May 11, 2010

Memperdayai Ataukah memberdayakan?

Filed under: Kampusiana — rani @ 5:31 pm

Siang ini (11/05) mendapat kabar dari salah seorang pegawai UI yang minggu lalu mengikuti pertemuan PTN BHMN di IPB menyatakan, tidak ada perubahan apa pun sehubungan dengan pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi. Ini artinya Status UI sebagai PTN BHMN masih  mengacu kepada PP No.152 tahun 2000, yang mengatur UI sebagai salah satu perguruan tinggi yang berstatus BHMN. Pantes, tidak terdengar lagi pembicaraan yang begitu ramai di kalangan pimpinan UI tentang antisipasi alternatif penggati BHMN.

Jum’at lalu (07/05), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) baru saja menggelar diskusi tentang  “Pasca Penghapusan UU BHP” dengan mengundang seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Maria Farida, Wakil Ketua Komisi X DPR Ir.Rully Chairul Azwar M.Si dan Wakil dari pihak Kementrian Pendidikan Nasional. Ketiganya sengaja dipertemukan untuk mengetahui lebih jauh latar belakang pembatalan UU BHP dan solusinya ke depan.

Kata pihak MK, sebetulnya keputusan pembatalan telah diambil  sejak desember tahun lalu. Tetapi karena berbagai pertimbangan, SK baru dikeluarkan  Maret 2010. Ada empat pihak yang mengajukan permohonan pembatalan UU BHP. Setelah ditelaah lebih jauh isi UU BHP, ternyata memang banyak “bolong-bolongnya”, yang kalau diterapkan akan membuat susah berbagai perguruan tinggi.Misalnya saja menyamaratakan PTS dan PTN. Padahal PTS terikat dengan Undang-Undang Yayasan, yang sampai saat ini belum bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang terdapat pada UU Yayasan. Alasan utama pembatalan, karena semangat yang mendasari UU BHP menyeragamkan semua perguruan tinggi, padahal semangat reformasi lebih mengedepankan keberagaman. Selain itu, dalam UU tersebut juga terlalu detil mengatur hal-hal yang seharusnya bisa dituangkan  dalam peraturan yang lebih rendah seperti PP atau Peraturan Kemendiknas.

Sementara Rully, sangat menyesalkan pembatalan itu, karena kerja keras pemerintah dan 500 orang DPR ditambah biaya yang tidak sedikit serta waktu yang terbuang banyak, bisa dibatalkan hanya oleh 9 orang hakim MK. Aspek baik dari UU BHP itu antara lain, adanya kewajiban bagi semua perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa baru 20% diantaranya dari kalangan masyarakat yang tidak mampu. Berdasarkan pengalaman inilah dan supaya ke depan tidak terjadi lagi pembatalan UU oleh MK, waktu DPR mengadakan konsultasi dengan MK, Rully menawarkan solusi kepada Ketua MK. Bagaimana kalau sebelum RUU disahkan, diperiksa terlebih dahulu oleh MK. Maka dengan entengnya Ketua MK Machfud MD mengatakan,”kalau begitu caranya, nanti MK nggak ada kerjaannya dong!.”

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment