April 17, 2010

Kegundahan Akibat Pembatalan UU BHP

Filed under: Uncategorized — rani @ 5:20 pm

Saat mengikuti shalat jum’at kemarin (17/04) di Kampus Depok, kebetulan yang menjadi khotib jum’at pemberi ceramah adalah Dekan Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) T. Basaruddin, yang mengetengahkan tema tentang pendidikan dalam Islam. Dalam khutbahnya tersebut , dijelaskan tentang tujuan pendidikan menurut konsep Islam, yaitu keseimbangan antara kecendekiaan dan ketaqwaan, keseimbangan antara kecerdasan dan keluhuran akhlak. Inilah yang dinamakan sebagai insan kamil.

 

Dalam akhir khutbahnya, disinggung pula tentang pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), dimana diantaranya ada pula para mahasiswa UI yang melakukan demonstrasi mendukung pembatalan UU BHP. Dari aspek isi, UU BHP antara lain  mengatur tentang pendanaan biaya pendidikan, ketentuan untuk menerima peserta didik minimal 20 % dari kalangan yang tidak mampu. Padahal sebelum ada UU BHP, tak ada satu peraturan dan UU yang mengatur hal demikian. Namun rupanya hal ini tidak menjadi pokok  perhatian dari para anggota Mahkamah Konstitusi.

 

Usai shalat jum’at bertemu dengan salah seorang guru besar Fakultas Teknik dan memberikan komentar seputar pembatalan UU BHP. Konsep BHP terlalu melihat kepada sekolah di perkotaan (lebih tepatnya Jawa). Perguruan tinggi di luar Jawa, belum tentu bisa menerapkan konsep pembiayaan seperti BHP. Selain kemampuan pembiayaan dari peserta didik yang terbatas, juga kemampuan institusi pendidikan dalam menggali sumberdana tidak semudah  seperti di kota-kota besar di Jawa.

 

Mengobrol dengan orang lulusan fakultas hukum mempunyai pendapat lain. UU BHP dibatalkan sebetulnya Peraturan Pemerintah (PP) Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang mengatur 7 perguruan tinggi negeri pun sudah tidak bisa diterapkan lagi. Jadi tak ada lagi yang namanya otonomi pengelolaan sumberdaya dana dan aset, alias harus kembali lagi kepada aturan sistem ”palat merah”. Semua pendapatan yang didapat harus dilaporkan dan disetor ke negara. Kalau perlu dana harus mengajukan dulu, barulah turun dana.

 

Karena itulah maka Kementrian Pendidikan Nasional (Diknas) dan jajaran di bawahnya (termasuk UI) sedang berpacu untuk membuat usulan aturan baru, sebagai pengganti UU BHP. Hari Senin besok (19/04), di UI akan diadakan pertemuan antara MWA, Senat UI, Dewan Guru Besar, pihak Eksekutif UI untuk membuat usulan tata kelola yang pas dan pro rakyat. Kalaupun belum ada usulan, maka alternatifnya, tatakelola perguruan tinggi  memakai auran Badan Layanan Umum (BLU). Salah satu contoh institusi yang menerapkan BLU adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dimana kalau mau menaikkan tarif layanan kesehatan harus minta persetujuan dari Menteri Kesehatan dulu.

April 16, 2010

SAP ! SAP !

Filed under: Kampusiana — rani @ 9:07 am

Tiga penggal huruf  judul tulisan di atas bukan dimaksudkan untuk sap/barisan shalat berjamaah., sama sekali  tidak punya arti apa-apa. Tetapi kalau tiga penggal huruf tersebut diulang dan diucapkan dengan nada cukup tinggi (perhatikan tanda seru), maka akan mempunyai makna cukup mendalam, khususnya bagi para mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang pernah tinggal di Asrama Daksinapati  Kampus UI Rawamangun.

 

Tak ada yang tahu siapa yang menyiptakan atau yang pertama kali memopulerkan istilah tersebut. Ketika masuk asrama Daksinapati tahun 1980 an, istilah itu sudah biasa dipakai oleh para penghuni asrama daksinapati. Pada pembicaraan dengan para mantan penghuni asrama tahun 1960 an   kata tersebut sudah cukup dikenal dengan baik. Bahkan kata-kata tersebut paling kerap terlontar dari mereka saat bertemu dengan sesama teman  seangkatannya. Kalau disebutkan kata-kata tersebut, maka pasti diantara mereka  terdengar kegaduhan riuh rendah sambil ketawa-ketawa bahkan terkadang disertai suitan yang cukup keras. Hal ini pun terjadi kalau ada adegan tertentu dalam serial film yang ditayangkan televisi.

Mari kita coba telusuri kemunculan istilah itu dengan keadaan situasi yang terjadi di ibukota pada masa itu. Dalam pengamatan sepintas, periode periode tahun 1960 an, dimana masih kuat rasa nasionalisme, ternyata hal ini juga mempengaruhi terhadap produk dan konsumsi yang biasa digunakan masyarakat pada masa itu. Salah satu produk minuman yang popular waktu itu adalah minuman merk O So dengan ciri khasnya pada botol yang berbentuk bulat panjang dengan penutup botolnya yang terbuat dari karet dimana kawat tersendiri yang melekat pada penutup dan melingkar pada mulut botol tersebut. Minuman bersoda ini sangat digemari masyarakat. Ada lagi minuman bernama saparilla Kemudian ada lagi sejenis minuman  dengan rasa sirsak dan  moka susu yang berwarna putih  kecoklatan. Merek minuman tersebut  adalah SAP. Pada masa itu minuman buatan perusahaan pabrik multi nasional belum ada, ketiga jenis minuman ini  merajai  pasaran.

Apa makna dari kata SAP SAP tersebut., mari kita coba praktekan. Kalau ada mahasiswa asrama daksinapati kedatangan tamu perempuan atau sedang mengobrol di ruang tamu, maka mahasiswa asrama yang melihatnya akan mengatakan/menyapa (lebih tepatnya berteriak) seperti ini, “Bisaaa!?? SAP! SAP!”. Apalagi kalau ada mahasiswa asrama  menerima teman wanita di kamarnya, nada sapaan semakin tinggi. Begitu pula ketika menonton bersama suatu acara  di ruang televisi. Kalau tiba-tiba terdengar teriakan “SAP ! SAP!”, sudah dapat dipastikan ada adegan syur dalam film atau penyanyi yang berpakaian seronok dengan gaya yang seksi.

Pemaknaan terhadap suatu kata menjadi suatu istilah yang kemudian menjadi simbol tertentu dan disetujui menjadi  kesepakatan bersama suatu komunitas, menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, sehingga kesannya tidak jorok atau vulgar. Itulah ciri khas dunia maskulin di lingkungan asrama daksinapati yang tidak ada di asrama lain.

BISAAA!???  SAP!  SAP!

April 15, 2010

Rapat Berjalan

Filed under: Uncategorized — rani @ 9:34 am

Inilah satu tradisi baru di lingkungan Universitas Indonesia (UI), Rabu pagi kemarin (14/04) para pimpinan universitas dan fakultas mengadakan rapat bukan di suatu ruangan ber AC sambil duduk dan menikmati kopi/teh dengan kue-kue, melainkan dengan berjalan kaki menyusuri jalan yang tidak biasa, melalui semak-semak di berbagai fakultas, mulai dari Fasilkom, Fakultas Hukum, Fakulas Psikologi, FISIP, Pusat Studi Jepang, kemudian menyusuri pinggir danau Puspa, lalu naik ke FIB, Melintasi jembatan teksas, menyusuri pinggir danau dekat Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Pusgiwa, FMIPA, FKM Hingga FIK. Usai jalan-jalan rapat dilanjutkan di Gedung Pusat Administrasi Universitas, untuk membicarakan hasil perjalanan tersebut.

Dua minggu lalu Rektor UI secara mendadak mendatangi  FIB, meninjau ke WC dan ruangan tempat kuliah dan ini membuat  kejutan serta pembicaraan di kalangan dosen FIB. Rupanya berangkat dari sini, Rektor mengadakan rapat berjalan bersama pimpinan UI dan Fakultas, mengunjungi tempat-tempat  dan jalan yang tidak biasa dilewati orang, yang biasanya luput dan kurang diperhatikan perawatan kebersihannya.

Beberapa tahun lalu, ketika di Kampus Depok baru saja dibangun trek sepeda, kepada para pimpinan fakultas dihimbau untuk menggunakan sepeda dalam melakukan aktivitasnya di lingkugan kampus, terutama kalau bepergian dari fakultas ke gedung pusat administrasi universitas. Dalam suatu kesempatan rapat pimpinan UI, seorang dekan salah satu fakultas sengaja naik sepeda untuk menghadiri rapat tersebut. Sampai di ruangan rapat, para hadirin sangat kaget melihat Dekan yang baru datang. Ternyata bajunya basah kuyup seperti habis mandi karena keringat.

Kemarin juga waktu rapat berjalan sudah ada pimpinan  yang mengeluh. Ditambah lagi cuaca sangat panas sekali. Walaupun jalan santai dan sering berhenti, tetapi cukup melelahkan juga. Salah seorang pimpinan UI yang sudah cukup berumur usai mengikuti rapat berjalan berkata ”Kaki gue teklok nih!”

April 14, 2010

Budaya Perilaku Bersih

Filed under: Lain-lain — rani @ 3:44 pm

Kalau dalam tulisan terdahulu disinggung tentang budaya hidup bersih, maka kali ini mencoba untuk menelaah tentang perlunya budaya perilaku bersih, sebagai suatu reaksi terhadap pemberitaan dan penayangan berita tentang kasus pencekalan Susno Duadji ke Singapura, Markus yang melibatkan SDJ serta  kasus mantan pejabat Pajak BA.

Rupanya slogan tentang reformasi birokrasi yang dicanangkan POLRI masih bersifat sekedar slogan belum sampai pada tahap implementasi di lapangan. Lihatlah perilaku dari para anggota Propan POLRI. “Menyergap” Susno di tempat buangan kotoran dan dilakukan oleh petugas setingkat Kombes, yang tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang etika dan cara-cara penanganan suatu kasus sudah cukup tinggi. Apakah ini hasil daripada pendidikan yang didapat di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)? Apa bedanya dengan perilaku prajurit polisi  (tingkat pendidikannya SLA) dalam menghadapi para demonstran? Apakah perlu dievaluasi  kurikulum PTIK, supaya tidak menghasilkan kombes-kombes macam yang menangani Susno Duadji?

Kemudian mengenai kasus SDJ, salah satu stasiun televisi swasta memberitakan SDJ ini dipecat dari kepegawaian Kementrian Departemen Luar Negeri karena kasus ijazah palsu. Kalau informasi ini bisa dipercaya, suatu hal yang hebat bisa mendapatkan posisi sebagai staf khusus Jaksa Agung dan staf khusus di Kepolisian. Tapi rupanya budaya perilaku tidak bersihnya (memalsukan ijazah) tidak bisa hilang begitu saja. Sehingga menganggapnya profesi markus bukan sesuatu  yang salah.

Sedangkan mengenai kasus mantan Pejabat Pajak BA yang tidak mempunyai rekening sendiri, melainkan memakai rekening istri dan anaknya, perilaku yang sangat tidak sehat sekali. Karena dengan demikian selain  mencoreng semua keluarga juga akan mengakibatkan menjebloskan anak istrinya ke penjara. ini barangkali contoh yang paling tepat untuk peribahasa (jawa) “Soarga nunut, neraka katut”, seorang istri harus nurut sama suami, diajak ke surga ikut, ke neraka pun siapa takut!  Kalau semua keluarga ada di penjara, siapa dong yang akan mengurus harta kekayaannya? Padahal sudah dikumpulkan dengan cape (cape ‘ngeles’ karena takut ketahuan didapat dari cara yang tidak bersih).

Apa hikmah dari semua kejadian ini? Yang lebih aman kembali kepada ajaran agama, yang mengarahkan masa depan kita akan kemana menuju, bagaimana cara mencari harta kekayaan yang baik, bagaimana perilaku kita yang semestinya di alam semesta ini.

April 13, 2010

BISAAA!!!

Filed under: Kampusiana — rani @ 10:42 am

Bisaaa…!!???

Bisaaa…!!???

Barangkali masih ingat iklan salah satu minuman berenergi yang memakai  kata “BISA” pada awal tahun duaribuan. Iklan ini terutama sering muncul di televisi. Saya mencoba untuk mencari  lebih jauh, siapa tahu ada mahasiswa FISIP UI yang membuat skripsi dengan topik “BISA”. Ternyata tidak ada. Padahal saya masih ingat jaman kuliah di Rawamangun ada seorang teman yang skripsinya menelaah tentang merk salah satu sabun cuci yang waktu itu sangat mendominasi dunia periklanan di Indonesia.

Rupanya kata “BISA” naik daun setelah SBY dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2004, membuat jargon dengan menggunakan kata bisa. “Bersama kita BISA.” Dengan BISA ini akhirnya SBY memegang tampuk pimpinan sebagai orang nomor satu di republik ini. Baru-baru ini di televisi juga ada sebuah bank swasta yang memasang iklan dalam bentuk cerita perjalanan seorang tokoh ke berbagai pelosok nusantara, sambil tidak lupa memanfaatkan kata “BISA”. Yang menjadi penasaran adalah siapa gerangan yang membuat konsep pilpres dan bank tersebut dan apa makna dibalik kata tersebut?

