June 2, 2010

Kemana APBN yang 20% itu?

Filed under: Kampusiana — rani @ 10:39 am

Gonjang ganjing para orang tua dan para  lulusan sekolah menengah yang akan memasuki dunia perguruan tinggi( PT) yang mempergunjingkan tentang ‘sepak terjang’ PT dalam menerima calon mahasiswa baru semakin hari semakin marak saja. Kemarin (01/06) bertemu dengan teman sesama alumni satu fakultas, tetapi satu tahun lebih tua angkatannya, bertanya sambil bisik-bisik, apakah ada jalur “khusus” di UI, buat keponakannya lulusan sekolah daerah? Dalam hati membatin, hari gini, masih ada yang punya pikiran seperti itu, apa kata dunia?

 

Semakin hari semakin ketat saja persaingan untuk masuk perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi favorit. Karena selain perlu kecerdasan dalam menjawab soal-soal yang diujikan untuk memperoleh nilai yang tinggi, juga harus didukung dengan keuangan yang kuat. Tidak ada lagi istilah sekolah negeri harus murah kalau bisa gratis. Tuntutan dan tantangan jaman  membuatnya harus memperhitungkan dengan cermat biaya yang memadai supaya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Bahkan diperlukan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk bisa diperhitungkan serta bersaing di tingkat internasional. Hal ini sebetulnya tidak harus terjadi kalau saja pemerintah mempunyai anggaran yang cukup untuk pendidikan. Lha, bukannya anggaran pendidikan sudah dialokasikan sebesar 20 % dari APBN? Saya jadi teringat sewaktu mengikuti diskusi dengan Wakil Ketua Komisi 10 Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si, yang menangani bidang pendidikan beberapa waktu lalu di Kampus Depok.

 

APBN tahun  2010 berada pada kisaran 1000 triliun rupiah. Jadi alokasi dana untuk pendidikan kurang lebih sebesar 200 triliun. Tetapi ternyata yang dikelola  oleh Kementrian Pendidikan hanya 60 triliun saja. Jumlah itu dipakai untuk mencukupi kegiatan pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sebagai bahan perbandingan UI sendiri anggaran setahunnya mencapai 1,4 triliun (sudah termasuk dengan dana yang dicari pihak UI sendiri). Jadi kemana sisa anggaran yang diluar 60 triliun? Rupanya terbagi-bagi ke kementrian lain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya ada di kementrian Agama untuk membiayai sekolah agama negeri, atau kementrian lain yang menyelenggarakan sekolah-sekolah khusus. Pihak DPR katanya sudah berusaha mati-matian untuk menarik dana tersebut ke Kementrian Pendidikan, tetapi rupanya ego sektoral kementrian lebih tinggi, sehingga dana tersebut tetap bercokol di berbagai kementrian lain. Itulah sekelumit mengenai anggaran pendidikan yang hingga kini (masih) carut marut. Siapa yang kena getahnya? Ya, terpaksa masyarakat diminta untuk membiayai pendidikan lebih tinggi melalui SPP.

 

Maka ketika ada mahasiswa beramai-ramai melakukan demo untuk menggugurkan BHP yang kemudian berhasil, sama saja dengan mengeluarkan pendidikan dari mulut harimau dan memasukkan ke mulut singa. Ada usulan ’nakal’ nih, kalau memang mahasiswa mau berjuang, lakukan demonstrasi dan tekan pemerintah supaya anggaran pendidikan yang 20 % betul-betul dikelola kementrian Pendidikan, bersihkan para koruptor di bidang pendidikan, lalu awasi penggunaan dana tersebut secara ketat. Baru itu namanya mahasiswa pejuang pendidikan.