August 3, 2010

“Menerabas” Demi Kebijakan Pro-Rakyat

Filed under: Uncategorized — rani @ 11:12 am

Dengan berprasangka baik, berangkatlah utusan dari UI ke kantor pejabat berwenang Depok. Ternyata di sana sudah ada undangan lain dari kalangan masyarakat, LSM dan juga mahasiswa. Di situ wakil dari pihak UI Seorang teman bercerita, baru-baru ini pihak Pemda Depok mengundang UI untuk meminta informasi dan penjelasan tentang kebijakan penutupan pintu Barel (balik rel KA) yang terletak di depan kampus Fakultas Hukum dan di dekat  Fakultas Kesehatan masyarakat. Sementara itu seorang pejabat berwenang di UI bercerita kepada penulis, dia mendapat tugas dari Rektor  untuk membuat kajian secara khusus dari aspek sosisologis dan legal formal tentang penutupan pintu barel. Persoalan barel ini sudah cukup lama dan sudah diputuskan UI  untuk ditutup, karena dalam perjalanan waktu ternyata kerap terjadi penyebrang yang nota bene warga UI tersambar kereta rel listrik (KRL). Bahkan terakhir pada bulan Mei lalu sudah jatuh korban. (lihat tulisan di blog ini pada tanggal 1 Juni berjudul “pagar makan manusia”)

seperti “diinterogasi” persis seperti Sri Mulyani dengar pendapat dengan anggota DPR. Ujung-ujungnya pihak berwenang kota Depok meminta supaya UI membuka pintu barel demi kepentingan rakyat banyak. Agak mengherankan, sampai begitu seriusnya pihak berwenang Kota Depok mengurusi soal pagar UI ini. Ataukah ada maksud lain dengan mengambil kebijakan pro-rakyat, karena sebentar lagi akan ada Pilkada di Depok?

Wakil dari pihak UI berpikir keras juga, bagaimana caranya supaya kebijakan penutupan pintu barel ini  tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.  Akhirnya diajukan syarat, pintu barel akan dibuka kalau didukung dengan Perda yang dikeluarkan Pemda Depok. Hadirin yang ada pada pertemuan tersebut cukup lega, karena  telah ada solusi dan kesepakatan bersama. Tapi kemudian pihak UI pun menyatakan secara terang-terangan, kalau Perda itu keluar  Pemda Depok akan mendapat masalah di kemudian hari. Lho kok bisa begitu? Iya, karena Perda itu akan bertentangan dengan dengan UU lalulintas yang mengatur  bagaimana suatu jalan raya apabila melintasi jalan kereta api.

Dari peristiwa ini terlihat, bagaimana pola pikir dan pola tindak masyarakat kita dan juga  pejabat berwenang, demi kepentingan pribadinya melakukan tindakan “menerabas”, tidak peduli itu apakah sesuai aturan dan perundang-undangan  atau tidak. Tidak mengherankan kalau beberapa waktu lalu berbagai media memberitakan, banyak Perda tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment