October 24, 2010

SDD yang Saya Kenal

Filed under: Uncategorized — rani @ 2:56 pm

Tidak kuduga dan tak Kusangka akhirnya bisa kenal dengan Sapardi Djoko Damono (SDD), bahkan bisa tetanggaan satu jalan dan satu RW lagi. Padahal sewaktu masih menjadi mahasiswa tidak pernah terbayangkan bisa sedekat itu. Sabtu lalu (16/10) sempat membuat dokumentasi pembukaan perayaan 70 tahun SDD di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Kampus Depok. Suatu kesempatan yang langka bisa bertemu dengan SDD, karena beberapa tahun belakangan ini lebih sering tinggal di rumah keduanya di Kompleks Perumahan Dosen UI Ciputat.

Dahulu ketika masih tinggal di Perumnas Depok Utara, kerap bertemu dalam berbagai kesempatan, baik di lingkungan UI sewaktu menjabat Dekan FIB, atau pun di lingkungan rumah. Anak-anak penulis sewaktu masih SD,seminggu sekali mengikuti les bahasa Inggris di rumah SDD, pengajarnya “Mom Djoko”, istri SDD. Dalam suatu kesempatan perayaan tujuhbelas agustusan di lingkungan Rukun Warga (RW), penulis sempat meminta dibuatkan puisi kepada SDD, untuk dibacakan anak penulis pada acara malam kesenian di lingkungan RW. Karena kesibukan masing-masing dalam menjalankan tugas, biarpun tetangga satu jalan, jarang sekali bertemu atau mengunjungi rumah SDD. Justru ngobrol dekat dan kerap terjadi pada saat berada di kampus, karena kebetulan ada suatu acara di FIB atau di tingkat universitas. Pernah suatu saat ketika UI baru menempati kampus Depok, kepada SDD meminta menulis puisi secara khusus untuk dimuat di surat Kabar Kampus Warta UI. Maka dengan senang hati dia membuatnya. Tetapi lupa lagi dimuat di Warta UI nomor berapa. yang masih diingat, dalam puisi itu ada disebut-sebut nama Ucup (pegawai honorer FIB) dan reporter Warta UI Endang Darmayuningsih (kini bekerja di BBC seksi Indonesia).

Kalau ada orang yang didengar karena kata-katanya, itulah dia SDD. Kekuatan puisi karya-karyanya terletak pada kesederhanaan kata-kata dalam puisi tersebut, sama seperti sesederhana orangnya dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Teman-temannya menggelari SDD dengan “Presiden Puisi Indonesia”. Lulusan S1 Universitas Gajah Mada ini menyelesaikan S2 nya di luar negeri dan doktornya di UI (S3) , disertasinya membahas tentang cerita pendek (cerpen) berbahasa Jawa yang terbit tahun 1950 an. Sempat menjadi Wakil Dekan I dan kemudian menjadi Dekan Fakultas Sastra tahun 1990 an.

SDD berperan besar dalam mendidik ahli sastra di seluruh Indonesia, mendorong dan membangun pengajaran sastra bagi guru-guru sastra se Indonesia. SDD lah yang menggagas Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI). Perayaan 70 tahun sengaja diselenggarakan untuk meneladani ketokohannya,menghormati dan mengambil manfaat dari apa yang sudah dilakukannya untuk sastra Indonesia dan kita semua.

Mengapa kita sejak SD hingga SMU diwajibkan untuk belajar tentang sastra dalam pelajaran Bahasa Indonesia? Karena membaca sastra menjadi lebih bermakna, tidak hanya sekedar mendapatkan kenikmatan/kesenangan semata, tetapi juga belajar tentang arti kehidupan,mendorong terciptanya keadilan sosial yang bisa dirasakan semua orang. Membaca sastra bisa juga menjadi bahan pemikiran bagaimana seseorang hidup menurut konsep moral yang ideal dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi manusia.

October 23, 2010

Melatih Kepekaan Dengan Persoalan Bangsa

Filed under: Uncategorized — rani @ 4:16 pm

Jum’at kemarin (22/10) melaksanakan shalat Jum’at di mesjid dekat rumah penulis. Walaupunagak telat tetapi masih bisa mengikuti dan mendengarkan khutbah yang disampaikan sang Khotib. Isi khutbah bercerita tentang bercerai-berainya umat Islam karena perbedaan terhadap hal-hal yang tidak prinsip, saling menyalahkan dan merasa diri dan kelompoknya saja yang paling benar. Seringkali karena perbedaan ini menyebabkan saling bermusuhan sesama orang Islam sendiri, bahkan dengan saudara sekandung sendiri saling tidak kenal. Yang lebih ekstrim lagi terjadi bentrokan fisik hingga saling berbunuh-bunuhan. sang Khotib mencontohkan salah satunya keadaan yang dialami sekarang ini di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari hanya sekedar senggolan motor, berebut lahan parkir, dangdutan dalam acara keriaan, hingga pemilihan kepala daerah.

Sungguh mengherankan pula, baru pada masa sekarang inilah terjadi umpatan-umpatan dari kelompok tertentu kepada kelompok lainnya yang tidak sehaluan atau tidak sependapat dengan dengan kelompoknya. Satu hal yang pada jaman Nabi Muhammad SAW dahulu tidak pernah terjadi. Bahkan dahulu, seorang musuh Islam sekaliber Abu Lahab saja, Nabi SAW tidak pernah melontarkan kata-kata yang kotor kepadanya. Seorang teman satu saat melakukan shalat di suatu mesjid, karena merasa setiap mesjid yang ada merupakan tempat untuk melaksanakan shalat bagi setiap kaum muslimin. Tetapi apa yang dia lihat setelah selesai melaksanakan shalat di mesjid tersebut? Seorang pengurus mesjid segera mengepel lantai dimana teman tadi melakukan shalat, bagaikan habis ditumpahi kotoran binatang. Apakah umat Islam semacam ini yang akan menjadi pusat peradaban Islam dunia seperti pernyataan Menteri Agama baru-baru ini?

Dalam minggu ini, sempat mendengarkan ceramah seorang ustad dari salah satu siaran radio tentang banyaknya ketidakberesan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah yang dilakukan para aparatnya, yang kebanyakan dari kalangan lulusan perguruan tinggi. Kemudian ustad itu mempertanyakan kurikulum dan pengajaran di pendidikan tinggi, jangan-jangan ada yang salah dengan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sementara negeri-negeri lain yang setingkat dan bahkan jauh ‘dibawah’ Negara kita, berkembang begitu pesat baik dari segi perekonomiannya maupun aspek-aspek lainnya terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya semakin baik dan efisien.

Dimanakah peranan para akademisi dan pendidikan tinggi di dalam menjawab persoalan tersebut di atas? Apakah harus cukup puas dengan mengejar peringkat tingkat dunia dan menjadi trendsetter sebagai perguruan tinggi riset bertaraf internasional bagi perguruan tinggi Indonesia lainnya? Persoalan yang terjadi di masyarakat semestinya menjadi bahan masukan bagi pengajaran di perguruan tinggi, untuk melatih diri sivitas akademika dalam memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa. Karena dengan demikian akan terjadi suasana kampus yang dinamis dan senantiasa ‘bergaul erat’ dengan persoalan bangsa, yang pada gilirannya akan memberikan bekal dan wawasan bagi para mahasiswa bila suatu waktu kelak terjun ke masyarakat.

October 22, 2010

Tanah Untuk Menyejahterakan Rakyat

Filed under: Uncategorized — rani @ 10:20 am

Kemarin (21/10) Presiden SBY di Bogor memperingati 50 tahun Undang-Undang Pokok Agraria, salah satu produk Undang-Undang terbaik yang dihasilkan pada periode Rezim Pemerintahan Orde Lama. Penulis jadi teringat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Dr. Joyo Winoto, yang pernah berkunjung ke UI dan mempresentasikan konsepnya tentang seluk beluk pertanahan, pertama di FISIP UI yang kedua sewaktu seminar di Balai Sidang Kampus Depok, tahun lalu. Orang tidak sadar, betapa pentingnya tanah bagi kehidupan bangsa dapat tercermin dari amanat konstitusi, antara lain Air, tanah dan segala isinya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Karena itulah Presiden SBY memerintahkan supaya Badan Pertanahan menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan tanah di daerah-daerah.

Di UI sendiri pakar hukum tentang tanah hanya ada satu yaitu Prof. Ari Sukanti Hutagalung (59),Generasi staf pengajar berikutnya belum terlihat ada yang berminat mendalami dan menggeluti hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Menurut Prof. Ari, dari hasil pengamatan terhadap skripsi, tesis dan disertasi, dari tahun ketahun ternyata semakin sedikit yang mengambil tema tanah. Dalam suatu kesempatan ceramah, mantan Menteri Perekonomian Prof.Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti menyatakan, pernah suatu saat dia mencari lahan untuk tempat kegiatan usaha pengusaha menengah dan kecil, dia mendapati semua tanah dari Sumatera hingga Papua sudah dikavling-kavling dan dikuasai pihak swasta. Bagaimana hal ini bisa terjadi, padahal jelas dalam konstitusi tanah itu milik negara. Joyo Winoto dalam paparannya pada seminar di UI mengemukakan, masih ada lahan “tidur” yang luasnya beberapa puluh kali dari luas negara Singapura yang bisa diolah sehingga menghasilkan dan dapat memberikan kesejahteraan bagi Rakyat. Tinggal menunggu kemauan baik dari pemerintah dan rakyatnya (DPR) saja.

Bicara tentang tanah yang dikuasai atau paling tidak dikelola pihak swasta, Ismala Dewi dari Fakultas Hukum UI membuat disertasi tentang tanah yang dikelola pihak swasta untuk menghasilkan air minum di daerah Sukabumi dan salah satu kota di Jawa Tengah. Perlakuan perusahaan swasta itu terhadap masyarakat sekelilingnya seperti tuan dengan jongosnya, seolah-olah air itu dihasilkan dan dimiliki perusahaan itu sendiri. Perhatian terhadap kesejahteraan untuk masyarakat sekelilingnya sangat minim sekali, bila dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan air tersebut. Gembar-gembornya di iklan televisi seolah-olah perusahaan itu peduli pada rakyat. Beberapa waktu yang lalu ada berita tentang rencana pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dengan cara membuka lahan sawah di wilayah Papua yang dikelola pihak perusahaan swasta. Hal ini dikemukakan seorang staf ahli Presiden SBY yang menyandang predikat Profesor. Konsep ini mendapat tentangan keras dari HS Dillon. Konsep itu keliru besar karena tidak menyejahterakan rakyat, justru hanya akan memperkaya pengusaha. Kalau mau menyejahterakan rakyat, berikan pelatihan kepada rakyat mengelola sawah dalam skala besar, sehingga bisa menaikkan derajat dan penghasilan rakyat.

Kalau saja penulis jadi “provokator”, maka para ketua BEM perguruan tinggi akan “dikomporin” supaya mengadakan demo bukan tanggal 20 Oktober, tetapi tanggal 21 Oktober bertepatan dengan 50 tahun keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria. Selain mengingatkan kepada pemerintah dan wakil rakyat (DPR) supaya bisa cepat merealisir kesejahteraan bagi rakyat, tetapi juga memberi peringatan kepada pihak swasta yang menguasai/mengelola air dan tanah jangan semena-mena terhadap rakyat, karena pemanfaatan air dan tanah yang mereka kuasai itu harus sesuai dengan amanat konstitusi.

October 20, 2010

DL DL

Filed under: Uncategorized — rani @ 10:43 am

Judul tulisan memang sebuah singkatan dari dua kata yang diulang. Bisa singkatan dari Duit Lagi Duit Lagi atau yang lebih cocok dengan situasi kini adalah Demo Lagi Demo Lagi. Demonstrasi sekarang memang memerlukan duit untuk dapat mengerahkan massa. Karena demonstrasi sekarang bisa dikaitkan pula dengan kampanye pemilihan kepala daerah yang memang akhir tahun ini marak diselenggarakan di berbagai daerah kabupaten/provinsi seluruh Indonesia. Perhatikanlah bagaimana suatu demo mengenai sesuatu hal, pada saat yang bersamaan ada kelompok demo yang pro dan ada pula kelompok demo yang kontra. Menurut berita, konon katanya hari ini (20/10) di ibukota Jakarta akan terjadi demonstrasi di 20 titik, berkaitan dengan setahun usia pemerintahan Kabinet Bersatu Jilid II pimpinan Presiden SBY. Hari kemarin pun sudah marak demo di berbagai daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan di Makassar para mahasiswa yang berdemonstrasi seperti menemukan momentum yang tepat, karena Presiden SBY melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Kegiatan demonstrasi yang dahulu identik dengan para mahasiswa yang ‘turun ke jalan’, kini pasca reformasi, siapa pun merasa berhak untuk melakukan demonstrasi karena dilindungi undang- undang. Makanya, apa yang terjadi pada saat demonstrasi di lapangan sudah tidak bisa dipilah-pilah lagi mana mahasiswa yang melakukan demo dan mana yang bukan mahasiswa. Tidak heran, kalau demonstrasi sekarang ada yang membawa kerbau atau melakukan kekerasan yang bersifat anarkhis.

Pasca reformasi, setelah pimpinan UI melarang halaman kampus Salemba 6 Jakarta dijadikan arena demonstrasi, maka lokasi pun beralih ke bundaran air mancur yang ada patung selamat datang di Jalan Thamrin (Mau menyebut bundaharan Hotel Indonesia/HI, rasanya tidak ‘sreg’ karena HI sudah almarhum), yang dianggap strategis dalam menarik perhatian banyak orang dan juga para pekerja media pemberitaan. Namun untuk mendapatkan hasil dari demonstrasi tersebut, belum tentu sesuai dengan harapan atau bahkan tidak mempunyai dampak apa-apa, hanya sekedar mendapat pemberitaan dari media saja. Jadi apa pun tema yang diusung para demonstran di seputar patung selamat datang, dari hasil pengamatan sepintas, belum pernah menghasilkan berdampak cukup luas dan bahkan dapat meruntuhkan rezim. Apalagi demo-demo yang dilakukan di luar Jakarta, sehebat apapun dan seberapa banyak demonstran tidak akan ‘menggoyangkan’ pemerintahan.

Percaya tidak percaya, rezim Pemerintahan Orde Lama dan rezim Pemerintahan Orde Baru tumbang karena demo-demo yang dilakukan para mahasiswa UI yang berawal dari halaman Kampus Salemba 6. Cobalah telaah lagi Peristiwa MALARI pun (1974) yang sempat ‘menggoyangkan’ pemerintahan Orde Baru, dimulai dengan aksi-aksi demo di Salemba 6. Periksa lagi kasus Trisakti menjelang keruntuhan Orde Baru. Walaupun sudah jatuh korban mahasiswa, pemerintahan masih tetap bertahan. Tetapi ketika para mahasiswa UI melakukan demonstrasi di halaman Kampus Salemba 6 (dan juga di Kampus Depok), kemudian dilanjutkan dengan melakukan dialog dengan Fraksi ABRI di MPR dan para mahasiswa UI memberikan pernyataan ketidakpercayaan terhadap mandataris MPR (setelah sebelumnya pimpinan UI pun bertemu dengan Presiden Soeharto). Tidak lama setelah itu maka ‘jatuhlah’ rezim pemerintahan Orde Baru. Kalau sekarang katanya ada sekelompok orang yang mencoba untuk ‘menjatuhkan’ pemerintahan SBY, agak mustahil bisa terlaksana, berdasarkan argumen yang telah disebutkan tadi.

Jadi apa rahasia keberhasilan demonstrasi di Kampus Salemba 6 yang telah berhasil menumbangkan dua rezim pemerintahan? Pertama, para mahasiswa betul-betul menampung aspirasi dari akar rumput, bukan aspirasi sekelompok kecil orang yang ingin berkuasa atau orang-orang yang membayar untuk melakukan demo. Kedua, Keprihatinan dari para mahasiswa pun menjadi keprihatinan para staf pengajar/dosen UI yang memang mempunyai informasi tentang ketidakberesan dalam pemerintahan, ada kesamaan pikiran antara mahasiswa, staf pengajar dan alumni. Ketiga, secara kelembagaan UI sudah siap memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan bangsa, baik dari segi konsep/pemikiran maupun dari aspek SDM yang akan duduk dalam pemerintahan. Tetapi tampaknya sekarang menjadi sulit, karena adanya faktor orang-orang partai politik yang merasa bisa ‘mengatasi’ permasalahan negara tanpa bantuan dari kalangan intelektual dan institusi pendidikan.

October 19, 2010

Budaya Kekerasan di Kalangan Mahasiswa

Filed under: Uncategorized — rani @ 4:52 pm

Sangat memprihatinkan atau dalam bahasa Jawa “miris” ketika membaca pemberitaan tentang mahasiswa yang melakukan demonstrasi atau berunjuk rasa dalam upaya berargumentasi /bernalar mengemukakan dan menegakkan prinsip-prinsip yang diyakininya mengandung kebenaran yang perlu diperjuangkan tetapi akhirnya berujung dengan kekerasan dan anarkhis. Apapun alasannya, ketika nalar/pemikiran sudah berubah menjadi suatu tindakan anarkhis menjadi susah untuk dikendalikan dan berdampak kepada hal-hal yang justru tidak terpikirkan sebelumnya. Hal inilah yang dikhawatirkan, karena kalau sudah mencapai kepada tingkat kekerasan, hilanglah sifat dan keunggulan seorang mahasiswa, yang terlihat segerombolan orang yang bertindak brutal dan beringas.

Ketika dulu pada jaman rezim Orde Lama dan Orde Baru, para mahasiswa merasa bangga dan terhormat jika melakukan demonstrasi menentang rezim apalagi sampai ditahan, karena dengan demikian bisa mengenal lebih jauh terhadap orang/pihak yang menahannya. Tidak jarang, setelah selesai menjalani tahanan, hubungan antara mahasiswa dengan pihak yang menahannya menjadi lebih akrab dan terjalin komunikasi yang lebih baik. Karena ternyata mereka juga bersimpati terhadap gerakan/demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Biasanya mereka berkilah hanya sekedar melaksanakan tugas, tetapi kata hati mendukung apa yang diperjuangkan mahasiswa. Para mahasiswa pun tidak berani beradu fisik atau berkonfrontir dengan aparat yang bertugas, karena tahu mereka hanya sekedar menjalankan tugas. Waktu itu demonstrasi mahasiswa lebih merupakan keinginan untuk mendapatkan perhatian dalam menyampaikan aspirasi, supaya didengar atau diperhatikan pihak yang berwenang. Ketika terlihat ada indikasi melakukan kekerasan seperti membakar ban-ban bekas atau melakukan perusakan, dengan segera pimpinan UI menindak dengan tegas dan kalau perlu (menskor atau memecat pelaku tindakan kekerasan). Kebijakan yang keras ini, pada mulanya menimbulkan penentangan dari berbagai kalangan kampus dan juga dari aktivis mahasiswa. Setelah itu ternyata, para demonstran mahasiswa berpikir dua kali kalau mau mengadakan demonstrasi dengan melakukan tindakan kekerasan (anarkhis). Sejak itu, demo-demo yang dilakukan para mahasiswa lebih tertib dan beradab. Puncaknya “keberadaban” demonstrasi mahasiswa UI, menjelang keruntuhan Orde Baru. Didahului dengan melakukan demo-demo di Kampus Salemba dan Depok. Kemudian berlanjut melakukan dialog dengan Fraksi ABRI di MPR. Cukup dengan memberikan pernyataan tertulis menyatakan ketidakpercayaan terhadap mandataris MPR dengan disertai argumen yang mendukung pernyataan tersebut. Padahal saat itu, ada peluang bila para mahasiswa melakukan demonstrasi dengan kekerasan.

Ketika mendengar kabar dari media elektronik ada demonstrasi dan berujung dengan perkelahian antar mahasiswa dalam satu universitas di Makassar, menjadi teringat kembali kisah-kisah senior dahulu kalau di UI pun pernah terjadi perkelahian antar mahasiswa fakultas teknik dengan fakultas Ekonomi, ketika masih berkampus di Salemba. Dan Tadi siang (19/10) mendengar berita para mahasiswa Makassar melakukan demonstrasi menentang kehadiran Presiden SBY. Dan betul saja demonstrasi berujung dengan kekerasan, beberapa mahasiswa dan aparat keamanan ada yang terluka. Apakah kekerasan yang diperlihatkan para mahasiswa Makassar ada kaitan dengan budaya setempat atau watak keras dari sukubangsa yang ada di Makassar? Ataukah ada rasa bangga di kalangan para mahasiswa kalau melakukan demontrasi dengan kekerasan, walaupun hal itu harus dibayar dengan nyawa sekalipun? Sebetulnya demonstrasi anarkhis bisa dicegah kalau saja pimpinan perguruan tinggi di Makassa bertindak tegas terhadap perbuatan para mahasiswa yang berbuat onar, seperti juga yang terjadi tempo hari di UI. Kekerasan di kalangan mahasiswa ibarat virus yang hinggap pada diri seseorang, akan dengan cepat menular kepada orang lain hanya dalam waktu yang sekejap saja. Sama seperti nyamuk demam berdarah, kalau dia hinggap pada seseorang, selain menggigit dan menghisap darah, sang nyamuk pun menularkan penyakit DBD.Seorang pejabat suatu bank yang berasal dari Makassar, justru merasa malu dengan tindakan para mahasiswa Makassar yang bertindak anarkhis. “Mereka (para mahasiswa itu) tidak sadar, telah membuat citra yang buruk bagi masa depannya sendiri. Ketika mereka akan melamar pekerjaan, perusahaan akan melihat latar belakang sepak terjangnya selama menjadi mahasiswa.”

Repotnya Mengurus “cum” Guru Besar

Filed under: Uncategorized — rani @ 9:00 am

Staf pengajar/dosen selain mempunyai tugas utamanya mengajar juga mempunyai kewajiban lainnya yang dalam dunia pendidikan tinggi dikenal “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga komponen dapat diketahui kinerja seorang dosen. Dalam upaya meningkatkan pengembangan diri dan tingkat kesejahteraan seorang dosen, di Universitas Indonesia (UI) ada wadah yang khusus menampungnya. Jika seseorang sangat berminat untuk melakukan penelitian, maka dia dapat masuk dalam tim inti dosen penelitian. Tetapi jika dia lebih senang untuk mengajar saja, maka masuk dalam kategori tim inti dosen pengajaran. Tidak semua dosen bisa masuk dalam dua kategori tersebut, karena ada persyaratan dan kriteria tersendiri yang harus dipenuhi.

Namun demikian, setiap dosen mempunyai hak untuk mencapai jenjang Guru Besar dengan persyaratan tertentu yang telah diatur kementerian pendidikan nasional. Misalnya saja ada ketentuan, seorang dosen harus sudah melakukan publikasi hasil penelitiannya dalam media jurnal ilmiah yang telah terakreditasi dan diakui dalam komunitas bidang keilmuan tertentu. Paling tidak termuat dalam dua jurnal ilmiah tingkat nasional dan satu jurnal ilmiah tingkat internasional. Selain itu, ada ketentuan juga sudah membuat minimal satu buku yang berkaitan dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Beberapa dosen menganggap persyaratan ini sangat berat. Tetapi beberapa dosen yang sudah biasa melakukan penelitian dan menulis publikasi ilmiah, bukan suatu penghalang yang berarti. Justru yang sangat dikhawatirkan adalah kelangkaan jurnal ilmiah yang dapat menerima artikel ilmiah. Kalau pun ada, tetapi harus antri karena ternyata banyak artikel ilmiah yang harus dimuat, sementara penerbitannya biasanya per tiga bulan sekali atau empat bulan sekali.

Seorang dosen yang sudah bergelar doktor dari FISIP, harus menunggu dua tahun supaya artikelnya di muat di salah satu jurnal ilmiah nasional. Dia sudah mencari-cari jurnal apa saja yang ada di Indonesia yang sesuai dengan bidang disiplin ilmunya. Dan ternyata tidak sampai sepuluh buah dan itupun sudah penuh dengan antrian artikel ilmiah yang harus dimuat. Tetapi rupanya orang selalu saja menginginkan ‘jalan pintas’ yang mudah dan ringkas. Penulis mempunyai pengalaman ketika mengelola media kampus (SKK Warta UI) pada tahun 1990-an. Media yang terbit setiap dwi mingguan itu (tetapi prakteknya terbit sebulan sekali) pernah suatu saat memuat tulisan seseorang, lengkap dengan identitas asal perguruan tinggi swasta dimana dia mengajar. Usut punya usut, ternyata si penulis tersebut berpikir SKK Warta UI yang menyandang nama UI dianggap setara dengan jurnal ilmiah, sehingga tulisan yang dimuat bisa dijadikan “cum’ untuk menjadi Guru Besar.

October 18, 2010

Akhirnya Kembali ke “kandang” Semula

Filed under: Uncategorized — rani @ 8:39 am

Seperti yang telah diulas dalam tulisan terdahulu di blog ini, pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menyebabkan 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mengantongi status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) harus kembali kepada status semula sama seperti perguruan tinggi negeri lainnya. Walaupun akan dicarikan solusi dengan mengambil pola seperti Badan Layanan Umum (BLU) yang agak lebih “leluasa” dalam mengelola perguruan tinggi, namun beberapa hal mendasar hilang dari aturan yang selama ini dipegang teguh.

Majelis Wali Amanat (MWA) yang mempunyai kekuasaan untuk memilih Rektor dan menentukan arah kebijakan ke depan, sekarang hanya berfungsi sebagai badan pengawas saja yang tidak mempunyai pengaruh seperti dahulu lagi. Tidak ada lagi yang namanya Dewan Guru Besar, karena harus melebur ke lembaga Senat Akademik Universitas. Dalam pemilihan Rektor, Menteri Pendidikan Nasional hanya mempunyai hak suara sebesar 35 % dan sisanya ada pada Senat Akademik Universitas. Rektor berkuasa penuh terhadap “mati hidupnya” universitas. Semua aset yang ada harus dikembalikan dan dilaporkan kepada negara dan pemanfaatannya harus sepengetahuan dan disetujui negara. Bagaimana kalau aset tanah sudah berubah fungsi menjadi mol atau pusat bisnis dan dikelola pihak swasta? Ya…, pimpinan perguruan tingginya harus mempertanggungjawabkannya.

Di kalangan para akademisi UI hal yang ramai diperbincangkan yaitu tentang pemilihan rektor yang baru. Senat Akademiklah yang sangat berpengaruh. Lebih jelasnya lagi, Fakultas yang banyak Guru Besarnyalah yang berpeluang besar akan memimpin UI. Berarti akan seperti pola dulu lagi, filfil dong! (fakultas itu lagi fakultas itu lagi). Tetapi seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi yang dimintai komentarnya menyatakan “tidak akan seperti itu, sekarang Fakultas Teknik juga sudah banyak Guru Besarnya dan masih muda-muda lagi.”

October 15, 2010

Tidak Mau Bersikap ‘Business as usual’

Filed under: Uncategorized — rani @ 3:38 pm

Sebagai orang yang sudah terbiasa dalam meliput berbagai peristiwa dalam berbagai kesempatan banyak pelajaran yang bisa didapat daripadanya. Salah satu diantaranya adalah ‘kepekaan’ untuk menangkap makna dari suatu peristiwa atau menangkap pernyataan penting yang dapat membuka suatu tabir yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang sudah lampau. Salah satu diantaranya adalah pada saat pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai negeri sipil Universitas Indonesia yang berlangsung kamis (14/10) di Gedung Pusat Administrasi Kampus Depok. Sebelumnya sudah diantisipasi, kemungkinan besar Rektor akan memberikan sambutan yang cukup penting dihadapan para dosen dan pegawai UI yang telah mengabdi selama sepuluh hingga tigapuluh tahun lebih.

Acara yang sedianya berlangsung tepat pukul sepuluh, diundur cukup agak lama , menunggu pembina upacara (Rektor) datang ke tempat acara. Sebagian hadirin sudah mulai gelisah. Untunglah Rektor segera datang dan acara pun segera dimulai. Usai menyematkan lencana dan piagam penghargaan kepada perwakilan penerima penghargaan, Rektor langsung memberikan sambutan tanpa basa basi, nada tinggi dan berapi-api. Beberapa bagian dari isi pidatonya merupakan respon dari ‘rumor miring’ yang beredar di lingkungan UI seputar kepemimpinannya yang lebih mementingkan pembangunan yang bersifat fisik, serta isu-isu krusial lainnya seperti perubahan PT BHMN menjadi Badan Layanan Umum (BLU) , Pembangunan Gedung Perpustakaan Pusat, penelititan dan publikasi jurnal ilmiah, pembangunan jalan boulevard, sistem keuangan terpadu, kesejahteraan pegawai, dan lain-lain.

Sebagai seorang yang menjabat rektor sebetulnya dia bisa saja duduk manis dan melakukan berbagai pekerjaan pimpinan UI seperti biasanya dan sebagaimana apa adanya. Tetapi rupanya dia mengambil pilihan lain, ingin melakukan sesuatu yang berguna tidak saja bagi UI tetapi juga bagi negara dan bangsa serta bagi generasi yang akan datang. Karena itu dalam masa kepemimpinan selama tiga tahun, banyak melakukan terobosan (dan juga ‘tabrakan’) di berbagai bidang, apakah itu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Juga melakukan hal-hal yang bersifat non-fisik seperti diantaranya keuangan yang terpusat dan terpadu. Dia menyadari pula terobosan yang dilakukan membuatnya di mata sementara orang menjadi tidak populer dan mengundang penentangan oleh sebagian orang. Tetapi dia merasa harus melakukannya saat ini, karena kalau tidak, UI tidak akan bersaing di tingkat internasional.

Rektor juga menyinggung tentang pembangunan perpustakaan dan jalan boulevard. Dana pembangunan perpustakaan didapat dari APBN sebesar 100 milyar kemudian mendapat tambahan lagi melalui APBN-P sebesar 100 milyar dan mendapat bantuan dari Bank BNI sebesar 50 milyar dengan konpensasi sebagian ruangan perpustakaan dipakai untuk kantor Bank BNI untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan tentang pembuatan jalan boulevard, biayanya didapat dari sumbangan group LIPPO. Perusahaan ini bahkan menantang lebih jauh, apa lagi yang bisa dibantu untuk UI. (Pemimpin group LIPPO ini adalah Dr. Mochtar Riady yang sempat menjabat Ketua MWA UI yang pertama kali. Sedangkan sekretaris MWAnya dijabat Dr. derSoz.Gumilar Rusliwa Somantri).

Dalam bagian lain sambutannya Rektor juga menyampaikan terima kasih kepada para penerima Satya Lencana Karya Satya atas pengabdiannya selama ini. Apa yang dilakukannya untuk UI saat ini adalah karena atas bantuan dan dorongan dari para dosen dan pegawai UI juga. Karena tidak mungkin UI seperti sekarang ini kalau tidak ada partisipasi dari seluruh warga UI.

October 14, 2010

PNS Idamanku

Filed under: Uncategorized — rani @ 12:15 pm

Hari ini (14/10) bertempat di Balai Kirti Lantai 1 Gedung Pusat Administrasi Universitas (PAU), atas nama Negara Rektor UI menyematkan tanda kehormata Satya Lencana Karya Setya, kepada Pagawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan UI yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Pengabdian yang terus menerus selama jangka waktu tertentu tersebut patut menjadi teladan bagi PNS yang lain. Demikian antara lain salah satu butir yang tercantum dalam Surat Keputusan Presiden RI mengenai pemberian penghargaan tersebut. Dari 150 orang yang mendapat tanda penghargaan tersebut, ada beberapa nama yang tidak hadir. Tetapi kebanyakan hadir dan mengikuti acara sampai selesai. Beberapa diantaranya sudah mencapai jenjang profesor bahkan ada yang menjabat pimpinan di tingkat UI. Ini menunjukkan ada rasa bangga mengabdi sebagai PNS.

Sementara itu, di lantai bawah Gedung PAU sejak hari Senin lalu hingga hari ini, berlangsung penerimaan berkas peminat yang akan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negri Sipil) UI. Tahun ini UI akan menerima 24 CPNS untuk staf Administrasi dan 70 orang untuk staf pengajar semua jenjang (S1, S2 dan S3). Sudah tiga tahun ini UI menerima CPNS, karena dari tahun 2000 Pimpinan UI waktu itu menghentikan penerimaan pegawai jalur CPNS karena menyesuaikan dengan PP 152 tahun 2000 yang mempunyai hak otonomi dalam mengelola keuangan dan SDMnya. Sejak tahun 2000 itulah UI menerima pegawai jalur non-PNS dengan sebutan pegawai BHMN. Padahal perguruan tinggi lainnya yang berstatus BHMN masih memberlakukan penerimaan pegawai jalur PNS yang memang Depdiknas tidak melarangnya. Dari salah seorang pelamar CPNS yang mengajukan lamaran, penulis mendapat informasi, dia melamar jenjang S2 untuk menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi. Dia juga bercerita, sudah sejak tahun 1997 dia mengajar di FEUI dan baru tahun ini mengajukan lamaran menjadi CPNS. Ini menunjukkan, berkarir sebagai PNS masih menjadi salah satu idaman sebagian orang.

Sebelum acara berlangsung, para PNS yang akan menerima penghargaan berkesempatan untuk berfoto dulu, sambil mendekap piagam penghargaan yang memakai map yang ada logo burung garuda. Ada yang berpose sendiri-sendiri atau bersama sama dengan memakai alat foto dari telepon genggam. Tampak mereka ‘sumringah’. Tidak ketinggalan para guru besar dan dosen senior pun menyempatkan diri berpose dengan latar belakang spanduk yang dirancang untuk acara pemberian penghargaan satya lencana. Menjelang acara pemberian penghargaan Satya Lencana berlangsung, seorang teman dari salah satu fakultas nyeletuk “aku dapat satya lencana 20 tahun, padahal belum menerima satya lencana yang 10 tahun!”. Kok, Bisa Yah? Inilah UI, Bung!

October 13, 2010

‘Barel’ Bagai Duri dalam Daging

Filed under: Uncategorized — rani @ 9:00 am

Kasus pintu pagar besi di depan kampus Fakultas Hukum yang ditutup/dilas atau dikenal dengan istilah ‘barel’ (balik rel krl) telah menghangatkan suasana hubungan komunikasi antara pimpinan UI, mahasiswa dan masyarakat. Kemarin siang (12/10) dijaga pasukan polisi, karena masyarakat membongkar paksa untuk melubangi kembali pagar untuk jalan masuk ke kampus UI. Dalam peristiwa tersebut tidak terlihat para mahasiswa yang berjaket kuning ada diantara masyarakat yang ingin melubangi pagar.

Beberapa waktu lalu, beberapa mahasiswa membawa kasus ini ke Komnas HAM, setelah tidak berhasil diselesaikan di tingkat pemerintah kota Depok. Di konator Komnas HAM itu para pihak yang berselisih paham dipertemukan kembali untuk mencari titik temu. Tetapi hasil pertemuan itu pimpinan UI bersikukuh untuk tetap menutup secara permanen pintu pagar. Hal ini tidak memuaskan para mahasiswa dan masyarakat. Akhirnya terjadilah kekerasan yang dilakukan masyarakat membuka secara paksa las yang menutup pintu pagar, tetapi kemudian UI menutup kembali.

Pada saat pembukaan kampus Depok tahun 1987, hanya ada dua pintu pagar yang dibuka untuk lalu lintas jalan kaki. Pertama di stasiun UI yang memang dirancang untuk para mahasiswa/dosen yang akan menuju ke Fakultas psikologi, FISIP, FIB dan Hukum. Pintu kedua yaitu di dekat stasiun Pondok Cina yang memang sejak sebelum UI pindah ke Depok, jalan tersebut biasa dipakai penduduk yang akan menuju ke Kukusan. Dalam perkembangan selanjutnya kawasan di sepanjang rel krl dari stasiun UI hingga pondok cina, ramai dengan para mahasiswa UI yang tinggal di tempat kos-kosan yang dibuat penduduk setempat. Entah siapa yang memulai, tahu-tahu pagar depan fakultas hukum dan dekat stasiun Pondok Cina yang menuju arah FKM sudah terbuka dan berfungsi untuk para pejalan kaki. Dan tampaknya pimpinan UI (yang terdahulu) memfasilitasinya dengan dibuatkan pintu khusus yang dibuka pada waktu tertentu dan kalau malam hari dikunci.

Jauh sebelum kasus barel mencuat, pernah juga terjadi pagar UI di dekat stasiun UI di potong, tepatnya dirubuhkan karena disitu ada bangunan pertokoan yang menghadap ke kampus, sehingga antara pertokoan dan kampus UI tidak ada pagar pembatas. Padahal lokasi pertokoan tersebut berada di kawasan stasiun UI. Tentu saja UI merasa “dikangkangi’, karena tanpa ijin membongkar pagar UI. Untuk mengembalikan memasang pagar ini pun ditentang masyarakat dan mahasiswa UI yang merasa terbantu dengan adanya pertokoan tersebut. Perlu waktu cukup lama dan kesabaran yang cukup tinggi untuk memulihkan pagar tersebut. Kini, kasus ‘barel’ mencuat membuat UI mendapat sorotan dari berbagai pihak, karena publikasi dan sikap dari masyarakat dan mahasiswa sangat berbeda pada waktu kasus penutupan pertokoan di stasiun UI. Bagaimana kelanjutan dari kasus ini, kita tunggu saja.