May 4, 2009

Membangun Sistem Komunikasi Perekat Bangsa

Filed under: Uncategorized — rani @ 10:38 pm

Saya mengenal Bung M. Alwi Dahlan (AD) pada pertengahan tahun 1950-an di suatu pertemuan di Jalan Blitar 6 Jakarta, yang terdiri atas beberapa aktivis mahasiswa dan wartawan muda. Rumah tersebut ditinggalkan oleh Beb Vuyk, seorang penulis Indo-Belanda yang amat pro-Republik , teman mantan Perdana Menteri Soetan Sjahrir. Dia meninggalkan rumah tersebut dengan koleksi buku-bukunya pada tahun 1958 karena konflik Irian Barat. Di rumah tersebut antara lain juga tinggal Anis Ibrahim, mahasiswa Fakultas Ekonomi yang ikut merintis berdirinya Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). AD sebenarnya tinggal di asrama mahasiswa Pegangsaan Timur 17, tetapi dia sering datang kesana. Dari diskusi-diskusi itulah kami saling berkenalan. Saya tahu bahwa dia juga penulis skenario film, tetapi yang mempertemukan kami adalah kegiatan di bidang pers mahasiswa. Saya aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang mempunyai terbitan sendiri. Pada waktu itu sudah ada Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Dari tahun 1950-an itulah, tumbuh persahabatan kami.

Sebagai catatan, pada tahun 1950-an, Bung AD ikut mengasuh majalah Mahasiswa terbitian Dewan Mahasiswa UI yang berbentuk tabloid. Tata letaknya dan mutunya boleh dibanggakan.

AD mendapat kesempatan selama satu tahun ke Amerika Serikat. Saya rasa atas dasar kerja sama antara PPMI dan US National Student Association (USNSA). Tetapi setelah programnya satu tahun selesai, dia putuskan untuk tetap tinggal di sana dan melanjutkan kuliah. Tentunya, dia mulai dari bawah lagi. Saya kemudian bertemu dia di AS, Washington DC pada tahun 1960, yang sambil belajar dia juga bekerja sebagai penjaga malam di KBRI. Walaupun kemudian kami tinggal terpisah, saya di New York dan ia kemudian pindah ke California, tetapi saya tetap mengikuti kegigihannya untuk terus menyelesaikan studi, dari tingka BA hingga ke tingkat MA, sampai Ph.D. Hal itu sungguh tidak mudah, bagaimana mencari pendanaan dan bagaimana menekuni studi, menulis tesis dan disertasi. Sedangkan kesehatannya itu tidak begitu mantap. Jadi, yang saya kagumi adalah tekadnya yang kuat untuk menyelesaikan studi sampai dia mencapai gelar doktor di bawah bimbingan seorang profesor yang pada tahun 1960-an di bidang ilmu Komunikasi paling menonjol di Amerika Serikat, yaitu Prof.Wilbur Schramm.

Kebetulan saya ke Indonesia ketika AD menikah. Pada tahun 1972, saya sempat menghadiri pernikahannya. Kemudian ketika saya menetap lagi di Indonesia pada 1973 dan aktif di Koran Sinar Harapan jadi wakil pemimpin redaksi, kami lanjutkan persahabatan kami.

Apa yang ingin saya tekankan ialah bahwa persahabatan antara sekelompok teman-teman di tahun 1950-an itu bisa berlangsung sampai sekarang bukan hanya karena sentimentalitas pribadi. Namun, karena mendambakan Indonesia supaya bisa tetap bersatu, tetap rukun meskipun agama macam-macam. Prinsip pluralitas itu yang dipegang teguh oleh kami yang didewasakan pada tahun 1950-an dan kemudian merantau ke berbagai penjuru dunia. Kami kemudian juga melihat bangsa lain, bagaimana kesatuan bangsa itu dikoyak-koyakan karena masalah agama, suku bangsa atau, bahasa. Saya rasa, tanpa kami gembar-gemborkan, kami tetap merupakan ikatan. AD dari Minangkabau, beragama Islam dan saya dari Tapanuli, beragama Kristen Protestan.

Mengapa ilmu komunikasi penting? Apakah Ilmu Komunikasi dalam kecanggihannya, seperti teknik, teknologi juga dapat membawa pesan yang melintasi perbedaan suku bangsa, agama, latar belakang sosial, kaya miskin? Hal ini yang seyogyanya merupakan fokus dari ilmu komunikasi sekarang. Justru Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta, begitu beraneka ragam menghuni suatu wilayah negara kepulauan yang unik. Kalau kita letakkan peta Indonesia di atas peta Eropa dengan skala yang sama,, maka akan mencakup wilayah dari London sampai Ankara. Dan 80 persen dari bangsa Indonesia tinggal di pulau Jawa. Sehingga di Indonesia budaya Jawa itu yang dominan.

Apakah ilmu komunikasi yang diterapkan di Indonesia ini dapat membantu meningkatkan kohesi bangsa, ditengah-tengah semua keanekaragaman pada era globalisasi ini? Saya rasa, AD menekuni bidang ini.. Dan itu membuat saya lebih respek pada dia.

Apabila sekarang banyak angkatan muda ingin menekuni ilmu komunikasi agar bisa menjadi wartawan, presenter, itu hanya masalah mencari job saja. Hal ini tentu sah-sah saja. Tetapi, apakah pada tahun-tahun mendatang, komunikasi yang diterapkan dengan kecanggihan teknologi, dapat meningkatkan kohesi bangsa? Atau, apakah karena kecanggihan komunikasi itu, informasi sekarang lebih cepat sampai di berbagai lokasi di Indonesia, atau justru karena itu kerenggangan bahkan perpecahan timbul? Misalnya, diketahui daerah yang satu lebih dimanjakan, lebih kaya dari daripada daerah lainnya. Di satu daerah ada diskriminasi, malahan diskriminasi agama, atau yang lain berontak. Jangan lupa, bahwa salah satu aspek Indonesia ini yang unik adalah adanya gumpalan-gumpalan konsentrasi, dimana ada daerah yang mayoritasnya beragama Hindu-Bali, beragama Protestan, atau beragama Katolik. Kenyataan sosiologis itu memang ada latar belakang sejarahnya. Kalau kita ke Maluku, Sulawesi Utara, Flores, Bali, Tapanuli, puasa praktis tidak ada dampaknya dibanding Natal. Dan saya rasa variasi itu adalah kekayaan nasional. Apakah komunikasi itu bisa mendorong terwujudnya toleransi? Sebetulnya kata toleransi itu terlalu pasif. Saya lebih suka sikap aktif, yakni mendorong rasa saling harga menghargai sebagai bangsa. Kalau kita tidak mampu, maka sebagai bangsa, kualitas kita tidak akan bisa meningkat, dan kalau daya mampu kita tidak meningkat maka kita akan ketinggalan dalam kompetisi globalisasi yang sudah pasti sengit pada abad ke-21. Di sinilah peranan AD sebagai pemikir teori komunikasi amat penting.

Kesadaran apa yang paling penting yang harus kita hadapi sebagai bangsa di awal abad ke-21? Tidak banyak orang yang sadar benar, bagaimana sebenarnya rapuhnya kondisi Indonesia ini. Bentuk negara kepulauan yang demikian luas adalah sungguh unik, dibandingkan bangsa yang tinggal di negara kepulauan lainnya atau dengan bangsa yang tinggal di daratan, seperti Republik Rakyat Tiongkok. Negara kepulauan itu dengan sendirinya juga menimbulkan adat istiadat dan bahasa daerah yang bervariasi, sehingga persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana menciptakan suatu budaya komunikasi yang dapat secara bertahap lebih meningkatkan kohesi nasional?

Mengapa setiap kali saya ke Papua, saat mendengar orang Papua berbicara, Bahasa Indonesia-nya lebih rapi dibandingkan yang saya dengar di Pulau Jawa? Kenapa kalau saya mengunjungi Papua selalu timbul kekecewaan dan kebencian terhadap orang yang berasal dari bagian Indonesia lainnya? Apakah karena merasa selalu dikucilkan? Situasi kondisi ini harus dijembatani oleh suatu pola komunikasi yang tepat.

Menurut saya, sebuah citra tidak bisa dibuat-buat. Citra bangsa sangat tergantung dari kualitas kondisi di dalam negeri. Hal ini menjadi masukan saya kepada AD di awal tahun 1998, ketika saya menjadi anggota Tim Konsultasi relawan saat AD menjadi Menteri Penerangan dengan membentuk Tim “Citra Kita”. Namun, perlu dicatat, “Tim Konsultasi” di sini adalah dalam tanda petik, artinya lebih sebagai teman yang memberikan saran, masukan, karena memang tidak ada surat keputusannya. Kita tahu, pada awal 1998 tersebut, masyarakat mulai resah. Dalam ilmu komunikasi dan ilmu politik tercatat bila seorang pemimpin yang sudah begitu lama berkuasa, muncul paling seidkit 2 generasi baru, maka, timbul persoalan urgen bahwa pemimpin tua itu tidak lagi memancarkan wibawa karena kehilangan komunikasi dengan generasi muda. Pada tahun itu pula Presiden Soeharto jatuh. Namun saya rasa, setelah Presiden Soeharto jatuh, AD tidak begitu menjadi sorotan karena citranya di kabinet sebagai seorang profesional yang melakukan tugasnya, dan bukan orang yang pendukung fanatik, dan bukan seorang yang ikut menikmati kekayaan keluarga Soeharto. Saya rasa masyarakat tahu itu.

Kembali berbicara tentang citra, memang pembentukan citra sebenarnya tugas public relations. Namun yang terpenting dalam pencitraan bangsa bukanlah mengupayakan supaya citra kita positif di panggung internasional. Tetapi bagaimana memperbaiki komunikasi dalam segala bentuk. Di sini kuncinya adalah komunikasi dan kondisi sosiologis. Di daerah-daerah tertentu itu rakyat kita menderita kemiskinan ibarat kue yang dibagi kecil padahal yang berhak mendapat bagian jumlahnya banyak. Bagaimanapun canggihnya komunikasi, toh akan ada kesenjangan. Di sini bukan komunikasi saja yang jadi faktor, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan di suatu daerah. Wartawan misalnya sebagai komunikator harus memahami kondisi sosiologis masing-masing daerah terutama di daerah konflik.

Keanekaragaman sosiologis sebuah masyarakat seperti Indonesia itu memerlukan komunikasi yang selalu mempertimbangkan bagaimana mengupayakan agar keanekaragaman dapat dicapai, dijangkau dan dapat pula dipahami oleh mayoritas masyarakat. Kita sering melihat seorang presenter di sebuah stasiun televisi berbicara asal bicara saja. Mungkin bagi kalangan temannya jelas maksudnya. Tetapi di pelosok Papua sana, tidak jelas maknanya. Soalnya bukan hanya logatnya, tetapi juga kerangka referensinya. Di satu daerah, suatu cerita dianggap lucu, tetapi di bagian Indonesia lainnya sama sekali tidak lucu. Di satu pihak suatu hal dihargai, di lain pihak tidak dihargai. Maksud saya adalah bagaimana kita mendidik para komunikator untuk selalu memperhitungkan kondisi unik Indonesia dan sekaligus harus menyadari tantangan yang harus dihadapi. Dan AD cukup aktif menggumuli masalah ini.

Berkaitan dengan dunia praktisi dan dunia akademisi di bidang komunikasi, sosok AD saya kira dapat berupaya untuk menjembatani bidang-bidang kegiatan yang berlainan. Apalagi didukung pengalamannya sebagai aktivis pers mahasiswa, pers profesional, konsultan dan juga sebagai staf Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg PPLH) Dr. Emil Salim. Semoga dia terus dapat menyumbangkan tenaga dan waktunya untuk mengupayakan penjembatanan ini.

Saya harapkan AD dan rekan-rekannya dapat memprakarsai sebuah program untuk para redaktur yang aktif, karena saya pernah menikmati program semacam itu di Universitas Harvard. Sebagai Nieman Fellow for Journalism (1978-79) saya ikut program yang meluaskan wawasan para redaktur sebagai praktisi tentang aspek-aspek komunikasi dan tentang aspek-aspek masyarakat Indonesia di tengah-tengah globalisasi. Di lain pihak, juga diperlukan suatu program untuk para eksektuif, di pemerintahan maupun di perusahaan yang berupaya memberi penyuluhan tentang liku-liku dan dinamika komunikasi. Mereka patut mengetahui, bahwa di abad modern ini komunikasi adalah penting. Tetapi juga komunikasi itu mempunyai pola dan geraknya. Dan seorang eksekutif perlu memahami hal-hal tersebut.

Tantangan bagi para pemikir teori dan praktisi Ilmu Komunikasi ke depan adalah kembali lagi melihat situasi dan kondisi bangsa ini. Jumlah penduduk yang saat ini mencapai 230 juta dan dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi berarti KB mundur. Kita peringkat nomor empat di dunia sebagai jumlah bangsa di suatu wilayah yang begitu luas, 80 persen bermukim di Pulau Jawa. Bagaimana menciptakan dan mengembangkan suatu sistem komunikasi sehingga kohesi bangsa itu tetap utuh dan lebih meningkat lagi? Kohesi bangsa akan mendorong timbulnya tekad nasional untuk melakukan loncatan kuantum supaya Indonesia jangan sampai tercecer dalam kompetisi global di abad ke-21 ini. Itu tantangan Ilmu Komunikasi Indonesia di tengah-tengah dunia yang kompetisinya sengit sekali. ( Judul asli “Seorang Komunikator Berpengetahuan” tulisan Sabam Siagian memperingati 75 tahun M. Alwi Dahlan dalam buku “Manusia Komunikasi Komunikasi Manusia” tahun 2008)

Dinamika Mahasiswa Tahun 1950-an

Filed under: Uncategorized — rani @ 10:32 pm

Catatan: Tulisan ini karya Wisaksono Nuradi, judul aslinya “Praktisi Komunikasi Sejak Remaja” dalam buku Komunikasi Manusia Manusia Komunikasi, terbit tahun 2008 memperingati 75 tahun Prof. M. Alwi Dahlan. Ph.D.

Sebenarnya kami pada tahun 1953 bersamaan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan bersamaan pula menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Jakarta (GMD). Bung Muhammad Alwi Dahlan (AD) di Fakultas Ekonomi dan saya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM tetapi lebih popular FH saja). Saya pada akhir tahun diterima oleh Akademik Dinas Luar Negeri (ADLN). Kami tinggal di Menteng, namun kami tidak pernah saling mengenal walau saya ditunjuk menjadi ketua Plonco GMD Rayon Menteng. Entah karena mahasiwa UI demikian banyak, atau entah karena jumlah plonco GMD 1953 berjumlah kira-kira 700 orang. Juga tidak pernah bertemu di Kantor Urusan Demobilisan Pelajar (KUDP) Rayon I atau Pemegang Kas Militer (PKM) yang setiap bulan membayar uang ikatan dinas kami.

Semasa SMA, bacaan utama kami sama, yaitu warta sepekan Siasat dan majalah pelajar pejuang Kompas. AD adalah koresponden Siasat di Bukittinggi, sedang saya koresponden Kompas di Surabaya. Selain menjadi Wakil Ketua Senat Corps Mahasiswa ADLN, saya sejak 1954 diminta mengelola bulanan Vivat, majalah CM ADLN. Namun ajaib juga, bahwa meski sejak awal 1955 saya menjadi reporter Siasat maupun Harian Pedoman, tetapi kami tetap tidak pernah bertemu. Mungkin karena AD saat itu belum melibatkan diri dalam organisasi kemahasiswaan atau pers-mahasiswa.. Bahkan juga tidak ikut aktif saat Indonesia menjadi penyelenggara Konferensi Mahasiswa Asia Afrika (KMAA) di Bandung pada bulan Mei 1956 yang melibatkan lima penggiat (aktivis) pers-mahasiswa yaitu Emil Salim, Nugroho Notosusanto, Koesnadi Hardjasoemantri, Sabam Siagian, dan saya, dalam delegasi Indonesia.

Sejak 6 Janurari 1956 Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai satu-satunya stasiun radio yang menjangkau seluruh Tanah Air menanggapi imbauan GMD menyelenggarakan acara kemahasiswaan Variete Mahasiswa (VM). Kami bertiga (Nugroho Notosusanto, Darmawan Soetjipto, dan saya) bersama-sama mengelola VM. Diudarakan secara nasional selama 30 menit setiap minggu, RRI kemudian “meratakan kesempatan” bagi semua organisasi mahasiswa untuk muncul di VM. Keinginan itu ternyata dirasakan tidak tepat, karena selain setiap organisasi cenderung membawa warna ideology yang dianutnya, juga karena tidak konsistennya mutu VM. Setelah eksperimen RRI itu berjalan beberapa bulan, akhirnya hanya GMD yang diminta mengisi VM. Tetapi, makin derasnya ideologi politik melanda perguruan tinggi mengakibatkan diperlukan pengamanan VM dengan menemukan organisasi independent sebagai penyelenggara tetap. Dengan persetujuan RRI, terpilih serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI).

Pada tanggal 16 Agustus 1956, dua hari sebelum meninggalkan Tanah Air, di RRI Stasiun Jakarta saya serahterimakan VM kepada SPMI diwakili Nugroho Notosusanto dan Emil Salim. Selain akan belajar di School of Journalism University of Minnesota, saya menjadi peserta Foreign Student Leadership Project (FSLP) serta juga ditugasi menyampaikan sambutan Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) di dua Kongres US National Student Association (USNSA) masing-masing di University of Chicago (1956) dan di University of Michigan (1957). FSLP diselenggarakan USNSA untuk para penggiat mahasiswa Asia dan Afrika. Peserta FSLP angkatan 1 dari Indonesia lainnya adalah M. Anis Ibrahim (Allegheny College) dan Abdoellah Daeng Mappoedji (University of Idaho).

Pada tahun 1958, AD terpilih menjadi peserta FSLP angkatan 3. Baru saat itu kami saling mengenal. Sebagai peserta yang baru pulang, saya wajib menjelaskan secara rindi tentang FSLP. Beruntung kami tinggal di asrama mahasiswa Pegangsaan Timur 17. Dengan demikian kami setiap saat luang dapat berdiskusi secara intensif. Beberapa teman tidak meragukan kemampuan mentalnya, tetapi justru mengkhawatirkan ketahanan fisik AD yang saat itu nampak rapuh (frail). Kepada AD saya ingatkan bahwa peserta FSLP belajar bukan untuk mendapat gelar namun belajar seperti mahasiswa lainnya dengan harus memenuhi persyaratan akademik yang berlaku. Bahkan credit dapat ditransfer dari dan ke universitas manapun. Sayang di Indonesia kami belum mengenal semester, quarter, credit, dsbnya.

Peserta FSLP dilibatkan dalam student government secara komprehensif di kampus masing-masing, mulai dari tingkat house di dormitory (asrama) dan student press sampai tingkat state (negara bagian) maupun tingkat nasional. Penggunaan “Robert’s Rules of Order” sebagai pedoman tata cara persidangan yang sudah berlaku secara global misalnya, adalah hal baru bagi kami yang di tanah air bila berapat terbiasa santai berbicara bersahut-sahutan. Segala hal diinterupsi. Program penutup FSLP adalah seminar 3 hari, dan setiap peserta harus menyampaikan paper tentang pengalaman atau pengamatan selama setahun di kampus masing-masing.

Kami mendapat kejutan mengetahui berbagai tradisi kemahasiswaan dan universitas. Sebagai mahasiswa baru misalnya, saya mengikuti perpeloncoan GMD selama dua minggu. Tiga tahun kemudian, saya terkejut mengikuti Orientation week yang diselenggarakan oleh universitas bagi semua mahasiswa baru (termasuk mahasiswa graduate scholl). Diikuti secara sukarela dan cuma-cuma. Ada dua hari khusus yang disediakan bagi lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi kemahasiswaan untuk mengadakan pameran sekaligus merekrut anggota-anggota baru. Tidak terkecuali organisasi-organisasi mahasiswa Partai Demokrat “Young Democrats” dan Partai Republik “Young Republicans”.

Berbeda dengan perploncoan di Indonesia yang hanya diselenggarakan oleh organisasi ekstra universitas, perploncoan di Amerika Serikat (ragging atau rushing) hanya diselenggarakan oleh sorority (organisasi perempuan) dan fraternity (organisasi laki-laki) selama sebulan, ditambah 11 bulan masa calon anggota. Sorority maupun fraternity adalah organisasi kemahasiswaan nasional bersifat umum atau agama yang memiliki cabang di hampir setiap kampus. Tetapi, kebanyakan berdasar disiplin ilmu, dengan jumlah anggota terbatas. Masing-masing memiliki rumah mewah di kampus sebagai tempat tinggal bersama dan sarana belajar. Selain memiliki perpustakaan yang lengkap sesuai dengan disiplin ilmunya, juga berisi kumpulan paper, tesis dan disertasi seluruh anggota sepanjang masa. Selama orientation week maupun ragging tidak pernah terjadi tindak kekerasan oleh siapapun, apalagi oleh mahasiswa senior yang malahan cenderung tidak mempedulikannya.

Ternyata selama hampir dua tahun VM dikelola oleh AD bersama M. Husseyn Umar, Prahastoeti (kemudian dikenal sebagai Toeti Adhitama) dan Toeti S). Soeratno (kemudian dikenal sebagai Toeti Indra Malaon). Saya dilibatkan kembali dalam VM sejak awal 1958, serta juga diminta menjadi Pemimpin redaksi majalah Forum menggantikan AD yang akan belajar di Concordia College dan Macalester College (keduanya di Minesota). Kofi Annan, peserta FSLP angkatan 4 (yang juga belajar di Macalester College) adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) 1997-2007. AD pada seminar penutup FSLP angkatan 3 menyajikan pengamatannya tentang US College Newspapers.

Sejak 1955 konsep kehidupan intrauniversitas (melalui Dewan Mahasiswa) diterapkan untuk mengimbangi kehidupan kampus ekstrauniversiter di Indonesia tidak hanya ditujukan kepada kegiatan-kegiatan kemhasiswaan belaka. Tetapi juga kepada universitas sebagai institusi. Para penggiat mahasiswa UI (Jakarta, Bogor dan Bandung) yang merintis berbagai kegiatan intrauniversiter antara lain Emil Salim, Bintoro tjokroamidjojo, Kartomo Wiroseohardjo, Nugroho Notosusanto, M. Husseyn Umar, Affandi Djoko Atmoko, Sie Swan Po, Hasan Rangkuty, dan AD. Kritik mereka terhadap masalah pengelolaan dana kesejahteraan mahasiswa menunjukkan bahwa saat itu mahasiswa sudah menghendaki organisasi universitas yang tertib dan bersih. Bahkan selain menuntut otonomi universitas agar birokrasi Kementerian Pendidikan , Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) tidak merugikan perkembangan universitas sebagai institusi ilmu, mereka kemudian juga menentang tindak kekerasan terhadap pergolakan di daerah.

Menjelang pemilihan umum (pemilu) 1955 para penggiat mahasiswa sudah banyak yang menentukan partai politik (parpol) pilihannya. Akibatnya kami (termasuk AD) yang independent menjadi sasaran ketidaksenangan para mahasiswa pengiat parpol. Selama tahun 1958 para penggiat pers mahasiswa Yogyakarta dan Jakarta (termasuk AD) rutin bertemu bergunjing tentang perkembangan politik. Pertemuan-pertemuan itu di Jakarta selain dilakukan di asrama mahasiswa (Jalan Pegangsaan timur 17), juga diadakan di rumah Emil Salim (flat Bank Indonesia, Jalan Budi Kemuliaan 13) atau rumah Nugroho Notosusanto (jalan Gondangdia Lama 9). Dinamika pergolakan daerah diikuti secara intensif, antara lain dengan mendengarkan Radio Australia, dan menjalin network dengan berbagai diplomat negara sahabat, antara lain dengan Lakhdar Brahimi (Aljazair), Sam Dimmick (Australia) dan Jack Bogart (Amerika Serikat). Ben Yahia dan Lakhdar Brahimi adalah delegasi Aljazair di KMAA. Ben Yahia yang langsung pulang, setelah Aljazair merdeka saat menjabat Menteri Luar Negeri wafat dalam musibah pesawat terbang sebagai perunding perdamaian di Afghanistan. Lakhdar terus tinggal di Jakarta dan kemudian menjabat Duta Besar yang pertama di Aljazair.

Bersama M. Anis Ibrahim, saya mengelola Majalah Forum. Dari berbagai perwakilan diplomatic di Jakarta kami peroleh secara teratur bahan-bahan tulisan yang ada kaitannya dengan perguruan tinggi atau teknologi. Mengikuti sikap Kantor Amerika Serikat (USIS), Kedutaan Besar Uni Sovyet juga secara agresif membagikan artikel untuk dimuat di pers-mahasiswa dengan membayar berdasar tariff iklan. Majalah forum memuatnya dalam box dengan mencantumkan kata ‘iklan’ pada setiap halaman. Walaupun pengiklan mengalami kejutan, yang pasti sebuah majalah mahasiswa tanpa disadarinya sendiri telah membuat sejarah dengan merintis tradisi “artikel sponsor” di Indonesia.

Pertemuan konsultasi antar wartawan-mahasiswa Yogyakarta, Bandung dan Jakarta terselenggara secara rutin. Berlandaskan hubungan erat inilah, kerja sama pengelolaan majalah pun menjadi sesuatu yang lazim. Pemuatan iklan tukar (berisi iklan majalah, dan sudah berbentuk klise timah) antar pers-mahasiswa berlangsung secara intensif, tanpa perhitungan yang jlimet tentang perbedaan tarif iklan masing-masing. Kerja sama demikian akrabnya, sampai justru pers-mahasiswa bukan saling bersaing, tetapi malah saling memasarkan atau saling mencarikan saluran pemasaran, bahkan saling mencarikan koresponden.

Menjelang Proklamasi Pemerintah Revolusioner RI (PRRI) tersebar berita adanya blacklist Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya (KMKBDR). Teman-teman “di dalam” memberi tahu bahwa nama-nama kami satu persatu muncul dalam daftar blacklist yang setiap minggu selalu bertamba. Kriteria blacklist tidak jelas. Beruntung ada seorang teman masa SMA III Surabaya (lulusan pendidikan intelijen di Sarangan, 1947) bertugas di Jakarta. Dialah informan kami yang berharga. Tips itu selalu kami rekonfirmasi dengan seorang penggiat mahasiswa yang punya akses ke KMKBDR. Apa boleh buat, kami tinggal tunggu giliran untuk dijemput dan “disimpan” atau bila mungkin menghindar dengan cara-cara lain.

Sebuah peristiwa bersejarah terjadi di aula FKUI pada tanggal 14 Februari 1958. Malam itu kira-kira 400 mahasiswa terutama yang dari luar Jawa (termasuk AD) merumuskan “Appeal Mahasiswa” membahas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bila keesokan harinya di Padang jadi diumumkan proklamasi PRRI. Presiden Soekarno saat itu berada di luar negeri. Tepat tengah malam, hadirin, hadirin berdiri dan bersama-sama menyanyikan “Padamu Negeri”. Sangat mengharukan.Pertemuan berakhir pada dini hari saat mereka berbaris dari Salemba ke Jalan Diponegoro untuk menyampaikan imbauannya kepada Perdana Menteri Djuanda (sebagai Pjs. Presiden RI) dan mantan Wakil Presiden Moh. Hatta agar Pemerintah Pusat tidak melakukan tindak kekerasan di daerah. Ultimatum Pemerintah Pusat untuk menumpas PRRI akan mulai berlaku beberapa jam lagi.

Tidak ada satu pun penerbitan umum yang memberitakan peristiwa unjuk rasa ini. Sebuah koran terkemuma karena merasa bakal ditindak aparat keamanan, pada saat hendak “naik pers” menurunkan kembali berita utama (headline news) itu yang semula sudah disiapkan untuk halaman depan. Walaupun dalam keadaan darurat perang, demonstrasi itu tetap dilaporkan secara rinci oleh Majalah Forum.

Selaras dengan kondisi percetakan di Indonesia, selain dicetak, majalah-mahasiswa saat itu tampil distensil, berbentuk booklet atau tabloid. Jumlah halamannya tidak pernah konsisten, dan kebanyakan majalah bulanan. Sirkulasinya sangat beraneka ragam, dari beberapa ratus (bagi yang stensilan) atau 1000-3000 lembar bagi yang cetakan. Dari yang disebarluaskan secara Cuma-Cuma, sampai yang harga ecerannya Rp.4,00 (saat itu senilai 0,18 dollar AS). Dari yang beredar secara lokal, sampai yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejak dipimpin Oesman Mahmoed (Pemimpin Umum) dan AD (pemimpin Redaksi), Majalah Forum bahkan juga laris di Malaysia. Jatah kertas bersubsidi berdasar Surat Izin Pembagian Kertas (SIPK) dari Kementrian Penerangan (Kempen) untuk Majalah Forum sering bersisa. Jadilah sisa kertas itu bahan utama untuk bisnis penyedia diktat. Berkat subsidi silang, saat itu majalah Forum hidup lumayan.

Bagaimana proses pengelolaan pers-mahasiswa saat itu? Kondisi redaksi pers-mahasiswa dilukiskan oleh Nugroho Notosusanto. Katanya “tidak ada editorial policy menyebabkan pengelolaan redaksional majalah mahasiswa sepenuhnya tergantung kepada selera junta (dewan redaksi). Seringkali juga kepada selera pribadi sang diktator (pemimpin redaksi).” Hampir semua wartawan-mahasiswa belum pernah memperoleh pendidikan jurnalistik. Bahkan hanya beberapa orang saja yang saat itu mempersiapkan diri untuk menempuh karier kewartawanan. Peningkatan profesionalisme dijalani dengan membaca buku-buku teks asing atau dengan merujuk Koran dan majalah mahasiswa luar negeri. Meniru gaya menulis dan tata letak, atau menerapkan eksperimen tata letak yang dianggap “berani.”

Umumnya pengelola majalah mahasiswa berdwifungsi, merangkap tugas-tugas nonredaksional maupun redaksional. Wartawan-mahasiswa dituntut kemampuan all round, yaitu menulis naskah, mencari dan mengumpulkan iklan, mengantarkannya ke percetakan (untuk mengoreksi, membuat dummy, dan memesan klise),menjemput majalah dari percetakan (dalam perjalanan pulang ke “kantor” singgah menyerahkan majalah di beberapa took buku untuk penjualan eceran), menulis alamat para penyumbng tulisan atau pelanggan, dan membawanya ke kantor pos. Hanya beberapa majalah mahasiswa yang berhasil melakukan pembagian tugas secara tegas seperti pers umum.

Honorarium tidak tersedia, karena biasanya hasil penjualan majalah sulit untuk ditagih. Hasil iklan hanya cukup untuk membayar ongkos cetak. Walaupun tidak ada honorarium, namun kegairahan menulis atau sumbangan naskah terus meningkat. Kualitas majalah mahasiswa makin meningkat berkat terbentuknya jaringan koresponden (di setiap fakultas bagi majalah “intra” dan di setiap kota universitas bagi majalah “ekstra”). Selain itu, berbagai organisasi mahasiswa di luar negeri secara teratur juga mengirim berita kegiatan kemahasiswaan. Satu-satunya motivasi wartawan-mahasiswa untuk berkarya adalah kepuasan menyaksikan hasil jerih payahnya berwujud majalah.

Sekretaris Jenderal Kempen (Kementerian Penerangan) Harjoto menjelaskan “Pemerintah c.q. Kempen selalu menganjurkan toleransi antara mereka yang bertentangan paham dan berupaya mempertinggi critische zin rakyat. Tumbuhnya pers-mahasiswa yang zakelijk-objectief dan wetenschappelijk sungguh menguntungkan bagi usaha penerangan Pemerintah.” Sikap ini memang dibuktikan Kempen secara konkret dengan memberi berbagai bantuan tidak bersyarat kepada pers-mahasiswa. Untuk mencetak “Buku Pers-Mahasiswa Indonesia” misalnya, SPMI dan IWMI diberi bantuan (tidak terbatas) memanfaatkan Percetakan Negara tanpa adanya keinginan Kempen untuk meneliti isi buku terlebih dulu. Buku berdwi-bahasa (Indonesia dan Inggris) itu digagas dan dilaksanakan oleh Nugroho Notosusanto dan AD.

Sejak terpilih sebagai Ketua Dewan Mahasiswa UI pada tahun 1957, Hasan Rangkuty memilih AD sebagai speech writer-nya. Bila sore hari Hasan Rangkuty mendatangi asrama, tahulah kami bahwa akan ada rezeki: makan enak ditraktir AD. Naskah pidato selesai dalam waktu sejam. Hasan selalu meninggalkan uang sambil senyum kecil saat mengambil naskah pidatonya. Di luar dugaan para sahabatnya, AD sejak masih mahasiswa juga sudah menjadi script writer Perusahaan Film Indonesia (arPerfini). Sewaktu Perfini melakukan shooting film Asrama Dara (konon diilhami pembukaan asrama Wismarini), AD merekrut warga asrama-asrama menjadi figuran adegan film di depan Fakultas Kedokteran, dan adegan pesta di studio Perfini.

Multi fungsi AD sebagai komunikator diperkaya dengan tugasnya sebagai koresponden Kantor Berita Student Mirror (berkantor di Berlin-Dahlem) milik International Student Conference (ISC) yang berpusat di Den Haag. ISC dalam Perang Dingin bersebrangan sikap dengan International Union of Student (IUS) yang berpusat di Praha. Melalui Student Mirror kami tidak hanya mengetahui perkembangan gerakan mahasiswa di dunia, tetapi juga menyebarluaskan informasi tentang gerakan mahasiswa dan keadaan perguruan tinggi Indonesia.

Dalam suasana politik yang tak menentu itu, Emil Salim mengajak menghidupkan kembali “studie Club Bung Hatta.” Beberapa tahun sebelumnya, ia bersama beberapa mahasiswa seangkatannya di Fakultas Ekonomi UI, pernah menyelenggarakan “studie Club Bung Hatta,” yang kemudian tidak aktif karena kesibukan beberapa anggota inti. Pada tahun 1958, setiap Rabu sore, pukul 16.00 kami (termasuk AD) hadir di terrace Jalan Diponegoro 57 untuk berdiskusi bersama Bung Hatta selama dua jam.

Setelah memiliki dua organisasi pers-mahasiswa Indonesia selama tiga tahun, timbul kesadaran bahwa sebenarnya hanya diperlukan satu organisasi pers-mahasiswa. “Didorong oleh pesatnya pertumbuhan penerbitan-penerbitan majalah mahasiswa, yang bersifat intrauniversitas, maupun yang ekstrauniversitas di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, seperti kita ketahui pada tahun 1955 berdiri Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) dan SPMI yang dihasilkan Konferensi Pers-Mahasiswa Indonesia ke-1 di Kaliurang. Kelompok Yogya, antara lain Teuku Jacob, Koesnadi Hardjasoemantri, Rusdi Toana, A. Karim Halim, Hasbullah Bakry, dan saya dipercayakan mengendalikan IWMI, sedang kelompok Jakarta, antara lain Nugroho Notosusanto, F. Ukur Darnadi, dan Anas Adjudin mengelola SPMI,” kata Zakaria Idris.

Akhirnya Konferensi Pers-Mahasiswa Indonesia ke-2 (16-19 Juli 1958 juga di Kaliurang) secara aklamasi melebur SPMI dan IWMI menjadi Ikatan Pers-Mahasiswa (IPMI) yang berpusat di Jakarta, p.engelolaannya diserahkan kepada kami bertiga, M Anis Ibrahim (ketua), A.T. Birowo dan saya (Wakil-wakil Ketua). AD segera meninggalkan Kaliurang setelah ikut melahirkan IPMI, karena harus berangkat ke Amerika Serikat.