June 23, 2009

Robohnya Keadidayaan Kami

Filed under: Uncategorized — rani @ 12:31 pm

Tahun 1999, ketika akan memulai pemilihan umum “versi baru” setelah Orde Baru tumbang, para mahasiswa UI dengan dukungan staf pengajar, melakukan suatu usaha terobosan baru, yaitu dengan melakukan quick count hasil pemilu. Waktu itu, sudah dibuat program teknologi informasi untuk melakukan penghitungan secara cepat dengan mengambil sample dari berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut telah diuji coba dan disosialiasikan di lingkungan sivitas akademika UI, bahkan sudah ada beberapa puluhan mahasiswa untuk menjadi relawan dalam pengambilan sample di berbagai daerah. UNDP, salah satu organ Perserikatan Bangsa- Bangsa pun telah memberikan bantuan puluhan perangkat komputer untuk melakukan tabulasi data. Pada saat itu,tidak ada satu institusi baik swasta maupun pemerintah yang mempunyai pikiran tentang penghitungan cepat ini. Ketika dilakukan presentasi dihadapan para aparat pemerintah yang berwenang mengurusi pemilu, ternyata cara penghitungan cepat a’la UI ini ditolak, dengan alasan tidak bisa membantu secara nyata kepada hasil pemilu yang sebenarnya. Kita tahu, pada saat itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) “dikuasai” oleh para petinggi parpol yang pikirannya “pendek sekali”, bagaimana mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi dan bagi parpolnya dengan keberadaannya di KPU. Sehingga kita dikejutkan dengan adanya skandal pengelembungan anggaran untuk pengadaan atribut bendera parpol.

Tahun 2002, dilakukan pemilihan Rektor UI pola baru setelah adanya lembaga Majelis Wali Amanat (MWA), para calon rektor dipilih oleh para anggota MWA yang merupakan representasi dari para stake holder UI, yaitu yang mewakili unsur pemerintah, masyarakat, mahasiswa, karyawan dan dosen. Pola pemilihan kandidat rektor dilakukan secara berjenjang, diawali dengan pemasangan iklan secara terbuka di media massa, mengajak semua warganegara Indonesia untuk urut berpartisipasi mengajukan diri sebagai calon Rektor. Para calon rector diseleksi oleh satu tim, dari hasil saringan ini, mereka diharuskan melakukan presentasi dihadapan Senat Akademik Universitas dan Dewan Guru Besar UI. Hasil seleksi ini kemudian diharuskan pula melakukan presentasi dihadapan MWA UI, yang akan meloloskan dua calon untuk melakukan debat secara terbuka. Pada pola pemilihan rektor yang baru ini, dilakukan debat terbuka antar kandidat rektor, dengan dimoderatori Faisal Basri dan Imam B. Prasodjo. Kegiatan debat ini disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta. Debat antar kandidat rektor ini merupakan pola baru, karena belum pernah ada sebelumnya di perguruan tinggi negeri dilakukan debat secara terbuka.

Begitu pula ketika pada pemilihan Umum untuk memilih para calon legislatif (caleg) pada tahun 2004, UI masih sempat melakukan debat antar para caleg di dalam kampus, dengan bantuan biaya dari UNDP. Pada waktu itu, para dosen UI, pakar di bidangnya bertindak sebagai panelis dan melakukan serangkaian pertanyaan dan sanggahan kepada para caleg yang mewakili parpol yang melakukan debat. Kegiatan debat para caleg ini pun disiarkan oleh satu stasiun televise swasta.

Tahun 2009 ini, tampaknya “hingar bingar” pesta demokrasi tak tampak di lingkungan kampus. Pimpinan UI menyatakan di dalam kampus dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada hal-hal yang bisa dianggap sebagai kampanye. Hal ini dilakukan untuk menjaga kenetralan kampus terhadap para parpol dan para capres/cawapres. Maka ketika, salah satu lembaga kemahasiswaan di UI akan menggelar debat tentang perekonomian yang dilakukan oleh tim sukses para capres, terpakasi harus dilakukan di luar kampus. Para dosen UI yang diakui kepakarannya dalam bidang tertentu pun, tampaknya tidak melakukan sesuatu di dalam kampus. Mereka akhirnya “dimanfaatkan” oleh pihak media sebagai panelis atau penanya dalam berbagai acara dialog/debat dengan capres/cawapres di berbagai media.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment