April 2, 2009

Lokomotif Peradaban Bangsa

Filed under: Uncategorized — rani @ 12:00 pm

Slogan ini selalu didengung-dengungkan Rektor UI Prof.Dr. der.Soz Gumilar Rusliwa Somantri dalam berbagai acara dan berbagai kesempatan. Motto itu berusaha untuk mendorong warga UI untuk senantiasa berpikir dan bertindak serta mengedepankan ide-ide baru, cita-cita baru, penelitian baru serta hal-hal yang mendorong ke arah perubahan dan perkembangan bangsa yang positif, dimana pada gilirannya akan berpengaruh terhadap peradaban bangsa.

 

Hari Jumat  (20/03) sengaja menyempatkan diri untuk mengurus NPWP ke kantor Pajak di Depok.  Sudah seminggu  mengisi formulir untuk mendapatkan NPWP. Tadinya mau diurus secara kolektif oleh kantor setahun lalu, tetapi berhubung sudah lewat batas waktu, maka harus diurus sendiri. Ternyata di kantor Pajak banyak orang yang mengurus perkara pajak ini. Sampai-sampai dibuka gerai tersendiri di halaman kantor untuk memberikan layanan kepada para wajib pajak yang telah mengisi SPT (Surat Pemberitahuan/Pembayaran Pajak), yang masa penyetorannya berakhir sampai tanggal 31 Maret 2009. Di dalam kantor pajak sendiri dibuka 9 loket, melayani para wajib dan pembuat pajak baru. Sedangkan  di lantai dua, ada para pegawai pajak yang memberikan konsultasi bagi para wajib yang merasa belum jelas tentang seluk beluk yang berkaitan dengan perpajakan.

 

Jaman Orde baru dulu, masyarakat mendapat sosialisai serta kampanye pajak dengan berbagai cara. Pernah suatu kali diajak teman terlibat dalam mengkampanyekan pajak. Keluarlah slogan yang terkenal ”Orang bijak Taat Pajak”. Ternyata pendapat dari pajak ini, merupakan pemasukan terbesar kepada negara, setelah Migas. Karena keberhasilan memasukkan uang kepada negara ini, Dirjen Pajak waktu itu mendapat dianugerahi Bintang Mahaputera, karena telah berjasa kepada negara. Tidak sampai disitu, dibuatlah daftar nama para pembayar pajak terbesar, kemudian dalam suatu acara diberikan penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar yang langsung diberikan oleh Presiden. (Belakangan ternyata salah satu pembayar pajak terbesar, juga merupakan pembalak terbesar, perusak lingkungan hutan terbesar). Karena itulah, pada waktu Perguruan Tinggi Negeri  BHMN ditawari  konsesi pengelolaan hutan untuk membiayai kegiatan pendidikannya, UI yang langsung secara tegas menolaknya.

 

Balik lagi kepada persoalan pajak dan UI, memang ada masanya hubungan Dirjen Pajak dengan Rektor UI begitu akrab dan mesra. Terutama saat Rektor UI dijabat Prof.dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., Ph.D dan Dirjen Pajak dijabat Purnomo. Keduanya sudah saling kenal sejak muda. Bahkan jajaran Ditjen Pajak mengadakan acara sampai dua kali di UI, yang berkaitan dengan masalah perpajakan ini. Acaranya cukup meriah dan banyak dihadiri para pejabat dari kedua institusi. Kegiatan ini bukan tanpa maksud, banyak hal yang didapat. Antara lain banyak pegawai pajak menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 dari UI. Bahkan ada yang pegawai Ditjen Pajak yang mencapai jenjang Guru Besar tidak tetap dari UI. Karena di FISIP UI ada Program studi Fiskal/Perpajakan yang sudah lama berjalan dibawah naungan Departemen Ilmu Administrasi.

 

 

 

Tetapi untuk urusan pembayaran pajak yang disetor UI ke kantor pajak, tampaknya belum maksimal. UI dengan jumlah mahasiswa, dosen, karyawan serta penelitian-penelitian yang dilakukan cukup banyak, tentunya  ada perputaran uang yang cukup banyak pula. Dimana ada pemasukan dan perputaran uang, disitu ada bagian uang yang harus disisihkan untuk pajak. Dalam hal ini ternyata UI belum mempunyai sistem yang transparan dan akuntabel. Sehingga pegawai pajak melihat adanya ”kebocoroan” dan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pidana, yang harus segera dibenahi. Ketika temuan ini dilaporkan sampai ke tingkat atas Ditjen Pajak, ternyata lebih mengedepankan ”diplomasi” ketimbang melakukan tindakan tegas. Rupanya wibawa nama UI membuat keder petinggi Pajak. Tetapi dengan persuasi dan komunikasi yang terus menerus, akhirnya dicapai kesepakatan untuk membenahi sistem yang ada di UI, sehingga memudahkan dalam hal pembayaran pajak. Karena ternyata belum semua pengelola lembaga yang berada dibawah naungan UI mempunyai kesadaran membayar pajak adalah  ”untuk keadilan dan kenyamanan”.

 

Ditjen Pajak dan UI sebetulnya mengemban tugas mulia negara, memberikan kontribusi keuangan bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, mencetak SDM yang berkualitas serta mencerdaskan bangsa. Keduanya saling mengisi dan menjadi lokomotif dalam Membangun Peradaban Bangsa.