March 30, 2009

Quo Vadis UMPTN ?

Filed under: Warta UI — rani @ 8:55 pm

Tanggal 17 dan 18 Juni 1997, 352.446 lulusan SMU/SLTA mengikuti Uian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) di seluruh Indonesia. Menjadi mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih menjadi impian sebagian besar kaum muda Indonesia. Alasan yang biasanya dipakai adalah biayanya lebih murah dan prestisenya lebih tinggi ketimbang masuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Peningkatan status social untuk menjadi seorang “tukang insinyur” atau sarjana telah menjadi mimpi indah seorang calon mahasiswa.. Status sebagai ‘kaum intelektual’ tetap menjadi pegangan dari sebagian kaum muda ini untuk membebaskan diri dari tindasan kemiskinan structural dan cultural. Memang pendidikan adalah salah satu solusi terbaik dalam mencapai tingkatan social-ekonomi yang lebih baik, Apalagi kalau yang dimasuki adalah PT favorit, seperti ITB, UGM dan UI.

Akan tetapi, apakah metode UMPTN masih relevan untuk menjaring calon-calon mahasiswa terbaik? Menurut Utomo Dananjaya, pengamat pendidikan, UMPTN menyebabkan terjadinya pengkerdilan ilmu, karena calon mahasiswa hanya dilatih untuk memecahkan soal-soal tanpa memahami esensi soal itu (Media Indonesia, 5/6-1997). Akibat lebih jauh adalah kurangnya usaha untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, system UMPTN lebih memberi tempat kepada calon-calon mahasiswa peserta bimbingan tes. Sehingga ada kecenderungan system ini melanggengkan hierarki stratifikasi sosial seseorang, karena hanya orang-orang berpenghasilan menengah ke atas yang mampu menikmati fasilitas online ke jalur “bebas hambatan” seperti bimbingan tes yang berharga mahal.

UMPTN: Orientasi Ilmu Atau Pekerjaan? Persoalan di atas menjadikan UMPTN berada di persimpangan jalan (quo vadis). Di satu sisi UMPTN adalah mekanisme seleksi seleksi (yang dianggap) terbaik dalam menjaring calon mahasiswa yang mempunyai “ilmu”. Di sisi lain metode ini tidak jarang mengugurkan calon mahasiswa yang mempunyai potensi keilmuan tinggi. Suatu metode yang bersifat nasional semacam UMPTN, masih menyisakan keraguan bagi pesertanya untuk berkompetisi secara fair dan rasional.

Akhirnya muncul anekdot, UMPTN hanyalah ajang “adu nasib”. Anekdot ini menandakan suatu sikap kepasrahan yang mengenaskan untuk menjaring calon ilmuwan dan cendekiawan yang mempunyai prinsip dan perhitungan rasional, sejak dari awal. Banyaknya tenaga pengangguran yang berstatus sarjana, juga menjadi catatan penting dalam menilai UMPTN.

Menurut data yang ada di Depnaker, pada tahun 1994 hanya 35 % lulusan perguruan tinggi yang terserap di lapangan kerja. Sedangkan di tahun 1995 jumlahnya mencapai 36 %. Prosentase itu makin mengalami penurunan di luar Jawa. Nyatanya menjadi mahasiswa sebuah perguruan tinggi, belum menjadi solusi terbaik dalam membebaskan diri dari tindasan kemiskinan. Sekalipun keinginan terbesar untuk ikut UMPTN adalah mendapatkan pekerjaan “yang layak bagi kemanusiaan”.

Permasalahan lain yang muncul adalah kurang terjaringnya calon mahsiswa yang mempunyai kemampuan terbaik di bidang non akademis. “Akibatnya kampus menjadi tidak dinamis,” ujar Dr. Azrul Azwar MPH, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI (1971-1973) ini membandingkan proses seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi di negara maju, seperti Amerika. Calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan di bidang olahraga, kesenian dan lain-lainnya mendapat criteria penilaian khusus dalam memasuki perguruan tinggi favorit. Kampus menjadi dinamis dan tidak timpang karena hanya berkonsentrasi pada bidang keilmuan saja. Untuk itu Azrul sepakat untuk meninjau ulang system SIPENMARU (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) yang sekarang berubah menjadi UMPTN.

Lemahnya kepekaan sosial kemasyarakatan mahasiswa pada era 1990-an ini, juga berawal dari sistem rekrutmen yang diberlakukan. UI misalnya, 80 % mahasiswanya berasal dari Jakarta. Hanya sedikit yang berasal dari luar Jawa. Uniknya 80 % mahasiswa UI juga berasal dari kelas menengah ke atas, sehingga tidak mempermasalahkan kenaikan SPP yang tercatat tertinggi di Indonesia (untuk mahasiswa tahun ajaran 1996/1997 SPP-nya Rp.475.000 per semester).

Sebagian mahasiswa daerah di UI, juga merupakan kelas menengah atas di daerahnya masing-masing. Seleksi ini makin menjauhkan siswa-siswa yang berasal dari pedesaan dan berinteraksi dengan problematika sosial-ekonomi masyarakat bawah dengan dunia perguruan tinggi.

Sekalipun ada sistem alternatif seperti PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) dan PPKB (Program Pemerataan Kesempatan Belajar) tetap saja sebagian calon mahasiswa yang menerima “anugerah” itu tidak menyanggupinya karena tingginya biaya hidup di kota-kota besar tempat perguruan tinggi favorit berada.

Aktivitas Kemahasiswaan dan UMPTN Dalam beberapa pertemuan mahasiswa tingkat nasional seringkali terlontarkan kekhawatiran dari para “aktivis” mahasiswa tentang langkanya calon aktivitis yang mengikuti jejak mereka. Perebutan pimpinan organisasi mahasiswa intra kampus, tidak lagi menjadi ajang prestisius. Seperti juga disinyalir oleh banyak pakar pendidikan dan pakar politik, organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus tidak lagi popular di mata mahasiswa. Mereka lebih berminat untuk mendalami ilmunya, atau asyik dengan kemajuan teknologi digital, serta mencari usaha sampingan. “Belum apa-apa, belum punya ilmu, sudah bekerja,” ujar Drs. Arbi Sanit, tiga tahun yang lalu dalam Warta UI.

Keadaan ini berpengaruh secara signifikan terhadap melemahnya daya kritis mahasiswa. Kegiatan-kegiatan yang mengasah nurani dan pemikiran, seperti diskusi, kelompok teater dan pers mahasiswa, jarang sekali peminatnya, kecuali di satu dua perguruan tinggi, seperti UGM. Malahan kegiatan seperti Public Relations yang diadakan KSM UI kebanjiran peminat, sekalipun dengan harga tiket yang relatif mahal. Akar persoalan ini bukan hanya akibat dari proses depolitisasi kampus yang antara lain menimbulkan deintelektualitas dan dedemokratisasi, tetapi juga bermula dari sistem rekrutmen yang kurang memberikan tempat kepada kemampuan-kemampuan alternatif calon mahasiswa sebuah perguruan tinggi.

Nilai-nilai yang ditanamkan kepada calon peserta didik bukanlah kecintaan kepada ilmu pengetahuan, melainkan agar mereka secepatnya menyelesaikan kuliah, tanpa perlu “macam-macam”. Pendidikan akhirnya hanyalah medium untuk melakukan proses indoktrinasi pemikiran lewat metode hafal-menghafal dan ingat-mengingat, bukan terhadap masalah (problem solving). Pndidikan jenis ini tidak memanusiakan manusia dan membebaskannya dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Pendidikan ‘gaya bank’ ini menempatkan posisi guru sebagai penyetor kepingan-kepingan ilmu ke dalam ‘celengan’ (baca:otak) murid-muridnya, sebagaimana ditulis oleh Paulo Freire. Pendidikan jenis ini sangat berguna bagi kaum fasis. Martin Bormann, salah seorang tangan kanan Adolf Hitler (pemimpin Nazi Jerman) menyebutkan, pendidikan adalah suatu bahaya. “paling banter yang dapat diterima adalah pendidikan yang menghasilkan kuli yang bermanfaat bagi kita. Setiap orang yang terpelajar adalah musuh masa depan,” ujarnya.

Pendidikan di Indonesia tentunya tidak ditujukan untuk itu. Sekalipun sudah terjadi proses indusrialisasi dan komersialisasi pendidikan, akibat persaingan untuk mengeksploitasi alam dan menciptakan teknologi di tingkat global (Habibie menyebutnya sebagai high tech), tetap saja kita temukan wajah-wajah humanis dalam dunia pendidikan kita. Setidaknya di masa lalu, ketika sebagian kaum terdidik pertama Indonesia melakukan proses pembebasan dari belenggu keterbelakangan dan keterjajahan dengan melakukan pergerakan nasional. Profesi mereka umumnya adalah lawyer (dengan gelar Mister in de Rechten) dan dokter. Soekarno adalah seorang insinyur dan Hatta adalah seorang sarjana bidang ekonomi. Mereka adalah pejuang sekaligus pendidik, seperti tergambarkan dalam buku Prof.Dr. Mahar Mardjono. Mereka adalah pejuang dan pendidik bangsa.

Kehadiran tokoh-tokoh itu di pentas nasional, tidak sepenuhnya dibentuk di bangku kuliah. Jauh sebelum memasuki bangku pendidikan tinggi, sebagian besar diantara mereka sudah terlibat dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, ketika berada di sekolah menengah. Kesadaran kebangsaan tidak taken for granted, melainkan akibat pengaruh dari lingkungan keseharian individu yang bersangkutan. Mereka bersentuhan dengan dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan bahkan politik. Politik tidak menjadi ‘barang haram’ yang ditabukan, tetapi secara inheren menjadi bagian dalam diri seseorang. Politik adalah hak individu. Politik adalah pembebasan.

UMPTN dan Pembenahan Sistem Pendidikan Kebanyakan suara-suara kritis yang ditujukan kepada sistem pendidikan kita menyangkut pada kurikulum dan anggaran. Kedua hal itu bermuara pada persoalan seperti ketatnya jadwal mata ajaran/ mata kuliah, ganti menteri ganti kebijakan, penggunaan Sistem Kredit Semester (SKS), adanya mata kuliah yang kurang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, rendahnya gaji guru, adanya biaya-biaya di luar pungutan resmi, kenaikan SPP setiap tahun, adanya sekolah elite non-elit, pengangguran kaum terdidik, dan perbedaan menyolok antara pendidikan ilmu-ilmu sosial dengan ilmu-ilmu alam.

Persoalan-persoalan itu muncul sebagai faktor penghambat. Semestinya faktor-faktor tersebut muncul sebagai faktor pendukung karena menyangkut infrastruktur pendidikan. Permasalahannya adalah bagaimana menjadikan faktor penghambat itu menjadi faktor pendukung? Dan semuanya diarahkan kepada peningkatan kualitas lulusan pendidikan kita? Persoalan-persoalan “besar” lainnya seperti persaingan antar ilmuwan, perebutan hadiah nobel ilmu pengetahuan dan kesusasteraan, keikutsertaan dalam organisasi-organisasi internasional di bidang ilmu pengetahuan tertentu, dan pengembangan lembaga Research and Development (R & D) di perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintahan akhirnya menjadi agenda berikutnya, setelah persoalan mendasar tersebut dibenahi.

Sebetulnya berbeda dengan “analisis” Martin Bormann di atas, Prof. Alwi Dahlan justru melihat besarnya peranan kaum terdidik di masa depan, terutama di bidang informasi. Peranannya jauh lebih penting dari pemimpin militer, misalnya. Suatu negara yang berkeadilan sosial, seperti tertuang dalam sila kelima Pancasila, sangat menekankan pada pemerataan kesempatan belajar, akses terhadap sumber-sumber ekonomi, dan lain-lainnya, yang ditujukan kepada kepentingan seluruh anggota masyarakat, bukan hanya sebagian. Bukan juga golongan single majority! Masyarakat yang berkeadilan adalah masyarakat yang berpendidikan dengan semangat religius yang tinggi.

Penggolongan yang terjadi di masyarakat, bukanlah perbedaan yang patut dipertentangkan, melainkan hanyalah faktor alamiah yang menyehatkan. Seorang manusia, tidak memiliki satu kesamaan total dengan manusia lain, termasuk manusia yang dihasilkan oleh proses kloning. Sekalipun secara fisik (biologis) sama, belum tentu sama secara ideologis, psikologis dan intelektualitas. Jadi untuk apa dipertentangkan antara mayoritas, minoritas dan lain-lainnya? Toh angka-angka juga diciptakan oleh manusia, termasuk huruf-huruf untuk menulis artikel ini.

Pemahaman universal itu, mestinya juga berpengaruh terhadap kebijakan sistem pendidikan yang ada. Eksakta dan non-eksakta, misalnya akhirnya bukan lagi perbedaan yang mendasar. Begitupun antara ilmu sosial dan ilmu alam. Beberapa perguruan tinggi yang termasuk dalam 10 besar dari 50 perguruan tinggi terbaik di Asia, justru tidak menempatkan ilmu-ilmu alam sebagai primadona,melainkan kesusasteraan dan ilmu-ilmu sosial. Kenyataan ini seyogyanya menjadi pertimbangan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dengan getol memisahkan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Proses link & match selalu diidentikan dengan lapangan kerja dan dunia industri, seperti yang tertuang dalam makalah Prof.Dr.Ing Wardiman Djojonegoro dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa SM FTUI, baru-baru ini.

Berbagai peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi akhir-akhir ini, yang bukan tidak mungkin melibatkan kaum terpelajar, telah menunjukkan kepada kita betapa penyelesaian sebuah persoalan seringkali tidak menempuh cara-cara rasional. Perkelahian pelajar dan mahasiswa juga menjadi catatan tersendiri betapa sistem pendidikan kita tidak link & match dengan pengembangan karakter dan kepribadian seorang peserta didik. Begitupun “kasus-kasus” besar lainnya yang tidak terungkap ke permukaan, tentang peranan jin dan dukun dalam pengembangan karier atau usaha seseorang. Orang itu notabene adalah seorang pejabat atau pengusaha.

Untuk itu, perlu kiranya dilakukan pembenahan sistem pendidikan kita. Pembenahan itu antara lain bisa dimulai dengan meninjau ulang sistem UMPTN. Sistem ini, bisa dicangkokkan dengan usaha untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa miskin, tetapi berprestasi. Begitupun sistem ini bisa merekrut mahasiswa berprestasi di bidang olahraga, kesenian dan kesusasteraan, tetapi kurang berprestasi di bidang akademik. Sehingga pemain sepakbola kita tidak hanya sibuk belajar bela diri, untuk mengantisipasi perkelahian dengan pemain dan pendukung lawan, tetapi juga sibuk membaca buku. Berbagai kekurangan yang ada, seperti minimnya anggaran pendidikan nasional, semestinya diperbaiki. Apalagi salah satu keputusan MPRS Nomor XXVII/MPR/1966 adalah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 25% dari APBN. Berbagai kampanye OPP dalam pemilu lalu yang sama-sama berorientasi pada peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM) dan peningkatan mutu pendidikan, semestinya segera direalisasikan. Pendidikan, akhirnya tidak lagi mendehumanisasikan manusia, tetapi sebaliknya, menjadikan manusia lebih humanis dan religius. (UP) (sumber: SKK Warta UI Nomor 82, Tahun XX Juli 1997)

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment