June 23, 2009

Robohnya Keadidayaan Kami

Filed under: Uncategorized — rani @ 12:31 pm

Tahun 1999, ketika akan memulai pemilihan umum “versi baru” setelah Orde Baru tumbang, para mahasiswa UI dengan dukungan staf pengajar, melakukan suatu usaha terobosan baru, yaitu dengan melakukan quick count hasil pemilu. Waktu itu, sudah dibuat program teknologi informasi untuk melakukan penghitungan secara cepat dengan mengambil sample dari berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut telah diuji coba dan disosialiasikan di lingkungan sivitas akademika UI, bahkan sudah ada beberapa puluhan mahasiswa untuk menjadi relawan dalam pengambilan sample di berbagai daerah. UNDP, salah satu organ Perserikatan Bangsa- Bangsa pun telah memberikan bantuan puluhan perangkat komputer untuk melakukan tabulasi data. Pada saat itu,tidak ada satu institusi baik swasta maupun pemerintah yang mempunyai pikiran tentang penghitungan cepat ini. Ketika dilakukan presentasi dihadapan para aparat pemerintah yang berwenang mengurusi pemilu, ternyata cara penghitungan cepat a’la UI ini ditolak, dengan alasan tidak bisa membantu secara nyata kepada hasil pemilu yang sebenarnya. Kita tahu, pada saat itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) “dikuasai” oleh para petinggi parpol yang pikirannya “pendek sekali”, bagaimana mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi dan bagi parpolnya dengan keberadaannya di KPU. Sehingga kita dikejutkan dengan adanya skandal pengelembungan anggaran untuk pengadaan atribut bendera parpol.

Tahun 2002, dilakukan pemilihan Rektor UI pola baru setelah adanya lembaga Majelis Wali Amanat (MWA), para calon rektor dipilih oleh para anggota MWA yang merupakan representasi dari para stake holder UI, yaitu yang mewakili unsur pemerintah, masyarakat, mahasiswa, karyawan dan dosen. Pola pemilihan kandidat rektor dilakukan secara berjenjang, diawali dengan pemasangan iklan secara terbuka di media massa, mengajak semua warganegara Indonesia untuk urut berpartisipasi mengajukan diri sebagai calon Rektor. Para calon rector diseleksi oleh satu tim, dari hasil saringan ini, mereka diharuskan melakukan presentasi dihadapan Senat Akademik Universitas dan Dewan Guru Besar UI. Hasil seleksi ini kemudian diharuskan pula melakukan presentasi dihadapan MWA UI, yang akan meloloskan dua calon untuk melakukan debat secara terbuka. Pada pola pemilihan rektor yang baru ini, dilakukan debat terbuka antar kandidat rektor, dengan dimoderatori Faisal Basri dan Imam B. Prasodjo. Kegiatan debat ini disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta. Debat antar kandidat rektor ini merupakan pola baru, karena belum pernah ada sebelumnya di perguruan tinggi negeri dilakukan debat secara terbuka.

Begitu pula ketika pada pemilihan Umum untuk memilih para calon legislatif (caleg) pada tahun 2004, UI masih sempat melakukan debat antar para caleg di dalam kampus, dengan bantuan biaya dari UNDP. Pada waktu itu, para dosen UI, pakar di bidangnya bertindak sebagai panelis dan melakukan serangkaian pertanyaan dan sanggahan kepada para caleg yang mewakili parpol yang melakukan debat. Kegiatan debat para caleg ini pun disiarkan oleh satu stasiun televise swasta.

Tahun 2009 ini, tampaknya “hingar bingar” pesta demokrasi tak tampak di lingkungan kampus. Pimpinan UI menyatakan di dalam kampus dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada hal-hal yang bisa dianggap sebagai kampanye. Hal ini dilakukan untuk menjaga kenetralan kampus terhadap para parpol dan para capres/cawapres. Maka ketika, salah satu lembaga kemahasiswaan di UI akan menggelar debat tentang perekonomian yang dilakukan oleh tim sukses para capres, terpakasi harus dilakukan di luar kampus. Para dosen UI yang diakui kepakarannya dalam bidang tertentu pun, tampaknya tidak melakukan sesuatu di dalam kampus. Mereka akhirnya “dimanfaatkan” oleh pihak media sebagai panelis atau penanya dalam berbagai acara dialog/debat dengan capres/cawapres di berbagai media.

June 15, 2009

Kampanye Pilpres Masuk Kampus?

Filed under: Uncategorized — rani @ 3:22 pm

Kalau kita perhatikan kampanye pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) akhir-akhir ini, maka tampaklah hampir di semua tempat dan semua kesepatan dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Bahkan persoalan yang terjadi di masyarakat yang amat sepele pun menjadi perhatian yang serius dari para capres/cawapres, sehingga informasi pemberitaannya pun menjadi berskala nasional bahkan internasional.

Bandingkan dengan pemilihan presiden di Iran, suatu negara yang menjadi titik perhatian Amerika dan Timur Tengah pada umumnya, karena potensi nuklir yang tengah dibangunnya menjadi penentu kestabilan di Timur Tengah dan bahkan bisa mengubah konstelasi peta kekuatan di dunia, pemberitaan yang sampai kepada kita hanya sebatas siapa para capres yang berlaga dalam pemilihan presiden tersebut. Sedangkan isu-isu apa yang dikemukakan oleh para capres dan apa pengaruhnya terhadap perkembangan politik dunia, rasa-rasanya public di Indonesia tidak mengetahuinya. Hanya tahu-tahu sudah diberitakan oleh berbagai media disini, pemenang dari pemilihan capres di Iran.

Dunia kampus sebagai “kawah candra dimuka” para calon pemimpin bangsa di masa depan, rupanya menjadi incaran dari para capres/cawapres atau lebih tepatnya tim sukses capres/cawapres yang menjadi sasaran atau tempat untuk berkampanye. Tetapi jauh-jauh hari sebelum kampanye telah dideklarasikan, institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi (dan lebih khusus lagi UI) netral terhadap kegiatan kampanye capres/cawapres. Ini artinya lingkungan kampus harus bebas atau steril dari kegiatan kampanye pro atau kontra terhadap salah satu capres/cawapres. Untuk menjaga kenetralan itulah, maka pengelola kampus berusaha untuk mencegah capres/cawapres masuk ke dalam kampus dalam masa kampanye saat ini.

Tetapi rupanya selalu saja ada orang atau pihak-pihak tertentu untuk tidak mengindahkan kenetralan kampus. Maka dicarilah berbagai cara supaya bisa dilakukan kampanye di dalam kampus dengan memanfaatkan unit kegiatan kemahasiswaan. Misalnya baru-baru ini salah satu unit kegiatan mahasiswa akan menggelar “diskusi budaya”, dengan mengundang para pembicara dari luar, seorang nara sumbernya yaitu salah satu capres. Bahkan ada salah satu kelompok mahasiswa dari satu fakultas bermaksud mengadakan kegiatan di dalam kampus dengan mengundang salah seorang capres. Setelah diamati secara seksama, ternyata yang mengundang itu, bukan karena ingin benar-benar menggelar acara tersebut, melainkan hanya sekedar untuk dapat mendapatkan dana dari kegiatan tersebut. Inilah salah satu ironi, mengorbankan kenetralan dan kebebasan mimbar akademis hanya untuk sekedar mendapatkan sejumlah uang.

Pada kampanye pilpres tahun 2004 misalnya, salah satu organisasi kemahasiswaan pernah pula mengundang para capres yang akan berlaga untuk berbicara dan mengemukakan visi dan misinya dihadapan mahasiswa, kemudian setelah itu, para capres tersebut “dipaksa” untuk menanda tangani kontrak politik yang konsepnya telah dibuat oleh para mahasiswa. Tetapi ternyata tidak semua capres bisa hadir. Kesannya dari yang tadinya ingin bersifat netral, akhirnya persepsi yang timbul seakan-akan orang-orang UI pro terhadap calpres tertentu. Pada pemiliah calon Gubernur DKI yang lalu pun para mahasiswa mengundang cagub yang berlaga, tetapi yang hadir hanya satu orang.

Berbeda dengan kasus pilpres tahun 2004, maka pada pilpres tahun 1999 secara resmi pimpinan UI mengambil inisiatif melakukan simposium sebagai bentuk kepedulian UI terhadap perkembangan republik ini. Yang diundang bukan para capres (karena pemilihan capres dilakukan oleh para anggota MPR).Simposium yang berlangsung selama beberapa kali ini (sesuai dengan bidang ilmunya) mengundang berbagai pakar/ahli di bidangnya, kemudian mereka berbicara bagaimana strategi atau konsep pengelolan negara ke depan. Hal-hal apa saja yang harus mendapat prioritas untuk segera dilakukan. Hasil dari simposium ini berupa rangkuman eksekutif diberikan kepada MPR/DPR dan kepada pihak eksekutif untuk menjadi bahan acuan dalam menjalankan pemerintahan.

June 10, 2009

Jalan Sebagai Identitas Jati Diri

Filed under: Uncategorized — rani @ 11:33 pm

Hari Rabu pagi ini (10/06) Universitas Indonesia (UI) meresmikan jalan-jalan yang mengelilingi kampus Depok dengan nama para Rektor UI yang telah tiada dan beberapa tokoh UI lainnya yang dinilai telah berjasa atau bekerja melampaui batas kemampuannya sehingga dianggap mempunyai andil luar biasa terhadap perkembangan peradaban bangsa yang patut menjadi teladan bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Gagasan atau ide ini datang dari Rektor UI sendiri, yang selalu mempunyai pemikiran jauh ke depan. Penamaan jalan ini juga, sekaligus awal dari pembenahan terhadap semua tanda-tanda atau plang nama gedung yang selama ini tidak beraturan dan tidak tertata dengan baik. Dengan pemberian nama jalan ini juga, dimaksudkan untuk senantiasa mengenang akan jasa-jasa para tokoh tersebut.

Dahulu ketika di kampus Depok jalan belum diberi nama, orang lebih mengenalnya nama dengan ciri-ciri yang ada pada jalan tersebut. Seperti misalnya jalan bunderan psikologi, jalan samping mesjid, atau jalan dekat menara air, jalan stadion, jalan asrama dan lain-lain. Ketiadaan nama jalan ini “dimanfaatkan’ dengan baik oleh para mahasiswa yang mempunyai semangat tinggi ketika masih hangat-hangatnya semangat reformasi tahun 1998. Waktu itu sedang gencar-gencarnya mahasiswa melakukan demonstrasi di Jakarta, menuntut pembubaran Orde Baru. Dalam suatu peristiwa, seorang mahasiswa UI meninggal dunia terkena peluru karet petugas keamanan. Konon katanya, mahasiswa tersebut sedang istirahat di pinggir  besar  sekitar universitas Atmajaya. Entah dari mana datangnya peluru nyasar, tahu-tahu sudah bersarang di tubuh mahasiswa tersebut. Maka gegerlah para mahasiswa UI. Teringat kepada peristiwa tahun 1966, dimana seorang mahasiswa kedokteran UI mati tertembak peluru nyasara pasukan Cakrabirawa.

Maka aktifis mahasiswa yang melakukan demo pun menuntut kepada pimpinan UI untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa UI yang meninggal tersebut. Tetapi tidak ada tanggapan positif. Akhirnya para mahasiswa pun memberikan penghargaan, dengan cara memasang plang dimana tertera nama mahasiswa tersebut pada salah satu jalan di lingkungan UI. Untuk beberapa waktu plang tersebut terpasang di suatu jalan di kampus Depok. Pihak keamanan tidak berani mencabutnya karena dikhawatirkan akan membuat emosi para aktivis mahasiswa meledak dan terjadi tindakan destruktif. Setelah berjalan beberapa waktu lama dan suasana demo-demo mulai sepi, plang tersebut akhirnya dicabut.

Belum lama ini, jalan-jalan di Kampus Depok sempat diberi nama, sesuai dengan fakultas berada. Kemudian nama jalan tersebut diubah dengan memakai bahasa asing. Hal ini mungkin dilakukan sesuai dengan kondisi UI yang sudah bertaraf “world class university”. Tetapi usia nama jalan dengan bahasa asing ini pun tidak begitu lama, karena harus segera diganti dengan nama tokoh-tokoh UI. Dengan pemakaian nama tokoh UI ini, maka akan memudahkan informasi dan melacak bila terjadi suatu kejadian yang mengharuskan segera melakukan tindakan. Misalnya saja, kalau terjadi kecelakaan atau tabrakan, akan segera tahu di jalan mana lokasi terjadinya kecelakaan atau tabrakan tersebut.Selain itu, dengan pemberian nama jalan ini, setidaknya ingin ditanamkan kepada warga kampus ataupun yang memanfaatkan jalan di kampus, memperkenalkan nama para tokoh UI. Syukur-syukur kalau kemudian merangsang keingintahuan untuk mengenal lebih jauh tokoh tersebut.

June 9, 2009

Kau yang Mulai, Kau yang Dicaci Maki!

Filed under: Uncategorized — rani @ 10:01 am

Gara-gara semalam  buka email dan komentar tentang Kasus RS Omni di Detik.com, beberapa tabir yang menyangkut kasus Manohara dan Prita mulai terkuak. Dalam pikiran bercampur berbagai informasi dari berbagai sumber, kemudian satu sama lain dihubungkan dan dianalisis, akhirnya didapat satu kesimpulan yang berbeda dengan pendapat umum yang sementara ini berkembang di masyarakat. (Karena itu mohon maaf, atas perbedaan persepsi ini).

Judul di atas, pastilah sangat cocok untuk ditujukan kepada TT (keluarga Kerajaan  yang menikahi Manohara) dan juga RS Omni yang saat ini menjadi hujatan dan cacian dari masyarakat. Hal demikian memang wajar, karena para pihak yang tersangkut dengan kasus tersebut  ternyata menyembunyikan suatu fakta, dimana kalau fakta tersebut dikemukakan, kesimpulan yang akan didapat dari dua kasus itu akan lain sama sekali. Jadi disini kata kuncinya adalah “Selalu ada yang disembunyikan”.

Karena itu, di dalam dunia jurnalistik selalu ditekankan untuk memberikan informasi dari dua sisi secara seimbang, untuk memberi kejelasan kepada pembaca, sehingga kesimpulan yang diambil tidak keliru. Tetapi pada kenyataannya hampir semua media di dalam pemberitaan cenderung memojokkan salah satu pihak dengan berbagai argumen yang mendukung dan mengesampingkan berbagai fakta lain yang justru akan melemahkan. Demikian pula dalam persidangan suatu kasus, baik pengacara maupun jaksa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi dan tersangka, dengan maksud untuk menggali lebih dalam mengenai suatu kasus, dengan harapan akan muncul fakta-fakta baru yang belum ada dalam berita acara, sehingga dapat menjadi masukan bagi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

Dalam kasus Manohara misalnya, pemberitaan bias sekali, karena memang tidak ada pernyataan atau sanggahan dari pihak TT. Ada fakta yang tidak terungkap dan memang sengaja ditutup-tutupi oleh pihak Manohara, bahwa setelah menikah dan sah menjadi suami istri, TT ingin menikmati kebahagiaan layaknya sebagai suami istri. Tetapi selalu saja ada alasan penolakan untuk melakukan hubungan intim, sedang haidlah/menstruasilah, sedang nggak enak badan atau tidak mood dan lain-lain. Laki-laki mana yang tahan melihat paras cantik dan tubuh yang molek menggiurkan tetapi tidak bisa “digauli”. Menjadi pertanyaan kenapa Manohara selalu menolak? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau TT lalu bertindak kasar, karena sudah “tidak tahan”, apakah itu bisa dikategorikan pemerkosaan? Jadi siapa yang mulai, siapa yang harus dicaci maki?

Untuk kasus Prita, ternyata yang mengajukan ke pihak pengadilan bukan pihak rumah sakit. Konon katanya, pihak rumah sakit berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Tetapi Prita ngotot mengajukan ke pengadilan. Pihak rumah sakit melihat situasi tersebut ibarat orang jualan, ada yang menawarkan barang, ya dibeli. Termasuk sekalian ”membeli” jaksa supaya bisa ”menjerat” Prita. Tapi kesan yang terjadi, seolah-olah pihak rumah sakit yang menjebloskan Prita ke penjara. Jadi siapa yang mulai, siapa yang harus dicaci maki?

June 7, 2009

Garda Indonesia Baru 2: Model Debat Capres

Filed under: Uncategorized — rani @ 6:01 pm

Jika kita perhatikan kampanye Capres/cawapres di media televisi, atau pun di berbagai tempat yang diliput oleh media, tampak ada keseragaman dengan ciri-ciri sebagai berikut; calon berbicara secara monolog, kemudian penonton bertanya, atau pembwa acara menanyakan serangkaian topik masalah yang kemudian dijawab oleh calon. Atau jika tim sukses capres yang bertindak menjelaskan mengenai program kerja capres, mereka ditanya untuk menjelaskan tentang suatu perkara baik oleh moderator maupun oleh penonton. Mereka juga bisa saling bertanya dan menjawab yang diajukan oleh tim sukses capres lainnya.

Model tersebut di atas sudah sangat lazim dilakukan dan memang itulah yang terjadi selama ini, Seakan-akan tidak ada lagi cara kampanye selain di atas. Jadi yang diperlukan adalah kepiawaian seorang calon dalam berbicara di depan umum, juga tim sukses untuk mengumpulkan contoh-contoh pertanyaan dan apa jawabannya. Jadi kesan yang ingin diperlihatkan dalam debat ini adalah memberi kesan kepada khalayak penonton dalam hal kemampuan beretorika dan meyakinkan penonton tentang wawasan pengetahuan dari capres.

Debat seperti itu mempunyai kelemahan, karena tidak bisa mengukur apakah ide/konsep yang dikemukakan oleh para calon realistis, terukur serta bisa dijabarkan dan dilaksanakan di lapangan dengan mudah. Misalnya saja konsep Prabowo yang menggembar-gemborkan bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar dua digit. Walaupun di salah satu stasiun televisi dijelaskan dengan angka-angka, tetapi bagaimana mencapainya atau strategi yang akan dijalankan tetap masih misteri.

Karena itulah, mestinya harus ada model baru debat capres atau tim sukses yang dapat membedah secara mendalam masing-masing capres/tim sukses. Mungkinkah? Mungkin saja, kalau debat itu dilakukan dengan komunitas pendidikan tinggi. Misalnya salah satu capres dengan cawapres serta tim sukesnya berbicara di salah satu perguruan tinggi. Capres tersebut berbicara tentang ide/konsepnya, bagaimana merealisasikannya, lalu ditanggapi oleh para dosen/ahli dalam berbagai bidangnya serta diberikan masukan terhadap ide/konsep tersebut bagaiama merealisasikannya. Dengan demikian terjadi komunikasi timbal balik yang positif. Sehingga ketika capres tersebut menjadi presiden betulan, sudah punya cara bagaimana merealisasikan konsepnya tersebut, berdasarkan masukan dari para ahli dari komunitas kampus. Para mahasiswa yang mendengarkan debat ini pun bisa menjadi saksi nantinya, apakah dalam pelaksanaan konsepnya itu sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam debat di dalam kampus.

Atau, bisa juga ketiga capres secara bersamaan diundang ke kampus dan dihadapkan dengan dosen yang ahli dalam bidang tertentu. Kepada ketiga calon tersebut ditanyakan beberapa topik yang diduga akan dihadapi negara di masa mendatang. Bagaimana para capres itu memberikan respon atau solusi terhadap permasalahan tersebut. Toh, ketiga capres sudah berpengalaman duduk dalam pemerintahan, sehingga diharapkan ada angina segar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dari jawaban para capres itu akan dapat diketahui, siapa diantara calon tersebut yang memberikan jawaban yang komprehensif dan bermutu. Dengan cara seperti ini sebetulnya yang diuntungkan ketiga capres tersebut. Sebab, akan banyak masukan dari kalangan kampus yang dapat diterapkan menjadi suatu kebijakan, kelak ketika sudah menjabat capres. Dengan debat seperti ini pula sebetulnya bisa dihindari saling menjelekkan konsep dari masing-masing calon atau justru saling menjelekkan pribadi para capres.

Masalahnya para capres dan tim suksesnya apakah mau diundang ke kampus dan berdebat dengan model seperti tersebut di atas. Kalau mereka bersedia, maka akan menjadi suatu preseden baru dalam debat calon presiden. Dan memang semestinya harus begitu, kalau memang tekad para capres ingin membuat bangsa ini berjaya, karena tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang tidak bisa dihadapi dengan hanya sekedar beretorika. Kecuali kalau hanya untuk sekedar menarik pemilih, maka bangkrutlah bangsa ini.

June 5, 2009

Garda Indonesia Baru 1(GIB)

Filed under: Uncategorized — rani @ 9:23 am

Ketika Indonesia menginjak usia ke-64, dimana sudah banyak makan asam garam kehidupan, baik dari aspek penerapan demokrasi, ideologi maupun dalam hal mengelola pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat, seharusnya kita sudah mulai ancang-ancang berpikir bersama, menyinergikan segala sumberdaya dana, sumberdaya alam dan sumberdaya pikiran untuk kemajuan dan kejayaan bangsa ini. Menghindari pertentangan dan konflik, permusuhan dan dendam kesumat yang kontra produktif.

Pemilihan calon lelgislatif dan presiden seharusnya diarahkan kepada upaya memilih suatu jalan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan, bukan untuk mencari keuntungan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya saja. Tim sukses capres bukan hanya sekedar mempengaruhi atau mempersuasi massa untuk diarahkan memilih salah satu capres, tetapi lebih berfokus pada bagaimana mengetahui aspirasi akar rumput dan menyalurkannya menjadi suatu kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan  yang dihadapi masyarakat.

Begitu pula komunitas di lingkungan pendidikan tinggi, berjuang dan berdaya upaya, menelaah berbagai gagasan dan konsep dari para capres, melihatnya dari berbagai perspektif disiplin ilmu, menyatukan berbagai gagasan itu menjadi suatu rancangan kebijakan yang dapat dilaksanakan, kemudian diusulkan kepada pemerintah, lalu secara periodik mengawasi kebijakan itu apakah sesuai dengan rencana yang telah disusun, apakah terjadi kebocoran dalam pelaksanaannya, berapa persen pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu. Dengan pelibatan perguruan tinggi dalam hal pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di lapangan, lingkungan kampus menjadi dinamis dari aspek penelitian, mahasiswa dilibatkan dengan permasalahan di masyarakat, dan institusi pendidikan pun tidak menjadi menara gading.

Lemhanas telah mencoba hal tersebut dengan melakukan mengikat kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, pada jaman menteri pendidikan dijabat Prof. Malik Fadjar, dalam hal pendidikan, penelitian dan penelaahan kebijakan. Tetapi rupanya hanya sebatas di atas kertas, tidak tampak gaungnya secara transparan dan nyata.

Ketika persoalan-persoalan negara semakin rumit karena pengaruh dari luar yang juga semakin kompleks, maka diperlukan pemikiran dan pendekatan suatu persoalan dalam perspektif yang baru sama sekali, jauh melampaui batas-batas kelompok, keilmuan, ataupun ego sektoral. Kalau pikiran kita masih terkotak-kotak dan terkungkung dengan kebanggaan terhadap institusi, matilah negara ini.

June 3, 2009

Neoliberal dan Mafia Berkeley

Filed under: Uncategorized — rani @ 12:09 am

Inilah buntut dari olok-olok yang tidak elok, persoalan akhirnya berbelok dari masalah rumor politik menjadi suatu penghinaan dihadapan publik, sehingga permasalahan menjadi pelik. Dari argumentasi ilmiah akhirnya terjerumus menjadi debat kusir yang berkepanjangan.Kali ini rupanya “badai olok-olok”menerpa UGM, dulu UI pun pernah mengalaminya.

Hari ini, di salah satu stasiun televisi swasta, pada info di running text terbaca, Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) tidak rela salah satu alumninya (Boediono) dicap sebagai antek Neolib (Liberalisme Aliran baru), suatu paham ekonomi yang memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar, yang diinterpretasikan dengan suatu bentuk penjajahan baru kaum kapitalis terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia. Ini tentu saja sangat meresahkan, karena istilah itu mempunyai konotasi negatif baik terhadap individunya maupun kepada institusi (khususnya Universitas Gajah Mada).

Tidak ada asap kalau tidak ada api. Siapa yang pertama kali melontarkan tentang neolib ini sebetulnya mudah dilacak dengan melihat kepada pemberitaan di berbagai media. Tetapi bak peluru yang sudah ditembakkan, dalam teori komunikasi begitu informasi sudah ditebar di media, tidak akan bisa ditahan lagi atau pun diralat. Ia akan terus meluncur ibarat bola salju yang makin lama makin membesar. Bisa jadi informasi yang tersebar sudah tidak persis sama dengan informasi awal, karena adanya sudut pandang dan penafsiran yang berbeda dari orang yang berbeda-beda. Maka tidak heran kalau dalam masalah neolib ini pun, pengertian yang ada di masyarakat sudah “melenceng” jauh dari maksud yang sebenarnya oleh si pelempar isu. Tadinya mungkin hanya sekedar guyonan di kalangan terbatas. Tetapi ternyata akhirnya menjadi serius, terbukti dengan adanya istilah baru lawan dari neolib, yaitu ekonomi kerakyatan yang coba dikemukakan dengan berbagai argumentasi yang meyakinkan oleh para tokoh dan kalangan terdidik. Untunglah masih ada sebagian kecil orang yang mengerti tentang teori ekonomi berusaha meluruskan informasi yang menyesatkan itu. Tetapi sangat disayangkan, ternyata beberapa kalangan pengelola media justru sengaja memelihara “kelirumologi” itu, dengan memberitakan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat (awam). Hal inilah yang membuat runyam persoalan.

Perkara “cap negatif” seperti di atas, tidak hanya dialami oleh alumni Universitas Gajah Mada. Para alumni UI pun sebelumnya pernah juga mendapat pelecehan yang lebih sadis dan negatif, yaitu Mafia Berkeley. Istilah itu ditujukan kepada para alumni UI yang pada jaman orde baru berpartisipasi membangun perekonomian negara. Pada waktu itu ada beberapa menteri dalam kabinet alumni UI lulusan dari universitas Berkeley Amerika Serikat. Bayangkanlah istilah mafia itu, suatu sebutan kepada kumpulan para bandit/penjahat (Mafioso) di Sisilia Italia Selatan. Cerita mafia ini dapat dilihat dalam serial film Godfather (ada 4 seri) yang dibintangi antara lain oleh Marlon Brando, dan Al Pacino dengan sutradara Francis Ford Coppola. Lucunya pula, istilah tersebut dikenakan kepada semua para menteri lulusan alumni UI. “Cap” itu diberikan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap dominasi para alumni UI di kabinet. Dan rupanya pihak media pun ‘senang’ dengan istilah itu. Beberapa tokoh politik atau pun kalangan tertentu masih suka menyebut Mafia Berkeley kalau menyinggung tentang perekonomian jaman Orde Baru.

Kita sebagai orang terdidik dan berada di lingkungan pendidikan, semestinya tidak ikut arus untuk memakai suatu istilah yang tidak benar dan menyesatkan, lebih mengedepankan rasionalitas ketimbang emosional. Hanya dengan demikian kita bisa “menyehatkan” masyarakat dari “racun-racun” yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.