April 17, 2010

Kegundahan Akibat Pembatalan UU BHP

Filed under: Uncategorized — rani @ 5:20 pm

Saat mengikuti shalat jum’at kemarin (17/04) di Kampus Depok, kebetulan yang menjadi khotib jum’at pemberi ceramah adalah Dekan Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) T. Basaruddin, yang mengetengahkan tema tentang pendidikan dalam Islam. Dalam khutbahnya tersebut , dijelaskan tentang tujuan pendidikan menurut konsep Islam, yaitu keseimbangan antara kecendekiaan dan ketaqwaan, keseimbangan antara kecerdasan dan keluhuran akhlak. Inilah yang dinamakan sebagai insan kamil.

 

Dalam akhir khutbahnya, disinggung pula tentang pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), dimana diantaranya ada pula para mahasiswa UI yang melakukan demonstrasi mendukung pembatalan UU BHP. Dari aspek isi, UU BHP antara lain  mengatur tentang pendanaan biaya pendidikan, ketentuan untuk menerima peserta didik minimal 20 % dari kalangan yang tidak mampu. Padahal sebelum ada UU BHP, tak ada satu peraturan dan UU yang mengatur hal demikian. Namun rupanya hal ini tidak menjadi pokok  perhatian dari para anggota Mahkamah Konstitusi.

 

Usai shalat jum’at bertemu dengan salah seorang guru besar Fakultas Teknik dan memberikan komentar seputar pembatalan UU BHP. Konsep BHP terlalu melihat kepada sekolah di perkotaan (lebih tepatnya Jawa). Perguruan tinggi di luar Jawa, belum tentu bisa menerapkan konsep pembiayaan seperti BHP. Selain kemampuan pembiayaan dari peserta didik yang terbatas, juga kemampuan institusi pendidikan dalam menggali sumberdana tidak semudah  seperti di kota-kota besar di Jawa.

 

Mengobrol dengan orang lulusan fakultas hukum mempunyai pendapat lain. UU BHP dibatalkan sebetulnya Peraturan Pemerintah (PP) Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang mengatur 7 perguruan tinggi negeri pun sudah tidak bisa diterapkan lagi. Jadi tak ada lagi yang namanya otonomi pengelolaan sumberdaya dana dan aset, alias harus kembali lagi kepada aturan sistem ”palat merah”. Semua pendapatan yang didapat harus dilaporkan dan disetor ke negara. Kalau perlu dana harus mengajukan dulu, barulah turun dana.

 

Karena itulah maka Kementrian Pendidikan Nasional (Diknas) dan jajaran di bawahnya (termasuk UI) sedang berpacu untuk membuat usulan aturan baru, sebagai pengganti UU BHP. Hari Senin besok (19/04), di UI akan diadakan pertemuan antara MWA, Senat UI, Dewan Guru Besar, pihak Eksekutif UI untuk membuat usulan tata kelola yang pas dan pro rakyat. Kalaupun belum ada usulan, maka alternatifnya, tatakelola perguruan tinggi  memakai auran Badan Layanan Umum (BLU). Salah satu contoh institusi yang menerapkan BLU adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dimana kalau mau menaikkan tarif layanan kesehatan harus minta persetujuan dari Menteri Kesehatan dulu.