March 23, 2009

Mahasiswa Menggugat 5

Filed under: Mahasiswa Menggugat — rani @ 2:32 pm

MAHASISWA MENGGUGAT

Alamat Redaksi : Jl. Salemba Raya 4 – Jakarta Pusat

 

JAKARTA, 23 MARET 1978 – No. 5/Th I

CATATAN LEPAS :

TANPA HARAPAN DAN MIMPI, SEMUA JADI KELAM

“Nyatakanlah kebenaran itu, walau di depan penguasa yang paling zalim sekalipun,” ujar ustdz muda Syaiful dalam film “Al Kautsar.” Dan seorang ahli Filsafat terkenal Socrates, pada tahun 339 Sebelum Masehi, lebih suka mati daripada berkhianat kepada keyakinan-keyakinannya sendiri. Keyakinan-keyakinan yang diangapnya benar, walaupun: kebenarannya itu baru terbukti setelah jasadnya hancur dimakan tanah.

Dalam pembelaannya di Pengadilan, Socrates mengemukakan: “Jika kamu mengusulkan’! supaya saya dibebaskan, dengan syarat bahwa saya harus menghentikan usaha saya untuk mencari kebenaran, maka saya akan mengatakan: Terima kasih kepada kamu hai penduduk Athena, tetapi saya akan lebih patuh kepada Tuhan, yang menurut kepercayaan saya memberikan kewajiban ini kepada saya; dan Selama saya masih bernafas serta mempunyai tenaga, saya tidak akan menghehtikan usaha-usaha saya di lapangan filsafat.” ‘Saya akan meneruskan kebiasaan saya untuk menegor barang siapa yang saya jumpai dan mengatakan kepadanya : Apakah kamu tidak malu untuk memikirkan hanya kekayaan benda dan kehormatan saja, sedangkan kamu tidak menaruh perhatian terhadap kebijaksanaan, kebenaran, dan tidak berusaha memperbaiki jiwamu?”

*****

Fraksi Persatuan Pembangunan dalam kata akhirnya di rapat paripurna ke V MPR-RI, 21 Maret 1978, mengatakan: “Tidak bertaggung-jawab atas dilahirkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Panca Sila (P-4), dan dimasukkannya “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke dalam GBHN.”

Sebagai bagian dari generasi muda yang cukup mengerti dan sadar, kita cukup salut; dan menghargai beberapa tindakan dari Fraksi Persatuan Pembangunan dalam SU-MPR 1978 ini. Yakni beberapa tindakan F-PP yang penuh tawakkal, berani, mengemukakan keyakinan-keyakinan yang dirasakannya benar. Sejarahlah nantinya akan mencatat, bahwa kebenaran itu pada akhirnya terbukti dan diakui orang. Dan sejarah pulalah nantinya membuktikan, bahwa yang sekarang ini dianggap kebanyakan orang “benar,” ternyata adalah kesalahan tiada taranya.

 

*****

Hari ini, 23 Maret 1978, SU-MPR RI memasuki acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, semua Fraksi di MPR (F-DI, F-KP, F-ABRI, F-UD, F-PP), telah sama-sama memutuskan untuk mencalonkan Suharto sebagai Presiden, dan Adam Malik sebagai Wakil Presiden.

 

*****

 

 

“Sesungguhnyalah, kini yang kita punyai tinggal harapan dan mimpi. Tetapi  bila harapan dan mimpipun sudah tiada lagi, maka semuanya akan menjadi kelam”

BERITA-BERITA SEPUTAR KAMPUS

KEGIATAN MAHASISWA FS-UI SELAMA MOGOK KULIAH

Mm, 23-3-1978

Aksi mogok kuliah mahasiswa UI sejak 6 Maret 1978 lalu, tampaknya memang sungguh-sungguh di jalankan oleh para mahasiswa FS-UI. Meskipun mulanya, tentu saja mendapat tantangan dari beberapa dosen. Tapi akhirnya para dosen itu mengalah juga. Entah karena memang memaklumi kemauan mahasiswa, atau karena terpaksa.

Untuk mengisi masa mogok ini, mahasiswa FS-UI mengadakan beberapa kegiatan. Antara lain: “Pembacaan Puisi” oleh para mahasiswa FS-UI sendiri beberapa saat lalu, dan diskusi dengan tema: “Kekuatan Moral dan Mau Apa?” Kegiatan terakhir ini masih berlangsung.

Dalam rangka menyambut hari Kartini 1978, para mahasiswa FS-UI juga mengadakan sayembara mengarang. Bertemakan: “Karier Wanita Dalam Dilemma.” Sayembara ini dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ibu Dekan FS-UI menanggapi kegiatan ini positif. Bayangkan saja, ia bersedia menjadi juri dalam sayembara tersebut, dan dibantu oleh Tuti Adhitama, Tuti Kakiailatu serta Amma Kusumo.

 

*****

“DIK PULANG SEKARANG AJA DEH! ADA SU-MPR’

Mm. 23-3-1918 ,

Kata orang: “Ber-Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Jakarta itu menyenangkan. “Memang, menyenangkan, tetapi dalam hal transportasi. Dari tempat ber-KKN sebentar-sebentar bisa pulang ke rumah atau menengok kampus.

Yang menyedihkan, lurah-lurah di Jakarta banyak yang merasa dirinya pandai serta sangat menurut pada atasannya. Bayangkan saja ber-KKN di Jakarta dalam suasana yang semua-semua ribut soal mahasiswa. Jadi sering terjadi, buat Pak Lurah serius, tapi buat mahasiswa KKN justru lucu. Seperti misalnya di sebuah kelurahan, Pak Lurahnya begitu ketakutan kalau terjadi apa-apa di kelurahannya, “Dik pulang sekarang aja de! Ada SU-MPR,” ucap seorang Lurah kepada beberapa mahasiswa KKN-UI. Para mahasiswa itu di suruh pulang pada tanggal 10 Maret 1978, padahal KKN itu sendiri baru berakhir pada tanggal 15 Maret 1978. Sang peserta KKN tentu saja cuma bisa geleng-geleng kepala.

Ada lagi cerita dilain kelurahan. Pak Lurahnya tidak memulangkan mahasiswa, tetapi rasa curiganya, di tumpahkannya melalui pertanyaan-pertanyaan pancingan, antara lain:  Apakah sang mahasiswa ikut aktif kegiatan di kampus.

Begitu takutnya Pak Lurah pada suasana sekarang, sampai-sampai Karang Tarunanya : ketika mengadakan Latihan Kepemimpinan yang dibantu oleh mahasiswa KKN, langsung dibatalkan. Sang Lurah itu beralasan: “kan tidak boleh kumpul lebih dari lima orang”. Padahal petugas ronda malam di kelurahan itu, jumlahnya lebih dari lima orang. (Sayang sekali reporter anda yang menggarap berita ini kurang telitit sehingga tidak mencantumkan dengan tegas, kelurahan mana yang dimaksud – red )

********

CERITA TERLAMBAT TENTANG SEORANG MAHASISWA IKIP JAKARTA :

INGIN KULIAH AKHIRNYA BABAK BELUR

Mm.23-3-1978

Pada tanggal 10 Maret 1978 lalu, ratusan pelajar sma dan STM turun ke jalan sebagai protes terhadap kepincangan-kepincangan selama ini. Mereka berkumpu1 di daerah Senen Jakarta Pusat. Untuk mengatasi keadaan itu sejumlah pasukan bersenjatapun dikerahkan. Suasanapun menjadi tidak menentu. Para pelajar itu mengadakan perlawanan kecil. Akhirnya, pasukan bersenjata itu tampak tetap unggul.

Dalam keadaan seperti tersebut, seorang mahasiswa Departemen Ilmu Sosial IKIP Jakarta, dengan panggilan sehari-hari “Uus” lewat didaerah kericuhan itu, ia ingin pergi kuliah. Seorang dari pasukan bersenjata itu melihat Uus dengan jaket almamaternya. Uuspun di tangkap, di tuduh ikut menggerakkan massa pelajar i tu. Tanpa menanya lebih lanjut Uus; mendapat serangan pukulan dan sangkur bertubi-tubi.

Uus mengalami cidera yang cukup parah, akhirnya ia dibawa ke rumah sakit Persahabatan Rawamangun. Untuk meringank:an pembiayaan pengobatan, mahasiswa Departemen Ilmu Sosial IKIP mengumpulkan dana sebagai rasa solidaritas.

 

*****

RESIDIVIS DlBAYAR UNTUK MELAKUKAN PEMBAKARAN

 

Mm. 23-3-1978

Tanpa diduga-duga, sebuah taxi yang berada di muka Kampus Barat Trisakti dibakar oleh 3 orang tak dikenal. Kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin siang, 20 Maret 1978. Ketiga orang itu melarikan diri ke dalam Kampus Trisakti, untung saja team keamanan Kampus Trisakti cepat menangkap mereka.

Ketika anggota Resimen Mahasiswa Trisakti yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Kampus tersebut bertanya kepada salah seorang dari mereka yang tertangkap, dengan berapi-api dan akting meyakinkan ia menjawab: Kami berbuat begini karena tidak puas dengan keadaan saat ini.” Dan dengan ini kami memprotes penguasa.” Selanjutnya mereka mengatakan, “bahwa dengan perbuatan tersebut mereka akan membakar semangat dan melibatkan masyarakat.”

Para Menwa Trisakti merasa curiga, terus mendesak agar ketiga pelaku pembakaran itu memberikan keterangan yang sebenarnya. Dengan jawaban berbelit-belit, akhirnya mereka mengaku, bahwa mereka adalah residivis dan merupakan orang suruhan yang dibayar. “Walaupun didesak-desak oleh para Menwa agar ia mengatakan siapa yang menyuruh dan membayarnya, ketiga orang itu tidak mau mengaku, ” kata salah seorang anggota Menwa Universitas Trisakti pada reporter Mm. Menurut anggota Menwa tersebut, akhirnya. ketiga orang bayaran itu mereka serahkan kepada Komando Distrik Militer (Kodim) Jakarta Barat.

 

*****

SERIAL PAK SLAMET -BAGIAN KE 4

Mm. 23-3-1978

Entah karena keki lantaran kebobolan dua kali oleh para mahasiswa di Kampus UI (pertama ketika para mahasiswa melepas balon yang diganduli poster, dan kedua ketika aksi poster Sabtu pagi 18-3-1978) , maka Senin pagi sekitar pukul 02 dini hari, Pak Slamet dan anak buahnya mendemonstrasikan kebolehannya sebagai orang-orang intel. Tujuannya, mungkin tak lain sekedar psywar terhadap para anggota Posko UI dan para mahasiswa keamanan masing-masing Fakultas di Kampus UI Salemba.

Pak Slamet bersama seorang anak buahnya masuk melalui gerbang. Anggota Posko UI dan para mahasiswa UI lain tahu pasti, bahwa mereka masuk cuma berdua. Ceritanya, kira-kira seperempat jam kemudian, tiba-tiba keluar 5 orang anggota/anak buah Pak Slamet, sedangkan Pak Slamet sendiri masih di dalam Kampus. Para mahasiswa yang berjaga-jaga di gerbang masuk rada kaget. Salah seorang diantara mereka lantas nyeletuk: “Demonstrasi nih Pak Slamet, masa’ kan masuknya dua koq keluarnya lima.”

Usaha pak Slamet ternyata tidak hanya sampai disitu. Kecuali ia merangkap sebagai Pak Pos Istimewa seperti telah diceritakan pada serial ke 3 (baca Mm .no 4/Th. I – 21 Maret 1978), ia rupa-rupanya semakin tegas dengan batasan jumlah mahasiswa yang menjaga fakultas masing-masing. Memang untuk ini pak Slamet punya alasan kuat, yakni berlandaskan Surat Pemberitahuan Rektor UI No. 217/Sek/UI/1978, yang ditujukan kepada para Dekan di lingkunganUI. Isi surat tersebut, memberikan batasan jumlah maksimal 10 orang mahasiswa yang boleh menjaga fakultasnya masing-masing. (Tentang keanehan Surat Pemberitahuan Rektor UI tersebut, lihat Mm. no. 2/Th. I -16 Maret 1978).

Tiga malam terakhir ini, kontrol suasana kampus ditingkatkan oleh Pak Slamet dan anak buahnya. Biasanya cuma dilaksanakan dua kali dalam satu malam, sekarang menjadi empat kali atau lebih. Dan Pak Slametpun telah memberikan ultimatum kepada para mahasiswa: “bahwa mulai pukul 24.00 Wib ke atas, para mahasiswa dilarang masuk ke dalam kampus. Jika para mahasiswa Ia ingin keluar kampus, silahkan terus pulang ke rumahnya, masing-masing.”

Selasa malam, tanggal 21 Maret 1978, sekitar pukul 20.00 Wib, pak Slamet dan seorang anak buahnya ngontrol lagi ke dalam kampus. Malam itu ia memakai celana blue jean, baju kaos biru dan di tangan kanannya memegang sepucuk payung. Tentu saja dipinggangnya terselip sepucuk ……. ada deh! Dalam kesempatan itu, ia berkenan bersoal jawab sejenak dengan Nina Nurani, Ketua SM FIPIA-UI. Tak tahulah kita, apa yang dipersoalkan mereka itu. Kata Nina, “Pak Slamet cuma tanya-tanya saja.”

Serial Pak Slamet bagian keempat init kita tutup dengan beberapa informasi tentang beliau. Tingginya paling banter 1.60 Cm, berkulit sawo mateng, dan kelihatan awet muda. Sepintas orang tak bakalan menyangka kalau beliau itu sudah berpangkat mayor. Habis, styl pakaiannya tak kalah dengan styl anak muda masa kini. Tapi awas, ibarat pepatah Melayu; beliau “kecil-kecil cabe rawit.” Untuk mengetahui apakah Pak Slamet berada di dekat kampus UI,  gampang sekali. Anda perhatikan saja pinggiran jalan depan kampus UI Salemba. “Bila ada sebuah mobil Morina kijang warna hijau dengan nomor polisi: B. 9850 AN, plat hitam, sedang parkir disana; berarti Pak Slamet pasti berada dalam radius Kampus UI Salemba. Mudah. ………… kan!

 

*****

ANEKA BERlTA DARI KAMPUS IPB BRANANG SIANG

Mm. 23-3-1978

Dewan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama seluruh mahasiswa IPB telah mengeluarkan pernyataan mogok kuliah yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1978 – hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Aksi mogok kuliah mahasiswa IPB ini sehubungan dengan protes mereka terhadap situasi kenegaraan akhir-akhir ini, dan tindakan pengejaran serta penangkapan para pimpinan mahasiswa yang dilakukan oleh penguasa negeri ini. Tak luput pulat empat orang pemimpin Mahasiswa IPB telah di tahan oleh Laksusda Jawa Barat, yakni: Farid, Prabowo, Asep (masing-masing ketua dan Wakil ketua DM IPB), dan Indre Adil, penanggungjawab Suratkabar Kampus IPB “Almamater’

Mogok kuliah bagi mahasiswa IPB, bukan berarti mereka tidak datang ke kampus. Halaman gedung induk kampus IPB penuh dihias oleh aneka tenda. Bukannya tenda pasukan Diponegoro atau Brawijaya yang seperti kita lihat di kampus ITB Ganesha Bandung, melainkan tenda para mahasiswa IPB yang merasa prihatin dan “resah” dengan situasi di luar kampus. Bahkan, sebahagian besar dari mereka yang berkemah di dalam kampus itu ada yang belum pulang ke rumah sampai kini. Ketika, ditanyaa “Kok nggak mau pulang ke rumah sih ?” “Mau ngapain tinggal di rumah Paling di rumah kita hanya ngelamun, bisa-bisa kelamaan di rumah nanti kita bisa pada sinting,” celoteh seorang mahasiswa di tendanya.

Pantas saja para mahasiswa kota hujan itu pada betah tinggal di kampus. Nampaknya mereka memang cukup kreatif. Setiap hari selalu ada saja ide untuk mengisi waktu. Misalnya acara pertandingan sepak bola dengan para pemain yang memakai nama sandi nama-nama beberapa pejabat yang dianggap populer di mata mahasiswa. Sementara itu, seorang mahasiswa memegang megaphone dengan gaya Azwar Hamid dari TVRI, atau gaya Yul Khaidir dari RRI, sedang sibuk melakukan reportase pandangan mata pertandingan sepak bola yang cukup unik itu. Tidak hanya itu, masih banyak lagi acara menarik lainnya seperti pagelaran wayang dengan dalang “Ki Sudharmono dan Ki Ali Murtopo”, dan terakhir untuk mengisi malam Minggu tanggal 18 Maret 1978 lalu, telah diadakan pula kontes “Tante Soen”.

 

Karena keadaan dari luar

Kita masih bangga, di UI ada pak Mahar, di IPB ada pak Memed Satari, lantas IKIP pun punya pak Winarno. Kenapa beliau kita banggakan ? “Yah, hanya ketiga beliau itulah yang masih berani berbicara. dan membantah di dengan Sudomo, bahkan Suharto”.

Sehubungan dengan tindakan pemerintah terhadap pembekuan Dewan-dewan Mahasiswa, “Ini soal prinsip bagi saya. Dari semula saya sudah tidak setuju dengan tindakan pembekuan Dewan-dewan Mahasiswa itu. Kalau memang ada dianggap segelintir mahasiswa yang dituduh sebagai gembongnya, ya tangkap dong mereka, ajukan ke pengadilan,” Ujar Prof. Memed Satari yang sempat dijumpai reporter “Mm’ baru-baru ini.

Dikatakan oleh Prof. Memed Satari, “Tindakan pembekuan Dewan-dewan Mahasiswa, adalah salah dan jelas-jelas bertentangan dengan Panca Sila.” Rektor IPB ini mempertanyakan, kalau dihubungkan dengan Demokrasi Panca Sila yang sering didengung-dengungkan penguasa, “Demokrasi Panca Sila yang mana pula yang dipakai pemerintah itu ? “Dewan Mahasiswa itu adalah lambang dari demokrasi yang sebenarnya di negeri ini. Secara langsung pemimpin mahasiswa dipilih secara demokratis sekali. Nah, kalau memang kita ingin menegakkan Demokrasi Panca Sila, lembaga-lembaga demokrasi mahasiswa itu harus ditumbuhkan. Bagaimana kita dapat berbicara soal demokrasi, sementara lembaga-lembaga demokrasi yang kecil dibunuh,“ Prof. Memed Satari rnenandaskan, “Sikap saya ini juga saya sampaikan dihadapan presiden, karena hal ini prinsip bagi kita,” ujarnya.

Akhirnya Rektor IPB ini, mengatakan, “Memang, orang biasanya sering tersandung dengan yang kecil-kecil,” katanya.

 

*****

 

TERTAWA SEJENAK :

“BOSS BAGAIMANA NIH, CABUT JANGAN?”

Mm. 23-3-1978

Ketika serombongan Laksusda Jaya menyerbu kampus UI beberapa waktu lalut diantara mereka terdapat Opsus berpakaian preman. Jumlahnya empat orang. Tugas mereka adalah mencabuti poster yang dipasang para mahasiswa. Disalah satu fakultas, konon itu fakultas Tehnik UI, terdapat poster bertuliskan nama: Soekarno dan Suharto. Tulisan ini membawa cerita atas kejadian itu. Berikut ini dialog antara mahasiswa, opsus dan boss (Komandan opsus), Tatkala melihat poster itu, diantara opsus yang empat orang tadi ada yang berkomentar. “Ini dia yang bikin ribut (maksudnya poster) dan menghangatkan keadaan.” Salah seorang mahasiswa yang berada di dekat situ bereaksi: “Oom, jangan cabut poster ini, kalau Oom cabut berarti Oom anti Soekarno, dan kalau Oom cabut poster yang satu lagi berarti Oom “tidak mendukung Suharto.” Mendengar ucapan mahasiswa tersebut, sang opsus tertegun, dan sempat berfikir sejenak, sementara maksud mencabut poster tertunda.

Kemudian ia berkata: “benar juga ya dik,” lalu “yah deh; yang ini tidak saya cabut. “Tapi boss saya memerintahkan cabuti semua poster, ujar opsus lainnya. “Ya, terserah Oom deh! kata si mahasiswa tadi. Mendenear itu, sang opsus segera menghampiri boss alias komandannya yang berada tak jauh dari tempat itu. Ia tanya: “Boss bagaimana nih! cabut jangan?” Kata opsus itu memintah perintah. Lantas bossnya menjawab: “hayo cabuuuut.” Mendengar perintah itu, sang opsus itu segera menghampiri poster tadi, dan bergerak untuk mencabut. “Tuh boss saya bilang cabut,“ katanya sambil menoleh pada si mahasiswa: “Biarin deh! gue tidak mendukung, asalkan poster bisa dicabut.” Dengan itu, maka lenyaplah sang poster yang ‘membawa’ cerita.

*****

Abdul Haris Nasution

Filed under: Mahasiswa Menggugat — rani @ 7:43 am

ABDUL HARIS NASUTION

Kepada .

Rekan 2 Fraksi ABRi

di MPR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

  1.   Dengan adanya sidang MPR 1978 ini. pada “tahap regenerasi ” kini, dan pada awal dasawarsa ke 2 Orde Baru, “Orde Pembangunan” menurut istilah pimpinan ABRI 10 th yl. tak perlu kiranya penjelasan lebih lanjut, betapa sidang ini bukan berarti sekedar suatu sidang “rutine tiap 5 tahun”, melainkan ialah bahwa hasil2nya, khususnya tentang strategi dan kepemimpinan nasional, berposisi strategis terhadap perkembangan bagi generasi dan dasawarsa2 mendatang.

Dari itu saya mohon maaf, mengganggu saudara2 anggota MPR, yg menurut UUD 45 “sepenuhnya” melakukan kedaulatan rakyat Indonesia, khusuanya saudara2 TNI yg sama menghayati Saptamarga, untuk menitipkan beberapa soal2 pokok dari ikrar2 perjuangan kita yg sampai kini belum dapat terselesaikan, walaupun telah sejak dulu kita nyatakan, ialah dalam rangka murni dan konsekwen melaksanakan UUD 45. Saya istilahkan menitipkan, ialah karena sebagai purnawirawan yg sejak 6 th sudah sepenuhnya berada diluar badan2 kenegaraan dan ketentaraan, maka hanya dapat menitipkan kepada saudara2 yg masih berada didalam.

Saya minta maaf kedua kalinya, karena saya mengajukan soal2 pokok yang tidak termuat dalam rancangan2 yang diajukan oleh presiden kepada MPR. Tidak lain ialah terutama karena rasa tanggung jawab sejarah, bahwa dimasa  pimpinan sayalah TNI resmi memulai kekaryaan ABRI, TNI memelopori dan mengamankan kembali ke UUD 45, serta dimasa MPRS 1966-lah kita secara konstitusionil membulatkan tekad untuk murni dan konsekwen melaksanakan UUD 45, sebagaimana tercantum dalam Tap X dan tergariskan dalam Tap XIV s/d XX.

  1.   Adapun soal2 pokok (UUD 45) tadi yg masih perlu dikerjakan secara programatis demi pelaksanaan murni dan konsekwen UUDD ialah sbb.:

(1).    Pelaksanaan yg demokratis lebih maju dari psl 1 : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Hal ini menyangkut sistim pemilu dan cara pembentukan MPR/DPR/DPRD. Dengan sistim pemilu sekarang yg memilih tanda gambar beserta ketentuan2 yg menyertainya, dan pengangkatan wakil2 rakyat yg sekian banyak oleh Presiden, adalah kita masih jauh dari ketentuan dalam bagian pertama psl 1 tsb, jakni masih terlalu luas kedaulatan yg tidak “ditangan rakyat”. Baik kembali saya ingatkan kepada tekad kita dalam Seminar AD 1966 dulu dalam usaha menegakkan orde Baru.

Dan dengan tata tertib sekarang, dimana setelah sidangnya yg pertama, maka praktisnya MPR hanya bisa lagi melakukan kedaulatan itu jika oleh DPR “diundang untuk persidangan istimewa”, maka berarti mengurangi terhadap “dilakukan sepenuhnya oleh MPR” kedaulatan itu.

Saya dapat memahami, bahwa ketentuan UUD yg fondamantal ini, tidak bisa sekaligus sepenuhnya terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(2).    Usaha yg programatis demi meniadakan badan2 yg extra-konstitusionil, seperti a.l. Pangkopkamtib. Kita berkeyakinan, sebagaimana juga dihayati dalam Pernyataan ABRI 5 Mei 1966, yg saya telah ikut menanda-tanganinya dulu, bahwa menurut Penjelasan UUD 45, sistim UUD 45 itu adalah “hanya memuat aturan2 pokok, sedang aturan2 yg menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada UU yg lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut”. Namun “sifat aturan yg tertulis itu mengikat”.

Demikianlah, mengenai isi Pangkopkamtib itu sebagai kekuasaan darurat telah ada ketentuan dalam psl 12 UUD 45 : “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat2 dan akibatnya keadaan bahaya di tetapkan dengan UU”.

Adalah kewajiban kita secara nyata programatis mengembalikannya kepada ketentuan UUD 45, apalagi sudah 12y tahun usia bedan extra-konstitusionil ini, yg dulu telah lahir sebagai kebijaksanaan Presiden/Pangti/PBR pada tgl 2 Oktober 1965 dalam mempertahankan Perintah beliau tgl 1 Oktober 1965; “Bahwa pimpinan Angkatan Darat RI sementara berada langsung dalam tangan Pres/Pangti ABRI” terhadap kenyataan “konvensi” AD yg berlaku, bahwa Pangkostrad bertindak sebagai pds Panglima AD jika Pangad berhalangan. Yakni sebagaimana pengumuman Mayjen Suharto tgl 3 Oktober 1965 sekembali dari istana Bogor. “………maka saya Mayjen Suharto, yg sejak terjadinya peristiwa 30 September 1965 memegang sementara pimpinan AD menyatakan bahwa mulai saat ini pimpinan AD dipegang langsung oleh PYM Pres/Pangti ABRI. Kepada saya masih diberi tugas oleh PYM Pres/Pangti ABRI untuk mengembalikan keamanan seperti sedia kala………..”

Saya dapat memahami, bahwaa hal ketentuan UUD 45 itu tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(3).    Usaha yg programatis demi pelaksanaan “hak2nya warganegara” dan “kedudukan penduduk” dalam psl 27 sampai 34 yg menurut Penjelasan UUD ialah “rnemuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yg bersifat demokratis dan yg hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan”.

Umumnya oleh UUD sendiri diperintahkan pula pembuatan UU organiknya seperti psl 28 mengenai “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”, psl 30 mengenai “berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan  negara” dstnya. Kesemuanya telah jadi tekad kita dalam MPRS 1966 dalam Tap XIV “perincian hak2 azasi manusia”, yg dulu telah dapat kita mufakati perumusan2nya, tapi yg telah buntu dalam MPRS 1968 yg komposisinya telah banyak sekali berubah sesudah “Penyegaran ” oleh Pengemban Tap IX MPRS.

Saya minta perhatian untuk adanya program konkrit untuk pelaksanaan yg lebih maju dari psl 28 tadi. Kemudian dari. psl 27: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya” dan psl 31 tentang pendudukan : “Tiap2 Warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”

Saya dapat memahami, bahwa hal ketentuan2 UUD 45 inipun tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(4).    Usaha yg programatis mengakhiri keberlakuan materi Penpres2 dari masa Orla yg tidak sesuai dengan pemurnian pelaksanaan UUD 45, sebagaimana telah kita tekadkan pada th 1966, a.l. mengenai PenPres tentang subversi, yg masih diformilkan dengan UU.

Saya dapat memahami, bahwa hal ketentuan UUD 45 tentang inipun tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(5).    Pelaksanaan pemilihan Presiden seperti ketentuan psl 6: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak”. Kiranya setelah 12 th Orde Baru sudah dapat pasal ini dilaksanakan secara murni dan konsekwen menurut huruf dan jiwanya, yakni dengan cara yg betul2 tanpa lagi mengurangi makna “dipilih”.

(6).    Usaha yg programatis menuju kemajuan pelaksanaan psl 33, khususnya terhadap gejala praktek kini yg membawakan kecenderungan memusatnya kekuasaan ekonomi kepada kelompok2 tertentu, hingga menjauhkan kita dari pelaksanaan psl 27 mengenai “kebersamaan kedudukannya” segala “Warga Negara “dengan tidak ada kecualinya”, “berhak atas pekerjaan dan penghidupan yg layak bagi kemanusiaan”, dan psl 33 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

(7).    Mengingat Presiden menyampaikan pertanggung jawab kepada MPR 1978 kiranya perlu dikoreksi konstitusionil terhadap Tap I MPR 1973 yg dalam psl 110 telah menentukan Presiden mempertanggungjawabkan mandatnya kepada MPR yg oleh psl 1 ditentukan “ialah MPR hasil Pemilu yg anggota2nya diresmikan pada tgl 1 Oktober 1972” (ps1. l).

Justru Tap I/1973 ini telah menentukan bahwa Tap ini mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan kedalam” (psl 102), tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain” dan MPR-lah yg dapat “memberikan penjelasan yg bersifat penafsiran” (psl 4), dikunci dengan ketentuan dari lembaga kekuasaan tertinggi ini: “Segala ketentuan yg bertentangan dengan peraturan tata-tertib ini dinyatakan tidak berlaku” (psl 121). Inilah satu2-nya Tap MPR yg menentukan, bahwa Tap inilah yg berlaku, kalau ada perbedaan.

Hal ini telah ramai dipersoalkan dan penyelesaian konstitusionil adalah begitu penting demi penegakan nilai2 UUD 45.

3.   Telah lebih 4 windhu usia RI. telah lebih 4 windhu TNI kita yg mengemban “amanat 1945”: UUD adalah azas dan politik tentara”. Sbg panglima dari masa 45-an itu, semasa menghadapi penyimpangan2, seperti dalam soal “Linggarjati”, “Renville” dan kemudian KMB, yg isinya menyimpang dari Proklamasi 1945 yg “disusunlah Kemerdekan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” (Pembukaan UUD 45), maka masih teringat berkali2 ketegasan TNI melalui Panglima Besar, sampai terakhir terjadinya surat permohonan berhenti beliau pada tgl 1 Agustus 1948.

Adalah dalam meneruskan garis perjuangan TNI tsb, maka setelah pergolakan2 dan krisis2 nasional th 50-an, kita (TNI) menuntut kembali ke UUD 45 (Surat KSAD Agustus 1958 menghadapi konsepsi demokrasi terpimpin) dan setelah tragedi nasional 1965 mentekadkan pelaksanaan murni dah konsekwen UUD 45.

Tidak terlambat kiranya. kalau TNI generasi 45 dalam tahap regenerasi ini merampungkan missinya untuk tertegaknya hal2 yg pokok dalam pelaksanaan UUD itu. Apalagi diperingatkan oleh suasana pada awal dasawarsa ke 2 Orde Baru ini, suasana prihatin yg menyertai berlangsungnya Sidang MPR kali ini.

Insya Allah SWT.

Wassalam

Jakarta,  11 Maret 1978

 
 
 

Tembusan kepada :                                                                             A.H. NJ.SUTION.

  1. MPR/DPR/DPRD.                                                                       (Jendera1 Purn.TNI)

  2. Teman2 seperjuangan.

 ( Sumber: Buletin Mahasiswa Menggugat)