December 17, 2010

Mungkinkah DKI Jakarta Dipimpin Wanita?

Filed under: Uncategorized — rani @ 4:01 pm

Kamis kemarin (16/12) menghadiri acara gelar bincang (talkshow) dengan topik “Wanita Betawi Masa Kini” di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), dengan para pembicara Prof.Dr.Hj. Silviana Murni, SH., Msi ( None Jakarta 1981, mantan Walikota Jakarta Pusat, Asisten Gubernur DKI Bidang Pemerintahan) dan dr. Hj. Roosliana Hasbullah Tabrani, MPH, staf ahli Komisi IX DPR. Keduanya putri Betawi Asli. Moderatornya Ibnu Wahyudi, staf pengajar FIB UI. FIB UI mendapat tugas dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjadi Pusat Kajian Betawi. Ada Tujuh perguruan tinggi di Indonesia yang mendapat tugas serupa untuk membuat pusat Kajian Budaya daerah setempat. Selain itu UI pun mendapat dana hibah kompetensi dari Kemendiknas mengenai kajian Budaya. Jadi kloplah UI menjadi pusat kajian Budaya Betawi. Dalam pikiran penulis terlintas pertanyaan bisakah periode mendatang Gubernur DKI jakarta dijabat seorang perempuan? Hal ini terkait untuk menjawab tantangan terhadap ‘gelar bincang’ di atas. sudah saatnya menjabat orang nomor satu di provinsi yang menjadi ibukota negara.

Masalahnya selama ini terkendala dengan stereotipe atau ‘cap’ yang diberikan kepada wanita Betawi seperti yang kita lihat di cerita televisi atau media massa lainnya. Sang moderator gelar bincang pun bahkan tidak sungkan-sungkan untuk membuat anekdot di bawah ini.

Suatu waktu diadakan pemilihan none Jakarta. Setelah terpilih siapa yang jadi none Jakarta, seorang juri bertanya kepada none Jakarta.

Juri: Siapa gerangan Idola anda?

None Jakarta (NJ) tidak menduga akan mendapat pertanyaan (tambahan) seperti itu. Maka dia menjawab sekenanya saja, ‘Pangeran Diponegoro’.

Kini sang Juri yang kaget, bisa-bisanya orang jakarta mengidolakan pahlawan dari derah lain, dan memberikan komentar, “Pangeran Diponegoro kan sudah meninggal!”

None Jakarta malahan tambah kaget lagi dan hanya bisa mengatakan “Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roojiuun.” Sewaktu para peserta none Jakarta ke luar ruangan, None Jakarta ini penasaran dan bertanya kepada peserta none Jakarta yang lain,”Kapan sih Pangeran Diponegoro meninggal?”

Karena terburu-buru ingin segera keluar ruangan, peserta none jakarta itu menjawab sekenanya, “1830!”.

Sang None Jakarta pun seakan-akan ingin mengklarifikasi dan meyakinkan terhadap jawaban tersebut, lalu dia pun berkomentar, “ kalau begitu abis magrib (18.30) dong!”

Itulah dia “cap” yang keliru terhadap wanita Betawi, intelektual rendah tapi taat ibadah.Buktinya None Jakarta 1981 bisa menjadi Walikota dan asisten Gubernur, Profesor Doktor lagi. Tidak mustahil dia bisa menduduki jabatan Gubernur.

Ekonomi Kerakyatan Sebagai Basis Pembangunan Peradaban

Filed under: Uncategorized — rani @ 5:32 am

Catatan: makalah ini adalah materi yang diberikan pada kuliah umum di Fakultas Ekonomi UI tanggal 8 Desember 2010. Ini peristiwa penting, karena untuk pertama kalinya FEUI mengundang Ketua Umum PB NU bicara di kampus. Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengenang (alm) Bang Mahrus Irsyam ,dosen FISIP UI pengamat NU dan Pak Rozy Munir, dosen FEUI yang sempat menjabat salah seorang ketua PB NU.

Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat penting bagi pembangunan atau restrukturisasi politik. Pembangunan ekonomi ini tidak hanya akan menjadi landasan bagi pembangunan tetapi sekaligus merupakan basis material bagi pembangunan kebudayaan dan peradaban. Mengingat pentingnya sektor ini, maka pembangunan ekonomi mesti berjalan di atas moral ekonomi yang ada. Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa telah memberikan landasan moral bagi upaya pembangunan ekonomi ini dengan prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, kebangsaan,kesetaraan/permusyawaratan dan keadilan.

Norma-norma tersebut kemudian secara tegas diejawantahkan dalampasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: (1).”perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam ayat tiga ditegaskan lagi, “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua ayat konstitusi ini perlu ditegaskan kembali sebagai tolok ukur pembanguna ekonomi kita dewasa ini yang telah menyimpang atau telah tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Pentingnya sektor ekonomi bagi pengembangan organisasi ini telah lama disadari, Syarekat Islam (SI) misalnya lahir dari Sarekat Dagang Islam (SDI). Begitu juga Nahdlatul Ulama (NU) lahir dari Nahdlatut Tujjar (Gerakan dagang Santri). Penguatan basis ekonomi ini yang menyebabkan NU berdiri tegak dan bersikap non-kolaborasi (nonko) dengan pemerintah kolonial, tidak membutuhkan bantuan tapi bisa terus berjalan. Dalam bidang ekonomi ini NU juga mengetengahkan prinsip pembangunan ekonomi yang tertuang dalam mabadi khoiro ummah (Prinsip pengembangan masyarakat) yaitu amanah, ta’awun (gotong royong), wafa bil ahdi (trust), al’adl (adil) dan istiqomah (konsisten dan ulet). Inilah yang dikenal sebagai moral ekonomi kaum santri.

