November 23, 2010

Antara Centang dan Contreng ada Centong

Filed under: Uncategorized — rani @ 9:42 pm

Centong (bhs, Jawa/Sunda) adalah sejenis alat pengaduk nasi atau alat untuk menyendok nasi. Sementara contreng, memberikan tanda tertentu dengan mencoret atau membuat bulatan pada kertas .Kata ini populer saat pemilu tahun 2009 kemarin, sebagai sistem baru dalam memilih calon legislatif dan capres/cawapres, menggantikan sistem tusuk/coblos. Sedangkan centang adalah memberikan tanda pada kertas/kolom dengan memakai pensil atau pulpen. Apakah ada keterkaitan diantara ketiga kata itu?

Selasa pagi ini (22/11) menghadiri seminar hasil penelitian berjudul “Evaluasi Penerapan Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Dusun di Kabupaten Jembrana Bali untuk Kemungkinan Penerapan dalam Pemilu Kepala Daerah” para mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP UI di Kampus Depok. Pada kesempatan itu hadir Ganjar Pranowo, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membahas dan mengomentari hasil penelitian tersebut.

Elektronik Voting atau E-Voting adalah sistem baru dalam melakukan kegiatan memilih seorang calon pemimpin yang dapat menggantikan sistem mencoblos atau sistem mencentang. Ada dua alat komputer canggih. Satu untuk melakukan verifikasi calon pemilih, dimana calon pemilih memasukkan ktp, komputer akan memproses apakah ada data/identitas calon tersebut terdaftar sebagai calon pemilih. Setelah itu calon pemilih beralih ke komputer satunya lagi, dimana di layar monitor sudah ada gambar calon pemimpin yang akan dipilih. Calon pemilih cukup dengan menyentuh gambar mana yang akan dipilih (touch screen), maka dari komputer itu akan keluar secarik kertas yang berisikan gambar calon yang telah dipilih. Lalu kertas tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara. Untuk pertama kalinya, baru di Jembrana dilakukan sistem E-Voting ini. Alat tersebut konon katanya berharga 8 milyar rupiah.

Dalam tulisan ini tidak akan membahas persoalan tersebut di atas, namun hanya ingin menceritakan pengalaman Ganjar Pranowo berkaitan dengan pemakaian teknologi informasi dalam pemilu. Sewaktu Jusuf Kalla (JK) masih menjabat Wapres, paling getol sekali mempromosikan sistem pemilihan baru dengan cara mencentang. Tetapi JK lebih suka menyebutnya sebagai mencontreng. Para anggota DPR yang menangani masalah pemilu di lobi dan diundang secara khusus ke rumah dinas Wapres. Disitu diperagakan dan dijelaskan bagaimana sistem mencontreng itu lebih baik dan beradab, karena tidak mencoblos dan merusak gambar orang di kertas. Tapi JK lupa, kalau saudara kita di pedalaman Papua sana tidak biasa dengan sistem mencontreng.

Dalam kesempatan lain Ganjar Pranowo juga pernah didatangi 3 orang vendor penyedia peralatan teknologi informasi E-Voting itu dan menawarkan peralatan tersebut untuk pemilu yang akan datang. Dalam hatinya berpikir, berapa persen kira-kira vendor tersebut akan memberikan komisi. Belum sempat berpikir jauh, didatangi orang ke-4 bukan untuk menawarkan peralatan canggih, tetapi memberikan video yang menggambarkan tentang kecurangan yang terjadi dengan memakai peralatan tersebut, di negara yang sudah maju pula.

Jadi jelaslah sudah, sistem apa pun yang dipakai dengan istilah atau kata apa saja, yang utama adalah jualannya para pedagang supaya dagangannya laku. Tepatlah kiranya kalau dikatakan mau pakai kata centang atau contreng, sebetulnya disitu ada centong.

Dimana Peranan Perguruan Tinggi Dalam Kasus TKI?

Filed under: Uncategorized — rani @ 3:12 pm

JAKARTA, (PRLM).-Pemerintah akan memperketat seleksi penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Calon TKI (CTKI) yang belum melengkapi persyaratan dokumen dan tidak memiliki keterampilan dasar dan pengusaan bahasa asing tidak akan diperkenankan berangkat kerja ke luar negeri. Menakertrans menjelaskan, untuk membenahi sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan menyelesaikan permasalahan TKI yang terjadi selama ini, pemerintah membentuk Tim Advokasi. Tim Advokasi terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BNP2TKI, Bareskrim POLRI dan instansi terkait lainnya.

Kalimat di atas adalah kutipan dari suratkabar Pikiran Rakyat salah yang ditayangkan secara online hari senin (22/11) Tidak disebut-sebut atau dilibatkan secara langsung peranan perguruan tinggi dalam tim advokasi dalam penangan masalah TKI ini. Padahal dahulu (kalau tidak silap) semasa Kepemimpinan Rektor UI Prof.dr. M.K. Tadjudin (1994-1998), pernah ditandatangani kerjasama UI dengan Depnakertrans, untuk memberikan pelatihan dan menyeleksi tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Fakultas yang terlibat langsung yaitu Fakultas Psikologi. Beberapa dosen terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Entahlah kini bagaimana dengan kelanjutan kerjasama tersebut. Setahu penulis setiap kerjasama berlaku antara tiga hingga lima tahun dan setelah itu dapat diperbaharui kembali.

Menurut salah seorang dosen Fakultas Psikologi UI, memang benar dahulu ada kerjasama dengan Kemenakertrans untuk melakukan psikotes bagi para tenaga kerja ke luar negeri. Tidak hanya dengan UI, melainkan juga dengan berbagai perguruan tinggi negeri di daerah yang ada bidang ilmu psikologi. Karena tidak mungkin para tenaga kerja di daerah harus pergi ke Jakarta hanya untuk melakukan psikotes. Terakhir, pada kepemimpinan Dekan Fakultas Psikologi UI Dr. Wilman Dahlan Mansur sekarang ini, sudah dijajagi kemungkinan melakukan kegiatan psikotes bagi tenaga kerja ke luar negeri, tetapi entah kenapa belum juga dapat direalisir. Ini sebetulnya menunjukkan perguruan tinggi jauh-jauh hari sudah berpikir untuk melakukan proses seleksi tenaga kerja yang akan berkerja di luar negeri. Sehingga dengan demikian, kasus TKI di luar negeri yang akhir-akhir ini menjadi pemberitaan hangat, dapat diminimalisir.

Jaman memang sudah berubah. Bisa dimaklumi kalau Menakertrans tidak tahu kalau perguruan tinggi khususnya UI pernah dilibatkan dalam urusan ketenagakerjaan. Sayangnya para pembantu Menakertrans tidak memberikan masukan mengenai hal ini kepada bossnya.