April 9, 2010

Dampak Pembatalan BHP

Filed under: Kampusiana — rani @ 8:45 am

Kemarin (08/04) Senat Akademik Universitas Indonesia (SAU) mengadakan rapat , yang seharusnya diadakan pada akhir April. Rapat dimajukan, untuk menyikapi sehubungan dengan pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Belum ada informasi hasil keputusan yang dihasilkan.

Dalam rapat tahunan Majelis Wali Amanat  Universitas Indonesia (MWA UI) akhir Maret lalu, memang disinggung tentang pembuatan Anggaran Dasar UI yang disesuaikan dengan UU BHP. Akhir Juni harus sudah masuk ke Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Wakil dari Depdinas yang hadir pada waktu itu juga menekankan supaya segera menyelesaikan Anggaran Dasar UI. Perguruan tinggi yang sudah membuat anggaran dasar sesuai dengan UU BHP   baru Universitas Pertahanan (Unhan). Dalam kesempatan itu tidak disinggung sama sekali kemungkinan BHP dibatalkan.

Seorang Guru Besar  salah satu fakultas di UI sangat merisaukan dengan pembatalan UU BHP. Dia mengingatkan, salah satu capres/cawapres waktu kampanye lalu pernah bertekad untuk menghapus UU BHP yang dinilainya tidak pro rakyat. Bulan April ini DPR sedang reses dan akan mulai bekerja lagi bulan depan untuk membahas kasus Bank Century. Bukan tidak mungkin, pemerintahan SBY ”dimakzulkan”, asalkan dua pertiga anggota DPR menyetujuinya. Tadi pagi baru saja bertemu dengan seorang mandor  bangunan yang bekerja merehabilitasi perumahan anggota DPR di Kalibata. Pemborongnya menugaskan untuk segera menyelesaikan pembangunan. Karena dengan adanya kasus Bank Century  kucuran dana menjadi macet dan tersendat-sendat. Seorang anggota partai Demokrat menyatakan kepada penulis, kalau dilakukan voting dalam paripurna DPR perkara pemakzulan ini, optimis akan menang.

Dampak bagi UI banyak hal bisa terjadi, yang paling utama adalah masalah keuangan. Kalau selama ini keuangan bisa dikelola sendiri ke departemen cukup dengan melaporkan saja. Maka nanti bisa terjadi kemungkinan semua penerimaan keuangan yang didapat  harus disetorkan dahulu ke kas negara. Sampai saat ini memang masih terjadi perbenturan antara aturan antara yang dikeluarkan Depdiknas dengan Departemen Keuangan. Dahulu juga UI ketika BHMN pertama kali diundangkan dengan cepat meresponnya antara lain dengan memutuskan untuk tidak menerima pegawai melalui jalur CPNS. Tetapi akhirnya setelah hampir sepuluh tahun dibuka juga penerimaan pegawai jalur  CPNS.

Bagi perguruan tinggi swasta pembatalan UU BHP justru sangat menguntungkan, karena dengan demikian pendapatan yayasan yang mengelola perguruan tinggi, tidak akan berkurang. Dalam UU BHP diatur semua keuntungan dari pengelolaan perguruan tinggi harus dikembalikan lagi kepada pendidik dan peserta didik dalam bentuk sarana dan prasarana belajar. Artinya pengelolaan keuangan harus transparan untuk apa saja dana yang didapat.