April 7, 2009

Sosialisasi UU BHP: Perubahan Paradigma

Filed under: Uncategorized — rani @ 10:35 pm

Hari Senin (06/04) Universitas Indonesia kedatangan Prof. Dr.Didik J. Rachbini, Wakil Ketua Komisi X DPR untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah disahkan oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Januari 2009. Produk UU BHP nomor 9 tahun 2009 itu terdiri atas 16 Bab yang terurai dalam 69 pasal.

Menurut Prof.Dr. Didik J. Rachbini, semangat yang melandasi pembuatan UU BHP ini jauh berbeda dengan pemikiran sebelumnya yang hanya berdasarkan “input-output” semata. Kini pemerintah mempunyai paradigma baru yang berbalik 180 derajat dari paradigma sebelumnya. Pendidikan dijadikan sebagai sokoguru dalam mengembangkan peradaban bangsa. Dalam waktu dekat, akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres untuk mengatur dan menjabarkan lebih lanjut tentang pasal-pasal dalam UU BHP, sehingga tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan di lapangan, terutama dengan departemen terkait. Misalnya tentang tunjangan guru/dosen yang telah mendapatkan sertifikasi, yang berkaitan dengan Departemen Keuangan.

Ada beberapa catatan penting tentang UU BHP ini. Misalnya pembiayaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi terbagi atas 3 bagian. Jadi beban pembiayaan yang dikenakan kepada peserta didik hanya sepertiga saja dari yang seharusnya. Sepertiga ditanggung pemerintah dan sepertiga lagi dari dana masyarakat. Ada keharusan 20 % kursi yang tersedia diperuntukan bagi peserta didik dari kalangan ekonomi lemah/orang miskin..

Mengenai adanya tuduhan UU BHP bersifat komersial yang ramai digembar-gemborkan di media massa, diakui Prof. Didik J. Rachbini, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya UU BHP. Dalam UU itu disebutkan usaha pendidikan bersifat nirlaba, kalau pun ada keuntungan, tidak boleh masuk kantong pribadi/yayasan, tetapi harus dikembalikan lagi dalam bentuk fasilitas penunjang pendidikan. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan bagi institusi pendidikan yang dikelola oleh yayasan, karena keuntungan yayasan menjadi berkurang.