June 15, 2009

Kampanye Pilpres Masuk Kampus?

Filed under: Uncategorized — rani @ 3:22 pm

Kalau kita perhatikan kampanye pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) akhir-akhir ini, maka tampaklah hampir di semua tempat dan semua kesepatan dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Bahkan persoalan yang terjadi di masyarakat yang amat sepele pun menjadi perhatian yang serius dari para capres/cawapres, sehingga informasi pemberitaannya pun menjadi berskala nasional bahkan internasional.

Bandingkan dengan pemilihan presiden di Iran, suatu negara yang menjadi titik perhatian Amerika dan Timur Tengah pada umumnya, karena potensi nuklir yang tengah dibangunnya menjadi penentu kestabilan di Timur Tengah dan bahkan bisa mengubah konstelasi peta kekuatan di dunia, pemberitaan yang sampai kepada kita hanya sebatas siapa para capres yang berlaga dalam pemilihan presiden tersebut. Sedangkan isu-isu apa yang dikemukakan oleh para capres dan apa pengaruhnya terhadap perkembangan politik dunia, rasa-rasanya public di Indonesia tidak mengetahuinya. Hanya tahu-tahu sudah diberitakan oleh berbagai media disini, pemenang dari pemilihan capres di Iran.

Dunia kampus sebagai “kawah candra dimuka” para calon pemimpin bangsa di masa depan, rupanya menjadi incaran dari para capres/cawapres atau lebih tepatnya tim sukses capres/cawapres yang menjadi sasaran atau tempat untuk berkampanye. Tetapi jauh-jauh hari sebelum kampanye telah dideklarasikan, institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi (dan lebih khusus lagi UI) netral terhadap kegiatan kampanye capres/cawapres. Ini artinya lingkungan kampus harus bebas atau steril dari kegiatan kampanye pro atau kontra terhadap salah satu capres/cawapres. Untuk menjaga kenetralan itulah, maka pengelola kampus berusaha untuk mencegah capres/cawapres masuk ke dalam kampus dalam masa kampanye saat ini.

Tetapi rupanya selalu saja ada orang atau pihak-pihak tertentu untuk tidak mengindahkan kenetralan kampus. Maka dicarilah berbagai cara supaya bisa dilakukan kampanye di dalam kampus dengan memanfaatkan unit kegiatan kemahasiswaan. Misalnya baru-baru ini salah satu unit kegiatan mahasiswa akan menggelar “diskusi budaya”, dengan mengundang para pembicara dari luar, seorang nara sumbernya yaitu salah satu capres. Bahkan ada salah satu kelompok mahasiswa dari satu fakultas bermaksud mengadakan kegiatan di dalam kampus dengan mengundang salah seorang capres. Setelah diamati secara seksama, ternyata yang mengundang itu, bukan karena ingin benar-benar menggelar acara tersebut, melainkan hanya sekedar untuk dapat mendapatkan dana dari kegiatan tersebut. Inilah salah satu ironi, mengorbankan kenetralan dan kebebasan mimbar akademis hanya untuk sekedar mendapatkan sejumlah uang.

Pada kampanye pilpres tahun 2004 misalnya, salah satu organisasi kemahasiswaan pernah pula mengundang para capres yang akan berlaga untuk berbicara dan mengemukakan visi dan misinya dihadapan mahasiswa, kemudian setelah itu, para capres tersebut “dipaksa” untuk menanda tangani kontrak politik yang konsepnya telah dibuat oleh para mahasiswa. Tetapi ternyata tidak semua capres bisa hadir. Kesannya dari yang tadinya ingin bersifat netral, akhirnya persepsi yang timbul seakan-akan orang-orang UI pro terhadap calpres tertentu. Pada pemiliah calon Gubernur DKI yang lalu pun para mahasiswa mengundang cagub yang berlaga, tetapi yang hadir hanya satu orang.

Berbeda dengan kasus pilpres tahun 2004, maka pada pilpres tahun 1999 secara resmi pimpinan UI mengambil inisiatif melakukan simposium sebagai bentuk kepedulian UI terhadap perkembangan republik ini. Yang diundang bukan para capres (karena pemilihan capres dilakukan oleh para anggota MPR).Simposium yang berlangsung selama beberapa kali ini (sesuai dengan bidang ilmunya) mengundang berbagai pakar/ahli di bidangnya, kemudian mereka berbicara bagaimana strategi atau konsep pengelolan negara ke depan. Hal-hal apa saja yang harus mendapat prioritas untuk segera dilakukan. Hasil dari simposium ini berupa rangkuman eksekutif diberikan kepada MPR/DPR dan kepada pihak eksekutif untuk menjadi bahan acuan dalam menjalankan pemerintahan.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment