajar juga mengaku salah seorang wakil rakyat dari partai tertentu. Luar biasa juga seorang PNS menjadi anggota parpol dengan tidak menanggalkan ke-PNS-annya. Waktu Wisuda tanggal 5 Februari penulis berkesempatan mengobrol dengan salah seorang pimpinan Fakultas. Ketika sedang asyik membicarakan sesuatu tiba-tiba didekati salah seorang Guru Besarnya. Dari obrolan tersebut, ternyata Guru Besar ini pun menjadi anggota legislatif dari salah satu partai politik. Setelah sang Guru Besar itu pergi, pimpinan fakultas itu menyatakan dia tidak tahu sama sekali kalau Guru Besar tersebut menjadi anggota legislatif apalagi meminta ijin kepadanya sebagai pimpinan fakultas.

Ada untung-ruginya jika ada staf pengajar menjadi anggota legislatif. Selama “aturan main” dipatuhi barangkali tidak menjadi masalah. Tetapi kalau “menabrak-nabrak”, dikhawatirkan di belakang hari akan menghadapi masalah. Misalnya soal penggajian. Kalau Departeman Keuangan tahu, ada dosen merangkap jabatan, bukan tidak mungkin dia diharuskan untuk mengembalikan gaji/tunjangan dobel yang pernah diterimanya. Pihak universitas pun akan dipersalahkan karena dianggap lalai membiarkan hal itu terjadi. Akhirnya terpulang kepada hati nurani masing-masing, apakah rangkap jabatan itu merupakan sesuatu yang menjadi panggilan hatinya dan sesuai dengan etika dan aturan yang berlaku, ataukah ada faktor lain.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment