April 1, 2010

Kembali ke “Plat Merah”?

Filed under: Kampusiana — rani @ 9:33 am

Kamis pagi ini (01/04), pada berita berjalan salah satu stasiun televisi menginformasikan Kementrian Pendidikan Nasional akan meninjau ulang tentang peraturan pemerintah mengenai Perguruan Tinggi   Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Tidak diketahui kenapa harus ditinjau ulang, apakah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) ataukah ada ketidakberesan dalam pelaksanaannya selama 10 tahun ini.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Badan Hukum Milik Negara (BHMN) keluar tahun 2000, sebagai penjabaran dari UU Sistem Pendidikan Nasional. PP tersebut ditandatangani pada masa pemerintahan Gus Dur. Ada lima perguruan tinggi negeri yang berstatus BHMN yaitu UI, ITB, IPB, UGM dan USU. Kemudian berikutnya masuk juga beberapa perguruan tinggi negeri lainnya. Salah satu kebebasan yang diberikan kepada perguruan tinggi yang ber “BHMN” yaitu dalam hal otonomi pengelolaan SDM dan SDA. Misalnya saja dalam hal pengelolaan keuangan, kalau yang non-BHMN semua keuangan yang didapat harus disetorkan kepada kas negara. Sementara yang ber BHMN, dibolehkan untuk mencari sumber pendanaan di luar  anggaran yang telah disediakan pemerintah. Perguruan tinggi tersebut tidak usah menyetorkan ke kas negara, cukup dengan melaporkan saja berapa penerimaan yang didapat. Kebebasan atau otonomi dalam pengelolaan sumber dana ini yang menjadi daya terik perguruan tinggi lainnya untuk ikut  ke dalam kelompok PT BHMN. Ini adalah info yang bisa saya serap dari berbagai sumber. Mungkin ada  yang keliru atau ada hal lain yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Tetapi pada intinya daya terik tersebut yang menyebabkan semua perguruan tinggi negeri ingin berstatus BHMN.

Dalam perjalanan ternyata BHMN ini mempunyai kendala yang cukup besar. Salah satu kritik terhadap BHMN dari ahli Hukum UI,  BHMN ini seperti  “negara” dalam negara. Kemudian juga kalau dulu pemerintah akan menjanjikan pemberian anggaran dengan sistem “block grand”, berdasarkan besaran biaya pendidikan seorang mahasiswa mulai dari tingkat satu hingga selesai, ternyata tidak terealisir. Hal inilah yang menyebabkan biaya SPP  mahasiswa baru setiap tahun naik. Belum lagi kerepotan untuk menata remunerasi bagi tenaga pendidik dan pegawai administrasi tak kunjung selesai. Bagi UI sangat merepotkan, karena pimpinan UI sejak tahun 2000 menyetop penerimaan pegawai melalui jalur CPNS, karena ingin konsekuen menerapkan rekruitmen pegawai pola BHMN yang harus digaji sendiri. Akhirnya ada dua pola pegawai di UI, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Baru dua tahun belakangan ini UI menerapkan penerimaan tenaga dosen melalui jalur CPNS. Artinya tenaga dosen yang memang digaji dari negara. Tetapi sudah kadung, saat ini ternyata pegawai UI yang tidak tetap lebih banyak ketimbang yang tetap. Menurut Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI dr. Purnomo Prawiro pada rapat tahunan MWA yang berlangsung akhir maret lalu, pola ini tidak sehat bagi suatu organisasi. Sementara perguruan tinggi negeri lain (UGM) masih memakai pola penerimaan pegawai melalui CPNS. Tahun ini saja penerimaan PNS di UGM mencapai 400 orang. Satu jumlah penerimaan pegawai PTN yang paling besar.

Seorang pegawai di UI yang melihat pola BHMN seperti sekarang ini berkomentar,

lebih baik kembali ke ‘plat merah’.