Yang jelas, di lingkungan kampus UI kata “BISA” merupakan kata sapaan antar sesama penghuni asrama mahasiswa Daksinapati Rawamangun. Sapaan ini biasanya digunakan saat bertemu antar sesama penghuni baik di luar asrama ataupun di dalam asrama. Bahkan terkadang diucapkan dengan agak keras atau setengah berteriak, jika ada anak asrama sedang menyapa/mengobrol/menggoda mahasiswi yang lewat di depan asrama. Semacam ledekan dari para penghuni asrama terhadap anak asrama yang mengobrol dengan mahasiswi.

Hampir semua anak asrama daksinapati mengenal kata sapaan “BISA” ini. Sejak kapan kata tersebut populer, tidak ada yang mengetahui dengan persis. Tetapi kalau kita ucapkan kata tersebut kepada penghuni asrama yang tinggal di asrama tahun 1970 an, mereka bisa merespon dengan baik. Dan anehnya lagi, sapaan ini hanya berlaku di kalangan mahasiswa yang tinggal di asrama daksinapati. Padahal  UI mempunyai dua asrama lagi yaitu Wismarini di Jalan Oto Iskandar Dinata Jatinegara dan Asrama Pegangsaan Timur (PGT) Jakarta Pusat.

Bagaimana sapaan BISA ini sangat begitu populer, orang pun tidak ada yang tahu. Tetapi dugaan sementara kata tersebut sangat dikenal karena para penghuni asrama daksinapati yang multi etnis, berasal dari berbagai daerah pelosok nusantara. Rasanya kurang pas, kalau “Horas Bah!” ataupun “jancuk” diterapkan di asrama dan belum tentu juga semua penghuni bisa menerimanya. Mungkin karena kata  “BISA” mempunyai “keuniversalan” inilah barangkali dipilih oleh tim sukes SBY dan pembuat iklan bank swasta itu.

Dalam suatu kesempatan (kalau tidak salah acara pengukuhan Guru Besar), bertemu dengan Anwar Nasution, salah seorang penghuni asrama Daksinapati yang semua orang pasti sudah mengenal reputasinya. Dengan harapan bisa lebih akrab, sewaktu bertemu dia diucapkan kata “BISA” agak keras. Dan  reaksi dari dia, ternyata diam saja seperti terheran-heran, kok ada orang  berteriak BISA.

BISAAAA!!!???

April 12, 2010

Posisi Strategis UI

Filed under: Kampusiana — rani @ 1:06 pm

Dalam  Rapat Tahunan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) akhir Maret lalu, Hermawan Kertadjaja salah seorang anggota dari kalangan masyarakat angkat bicara tentang posisi Indonesia di mata dunia saat ini. Dari pengalamannya melanglang buana ke berbagai tempat, berbicara dengan orang-orang dari berbagai kalangan, dia merasakan ada pandangan yang berbeda  terhadap Indonesia saat ini bila dibandingkan dengan  tahun 2007 ke belakang.

Saat ini orang sangat menaruh hormat kepada Indonesia, karena mengetahui Indonesia cukup kuat menghadapi “badai ekonomi” tahun 2008, tingkat pertubuhan yang relatif stabil dan perananannya sebagai salah seorang inspirator berdirinya G-20. (Hal ini juga disinggung dalam wawancara Presiden AS Barack Obama dengan reporter RCTI Putra Nababan). Indonesia juga ikut dalam penanganan keamanan yang disponsori PBB, seperti di Lebanon dan di salah satu negara  Afrika. Bahkan untuk pembuatan souvenir kejuaraan sepakbola di Afrika Selatan, Indonesia mendapat order yang ditangani pengrajin dari Sumedang  Jawa Barat.

Pengalaman Rektor UI dalam berkunjung ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri beberapa negara juga ternyata sangat respek terhadap Indonesia. Beberapa perguruan tinggi terkenal mengajak untuk menjalin kerjasama. Peringkat UI yang ke-201 sebagai satu perguruan tinggi terbaik di dunia memudahkan untuk menjalin kerjasama. Para mahasiswa asing pun sudah banyak yang berkuliah di UI, untuk mendapatkan dua gelar sekaligus. Begitu pula para mahasiswa UI pun sudah ada yang mendapatkan gelar dari perguruan tinggi dari luar negeri selain gelar dari UI. Hal ini baru awal saja. Untuk mendapat pengakuan perguruan tinggi kelas dunia masih harus bekerja lebih keras lagi. Terutama dalam mengembangkan penelitian-penelitian unggulan yang bisa dicapai, yang tidak atau belum dilakukan oleh perguruan tinggi lainnya. Untuk mencapainya memang tidak harus semua bidang ilmu menjadi unggulan, cukup satu atau dua bidang ilmu saja, misalnya bidang penyakit tropika, herbal medika. Dilihat dari riwayat kesejarahan dan peranan UI berdiri dan berkembang dan berkiprah hingga kini, bukan tidak mungkin UI bisa mewakili Indonesia dapat ‘bicara’ di tingkat dunia.

