uikuimu (perintis dokumentasi video UI)

Entah karena kebetulan bulan April ini diperingat Hari Kartini, seorang pahlawan nasional yang memperjuangkan nasib kaum peempuan Indonesia; ataukah karena sebelumnya dikukuhkan 3 Srikandi Hukum Indonesia dari FHUI,  pada acara sosialisasi keputusan MPR RI yang berlangsung Selasa lalu (28/04), dengan gagah berani seorang mahasiswi FHUI mempertanyakan mengenai eksistensi lembaga MPR. “Kalau hanya sekedar mengubah UUD dan melantik presiden saja, lebih baik MPR dibubarkan saja, karena hanya menghambur-hamburkan  uang rakyat saja.”. Kalau saja pertanyaan itu terjadi pada jaman Orde Baru, sudah pasti mahasiswi itu kena ciduk.

Komentar dari mahasiswi itu mengingatkan saya kepada keberanian para senior mahasiswa UI jaman dulu, yang kebetulan menyimpan arsip pernyataan dari Ikatan Keluarga Mahasiswa UI, seperti di bawah ini.

Seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya pada lembaga tertinggi Kedaulatan rakyat (MPR) kali ini kembali bersidang untuk melaksanakan  prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan UUD ’45 dan Pancasila di Republik ini.

Tentunya dalam sidang yang mulia ini mereka akan secara jujur dan berani harus menyuarakan hasrat, harapan dan keinginan rakyat Indonesia, khususnya rakyat terbawah.

Pada kenyataannya hal-hal yang terjadi sebagai berikut:

1. SU MPR hanya merupakan sandiwara umum, dengan Ketua MPR sebagai Ketua Bengkel Theatre.
2. Sanggupkah wakil-wakil rakyat di MPR menyuarakan hasrat, harapan dan keingingan rakyat, khususnya rakyat terbawah, jika terungkapkan suatu kata-kata salah satu fraksi di MPR terdiri dari orang-orang sinting.
3. Rakyat menjadi tawanan sistim politik yang berlaku sekarang sebagai konsekuensi logis dari Undang-Undang Pemilu yang hanya melanggengkan kekuasaan.
4. Bisakah aspirasi rakyat tertampung jika komposiisi di MPR terdiri 40% Pandawa VS 60 Kurawa yang menjadi konsensus nasional.
5. Di dalam demokrasi Pancasila yang telah berkembang, voting dipergunakan untuk melaksanakan kehendak.
6. Kalau Cuma satu pilihan (calong tunggal), apakah masih bisa disebut memilih?
7. Bagaimana MPR (legislatif) bisa menghasilkan keputusan/ketetapan yang obyektif jika eksekutif dominan, seperti kata pepatah “ada udang di balik batu, ada penguasa di balik MPR.”
8. Harus kita pertanyakan kembali sampai dimana keobyektifan komisi “D” dalam menilai pertanggungjawaban Presiden, apakah hanya merupakan “BASA BASI NASIONAL”.
9. Pada hakekatnya gerakan moral mahasiswa tidak akan memaksakan kehendak, namun berlangsungnya SU MPR ternyata harus disertai penyanderaan tokoh-tokoh mahasiswa, pemuda dan masyarakat serta pameran kekuatan oleh pihak penguasa.
10. Akhirnya kita semua bertanya-tanya, permainan apa lagi yang akan terjadi di MPR???

Demikian hasil penilaian sementara Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terhadap SU MPR yang sedang berlangsung.

Kepada semua pihak mohon maaf, karena hanya ini yang dapat kami sampaikan.

Jakarta, 18 Maret 1978

Keluarga Mahasiswa

UNIVERSITAS  INDONESIA

Seusai pemilihan calon legislatif yang telah berlangsung awal april lalu, pemberitaan di berbagai media dan juga pembicaraan umum di kalangan masyarakat, terfokus kepada siapakah gerangan (calon) Presiden dan calon (wakil) Presiden yang akan datang. Inilah topik pembicaraan yang paling ramai, bila dibandingkan dengan pemilihan capres dan cawapres pada tahun 2004. Bursa capres kali ini lebih banyak, diramaikan dengan “para” pendatang baru dalam kancah perpolitikan. Mudah-mudahan saja tidak terulang apa yang terjadi pada acara pemilihan calon legislative. Semoga tidak ada capres dan cawapres yang dirawat karena sakit jiwa. atau bunuh diri.

Tidak pelak lagi, kalau mendengar kata Presiden, yang terbayang adalah suatu jabatan yang prestisius, menjadi pusat perhatian dan dikenal luas bukan saja di tingkat nasional tetapi juga di level regional dan internasional. Selain itu, orang juga membayangkan kalau jadi presiden sudah pasti akan mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan penentu hitam/merahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia , mendapatkan berbagai fasilitas yang luar biasa serta tentunya juga mendatangkan keuntungan secara materi. Pendeknya seorang seorang Presiden itu sangat “wah” sekali, tidak teringat bahwa sebetulnya seorang Presiden juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang jauh lebih berat dan lebih besar resikonya ketimbang pejabat lainnya di republik ini.

Untuk menggapai hal tersebut di atas, orang terkadang “tubruk” sana, “tabrak” sini, sampai-sampai tidak mengindahkan aturan yang ada. Tetapi ada pula yang mencoba untuk menaati aturan yang ada, dengan mendirikan parpol baru, lalu parpol tersebut mengusung ketua umum/ketua dewan pembinanya menjadi capres. Tetapi ada pula yang mencoba tidak melalui jalur partai melainkan mencalonkan diri menjadi capres independen. Padahal dalam konstitusi yang telah diratifikasi sebanyak 4 kali sejak Orde Baru tumbang, tidak tercantum capres independent.

Bicara tentang capres independen, Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nurwahid, dalam rangka sosialisasi hasil keputusan MPR RI di UI, bercerita bahwa dia mendapat kiriman surat dari “seseorang”. Isinya, supaya MPR RI segera bersidang untuk melakukan perubahan konstitusi, terutama pasal yang berkenaan dengan pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah lama tidak ada reaksi, “seseorang” tersebut mengirimkan surat lagi, isi surat tersebut menyatakan, dia mendapat dukungan dari 8 orang pengacara kondang di Ibukota, akan mem PTUN-kan Ketua MPR RI, karena dianggap telah lalai, tidak melaksanakan Rapat dengan para anggota MPR untuk melakukan perubahan pasal pemilihan calon presiden.

Weleh, weleh, weleh. Belum jadi presiden saja sudah main ancam dan membawa-bawa pengacara yang seharusnya tahu tentang hal yang berkaitan dengan hukum. Kalau saja orang tersebut menjadi presiden, apa kata dunia? PRESIDEN…OH…PRESIDEN.!

Kali ini mencoba untuk menggali “semangat” dari cerita pewayangan kuno yang telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Jika anda adalah penggemar komik tahun 1970-an, pastilah akan menemukan komik bergambar yang bercerita tentang wayang kuno yang mengisahkan perang Barata Yudha, karya R.A. Kosasih. Serialnya cukup komplit mulai dari para tetua/buyut Pandawa dan Kurawa hingga cicitnya. Beberapa sekuen cerita itu masih terekam dalam ingatan. Antara lain, ketika Yudhistira (kakak tertua keluarga Pandawa) akan menuju ke alam kelanggengan (baqa), di tengah jalan bertemu dengan seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian Yudhistira memberikan air minum kepada anjing tersebut. Cerita wayang lainnya masih bisa diingat karena dulu sewaktu kecil ketika tinggal di daerah Bandung sering menonton wayang golek semalam suntuk. Pada jaman itu (akhir tahun 1960-an) Asep Sunandar Sunarya barangkali masih bocah ingusan. Tetapi pesinden Upit Sarimanah, namanya sudah harum dan terkenal.

Kembali kepada persoalan tentang Srikandi Hukum, hal ini berkaitan dengan pengukuhan 3 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang berlangsung hari Rabu (22 April) di Gedung Balai Sidang Kampus Depok. Ketiga orang tersebut dengan judul orasi ilmiahnya adalah Sulistyowati Irianto (49) “Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempusan (Suatu Tinjauan Socio-Legal); Rosa Agustina Trisnawati (50) “Perkembangan Hukum Perikatan di Indonesia: Dari Burgerlijk Wetboek Hingga Transaski Elektronik” dan Uswatun Hasanah (54) “Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”. Ketiganya mengemukakan topik-topik yang jarang ditelaah orang, tetapi saat ini begitu penting untuk dibicarakan. Ketiganya juga mencoba menelaah dengan kritis perkembangan yang terjadi masing-masing topik tersebut dalam kehidupan nyata.

Kalau melihat tanggal pengukuhannya (22/04) pastilah orang akan mengasosiasikannya dengan peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Tetapi ada satu karangan bunga yang ada di depan gedung tempat pengukuhan dilakukan, memberikan ucapan selamat dengan menyebutkan ketiga Guru Besar tersebut sebagai Srikandi Hukum. Srikandi adalah seorang istri Arjuna (Pandawa) yang gagah perkasa, turut terjun dalam perang Barata Yudha. Dan kalau dikaitkan dengan usaha yang dilakukan oleh tiga Guru Besar wanita yang dikukuhkan, suatu hal yang luar biasa. Dua diantara Guru Besar tersebut bukan lulusan hukum, melainkan berlatar belakang disiplin ilmu antropologi dan ilmu agama. Jadi perlu perjuangan tersendiri untuk bisa diterima sebagai Guru Besar tetap di lingkungan Fakultas Hukum. Satu diantara tiga Guru Besar itu, sumbangan pemikirannya telah diterima dan diadopsi menjadi suatu kebijakan di lingkungan Bappenas, yang akan diimplementasikan tahun ini juga. Kebijakan baru ini secara signifikan akan berbeda dengan kebijakan Bappenas yang sudah-sudah. Maka sangat tepatlah kiranya kalau ketiga Guru Besar itu dijuluki Srikandi Hukum Indonesia.

Pada tulisan kali ini, kita akan belajar memanfaatkan syair lagu-lagu tempo dulu, yang sangat populer, terutama isi syair itu sangat cocok bila dikaitkan dengan peristiwa politik yang terjadi pada jaman pemerintahan dipegang Presiden Gus Dur. Ada  lagu yang berjudul “KEGAGALAN CINTA”, beberapa  syairnya adalah sebagai berikut. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta/Takkan terulang kedua kali/Di dalam hidupku/oooooooo/Ya nasib, ya nasib/Mengapa begini/Baru pertama bercinta/Sudah menderita/Kau yang memulai/Kau yang mengakhiri/Kau yang berjanji/Kau yang mengingkari/Mengapa begini jadinya….

Hari ini (28/04) selama setengah hari penuh mengikuti Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  RI yang berlangsung di auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Kampus Depok. Tampak hadir dan memberikan sambutan Rektor UI Prof.Dr.der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Ketua MPR Dr. Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua DPD Dr. Mooryati Soedibyo, anggota MPR Patrialis Akbar, SH dan Drs.Hijriyanto M. Thohari, MA serta para dosen dan mahasiswa UI.

Ada hal menarik dari diskusi yang terjadi antara para mahasiswa UI dengan  Patrialis Akbar, SH, yang ternyata pernah menjadi asisten salah seorang  Guru Besar FHUI selama 15 tahun, sebelum terjun menjadi anggota  Partai Amanat Nasional (PAN). Patrialis membeberkan latar belakang peristiwa perkara ”pelengseran” Gus Dur dari Kursi Kepresidenan.

Isu yang berkembang saat itu, Gus Dur diduga terlibat  kasus Buloggate. Pada mulanya dugaan ini  lebih bersifat politis. Untuk membuktikan  keterlibatannya, DPR membentuk tim panitia khusus (pansus). Tetapi tim ini tidak melihat ada bukti kuat Gur Dur melakukan korupsi. Sehari sebelum sidang MPR akan dilaksanakan, pada suatu sore yang cerah Gus Dur dengan memakai celana pendek memberikan pernyataan pers, yang menyatakan mengeluarkan dekrit,  isinya membubarkan partai Golongan Karya dan membubarakan DPR. Para anggota DPR yang tadinya memfokuskan kepada kasus Buloggate beralih perhatiannya kepada dekrit yang dikeluarkan Presiden Gus Dur, dan meminta bantuan Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk meneliti, apakah dekrit itu sesuai dengan konstitusi. Semalaman para anggota MA bekerja menelaah dan semalaman pula para anggota DPR tidak bisa tidur menunggu hasil keputusan MA. Menjelang subuh, barulah keluar keputusan MA, dekrit yang dikeluarkan Presiden Gus Dur bertentangan dengan konstitusi.

Pagi hari ketika akan dilangsungkan rapat, persoalan baru timbul, ada pernyataan dari Kektua fraksi ABRI yang tidak akan ikut menandatangani pemakzulan (impeachment). Hal ini akan menambah runyam, karena ABRI lah saat itu yang pegang senjata. Tapi Patrialis Akbar akhirnya berhasil meyakinkan ketua Fraksi ABRI, kalau tidak ikut menandatangani, ABRI akan berhadapan dengan Rakyat. Pada saat itu, kebetulan para anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak ada yang hadir, maka muluslah keputusan untuk memakzulkan Presiden Gus Dur.

Barangkali para pembaca generasi yang lahir tahun 1960-an ke belakang masih ingat dengan peribahasa/kata kiasan “Siapa menabur angin akan menuai badai”. Beberapa puluh tahun lalu, peribahasa atau arti kiasan ini menjadi salah satu judul buku, yang ditulis oleh Sugiarto Suroyo. Isi buku secara detil sudah tidak ingat lagi, tapi yang jelas isi buku itu sangat menghebohkan karena ada berbau kritik terhadap pemerintahan Orde Baru.

Tulisan ini, bukan bermaksud untuk belajar bahasa, tetapi bagaimana kata kiasan itu bisa menjadi suatu slogan yang menarik dan mudah diingat orang akan sesuatu. Ada salah satu lagu yang dibuat dan diciptakan awal tahun 1970-an oleh Guruh Soekarnoputra Cs (salah seorang personilnya antara lain Eros Djarot) dan diiringi grup band bernama “Badai Band”. Ada pun lagu yang kemudian populer saat itu dan menjadi judul film yaitu “Badai Pasti Berlalu” yang dibintangi Slamet Rahardjo dam Christine Hakim. Menjelang kajatuhan rezim Orde Baru, dimana waktu itu krisis ekonomi tengah melanda di kawasan Asia, pada salah satu pidatonya dalam suatu acara Presiden Soeharto mengutip kata kiasan “badai pasti berlalu”. Tetapi badai  ini pulalah yang “melengserkeprabonkan” Soeharto.

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (Dies Natalis) Universitas Indonesia (UI) yang ke-50, pada tahun 2000, pimpinan UI pun tidak ketinggalan membuat suatu slogan berbunyi “Tebar ilmu bangun bangsa”. Dari kata kiasan ini menyiratkan bahwa sudah banyak alumni UI yang tersebar ke seluruh pelosok nusantara dalam beragai bidang dan institusi. Kiprah para alumni itu merupakan pengejawantahan UI menyebarkan ilmu sebagai suatu sumbangsih dalam membangun bangsa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tampaknya pimpinan UI saat ini juga mempunyai strategi bagaimana UI supaya semakin dikenal luas oleh masyarakat, baik di lingkungan masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, dengan tetap berpegang pada bidang keilmuan yang menjadi tulang punggung kegiatannya. Diharapkan UI bisa menjadi barometer dan trendsetter dalam bidang pendidikan dan keilmuan. Sejak Februari lalu hingga bulan April ini saja, sudah ada 3 orang yang diberikan gelar doktor honoris causa, karena kiprahnya yang luar biasa dalam bidang keilmuan yang digelutinya. Mereka itu adalah Taufik Ismail (penyair dan penggiat seni), Taufik Abdullah ( peneliti senior LIPI) serta Isidro F. Aguillo ( Director of the Cybernetic Lab. CSIS, Madrid, Spain Webometrics rangking of world universities). Dan mungkin ke depan akan ada lagi tokoh-tokoh yang dianugerahi doktor honoris causa oleh UI. Maka tepatlah kalau dikatakan  saat ini UI memasuki tahap ”Tabur Gelar Tuai Gebyar”.

Sore ini (24/04) hingga magrib sempat mengikuti rapat persiapan panitia penyelenggara Kuliah Kerja Nyata (K2N) Universitas Indonesia (UI) dengan agenda utama mendengarkan laporan tim pendahulu yang telah melakukan pencarian informasi ke Manado, dimana Pulau Miangas merupakan Pulau terluar Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan wilayah negara Philipina. Rencananya kegiatan akan dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2009 mendatang.

Justru yang menarik dalam hal ini, bukan soal turun ke lapangannya, tetapi ide untuk membawa mahasiswa melakukan kegiatan di pulau terluar dan terjauh dari pusat Ibukota, yang bukan saja akan berdampak kepada penduduk pulau Miangas. Tetapi yang utama adalah memberikan pengalaman dan membentuk watak mahasiswa peserta K2N, yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Dan ternyata ide ini disambut baik oleh Rektor UI, bahkan Menteri Pertahanan serta Panglima TNI menyambut baik serta akan membantu supaya kegiatan K2N di Pulau Miangas bisa terlaksana. Dari tim yang melakukan observasi ke Manado, Gubernur serta Bupati Sangir Talaud memberikan respon yang positif.

Mengingat biaya yang cukup besar yang mencapai ratusan juta, penerimaan peserta K2N hanya dibatasi 100 orang saja, dengan seleksi yang cukup ketat, antara lain calon peserta diharuskan membuat karya tulis, apa yang akan dilakukan kalau sampai di Miangas. Kepada calon peserta juga akan diberikan kuliah pembekalan sebelum terjun ke lapangan. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sudah menyatakan kesediaannya untuk memberikan pembekalan bagi mahasiswa.

Kalau kegiatan ini bisa terlaksana, barangkali akan menambah daftar partisipasi (mahasiswa) UI dalam memberikan sumbangan pikiran dan tenaga serta membangun jiwa nasionalisme. Beberapa kegiatan yang telah diikuti para mahasiswa UI antara lain, pada saat terjadi Bencana Tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta.

Kalau bicara tentang kecap, tidak pernah pabrik pembuatnya mencantumkan kecap nomor 2. Hampir selalu pasti kecap  anu nomor satu. Warga keturunan Tionghoa sangat menjauhi pemakaian angka 4 untuk menamakan gedung bertingkat. Mereka akan menamakannya lantai 3 dan lantai 3A. Tapi angka 8 dan 9  dianggap angka keramat yang punya hoki. Atau bagi orang Islam sangat menyukai angka-angka ganjil, semisal 3 untuk berwudlu, angka 33 untuk bacaan wirid sehabis shalat, angka 99 untuk nama “asma’ul husna”,  untuk angka 7 untuk langit ketujuh.Sedangkan angka yang dianggap sial antara lain angka 13. Bagaimana asal mulanya suatu angka dianggap sial tidak ada orang yang tahu secara persis.

Jaman dahulu, ketika ramai dengan perjudian buntut NALO (nasional lotere) atau pun SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) di legalkan di republik ini, kode buntut yang berupa angka-angka menjadi penting sekali dan orang seharian sanggup untuk memecahkan kode angka-angka tersebut, atau memaknai suatu pernyataan ke dalam suatu angka-angka   dan kemudian angka tersebut dijadikan pasang taruhan. Para tukang beca, seharian bisa tidak menarik becak, waktunya habis digunakan untuk memecahkan kode-kode angka dan dijadikan ajang taruhan/judi. Ada satu dua tukang becak yang mendapat hadiah dari perjudian   ini. Tetapi paling banyak tidak mendapatkan apa-apa.

Pada jaman Rektor UI dijabat Prof. Sujudi, angka-angka ini dijadikan anekdot pada setiap sambutan pidato kegiatan resmi di UI, baik berupa pembukaan seminar maupun pada saat upacara Promosi Doktor dan Guru Besar. Dari situlah kemudian Prof. Sujudi dikenal luas sebagai seorang Rektor UI yang pandai menyelipkan humor pada setiap pidato sambutannya.

Dalam upacara pengukuhan 3 Guru Besar Fakultas Hukum UI yang berlangsung Rabu kemarin (22/04), sivitas akademika FHUI ramai membicarakan ada mahasiswa ekstensi FHUI menjadi mendapat suara yang cukup banyak dan menjadi anggota legislatif, dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi DKI Jakarta. Orang tersebut bukan selebriti, hanya orang kebanyakan. Tetapi dia mampu meraih suara hingga 200 ribu. Usut punya usut ternyata dia menduduki nomor urut 31 caleg DPD Provinsi DKI Jakarta. Dan nomor 31 ini adalah nomor urut Partai Demokrat. Jadi siapa bilang nomor 13 (kalau dibalik jadi 31) adalah angka sial?

Gonjang ganjing perpolitikan capres dan cawapres dalam minggu terakhir ini, kalau kita amati pemberitaan di berbagai media, bagi yang mengikuti sepotong-sepotong berita, membuat kita menjadi miris atau lebih tepat dengan istilah NGERINGGA!? Padahal sih sebetulnya biasa-biasa saja, hanya karena “kerjaannya” pers, informasi dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pemirsa dan pembaca media.

Inti dari gonjang ganjing itu, (kalau tidak salah) persoalan mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi SBY yang diusung Partai Demokrat. SBY sendiri membuat 9 kriteria bagi cawapres yang akan mendapingi maju pada pemilihan Presiden 2009-2014. Partai Golkar berminat untuk mengajukan cawapresnya yaitu MJK, Ketua Umum Partai Golkar. Tetapi Partai Demokrat meminta supaya cawapres dari Golkar lebih dari satu, mengingat banyak kader Partai Golkar berkualitas yang bisa menjadi cawapres. Namun Partai Golkar ngotot hanya akan mengajukan calon tunggal, karena cawapres lebih dari satu tidak sesuai dengan kesepakatan hasil munas Golkar. Kalau pun mengajukan lebih dari satu calon, ternyata SBY memilih bukan MJK, APA KATA DUNIA? Mau dikemanakan muka partai Golkar?Ketua Umumnya kok tidak terpilih. Konon katanya, hari ini Partai Golkar akan mengadakan Rapat Pimpinana Nasional Khusus (Rapimnasus), untuk membicarakan perkara capres/cawapres ini.

Inilah barangkali efek dari seorang ketua umum partai menjabat eksekutif. Padahal dahulu kala, di media opini publik menyatakan, supaya ketua umum partai jangan merangkap jabatan menduduki jabatan di eksekutif, karena akan menimbulkan “conflict of interest”. Dan inilah barangkali buah dari “siapa yang menabur angin akan menuai badai”. Golkarlah yang dahulu kala memelopori rangkap jabatan ketua umum partai merangkap di eksekutif. Kemudian diikuti Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Dan bagaimana perolehan suara dari ketiga partai itu sekarang?

Menurut saya persoalan pokoknya tergantung kepada MJK. Disini akan diuji seberapa besar kepemimpinan dan kenegarawan seorang MJK. Seberapa mampu dia membaca ”sinyal” yang dikeluarkan SBY dengan 9 kriterianya. Dan seberapa arifnya dia memahami budaya politik Jawa. Dalam sejarah pemerintahan RI, belum pernah ada wakil presiden yang menjabat sampai dua periode. Pada saat ini boleh dikatakan sedang dipertaruhkan masa depan Partai Golkar. NGERINGGA!?

Pernahkah terpikirkan apa yang didapat dari pemilihan umum (pemilu) calon legislatif (caleg) bulan April ini? Bagi saya ada istilah yang dipopulerkan oleh beberapa kalangan, yaitu NGERINGGA!? Satu kata baru gabungan dua kata NGERI dan NGGAK yang kalau disatukan, ejaannya mirip dengan salah satu nama partai politik pendatang baru dalam pemilu kali ini.

Saya menggunakan istilah tersebut di atas, untuk masalah transportasi di Jakarta. Hal ini mencuat, karena pada siang hari ini (22/04) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) menggelar talk show UI “A Safe, Healthy, And Green Campus” yang diselenggarakan Departemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan FKM. Ada data-data yang dikemukakan Prof.Dr.Ir. Sutanto Soehodho M.Eng, dosen UI dan penggagas awal Bus Way, yang membuat kita menjadi miris mendengarnya.

Ada 3 faktor utama transportasi. Pertama orang/pengemudi kendaraan, kedua kendaraan itu sendiri dan ketiga jalan/lingkungan alam. Ketiga faktor itu saling berkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kecelakaan terjadi karena adanya ketidak seimbangan diantara faktor tersebut, atau ada sesuatu faktor yang tidak beres. Saat ini kematian karena diakibatkan kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat ketiga. Panjang jalan saat ini tidak berubah. Sementara kendaraan di jalanan terus meningkat terutama didominasi kendaraan motor. Data di Samsat menunjukkan, setiap bulannya tidak kurang ada 1000 permintaan untuk pembuatan STNK kendaraan bermotor. Dan berdasarkan pemantauan pihak kepolisian satu diantara dua pengendara motor di jalanan, tidak punya SIM. Jadi bagaimana bisa tertib dan tahu aturan berlalu lintas kalau tidak teruji ketrampilan dan pengetahuan berlalu lintas. Bahkan yang punya SIM pun banyak yang didapat dengan cara “menembak”. NGERINGGA!?

Pagi hari ini (21/04) ketika akan berangkat ke kantor, di salah satu sekolah dasar, tampak para siswa berpakaian daerah seperti  akan ada pesta pernikahan. Selidik punya selidik rupanya tanggal 21 April adalah peringatan Hari Kartini. Masihkah kita ingat makna hari Kartini? Sebagaian besar dari kita, mungkin sudah tidak peduli lagi akan  peringatan hari-hari penting nasional, yang pada zaman dahulu kala  (Era Orde Lama dan Orde Baru) selalu diperingati dengan gegap gempita dan penuh dengan kemeriahan. Yang masih teringat cukup meriah, yaitu ketika memperingati 100 tahun hari Kebangkitan Bangsa, tanggal 20 Mei tahun lalu di Stadion Gelora Bung Karno. Kebetulan pada waktu itu saya hadir, mengabadikan peristiwa tersebut.

Memperingati hari-hari penting sebetulnya masih tetap dibutuhkan  sebagai momentum untuk melakukan refleksi di masa lalu dalam upaya melangkah ke depan lebih baik lagi. Di Universitas Indonesia (UI) sempat juga diperingati secara besar-besaran dengan melibatkan Sivitas Akademika Universitas Katolik Atmajaya dan Universitas Islam Al Azhar sewaktu melaksanakan upacara Hari  Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 2008 dengan Isnpektur Upacara Menteri Pemuda dan Olah Raga Adyaksa Dault. Sebelum upacara berlangsung didahului dengan menjahit bendera merah putih yang dilakukan oleh istri tiga rektor serta dilanjutkan oleh para mahasiswa dari ketiga perguruan tinggi. Kemudian di kampus masing-masing dilakukan seminar dan festival. Semua kegiatan itu sarat dengan simbol dan makna kebersamaan, semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air.

UI juga masih merasakan pentingnya momentum peringatan hari-hari tertentu. Buktinya, Dies Natalis UI yang biasa diperingati setiap tanggal 2 Februari. Dari buku ”Tahun Emas Universitas Indonesia” didapat beberapa peristiwa penting antara lain salah satunya tanggal 2 Februari 1950 terjadi perundingan antara pihak RI dan pihak Belanda di Aula Fakultas Kedokteran. Dari situ lahirlah lembaga pendidikan baru yang merupakan gabungan  dari lembaga Universiteit van Indonesia dan Balai Perguruan tinggi Republik Indonesia. Tetapi rupanya pimpinan UI yang baru kali ini mempunyai pandangan lain lagi tentang momentum hari penting UI. Kelahiran UI  jauh sebelum 2 Februari 1950. Cikal bakal UI ditelusuri sampai ke hulu, maka ditemukan tanggal 2 Januari 1849 yaitu berdirinya sekolah dokter Jawa oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada rentang waktu 1849 hingga sekarang, salah seorang sivitas akademikanya pernah meraih Hadiah Nobel yaitu Eijkman.