December 18, 2010

FMIPA UI 50 Tahun

Filed under: Uncategorized — rani @ 12:11 pm

Banyak peringatan hari ulang tahun Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia (UI) di akhir tahun. Ada beberapa fakultas yang penulis ingat. Fakultas Ekonomi memperingati HUTnya di bulan September, sama dengan Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas Hukum di Bulan Oktober, yang dikaitkan dengan berdirinya pendidikan Hukum di Indonesia. Fakultas Keperawatan HUTnya di bulan November mengacu kepada tanggal dibuatnya SK Program Studi Keperawatan yang dahulu berada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya HUTnya awal Desember mengacu kepada pendirian pengajaran sastra pertama kalinya pada jaman pemerintahan kolonial. Fakultas Kedokteran Gigi juga memperingati HUTnya pada bulan Desember. Fakultas Psikologi bulan Maret, FISIP bulan Februari, Fakultas Teknik bulan Juli Fakultas Kedokteran kalau mengambil pertama kalinya pendidikan dokter Jawa, harusnya diperingati tanggal 2 Januari 1849. Tanggal dan tahun yang diusulkan Rektor UI Prof. Gumilar untuk dijadikan Hari Lahir UI, tetapi belum mendapat persetujuan dari Senat UI.

Pagi ini ketika melewati kampus FMIPA, tampak ada keramaian dan spanduk terpasang dimana-mana. Di halaman depan Gedung A terlihat panggung dengan dengan dikelilingi deretan kursi-kursi serta di salah satu sisi terlihat kardus berbagai ukuran, rupanya hadiah doorprize yang akan dibagikan kepada warga FMIPA yang menghadiri acara peringatan HUT FMIPA yang ke-50, seperti yang terpampang dalam spanduk sekeliling kampus. Peringatan HUT yang dihadiri seluruh warga FMIPA mulai dari pegawai (tenaga kependidikan), dosen hingga mahasiswa dan juga alumni, salah satu upaya untuk menggelorakan “ruh” FMIPA di kalangan warga kampus dan alumninya. Untuk mengetahui latar belakang dari FMIPA itu penulis akan kutipkan secara selintas, sejarah perkembangan FMIPA di bawah ini, yang diambil dari Surat Kabar Kampus Warta UI Nomor 78, Tahun XIX bulan Maret 1997.

Pada tahun 1950 UI yang berpusat di Jakarta mempunyai cabang di empat kota yaitu Ujung Pandang (Makassar), Surabaya, Bandung dan Bogor. FMIPA UI saat itu bernama Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) dan merupakan bagian dari UI cabang Bandung, yang pada tahun 1959 menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Selanjutnya Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI dengan Surat Keputusan No.108094/UU tanggal 21 Desember 1960 mendirikan FIPIA UI (seharusnya FIPPA, Fakultas Ilmu Pasti dan I lmu Alam) di Jakarta.

FIPIA UI memulai kegiatan akademiknya dengan membuka empat jurusan yaitu Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi, pada tahun kuliah 1961/1962. Tempat kegiatan pendidikan di Lembaga Eykman (departemen Kesehatan UI) di Jalan Diponegoro No.69 Jakarta. Kecuali jurusan Biologi, kegiatan pendidikan diadakan di Institut Pertanian Bogor (IPB) hingga tahun 1967.

Pada tahun 1965 FIPIA UI membuka Jurusan Farmasi. Pengelolaan Jurusan Geografi yang semula bernaung di bawah FIPIA Unpad diserahkan kepada FIPIA UI. Sejak tahun 1974 semua kegiatan pendidikan yaitu Jurusan Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Farmasi dan Geografi dillakukan di FIPIA UI Kampus Salemba 4 Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun tahun 1982 tanggal 7 September 1982, nama FIPIA UI kemudian diubah menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Setelah bermukim selama 12 tahun di Kampus Salemba, maka sejak tahun akademik 1986/1987 FMIPA UI menempati kampus Baru di Depok.

December 17, 2010

Mungkinkah DKI Jakarta Dipimpin Wanita?

Filed under: Uncategorized — rani @ 4:01 pm

Kamis kemarin (16/12) menghadiri acara gelar bincang (talkshow) dengan topik “Wanita Betawi Masa Kini” di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), dengan para pembicara Prof.Dr.Hj. Silviana Murni, SH., Msi ( None Jakarta 1981, mantan Walikota Jakarta Pusat, Asisten Gubernur DKI Bidang Pemerintahan) dan dr. Hj. Roosliana Hasbullah Tabrani, MPH, staf ahli Komisi IX DPR. Keduanya putri Betawi Asli. Moderatornya Ibnu Wahyudi, staf pengajar FIB UI. FIB UI mendapat tugas dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjadi Pusat Kajian Betawi. Ada Tujuh perguruan tinggi di Indonesia yang mendapat tugas serupa untuk membuat pusat Kajian Budaya daerah setempat. Selain itu UI pun mendapat dana hibah kompetensi dari Kemendiknas mengenai kajian Budaya. Jadi kloplah UI menjadi pusat kajian Budaya Betawi. Dalam pikiran penulis terlintas pertanyaan bisakah periode mendatang Gubernur DKI jakarta dijabat seorang perempuan? Hal ini terkait untuk menjawab tantangan terhadap ‘gelar bincang’ di atas. sudah saatnya menjabat orang nomor satu di provinsi yang menjadi ibukota negara.

Masalahnya selama ini terkendala dengan stereotipe atau ‘cap’ yang diberikan kepada wanita Betawi seperti yang kita lihat di cerita televisi atau media massa lainnya. Sang moderator gelar bincang pun bahkan tidak sungkan-sungkan untuk membuat anekdot di bawah ini.

Suatu waktu diadakan pemilihan none Jakarta. Setelah terpilih siapa yang jadi none Jakarta, seorang juri bertanya kepada none Jakarta.

Juri: Siapa gerangan Idola anda?

None Jakarta (NJ) tidak menduga akan mendapat pertanyaan (tambahan) seperti itu. Maka dia menjawab sekenanya saja, ‘Pangeran Diponegoro’.

Kini sang Juri yang kaget, bisa-bisanya orang jakarta mengidolakan pahlawan dari derah lain, dan memberikan komentar, “Pangeran Diponegoro kan sudah meninggal!”

None Jakarta malahan tambah kaget lagi dan hanya bisa mengatakan “Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roojiuun.” Sewaktu para peserta none Jakarta ke luar ruangan, None Jakarta ini penasaran dan bertanya kepada peserta none Jakarta yang lain,”Kapan sih Pangeran Diponegoro meninggal?”

Karena terburu-buru ingin segera keluar ruangan, peserta none jakarta itu menjawab sekenanya, “1830!”.

Sang None Jakarta pun seakan-akan ingin mengklarifikasi dan meyakinkan terhadap jawaban tersebut, lalu dia pun berkomentar, “ kalau begitu abis magrib (18.30) dong!”

Itulah dia “cap” yang keliru terhadap wanita Betawi, intelektual rendah tapi taat ibadah.Buktinya None Jakarta 1981 bisa menjadi Walikota dan asisten Gubernur, Profesor Doktor lagi. Tidak mustahil dia bisa menduduki jabatan Gubernur.

Ekonomi Kerakyatan Sebagai Basis Pembangunan Peradaban

Filed under: Uncategorized — rani @ 5:32 am

Catatan: makalah ini adalah materi yang diberikan pada kuliah umum di Fakultas Ekonomi UI tanggal 8 Desember 2010. Ini peristiwa penting, karena untuk pertama kalinya FEUI mengundang Ketua Umum PB NU bicara di kampus. Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengenang (alm) Bang Mahrus Irsyam ,dosen FISIP UI pengamat NU dan Pak Rozy Munir, dosen FEUI yang sempat menjabat salah seorang ketua PB NU.

Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat penting bagi pembangunan atau restrukturisasi politik. Pembangunan ekonomi ini tidak hanya akan menjadi landasan bagi pembangunan tetapi sekaligus merupakan basis material bagi pembangunan kebudayaan dan peradaban. Mengingat pentingnya sektor ini, maka pembangunan ekonomi mesti berjalan di atas moral ekonomi yang ada. Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa telah memberikan landasan moral bagi upaya pembangunan ekonomi ini dengan prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, kebangsaan,kesetaraan/permusyawaratan dan keadilan.

Norma-norma tersebut kemudian secara tegas diejawantahkan dalampasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: (1).”perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam ayat tiga ditegaskan lagi, “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua ayat konstitusi ini perlu ditegaskan kembali sebagai tolok ukur pembanguna ekonomi kita dewasa ini yang telah menyimpang atau telah tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Pentingnya sektor ekonomi bagi pengembangan organisasi ini telah lama disadari, Syarekat Islam (SI) misalnya lahir dari Sarekat Dagang Islam (SDI). Begitu juga Nahdlatul Ulama (NU) lahir dari Nahdlatut Tujjar (Gerakan dagang Santri). Penguatan basis ekonomi ini yang menyebabkan NU berdiri tegak dan bersikap non-kolaborasi (nonko) dengan pemerintah kolonial, tidak membutuhkan bantuan tapi bisa terus berjalan. Dalam bidang ekonomi ini NU juga mengetengahkan prinsip pembangunan ekonomi yang tertuang dalam mabadi khoiro ummah (Prinsip pengembangan masyarakat) yaitu amanah, ta’awun (gotong royong), wafa bil ahdi (trust), al’adl (adil) dan istiqomah (konsisten dan ulet). Inilah yang dikenal sebagai moral ekonomi kaum santri.

Dilihat dari amanat konstitusi dan moral ekonomi itu ternyata ada banyak masalah yang kita hadapi di sektor ekonomi ini. Pertama, sistem perekonomian dengan spirit pasar bebas dan persaingan bebas yang digerakkan GATT maupun WTO dengan sendirinya bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi. Persaingan bebas ini tidak hanya menghancurkan usaha kecil, berbagai perusahaan nasional juga banyak yang gulung tikar menghadapi persaingan keras yang tak kenal ampun ini.

Kedua, terjadinya monopoli oleh kalangan swasta (asing) atas sektor-sektor strategis baik bumi, air, energi tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menolak segala bentuk monopoli terhadap sektor strategis negara. Karena hal itu akan melumpuhkan ketahanan dan kemandirian negara. Dengan demikian negara tidak lagi memiliki biaya untuk menggerakkan roda pemerintahannya sendiri dan tidak mampu menyejahterakan rakyatnya. Akhirnya negara hidup dalam lilitan hutang, yang mengancam kedaulatan negara.

Sejak awal kemerdekaan para founding fathers kita telah mendisain perekonomian kita dengan berorientasi kebangsaan dan kerakyatan. Dalam kenyataannya mengubah orientasi ekonomi kolonial yang eksploitatif, menjadi ekonomi nasional tidaklah mudah perlu bertahun-tahun untuk memindahkannya. Belum lagi mengubah orientasi ekonomi kolonial yang elitis, kapitalis menjadi ekonomi kerakyatan merupakan perjuangan yang belum berakhir hingga saat ini. Pengutamaan pertumbuhan dengan mengabaikan pemerataan semasa Orde Baru telah melumpuhkan ekonomi rakyat, sehingga menjadikan pondasi ekonomi nasional rapuh, sekali ditimpa krisis runtuh.

Gerakan reformasi telah cukup menghasilkan perubahan di sektor politik, sehingga demokrasi politik relatif dicapai. Tetapi demokrasi ekonomi justru semakin jauh dari harapan. Runtuhnya usaha rakyat baik karena kalah dalam persaingan maupun mati karena regulasi masih terus terjadi. Keluhan sulitnya proses perijinan usaha, semakin menyulitkan bangkitnya ekonomi rakyat. Akhirnya mereka menjadi usaha sektor informal yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak mendapat akses permodalan. Bahkan mereka rawan grebegan dan penggusuran. Padahal mereka ini berjasa dalam menghidupi masyarakat dengan menyediakan barang murah, itulah yang dialami pedagang kaki lima. Ironisnya sektor ini bukan diberikan modal, sebaliknya malah mau diperas oleh pemerintah sendiri dengan dikenakan pajak tinggi.

Kunci pembangunan perekonomian nasional sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita kembali pada norma konstitusi. Dengan dikuasainya sektor strategis negara akan mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Sementara untuk menumbuhkan perekonomian rakyat juga tidak terlampau sulit. Sebenarnya bantuan modal tidak terlalu penting, yang terpenting menyediakan pasar, bila produksi terserap pasar dengan harga memadai, mereka akan mencari modal sendiri. Selain itu rakyat membutuhkan keamanan usaha, walaupun tidak dimodali asal tidak diganggu dengan berbagai macam regulasi dan monopoli, termasuk menggerojok dengan barang impor, sebenarnya ekonomi rakyat akan tumbuh berdasar inisiatif sendiri.

Saat ini masih terjadi salah kaprah orientasi kerakyatan seorang pemimpin sering ditunjukkan dengan hadir di tengah masyarakat yang sedang menderita dengan ikut bersedih. Ini sebenarnya tidak lebih hanya kepedulian personal, yang tidak akan mengubah nasib rakyat. Tetapi yang terpenting seorang pemimpin adalah mampu mewujudkan kepedulian tersebut dalam undang-undang dan kebijakan yang memihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

Untuk melindungi ekonomi rakyat dan untuk menyelamatkan aset negara tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Sebab dalam persaingan ini rakyat dalam posisi lemah, padahal jumlah mereka mayoritas, karena itu perlu campur tangan negara untuk melindungi mereka. Demikian juga hanya pemerintahlah yang akan mampu menjaga kepentingan nasional. Penguatan pemerintah sangat penting guna melindungi kepentingan ekonomi rakyat dan ekonomi nasional. Inilah amanat dari konstitusi kita dan itu pulalah tujuan didirikannya negara Republik Indonesia.

Pancasila haruslah tetap menjadi landasan moral ekonomi kita, demikian juga pasal 33 UUD 1945 yang menjamin kesejahteraan masyarakat harus terus dipertahankan. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Terutama bagi yang peduli martabat bangsa dan peduli pada kesejahteraan rakyat.

Jakarta, 8 Desember 2010

Dr. KH. Said Aqil Siradj Ketua Umum PB NU

December 16, 2010

Nusantara…oh…Nusantara

Filed under: Uncategorized — rani @ 9:11 am

Kalau ada nama-nama gedung dengan memakai Nusantara pastilah tempat itu sesuatu yang istimewa, yang mewakili seluruh komponen bangsa, yang mengingatkan orang akan persatuan dan kesatuan wilayah . Atau sesuatu yang sakral yang mengingatkan orang kepada simbol dan persatuan Negara. Misalnya saja dulu jaman ramai atau demam Penataran P4, para peserta terbagi dalam beberapa kelompok, dinamai kelompok bangsa, kelompok nusa dan lain-lain. Kita juga masih ingat barangkali ada judul film “garuda di dadaku” yang baru-baru ini diputar di satu stasiun televisi, kebetulan pula di stadion gelora Bung Karno Senayan tim sepakbola PSSI sedang berlaga, melibas semua lawannya dari negara jiran dan kamis ini di semi final akan berhadapan dengan kesebelasan Philipina. Tiket masuknya banyak diburu pecandu sepakbola. Ini suatu keadaan, ternyata orang “haus” akan sesuatu yang membuat orang merasa bangga sebagai bangsa dan juga dapat mempersatukan berbagai elemen yang senantiasa bentrok atau melupakan sejenak persoalan yang mendera bangsa seperti musibah dan bencana yang melanda negeri ini.

Setelah selesai mengikuti peresmian Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI di Golden Ballroom Hotel Sultan, Rabu pagi (15/12) penulis melanjutkan ‘perjalanan’ untuk mengikuti Lokakarya Nasional Penyelesaian Permasalah Ibu Kota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta , Gedung Nusantara V Kompleks DPR/MPR Senayan. Kegiatan lokakarya ini penuh simbolis. Ibukota negara merupakan identitas dan jatidiri negara. Lembaga yang menyelenggaranya pun merupakan symbol dari perwakilan rakyat. Sedangkan nama tempat penyelenggara kegiatan ini, Nusantara sudah menyiratkan makna simbolis yang terkandung pada kata tersebut. Orang-orang yang bicara dan yang diundang pun mewakili berbagai lembaga pendidikan tinggi dari berbagai daerah dan yang mewakili elemen masyarakat. Kegiatan ini sebagai bentuk dari respon terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat, yang digulirkan Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Ada hal menarik yang dikemukakan Prof.Dr. Dorodjatun Kuntjorojakti. Dia mengatakan ada pola “pemindahan” ibukota negara yang telah dilakukan. Seperti Brazil dari Rio De Janerio ke Brazilia, Malaysia dari Kualalumpur ke Putra Jaya, Jepang dari Tokyo ke Yokohama. Indonesia menurutnya lebih efisien tetap di Jakarta dengan beberapa perubahan yang harus segera dilakukan. (dalam kesempatan lain akan dibahas lebih jauh).

Ketika akan mencari kendaraan untuk kembali ke Kampus Depok, jalan agak jauh dari Gedung Nusantara V akhirnya sampai ke Gedung Nusantara II. Saat menunggu Taxi, ada orang yang menuju ke lobi gedung, wajah, dan penampilannya seperti (maaf) bergaya preman. Sejurus kemudian dari mobil turun seorang perempuan (maaf juga) berpenampilan seronok dan sexy menuju ke dalam gedung juga. Kesan ini juga dibenarkan teman yang sama-sama akan menuju kampus Depok. Dalam hati berpikir, kok kantor lembaga Dewan yang terhormat dikunjungi orang-orang yang demikian, ada keperluan apakah gerangan orang-orang tersebut ke lembaga terhormat? Setelah diperhatikan dengan seksama lagi, ternyata gedung Nusantara II ini pernah juga penulis kunjungi tahun 1998, saat para mahasiswa UI melakukan dialog dengan Fraksi ABRI di MPR dan memberikan pernyataan tidak mempercayai kepemimpinan mandataris MPR (waktu itu). Menurut cerita, konon dahulu sewaktu para demonstran menduduki gedung DPR/MPR ketika Rezim Orde Baru terjungkal, melakukan “hura-hura” gila-gilaan. Di toilet-toilet ditemukan kondom bekas. Duabelas tahun reformasi berjalan, kelihatannya ada kesinambungan apa yang penulis dengar dan yang dilihat. Apakah ini juga suatu simbol dari carut marutnya bangsa ini yang tercermin dari lembaga terhormat seperti yang penulis lihat? Wallahualam bisawab.

December 15, 2010

Memori Golden Ballroom

Filed under: Uncategorized — rani @ 4:07 pm

Ada saja hal-hal atau kejadian yang membuat terkenang kepada masa lalu dan itu merangsang ingatan kita untuk mengingat kembali peristiwa yang terjadi di masa lampau. Seperti yang terjadi pada hari Rabu pagi ini (15/12), saat menghadiri peresmian Pusat Kajian Perlindungan Anak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) di Golden Ballroom Hotel Sultan (d/h Hilton) Jakarta. Padahal semalam baru saja mengobrol dengan seorang teman yang baru pulang melaksanakan ibadah haji. Katanya Hotel Hilton di Depan Halaman Mesjidil Haram sudah tidak ada lagi. Padahal tahun lalu masih dua tahun lalu masih bertengger nama Hotel Hilton.

Tahun 1997 (kalau tidak silap) di Golden Ballroom Fakultas Teknik UI meluncurkan program pembangunan Kampus Fakultas Teknik yang terpadu, dimana disitu diperlihatkan maket gedung-gedung baru yang akan dibangun. Dekan Fakultas Teknik UI waktu itu dijabat Prof.Dr.Ir. Djoko Hartanto mengundang para alumni FTUI baik yang ada di pemerintahan maupun di sektor swasta. Akbar Tanjung sebagai alumni FTUI waktu itu menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat menyumbangkan sejumlah uang untuk pembangunan FTUI. Ada juga bendahara Golkar Enggartiarso Lukito turut juga menyumbang. Ada milyaran rupiah yang berhasil dikumpulkan. Tetapi tidak lama setelah itu, Rezim Orde Baru runtuh, maka pembangunan pun terbengkalai. Hanya Engineering Center FTUI yang bisa dibangun dari hasil pengumpulan dana di Golden Ballroom.

Tahun 2002, di Golden Ballroom diluncurkan buku “Nanoteknologi” karya Dr. Mochtar Riady yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat UI. Pada buku itu juga ada tulisan Prof.Dr.derSoz Gumilar Rusliwa Somantri, yang masih menjabat sebagai dekan FISIP. Inilah “buku pintar” Mochtar Riady yang berisikan gagasan-gagasannya dalam rangka mengubah pola kerja UI dari sistem birokrat kepada sistem kerja korporat. Pada kesempatan itu juga dilakukan bedah buku dengan para pembicara yang sudah dikenal, antara lain Dr. Rhenald Kasali. Para undangan yang hadir pun terbilang istimewa, ada tokoh-tokoh konglomerat/taipan yang biasanya hanya didengar dari media saja.

Tahun 2005/2006, Departemen Dalam Negeri mengadakan seminar membahas tentang kartu identitas (KTP dan paspor) dengan memakai chip. Mengundang para tokoh dari berbagai negara yang sudah menerapkan sistem tersebut, seperti Hongkong, Singapura, beberapa negara Eropa dan Amerika. Juga diadakan pameran dari berbagai perusahaan yang memberikan jasa layanan pembuatan Chip. UI berkepentingan karena akan menerapkan kartu mahasiswa dengan memakai chip.

December 14, 2010

Demam Korea

Filed under: Uncategorized — rani @ 2:59 pm

Sejak kapan masyarakat Indonesia menggandrungi segala hal yang berbau Korea, tidak diketahui secara pasti. Tetapi dapat diduga ketika tahun 2002 Korea Selatan masuk putaran semifinal Sepakbola dunia, masyarakat terbelalak dan baru menyadari ada Negara Asia yang bisa menembus dominasi persepakbolaan yang biasanya “dikuasai” Negara-negara Amerika Latin. Atau bisa juga jauh sebelum itu, masyarakat mengenal Korea ketika diluncurkan Mobil merk Timor yang tadinya bermerk KIA buatan Korea, tetapi “disulap” sedemikian rupa dan dijual dengan harga dibawah Rp 100 juta. Waktu itu tidak ada sedan “gres” di bawah harga tersebut.

Tetapi yang jelas saat ini para remaja termasuk juga mahasiswa sangat menggandrungi hal-hal yang berbau Korea melalui film-filmnya, baik yang melalui piringan cakram maupun tayangan di stasiun televisi. Komunitas penggemar film Korea pun bermunculan dimana-mana, termasuk juga di kampus UI. Tahun 2004 misalnya, UI menerima seorang volunteer pemuda Korea yang bertugas memberikan pelatihan komputer kepada warga UI di ITTC (Information Technology Training Center) sumbangan Pemerintah Korea. Disela-sela pelatihan tersebut, secara berkala dilakukan pemutaran film-film Korea. Tadinya hanya ditonton sekitar 20 an orang. Tetapi lama kelamaan peminatnya semakin banyak, sehingga dilakukan dua kali pemutaran film. Pada perkuliahan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (BIPA –LBI FIB) UI sejak awal tahun 2000 an jumlah mahasiswa Korea menduduki urutan pertama diantara mahasiswa asing lainnya. Saat ini ada sekitar seratusan orang Korea yang mengikuti kuliah di BIPA.

Yang lebih menghebohkan lagi, demam terhadap film-film Korea ini juga melanda kota-kota lainnya, seperti Malang di Jawa Timur. Ariel Heryanto, sosiolog yang tinggal di Singapura, saat memberikan kuliah umum “multikulturalisme” dihadapan Warga Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) baru-baru ini, menceritakan bagaimana para remaja putri di Malang dalam suatu acara penyelenggaraan diskusi film Korea begitu antusiasnya. Bahkan mereka sampai mencium-cium poster bintang film Korea. Para panitia dan pengunjung acara tersebut, ternyata didominasi oleh para wanita yang berjilbab.

December 13, 2010

Korea yang “ko, rea”

Filed under: Uncategorized — rani @ 4:29 pm

Senin lalu (06/12) baru Saja Rektor Universitas Indonesia (UI) menandatangani kerjasama dengan Universitas Politeknik Korea untuk membantu pengadaan peralatan E-Learning center UI sebesar US $ 3 juta dalam jangka waktu tiga tahun. Ini tonggak baru kerjasama dengan pihak Korea Selatan dan bantuan cukup besar yang diterima UI dari Korea.

Akhir Agustus lalu, untuk pertama kalinya UI mewisuda lulusan Program Studi Sastra Korea yang didirikan empat tahun lalu. Lulusan yang berjumlah sekitar 25 orang itu, mulai dari semester pertama hingga lulus semuanya mendapat beasiswa dari pemerintah Korea. Tahun 2003 UI meresmikan Information Technology Training Center (ITTC) di Perpustakaan Pusat, dimana ada 120 set komputer (40 diantaranya ditempatkan di Kampus Salemba) lengkap dengan mejanya yang dikirim langsung secara utuh dari Korea. Bantuan tersebut ditambah dengan merenovasi ruangan untuk ITTC bernilai US$ 1 juta. Pada tahun 2002, seorang Korea alumni S2 FISIP UI menyumbangkan sejumlah uang senilai Rp 1,1 Milyar untuk membangun kantin mahasiswa yang dikenal dengan sebutan Taman Korea (Takor). Satu ikon baru di UI membuat kafe mahasiswa, memadukan tempat aktivitas mahasiswa dengan kantin yang dulunya bernama kantin balsem (balik semak), kemudian konsep pembangunan kantin ini ditiru Fakultas Ekonomi UI.

Kedatangan orang Korea ke Indonesia ini juga rupanya juga sangat mempengaruhi kepada aspek lainnya. Misalnya saja saja mulai beredar pula film-film Korea, baik melalui piringan cakram DVD maupun film yang ditayangkan di stasiun televisi. Juga mulai terlihat berbagai restoran yang menyajikan makanan Korea. Di Jakarta ada supermarket yang khusus menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan Korea. Di KAmpus FISIP UI juga ada restoranKorea. Kalau dulu kita mengenal Korea dengan ginsengnya, maka kini para remaja pun mulai menggandrungi bintang film Korea.

Perkembangan investasi Korea di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Konon katanya ex-patriat Korea yang ada di Indonesia saat ini paling banyak diantara orang asing lainnya. Seorang teman orang Sunda dengan nada kental kesundaannya mengatakan investasi dan jumlah orang Korea di Indonesia “ko, rea”. “Ya, rea” pula dalam memberikan bantuan. (“rea” dalam bahasa Sunda artinya banyak).

December 12, 2010

Demokrasi Vs Musyawarah Untuk Mufakat

Filed under: Uncategorized — rani @ 11:26 pm

Suatu hal yang tidak diduga, pada saat Tanya jawab dengan para calon ketua ILUNI FISIP 2011 – 2013 Sabtu kemarin (11/12) harus berhadapan dan berbeda paham dengan Abang Yasril Ananta Baharuddin (FISIP angkatan 1975), politikus, mantan anggota DPR fraksi Golkar dan mantan diplomat di PBB. Gara-garanya diojok-ojok sama Ketua angkatan FISUI ’80 Indra Sadya Darmawan. Ibaratnya seperti “diceburkan” ke kali, jadi kepalang basah.

Pada saat tanya jawab itu Yasril Ananta Baharuddin yang menjagokan salah seorang calon ketua ILUNI FISIP mengusulkan supaya dua calon ini berembug diantara keduanya untuk mencapai kesepakatan, siapa yang akan memimpin Ketua ILUNI FISIP, untuk menghindari terjadi konflik diantara keduanya dan para pengikutnya. Dia melihat keduanya mempunyai program yang bagus dan kapabel menjadi ketua. Tetapi kemudian penulis memberi komentar supaya tetap saja dilakukan pemungutan suara, karena tampaknya panitia sudah mempersiapkan mekanisme pemungutan suara, serta untuk mengetahui sejauh mana dukungan yang didapat oleh masing-masing calon. Kalau dengan musyawarah mufakat tidak akan diketahui seberapa besar seorang calon mendapat dukungan dari para alumni.

Setelah selesai mengemukakan pendapat, langsung dipanggil Bang Yasril. Dia berpendapat penulis tidak bisa menangkap maksud dari musyawarah untuk mufakat. Mekanisme ini jauh lebih baik daripada sistem pemungutan suara karena berasal dari akar budaya bangsa. Justru dengan sistem demokrasi a’la Barat seperti pemungutan suara, negara kita menjadi carut marut tidak keruan. Sekjen PBB katanya, dipilih bukan dengan cara pemungutan suara terbanyak, tetapi dengan musyawarah untuk mufakat.

Ketika dilakukan pemungutan suara dan akhirnya diketahui siapa yang mendapat suara terbanyak, maka untuk sementara selesailah persoalan. Tetapi ternyata seorang panitia mengemukakan ada kelemahan dan kejanggalan dalam mekanisme dan proses pemungutan suara. Ada suara yang mewakili satu angkatan sangat diragukan kebasahannya. Belum lagi suara yang mewakili angkatan tua, apakah betul dia itu mahasiswa angkatan seperti yang dia akui? Ini menunjukkan proses pemungutan suara berjalan tidak dengan semestinya.

Bagaimana cara penyelesaiannya? Mungkin harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apa kira-kira putusan yang akan diambil MK? Pasti akan mensyahkan hasil pemungutan suara tersebut. Lho kok begitu! Apa dasar pertimbangannya? Karena begitulah proses demokrasi yang berjalan di Indonesia.

December 11, 2010

Trust

Filed under: Kampusiana — rani @ 11:17 pm

Bukan mau gagah-gagahan bila judul tulisan ini mengambil dari kata bahasa asing. Melainkan semata-mata untuk kepraktisan saja dan juga supaya orang dengan cepat dapat mengasosiasikan dengan topik yang akan dibahas dalam tulisan ini. Hari Sabtu (11/12) ada dua kegiatan yang dihadiri penulis. Pertama seminar “Menguak Rahasia Benua Atlantis” yang diselenggarakan mahasiswa Departemen Geografi FMIPA UI dan kedua mengikuti acara pemilihan Ketua ILUNI FISIP UI. Untuk menyambung kedua kegiatan tersebut, penulis perlu juga menyelipkan berita tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil pemilukada Kabupaten Tangerang Selatan.

Beberapa hari lalu terbetik kabar MK membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Tangerang Selatan dan memerintahkan kepada KPUD Tangerang untuk melakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya 90 hari setelah ada Keputusan MK. Alasan pembatalan itu karena MK melihat ada kejanggalan, tidak ada laporan kecurangan dari pihak Panwaslu, KPUD dan kandidat yang kalah. Selain itu tiga hari menjelang pencoblosan ada surat edaran supaya aparat pemda bersikap netral terhadap para kandidat calon bupati. Pendek kata, MK tidak percaya pemilukada Bupati Tangerang Selatan berjalan “bersih”, jujur dan adil. Justru karena tidak ada laporan kecurangan itu menjadi dasar bagi MK, Pemilukada tidak berjalan dengan semestinya.

Atlantis yang hilang, seperti yang ditulis Filosof Yunani Plato (427-347 SM) dalam buku “Critias and Timaeus” ramai menjadi pembicaraan orang Indonesia tahun ini, setelah ada buku “Eden The East” (1999) karya Oppenheimer, seorang dokter ahli genetik dan sejarah peradaban dan buku “Atlantis, The Lost Continent Finally Found,…”(2005) karya Prof. Aryso Santos dari Brazil, yang menyatakan Atlantis yang merupakan sumber dari peradaban manusia itu berada Kawasan Sundaland yang terletak di sekitar perairan Laut Indonesia. Kedua buku itu mematahkan pendapat para ilmuwan sebelumnya yang menyatakan atlantis itu berada di kawasan Amerika, di Timur Tengah dan di Siprus. Walaupun kedua buku tersebut mengemukakan dengan argumen-argumen ilmiah yang meyakinkan, tetapi sebagian ilmuwan masih tetap tidak percaya dan belum mengakui keabsahan hasil temuan dari kedua ilmuwan tersebut.

Akan halnya pemilihan Ketua ILUNI FISIP, dimana ada dua calon yang mengajukan diri, untuk dapat meraih simpati dari para pemilihnya dengan mengemukakan program kerja yang akan dilaksanakan bila terpilih menjadi ketua. Keduanya berusaha mendapat kepercayaan dan menyatakan diri dapat dipercaya, pantas dan cakap untuk menjadi nakhoda ILUNI FISIP dua tahun ke depan.

Dari ketiga contoh kasus tersebut jelaslah, yang ingin diraih atau berkaitan erat dengan masalah kepercayaan (wafa bil ahdi). Kepercayaan bisa didapat kalau kita bersikap dan berkata jujur, adil, mempunyai jiwa gotong royong (ta’awun) serta konsisten dan ulet (istiqomah). Dengan bekal ini, seseorang apakah itu pejabat, ilmuwan maupun pemimpin informal Insya Allah akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

December 10, 2010

Jum’atan dari Masa ke Masa

Filed under: Uncategorized — rani @ 7:37 am

Pada tulisan kali ini mencoba untuk mengulas secara sekilas dan seingat penulis tentang kegiatan Jum’atan pada periode jaman Orde Baru dan jaman Orde Reformasi. Tentu saja masih banyak kekurang-akuratan informasi yang disampaikan, tetapi paling tidak dapat memberikan gambaran sedikit tentang latar belakang dan suasana “perjumatan” di lingkungan kampus.

Ketika masih berkuliah dahulu di tahun 1980 an, mesjid yang sering menjadi tempat untuk shalat Jum’at yaitu Attaqwa di Kampus Rawamangun dan Arif Rahman Hakim (ARH) di Kampus Salemba. Dua mesjid ini selalu menjadi incaran para jamaah karena khatibnya pilihan, para tokoh Islam yang sudah dikenal di masyarakat dan isi khtubahnya itu yang lebih menarik jamaah, karena berisikan kritikan kepada pemerintahan Orde Baru. Aparat penegak hukum juga, tidak bisa berbuat banyak terhadap khotib Jum’at yang mengeritik pemerintah. Barangkali mereka masih mematuhi aturan adanya “kebebasan mimbar” di dalam kampus. Beberapa tokoh yang memberikan khutbah jumat dan menjadi favorit jamaah antara lain, M. Natsir, H.M. Rasyidi, Syafrudin Prawiranegara, Mawardi Noor, Deliar Noer, Imanuddin Abdurrachim, Arif Rahman dan lain-lain. Ada juga tokoh muda yang juga mahasiswa FISIP UI yaitu Tony Ardie. Yusril Ihza Mahendra yang menjadi asisten dosen H.M. Rasyidi di Fakultas Hukum UI, sesekali menjadi khotib Jum’at pula. Waktu itu dia sudah aktif menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI.

Ketika Kampus UI pindah ke Depok, agak susah mencari orang terkenal yang mau menjadi khotib karena tampaknya pemerintah sudah mulai “ketat” mengawasi para Khatib favorit jamaah. Waktu itu ketua Mesjid UI Prof. H. Daud Ali, SH juga mempunyai kebijakan memrioritaskan khatib dari kalangan staf pengajar. Maka mulailah bermunculan dosen yang menjadi khatib Jum’at. Bahkan ada juga pimpinan fakultas dan Universitas yang menjadi khatib. Belakangan ini di Mesjid Ukhuwah Islamiyah (UI) – nama yang diberikan Prof. H Daud Ali, SH – di Kampus Depok di bagian tengah di atas mimbar dipasang layar lebar dan dua TV layar lebar di sayap atas bagian kiri dan kanan, untuk menayangkan ringkasan teks khutbah jum’at yang sudah disimpan di dalam laptop. Jadi di mimbar terpasang lap top, bukan lagi berupa lembaran kertas catatan atau teks isi khutbah Jum’at. Tidak itu saja, khotib yang sedang berkhutbah pun di shooting dan ditayangkan secara online di web UI.

Tidak semua pimpinan UI bersedia untuk menjadi khatib Jum’at. Hal ini disebabkan karena kendala pada bagian tertentu khutbah Jum’at harus memakai bahasa Arab. Kalau yang tidak biasa dan terlatih melafalkan bahasa Arab akan terlihat kejanggalannya. Rektor UI yang pernah menjadi Khatib Jum’at Prof.dr. M.K Tadjudin. Dua kali menjadi khatib dan dua-duanya isi khutbahnya khusus ditujukan kepada para wisudawan yang akan mengikuti acara gladi resik pada Jum’at siang, sebelum dilakukan wisuda secara resmi pada hari Sabtunya. Rektor UI berikutnya yaitu Prof.Dr.derSoz Gumilar Rusliwa Somantri. Pada waktu menjadi Dekan FISIP pernah menjadi khatib Jum’at, jadi sudah familiar dengan suasana Jumatan. Tetapi tampaknya tetap saja ada perasaan “grogi”, pada khutbah bagian kedua, ada bacaan do’a yang lupa sehingga terdiam cukup lama. Para jamaah merasa gelisah juga, jangan-jangan terjadi apa-apa pada khotib. Tetapi begitu terdengar lagi suara khatib, legalah para jamaah.

Jadual khatib Jum’at selama 52 Jum’at ketat sekali. Dalam satu tahun, tidak pernah ada orang yang menjadi khatib sampai dua kali. Kecuali kalau menggantikan khatib yang mendadak tidak bisa datang pada jadual yang telah ditentukan. Sebagian khatib masih diisi dari luar kampus dan sebagian lagi dari dalam kampus. Khatib dari dalam kampus, isi khutbah biasanya menyangkut dengan bidang ilmu yang ditekuni sang khotib. Jadi tidak melulu bicara perkara surga dan neraka. Dalam hal ini, kebijakan (alm) Prof. H. Daud Ali, SH untuk mengisi khotib dari kalangan kampus cukup berhasil. Sudah banyak bermunculan para khatib dari kalangan dosen yang berusia muda, tidak saja terampil mengupas bidang ilmunya dikaitkan dengan ayat-ayat Al Qur’an, tetapi juga fasih berdo’a dalam bahasa Arab. Topik dan isi khtubah pun tidak selalu bicara politik dan mengeritik pemerintahan.

Sudah menjadi tradisi di Mesjid UI Kampus Depok, sehabis shalat Jum’at, khatib dengan para pengurus mesjid makan siang bersama di ruangan belakang mimbar/mihrab. Menunya sederhana saja, ayam goreng, tempe goreng, sayur lodeh/asem, sambal terasi dengan lalapan ketimun dan buahnya pisang ambon atau jeruk. Sambil makan biasanya mengobrol dengan topik-topik hangat yang tengah menjadi pembicaraan di masyarakat.