Dilihat dari amanat konstitusi dan moral ekonomi itu ternyata ada banyak masalah yang kita hadapi di sektor ekonomi ini. Pertama, sistem perekonomian dengan spirit pasar bebas dan persaingan bebas yang digerakkan GATT maupun WTO dengan sendirinya bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi. Persaingan bebas ini tidak hanya menghancurkan usaha kecil, berbagai perusahaan nasional juga banyak yang gulung tikar menghadapi persaingan keras yang tak kenal ampun ini.

Kedua, terjadinya monopoli oleh kalangan swasta (asing) atas sektor-sektor strategis baik bumi, air, energi tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menolak segala bentuk monopoli terhadap sektor strategis negara. Karena hal itu akan melumpuhkan ketahanan dan kemandirian negara. Dengan demikian negara tidak lagi memiliki biaya untuk menggerakkan roda pemerintahannya sendiri dan tidak mampu menyejahterakan rakyatnya. Akhirnya negara hidup dalam lilitan hutang, yang mengancam kedaulatan negara.

Sejak awal kemerdekaan para founding fathers kita telah mendisain perekonomian kita dengan berorientasi kebangsaan dan kerakyatan. Dalam kenyataannya mengubah orientasi ekonomi kolonial yang eksploitatif, menjadi ekonomi nasional tidaklah mudah perlu bertahun-tahun untuk memindahkannya. Belum lagi mengubah orientasi ekonomi kolonial yang elitis, kapitalis menjadi ekonomi kerakyatan merupakan perjuangan yang belum berakhir hingga saat ini. Pengutamaan pertumbuhan dengan mengabaikan pemerataan semasa Orde Baru telah melumpuhkan ekonomi rakyat, sehingga menjadikan pondasi ekonomi nasional rapuh, sekali ditimpa krisis runtuh.

Gerakan reformasi telah cukup menghasilkan perubahan di sektor politik, sehingga demokrasi politik relatif dicapai. Tetapi demokrasi ekonomi justru semakin jauh dari harapan. Runtuhnya usaha rakyat baik karena kalah dalam persaingan maupun mati karena regulasi masih terus terjadi. Keluhan sulitnya proses perijinan usaha, semakin menyulitkan bangkitnya ekonomi rakyat. Akhirnya mereka menjadi usaha sektor informal yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak mendapat akses permodalan. Bahkan mereka rawan grebegan dan penggusuran. Padahal mereka ini berjasa dalam menghidupi masyarakat dengan menyediakan barang murah, itulah yang dialami pedagang kaki lima. Ironisnya sektor ini bukan diberikan modal, sebaliknya malah mau diperas oleh pemerintah sendiri dengan dikenakan pajak tinggi.

Kunci pembangunan perekonomian nasional sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita kembali pada norma konstitusi. Dengan dikuasainya sektor strategis negara akan mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Sementara untuk menumbuhkan perekonomian rakyat juga tidak terlampau sulit. Sebenarnya bantuan modal tidak terlalu penting, yang terpenting menyediakan pasar, bila produksi terserap pasar dengan harga memadai, mereka akan mencari modal sendiri. Selain itu rakyat membutuhkan keamanan usaha, walaupun tidak dimodali asal tidak diganggu dengan berbagai macam regulasi dan monopoli, termasuk menggerojok dengan barang impor, sebenarnya ekonomi rakyat akan tumbuh berdasar inisiatif sendiri.

Saat ini masih terjadi salah kaprah orientasi kerakyatan seorang pemimpin sering ditunjukkan dengan hadir di tengah masyarakat yang sedang menderita dengan ikut bersedih. Ini sebenarnya tidak lebih hanya kepedulian personal, yang tidak akan mengubah nasib rakyat. Tetapi yang terpenting seorang pemimpin adalah mampu mewujudkan kepedulian tersebut dalam undang-undang dan kebijakan yang memihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

Untuk melindungi ekonomi rakyat dan untuk menyelamatkan aset negara tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Sebab dalam persaingan ini rakyat dalam posisi lemah, padahal jumlah mereka mayoritas, karena itu perlu campur tangan negara untuk melindungi mereka. Demikian juga hanya pemerintahlah yang akan mampu menjaga kepentingan nasional. Penguatan pemerintah sangat penting guna melindungi kepentingan ekonomi rakyat dan ekonomi nasional. Inilah amanat dari konstitusi kita dan itu pulalah tujuan didirikannya negara Republik Indonesia.

Pancasila haruslah tetap menjadi landasan moral ekonomi kita, demikian juga pasal 33 UUD 1945 yang menjamin kesejahteraan masyarakat harus terus dipertahankan. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Terutama bagi yang peduli martabat bangsa dan peduli pada kesejahteraan rakyat.

Jakarta, 8 Desember 2010

Dr. KH. Said Aqil Siradj Ketua Umum PB NU