Tetapi sayangnya, pendapat kebanyakan masyarakat  melihat sepak terjang UI dalam menacapai hal tersebut di atas dianggapnya sebagai suatu tindakan yang tidak “merakyat”, hanya menerima mahasiswa dari kalangan orang yang berduit. Suatu ‘pembenturan’ pendapat yang sangat keliru. Padahal tiap tahun tidak kurang dari tigapuluhan milyar dikeluarkan untuk beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi tapi mendapat kesukaran dalam pembiayaan pendidikannya. Tahun ini malahan penerimaan mahasiswa daerah yang berprestasi akan diperbanyak, dari yang tadinya 400  menjadi 800 mahasiswa.

Peningkatan mutu memang harus senantiasa dibarengi dengan pembiayaan yang cukup tinggi. Untuk bisa masuk ke tingkat dunia dan mendapat peringkat  dan diperhitungkan orang (luar) perlu kerja keras dan modal yang kuat. Dan ketika hal tersebut sudah menjadi tekad, tidak bisa mundur lagi, karena menyangkut reputasi nama bangsa dan negara. Itulah posisi strategis dan dilematis UI sebagai sebuah perguruan tinggi negeri yang menyandang nama bangsa dan negara. Saya jadi ingat ceramah Dr. Juwono Sudarsono tahun 1980an pada pelatihan ketrampilan dan manajemen organisasi kemahasiswaan. Waktu itu dia menyatakan kurang lebih sebagai berikut, perguruan tinggi lain bolehlah maju atau terdepan dalam beberapa hal, tetapi posisi yang strategis yang menyandang nama bangsa dan negara seperti UI yang terletak di Ibukota negara tidak bisa dikalahkan oleh perguruan tinggi manapun di Indonesia.

April 9, 2010

Dampak Pembatalan BHP

Filed under: Kampusiana — rani @ 8:45 am

Kemarin (08/04) Senat Akademik Universitas Indonesia (SAU) mengadakan rapat , yang seharusnya diadakan pada akhir April. Rapat dimajukan, untuk menyikapi sehubungan dengan pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Belum ada informasi hasil keputusan yang dihasilkan.

Dalam rapat tahunan Majelis Wali Amanat  Universitas Indonesia (MWA UI) akhir Maret lalu, memang disinggung tentang pembuatan Anggaran Dasar UI yang disesuaikan dengan UU BHP. Akhir Juni harus sudah masuk ke Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Wakil dari Depdinas yang hadir pada waktu itu juga menekankan supaya segera menyelesaikan Anggaran Dasar UI. Perguruan tinggi yang sudah membuat anggaran dasar sesuai dengan UU BHP   baru Universitas Pertahanan (Unhan). Dalam kesempatan itu tidak disinggung sama sekali kemungkinan BHP dibatalkan.

Seorang Guru Besar  salah satu fakultas di UI sangat merisaukan dengan pembatalan UU BHP. Dia mengingatkan, salah satu capres/cawapres waktu kampanye lalu pernah bertekad untuk menghapus UU BHP yang dinilainya tidak pro rakyat. Bulan April ini DPR sedang reses dan akan mulai bekerja lagi bulan depan untuk membahas kasus Bank Century. Bukan tidak mungkin, pemerintahan SBY ”dimakzulkan”, asalkan dua pertiga anggota DPR menyetujuinya. Tadi pagi baru saja bertemu dengan seorang mandor  bangunan yang bekerja merehabilitasi perumahan anggota DPR di Kalibata. Pemborongnya menugaskan untuk segera menyelesaikan pembangunan. Karena dengan adanya kasus Bank Century  kucuran dana menjadi macet dan tersendat-sendat. Seorang anggota partai Demokrat menyatakan kepada penulis, kalau dilakukan voting dalam paripurna DPR perkara pemakzulan ini, optimis akan menang.

Dampak bagi UI banyak hal bisa terjadi, yang paling utama adalah masalah keuangan. Kalau selama ini keuangan bisa dikelola sendiri ke departemen cukup dengan melaporkan saja. Maka nanti bisa terjadi kemungkinan semua penerimaan keuangan yang didapat  harus disetorkan dahulu ke kas negara. Sampai saat ini memang masih terjadi perbenturan antara aturan antara yang dikeluarkan Depdiknas dengan Departemen Keuangan. Dahulu juga UI ketika BHMN pertama kali diundangkan dengan cepat meresponnya antara lain dengan memutuskan untuk tidak menerima pegawai melalui jalur CPNS. Tetapi akhirnya setelah hampir sepuluh tahun dibuka juga penerimaan pegawai jalur  CPNS.

Bagi perguruan tinggi swasta pembatalan UU BHP justru sangat menguntungkan, karena dengan demikian pendapatan yayasan yang mengelola perguruan tinggi, tidak akan berkurang. Dalam UU BHP diatur semua keuntungan dari pengelolaan perguruan tinggi harus dikembalikan lagi kepada pendidik dan peserta didik dalam bentuk sarana dan prasarana belajar. Artinya pengelolaan keuangan harus transparan untuk apa saja dana yang didapat.

April 8, 2010

Gracias Papua

Filed under: Kampusiana — rani @ 9:18 am

Judul tulisan kali ini memang agak provokatif. Ini memang suatu kesengajaan terinspirasi setelah menghadiri simposium mengenai Papua di FISIP kemarin (07/04) dan akan berlangsung hingga Jum’at besok. Kalaulah memang pernyataan Dekan FISIP UI kita yakini kebenarannya ( masa depan Indonesia ada di Papua), maka  sudah semestinya kita memikirkan bagaimana strategi pembangunan  ke depan bagi Papua.

Apa yang diingat jika mendengan penjajahan Belanda? Maka tentulah dalam benak pikiran kita terbayang penjajahan Belanda selama tiga setengah abad “mengangkangi” Indonesia. Banyak jejak telah ditinggalkan, selain banyak hal yang buruk, tetapi ternyata juga  ada aspek positif yang sampai saat ini sangat dirasakan manfaatnya. Beberapa waktu lalu saya mengobrol dengan dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI yang melakukan presentasi dalam forum simposium internasional tentang Perubahan Iklim di UI bulan Maret lalu. Ternyata pihak pemerintah kolonial Belanda, sudah sejak dulu mengantisipasi kemungkinan akan terjadi  banjir menimpa Batavia. Maka dibuatlah kanal-kanal secara bertahap untuk menyalurkan air hujan ataupun air kiriman dari Bogor dan sekitarnya. Dan ternyata kini, strategi pembuatan kanal itu diteruskan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi banjir.

Bulan lalu sewaktu UI dan Universitas Pertahanan menyelenggarakan kegiatan seminar nasional tentang kedaulatan dan keutuhan NKRI, Faisal Basri salah seorang pembicara menyatakan, penjajah Belandalah yang mempersatukan wilayah kerajaan-kerajaan di Nusantara menjadi wilayah NKRI seperti sekarang ini dengan cara-cara yang negatif, yaitu politik ‘adu domba’. Di Papua, ada ‘milestone’ atau jejak Belanda yang senantiasa terekam pada benak kaum terpelajar Indonesia, yaitu Boven Digul, salah satu daerah di Papua tempat pembuangan para pejuang  Indonesia. Ada salah satu Guru Besar FISIP UI yang dilahirkan disana. Para pejuang yang dibuang inilah sebetulnya yang sangat berjasa mengajarkan bahasa Indonesia kepada masyarakat Papua.

Dulu, dan mungkin hingga kini masih ada anggapan di sebagian kalangan masyarakat Papua, aparat pemerintahan yang bukan orang asli Papua dianggapnya sebagai “penjajah”. Selain itu, karena secara etnisitas orang asli Papua berbeda dengan orang-orang Indonesia lain pada umumnya, mereka menganggap bukan bagian dari NKRI. Inilah salah satu alasan kuat, kenapa di Papua semangat untuk memisahkan diri dari NKRI begitu kuat. Karena itulah, maka kemarin Freddy Numbery memberi solusi, supaya orang asli Papua diberi kesempatan menduduki jabatan penting dalam birokrasi di berbagai wilayah di luar Papua. Hal ini memang sudah terjadi walaupun hanya beberapa orang saja. Di ITB misalnya orang pasti akan mengenal ahli fisika putra asli Papua.

Tetapi yang jelas, pola penjajah Belanda yang dapat diterapkan untuk pembangunan Papua, yaitu apa yang telah dilakukan VOC (maskapai dagang Belanda) dengan penjajah Belanda. Mereka ’berduet’ mendatangi berbagai pulau di Indonesia. VOC membeli hasil bumi sementara penjajah Belanda menanamkan pengaruhnya kepada para penguasa/raja setempat. Jika saja pola seperti ini (pihak swasta dan pemerintah) bersinergi melakukan tugasnya masing-masing di Papua, maka dalam waktu tidak terlalu lama Papua akan berkembang dengan pesat. Alih-alih  ada Preeport yang telah menyumbangkan 10 % keuntungannya kepada pemerintah Indonesia, tetapi rupanya belum cukup menyejahterakan warga Papua, yang terjadi dan muncul ke permukaan amuk warga terhadap keberadaan perusahaan asing tersebut.

Saya menduga, ketika Freddy Numbery diangkat sebagai Menteri Perhubungan oleh Presiden , bola ”pembangunan” Papua berada ditangannya. Karena ditangannya bisa dibangun sarana dan prasarana perhubungan di Papua, yang dapat menghubungkan 3000 an kampung terisolir di Papua. Pola pembangunan di Papua harus berbeda dengan di Jawa, dimana sistem alokasi pendanaan disamaratakan.  Trio antara Gubernur Papua, Papua Barat dengan Menteri Perhubungan akan sangat menentukan Papua empat tahun ke depan. Kita lihat saja bagaimana perkembangan yang terjadi selanjutnya tentang Papua.

GRACIAS !  PAPUA ! dan akan selalu menjadi bagian dari NKRI.

April 7, 2010

Papua, Antara Dongeng dan Fakta

Filed under: Kampusiana — rani @ 4:24 pm

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Indonesia (FISIP UI) bersama Universitas Cendrawasih (Uncen)  menyelenggarakan kegiatan Simposium dan Lokakarya Nasional Papua, yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 April 2010 di Kampus Depok. Dihadiri antara lain Menteri Perhubungan RI, Rektor UI, Pembantu Rektor Uncen, Dekan FISIP UI dan Dekan FISIP Uncen. Tema yang diusung yaitu “peran Universitas dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Berbasisi Masyarakat dan Berkelanjutan.”

Kegiatan ini merupakan realisasi keinginan Dekan FISIP UI pada saat memperingati HUT FISIP ke-42 tanggal 2 Februari lalu, yang akan mengetengahkan persoalan bangsa, diantaranya mengenai pembangunan di kawasan Indonesia Timur, yang jarang mendapat perhatian perhatian publik bahkan pemerintah pusat sekalipun. Padahal ada ‘pepatah’ di kalangan sementara elite yang menyatakan,  Jawa itu adalah Indonesia masa lampau, Indonesia Barat  masa kini dan Papua adalah Indonesia masa mendatang.Sementara menurut Freddy Numbery, Menteri Perhubungan yang asli Putra Papua, Penanganan terhadap Papua harus memakai pendekatan yang bersifat spesial dan khusus. Barnabas Suebu, Gubernur Papua melihat persoalan utama di daerahnya yaitu meyangkut good governance dan pembenahan SDM. Pada kesempatan itu ada pendapat yang menarik dari Conny Semiawan, pengamat pendidikan yang baru-baru ini melakukan penelitian mengenai keberlanjutan pendidikan di Papua. Dia menambil 1500 sampel  anak-anak hingga usia 8 tahun dari seluruh Papua. Hasilnya 77 % anak-anak tersebut tidak bisa berkembang kalau mengikuti sistem pendidikan yang diterapkan di Jawa. Tetapi diakui banyak anak Papua yang cerdas dan pintar.

Bicara soal Papua ini, jadi teringat peristiwa tahun 1985, ketika dilakukan Kongres Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) yang pertama di Universitas Diponegoro Semarang. Salah seorang pembicara pada salah satu sesi acara adalah George Junus Adicondro wakil dari salah satu LSM Irian Jaya  (dahulu). Berambut panjang dan brewokan, menyandang tas khas Irian. Banyak membicarakan mengenai keadaan di Irian (waktu itu). Dari sana sini banyak mendapat informasi, kalau  para pejabat penting Papua, jarang ada di tempat, tetapi mudah ditemui di Jawa. Tadi juga ada seorang peserta, aktivis LSM di Memberamo yang mengeluhkan sukar bertemu dengan pejabat setempat. Padahal banyak hal yang harus dibicarakan sambil melihat langsung keadaan di lapangan. Seperti yang diutarakan Barnabas Suebu, dulu APBD Papua 70 % diantaranya habis untuk kepentingan para pejabat dan hanya 10% saja alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat. Kini, APBD Papua sudah mencapai 20 trilyun, hanya 27 % saja anggaran untuk kepentingan pejabat dan 45% untuk masyarakat. Dari 3000 an kampung di seluruh Papua, rata-rata mendapat 200 jutaan untuk pembangunan masing-masing kampung.

Seorang teman bercerita, bagaimana pihak asing ‘mengincar’ kekayaan alam di Papua dengan berbagai cara, bahkan sampai membujuk supaya keluar dari NKRI. Fakta yang terjadi Freddy Numbery kerapkali didatangi petinggi dari negara adidaya dan negara tetangga dari selatan. Tetapi Freddy suka balik menghardik, kurang lebih begini, “lebih baik urusin tuh hak dan kesejahteraan orang-orang Indian/Aborigin.”

Ada keunikan tersendiri di Papua. Kalau orang-orang di Jawa mungkin seumur hidupnya belum pernah ada yang merasakan naik pesawat. Maka kalau di Papua jangankan manusia, khewan ternak pun sudah biasa menikmati naik pesawat.

April 6, 2010

Demokrasi , Partai Politik dan Kekuasaan

Filed under: Lain-lain — rani @ 9:20 am

Hari  selasa ini (06/04) secara resmi dibuka kongres ke-3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali. Satu partai yang  beroposisi terhadap pemerintah. Sementara dalam mingu-minggu ini pula di televisi gencar ditayangkan iklan yang mempromosikan salah satu kandidiat Ketua Parta Demokrat. Partai Demokrat adalah yang mengusung SBY menjadi presiden dan SBY juga menjadi salah satu pembina partai tersebut. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga pemberitaan di media di ramaikan dengan kegiatan lembaga swadaya masyarakat yang diprakarsai Surya Paloh dengan nama Nasional Demokrat. Mari kita simak sama-sama bagaimana sepak terjang partai dan kandidat tersebut dan bagaimana pula hasil akhirnya.

Rupanya kata demokrasi memang sedang digandrungi atau paling tidak jadi satu “cap dagang”  kalangan tokoh elite untuk meraih simpati masyarakat. Berbagai cara dilakukan, berbagai upaya  ditempuh. Misalnya saja iklan (layanan masyarakat) di televisi. Bagaimana seorang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang demokrat sejati, ketika ditanya oleh pers dia menjawab, “saya mengerti betul jalan pikiran SBY dan saya tahu keinginan Ibu Ani.” Atau juga ada pernyataan seperti ini, “Ketika saya membangun negeri ini, saya belajar langsung dari pendiri republik ini.” Cobalah perhatikan dengan seksama, apa inti dari pernyataan tersebut? Jelas sekali orientasinya kepada penguasa dan terhadap kekuasaan. Memang sah-sah saja, karena itu memang tujuan dari orang yang berpolitik. Masalahnya adalah apakah dengan demikian akan juga memperjuangkan nasib dan kesejahteraan rakyat?

Hal inilah yang dikritik oleh J. Kristiadi, pada saat menjadi pembicara di Kampus Depok (29/03) dalam acara Seminar Nasional ”Apakah Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah dan Keselamatan Bangsa Masih Dapat Dipertahankan?” Pada seminar tersebut pengamat politik dari CSIS  J. Kristiadi jelas menyatakan, yang membuat negara carut marut seperti sekarang ini adalah karena sepak terjang partai politik. Sehingga menurutnya perlu dibuat undang-undang khusus yang mengatur dan membatasi partai politik. Karena pengalaman selama ini menunjukkan, ternyata partai politik  tidak bisa diatur dan cenderung menyalahgunakan kekuasaan.

Saya jadi teringat tahun 1980 an, ketika masih kuliah di Kampus Rawamangun. Waktu itu setiap mahasiswa FISIP UI wajib untuk membaca buku ”Dasar-Dasar Ilmu Politik” karangan Prof. Dr. Miriam Budiardjo (yang tahun 2007 telah mengalami cetak ulang ke-30 dan telah diterbitkan pula edisi revisinya di tahun 2008). Pada buku itu ada kutipan kata-kata Lord Acton, seorang ahli sejarah Inggris yang kemudian menjadi termashur. Ucapannya itu adalah ”Power tends corrupt, but absolute power corrupt absolutely.” Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula.