March 23, 2009

Abdul Haris Nasution

Filed under: Mahasiswa Menggugat — rani @ 7:43 am

ABDUL HARIS NASUTION

Kepada .

Rekan 2 Fraksi ABRi

di MPR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

  1.   Dengan adanya sidang MPR 1978 ini. pada “tahap regenerasi ” kini, dan pada awal dasawarsa ke 2 Orde Baru, “Orde Pembangunan” menurut istilah pimpinan ABRI 10 th yl. tak perlu kiranya penjelasan lebih lanjut, betapa sidang ini bukan berarti sekedar suatu sidang “rutine tiap 5 tahun”, melainkan ialah bahwa hasil2nya, khususnya tentang strategi dan kepemimpinan nasional, berposisi strategis terhadap perkembangan bagi generasi dan dasawarsa2 mendatang.

Dari itu saya mohon maaf, mengganggu saudara2 anggota MPR, yg menurut UUD 45 “sepenuhnya” melakukan kedaulatan rakyat Indonesia, khusuanya saudara2 TNI yg sama menghayati Saptamarga, untuk menitipkan beberapa soal2 pokok dari ikrar2 perjuangan kita yg sampai kini belum dapat terselesaikan, walaupun telah sejak dulu kita nyatakan, ialah dalam rangka murni dan konsekwen melaksanakan UUD 45. Saya istilahkan menitipkan, ialah karena sebagai purnawirawan yg sejak 6 th sudah sepenuhnya berada diluar badan2 kenegaraan dan ketentaraan, maka hanya dapat menitipkan kepada saudara2 yg masih berada didalam.

Saya minta maaf kedua kalinya, karena saya mengajukan soal2 pokok yang tidak termuat dalam rancangan2 yang diajukan oleh presiden kepada MPR. Tidak lain ialah terutama karena rasa tanggung jawab sejarah, bahwa dimasa  pimpinan sayalah TNI resmi memulai kekaryaan ABRI, TNI memelopori dan mengamankan kembali ke UUD 45, serta dimasa MPRS 1966-lah kita secara konstitusionil membulatkan tekad untuk murni dan konsekwen melaksanakan UUD 45, sebagaimana tercantum dalam Tap X dan tergariskan dalam Tap XIV s/d XX.

  1.   Adapun soal2 pokok (UUD 45) tadi yg masih perlu dikerjakan secara programatis demi pelaksanaan murni dan konsekwen UUDD ialah sbb.:

(1).    Pelaksanaan yg demokratis lebih maju dari psl 1 : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Hal ini menyangkut sistim pemilu dan cara pembentukan MPR/DPR/DPRD. Dengan sistim pemilu sekarang yg memilih tanda gambar beserta ketentuan2 yg menyertainya, dan pengangkatan wakil2 rakyat yg sekian banyak oleh Presiden, adalah kita masih jauh dari ketentuan dalam bagian pertama psl 1 tsb, jakni masih terlalu luas kedaulatan yg tidak “ditangan rakyat”. Baik kembali saya ingatkan kepada tekad kita dalam Seminar AD 1966 dulu dalam usaha menegakkan orde Baru.

Dan dengan tata tertib sekarang, dimana setelah sidangnya yg pertama, maka praktisnya MPR hanya bisa lagi melakukan kedaulatan itu jika oleh DPR “diundang untuk persidangan istimewa”, maka berarti mengurangi terhadap “dilakukan sepenuhnya oleh MPR” kedaulatan itu.

Saya dapat memahami, bahwa ketentuan UUD yg fondamantal ini, tidak bisa sekaligus sepenuhnya terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(2).    Usaha yg programatis demi meniadakan badan2 yg extra-konstitusionil, seperti a.l. Pangkopkamtib. Kita berkeyakinan, sebagaimana juga dihayati dalam Pernyataan ABRI 5 Mei 1966, yg saya telah ikut menanda-tanganinya dulu, bahwa menurut Penjelasan UUD 45, sistim UUD 45 itu adalah “hanya memuat aturan2 pokok, sedang aturan2 yg menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada UU yg lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut”. Namun “sifat aturan yg tertulis itu mengikat”.

Demikianlah, mengenai isi Pangkopkamtib itu sebagai kekuasaan darurat telah ada ketentuan dalam psl 12 UUD 45 : “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat2 dan akibatnya keadaan bahaya di tetapkan dengan UU”.

Adalah kewajiban kita secara nyata programatis mengembalikannya kepada ketentuan UUD 45, apalagi sudah 12y tahun usia bedan extra-konstitusionil ini, yg dulu telah lahir sebagai kebijaksanaan Presiden/Pangti/PBR pada tgl 2 Oktober 1965 dalam mempertahankan Perintah beliau tgl 1 Oktober 1965; “Bahwa pimpinan Angkatan Darat RI sementara berada langsung dalam tangan Pres/Pangti ABRI” terhadap kenyataan “konvensi” AD yg berlaku, bahwa Pangkostrad bertindak sebagai pds Panglima AD jika Pangad berhalangan. Yakni sebagaimana pengumuman Mayjen Suharto tgl 3 Oktober 1965 sekembali dari istana Bogor. “………maka saya Mayjen Suharto, yg sejak terjadinya peristiwa 30 September 1965 memegang sementara pimpinan AD menyatakan bahwa mulai saat ini pimpinan AD dipegang langsung oleh PYM Pres/Pangti ABRI. Kepada saya masih diberi tugas oleh PYM Pres/Pangti ABRI untuk mengembalikan keamanan seperti sedia kala………..”

Saya dapat memahami, bahwaa hal ketentuan UUD 45 itu tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(3).    Usaha yg programatis demi pelaksanaan “hak2nya warganegara” dan “kedudukan penduduk” dalam psl 27 sampai 34 yg menurut Penjelasan UUD ialah “rnemuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yg bersifat demokratis dan yg hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan”.

Umumnya oleh UUD sendiri diperintahkan pula pembuatan UU organiknya seperti psl 28 mengenai “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”, psl 30 mengenai “berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan  negara” dstnya. Kesemuanya telah jadi tekad kita dalam MPRS 1966 dalam Tap XIV “perincian hak2 azasi manusia”, yg dulu telah dapat kita mufakati perumusan2nya, tapi yg telah buntu dalam MPRS 1968 yg komposisinya telah banyak sekali berubah sesudah “Penyegaran ” oleh Pengemban Tap IX MPRS.

Saya minta perhatian untuk adanya program konkrit untuk pelaksanaan yg lebih maju dari psl 28 tadi. Kemudian dari. psl 27: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya” dan psl 31 tentang pendudukan : “Tiap2 Warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”

Saya dapat memahami, bahwa hal ketentuan2 UUD 45 inipun tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(4).    Usaha yg programatis mengakhiri keberlakuan materi Penpres2 dari masa Orla yg tidak sesuai dengan pemurnian pelaksanaan UUD 45, sebagaimana telah kita tekadkan pada th 1966, a.l. mengenai PenPres tentang subversi, yg masih diformilkan dengan UU.

Saya dapat memahami, bahwa hal ketentuan UUD 45 tentang inipun tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(5).    Pelaksanaan pemilihan Presiden seperti ketentuan psl 6: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak”. Kiranya setelah 12 th Orde Baru sudah dapat pasal ini dilaksanakan secara murni dan konsekwen menurut huruf dan jiwanya, yakni dengan cara yg betul2 tanpa lagi mengurangi makna “dipilih”.

(6).    Usaha yg programatis menuju kemajuan pelaksanaan psl 33, khususnya terhadap gejala praktek kini yg membawakan kecenderungan memusatnya kekuasaan ekonomi kepada kelompok2 tertentu, hingga menjauhkan kita dari pelaksanaan psl 27 mengenai “kebersamaan kedudukannya” segala “Warga Negara “dengan tidak ada kecualinya”, “berhak atas pekerjaan dan penghidupan yg layak bagi kemanusiaan”, dan psl 33 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

(7).    Mengingat Presiden menyampaikan pertanggung jawab kepada MPR 1978 kiranya perlu dikoreksi konstitusionil terhadap Tap I MPR 1973 yg dalam psl 110 telah menentukan Presiden mempertanggungjawabkan mandatnya kepada MPR yg oleh psl 1 ditentukan “ialah MPR hasil Pemilu yg anggota2nya diresmikan pada tgl 1 Oktober 1972” (ps1. l).

Justru Tap I/1973 ini telah menentukan bahwa Tap ini mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan kedalam” (psl 102), tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain” dan MPR-lah yg dapat “memberikan penjelasan yg bersifat penafsiran” (psl 4), dikunci dengan ketentuan dari lembaga kekuasaan tertinggi ini: “Segala ketentuan yg bertentangan dengan peraturan tata-tertib ini dinyatakan tidak berlaku” (psl 121). Inilah satu2-nya Tap MPR yg menentukan, bahwa Tap inilah yg berlaku, kalau ada perbedaan.

Hal ini telah ramai dipersoalkan dan penyelesaian konstitusionil adalah begitu penting demi penegakan nilai2 UUD 45.

3.   Telah lebih 4 windhu usia RI. telah lebih 4 windhu TNI kita yg mengemban “amanat 1945”: UUD adalah azas dan politik tentara”. Sbg panglima dari masa 45-an itu, semasa menghadapi penyimpangan2, seperti dalam soal “Linggarjati”, “Renville” dan kemudian KMB, yg isinya menyimpang dari Proklamasi 1945 yg “disusunlah Kemerdekan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” (Pembukaan UUD 45), maka masih teringat berkali2 ketegasan TNI melalui Panglima Besar, sampai terakhir terjadinya surat permohonan berhenti beliau pada tgl 1 Agustus 1948.

Adalah dalam meneruskan garis perjuangan TNI tsb, maka setelah pergolakan2 dan krisis2 nasional th 50-an, kita (TNI) menuntut kembali ke UUD 45 (Surat KSAD Agustus 1958 menghadapi konsepsi demokrasi terpimpin) dan setelah tragedi nasional 1965 mentekadkan pelaksanaan murni dah konsekwen UUD 45.

Tidak terlambat kiranya. kalau TNI generasi 45 dalam tahap regenerasi ini merampungkan missinya untuk tertegaknya hal2 yg pokok dalam pelaksanaan UUD itu. Apalagi diperingatkan oleh suasana pada awal dasawarsa ke 2 Orde Baru ini, suasana prihatin yg menyertai berlangsungnya Sidang MPR kali ini.

Insya Allah SWT.

Wassalam

Jakarta,  11 Maret 1978

 
 
 

Tembusan kepada :                                                                             A.H. NJ.SUTION.

  1. MPR/DPR/DPRD.                                                                       (Jendera1 Purn.TNI)

  2. Teman2 seperjuangan.

 ( Sumber: Buletin Mahasiswa Menggugat)

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment