March 18, 2009

Mahasiswa Menggugat 3

Filed under: Mahasiswa Menggugat — rani @ 12:10 am

MAHASISWA MENGGUGAT Alamat Redaksi : Jl. Salemba Raya 4 – Jakarta Pusat JAKARTA, 18 MARET 1978 – NO. 3/Th. I

CATATAN-CATATAN LEPAS

Hidup Dan kehidupan ini, pada Hakekatnya tak bisa lepas dari masa lampau, kini, dan akan datang. Dari hari ke hari, kehidupan umat manusia bergerak mengalami proses perubahan baik ia secara individu, secara kelompok (masyarakat), maupun suatu bangsa.Ada masyarakat atau bangsa yang mengalami perubahan secara, “Revolusi,” dan ada pula yang bergerak setahap demi setahap mengikuti: jalur “evolusi”. Pendek kata, tidak ada satu masyarakat atau suatu bangsapun di muka bumi ini yang luput dari proses perubahan itu. Disenangi atau tidak, melalui proses yang aman ataupun tidak!


Semua aktivitas dalam kehidupan manusia, berlangsung lewat kaidah-kaidah tertentu. Entah dalam suatu mekanisme teknis, dalam kaidah agama, kebijaksanaan-kebijaksanaan politik, perwujudan artistik, ataupun argumentasi ilmiah. Kaidah-kaidah ini tidak hanya bertalian dengan akal budi dan pengertian manusia, tetapi juga bertalian dengan seluruh pola kehidupannya. Dan berkaitan pula dengan seluruh perbuatan serta harapan-harapan manusia. Kaidah-kaidah dapat dimengerti, diajarkan dan disebar-luaskan di kalangan warga masyarakat melalui bahasa dan lambang-lambang (simbol-simbol) tertentu. Sesuatu “kata” dalam masyarakat bersangkutan, ada kalanya juga merupakan suatu lambang (simbol). Kaidah-kaidah tersebut selalu mengalami perubahan, dan ini memerlukan suatu proses belajar yang bertalian dengan situasi-situasi yarg disusun kembali melalui perubahan dalam simbol-simbol, lambang-lambang adalah pengejawantahan dari proses belajar, sehingga kita seolah-olah dapat naik menara-menara yang tinggi, lalu.memandang kearah yang dulu tidak kita kenal. Dengan demikian kita juga tahu, kearah mana kita harus berkiblat. “Dunia selalu berubah, sehingga kaidah-kaidahpun selalu harus ditinjau kembali.”The rules of the game,” tidak berlaku untuk selama-lamanya. Dikatakan oleh Prof. Dr. C.A van Peursen, “lambang-lambang merupakan penunjuk jalan di tengah-tengah kesimpang-siuran perbuatan manusiawi; sekaligus merupakan pula tanda-tanda mengenai tanggung jawab manusiawi. Lambang itu melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada kita : Bagaimana kita menanggapi situasi ini ?” – Pemilihan seorang pemimpin seluruh rakyat yang bernama Presiden di kawal dengan ketat oleh tentara bersenjata lengkap seperti kini sedang berlangsung; adakah ia merupakan sebuah pertanyaan bagi kita? Kata-kata: “tenteram”, “aman”, dan “sejuk” menurut penguasa; adakah terpikir oleh kita bahwa justru ketiga kata tersebut merupakan perlambang dari situasi sebaliknya. Yakni “resah”, “tidak aman” dan “panas”.


Lewat “trial and error” kita bisa menjadi bijaksaan. Kekeliruan dan kesalahan, adakalanya bermanfaat. Namun dapat juga terjadi, bahwa manusia lewat kekeliruan dan kesalahannya, justru menjadi semakin tidak bijaksana dan semakin bodoh.


BERlTA-BERITA SEPUTAR KAMPUS

PESERTA KKN-UI PANDEGLANG TlBA Dl KAMPUS SALEMBA

Mm. 18- 3-1978 Empat puluh lima orang peserta KKN UI Pandeglang tanggal 16 Maret 1978, tiba di kampus UI Salemba (fakultas Teknik) dengan selamat. Dua buah bus membawa mereka dari daerah Banten itu dengan pengawalan yang cukup ketat dari tim mobil lalu lintas. “Rombongan berangkat dari Pandeglang pukul 13.30 WIB dimana sebelumnya mereka mengadakan perpisahan lebih dahulu dengan Bupati serta mayarakat setempat di Kabupatenan. Pada kesempatan itu dari UI hadir bapak Pringgodigdo,SH – Pembantu Rektor khusus bidang pengabdian masyarakat di UI. Pukul 18.00 WIB rombongan tiba di kampus UI ini yang kebetulan sedang di jaga ketat oleh mahasiswa UI sehubungan keadaan akhir-akhir ini. Para penjaga menyambut dengan hangat, sampai seorang berteriak, “merdeka,….. merdeka,…… merdeka.” Para peserta KKN tampak sibuk menurunkan barang-barang perlengkapan serta bingkisan dari Pandeglang yang cukup banyak. Tampak kelihatan kulit mereka kecoklatan, kena terik matahari rupanya. Ini menandakan mereka turun kelapangan dan ini boleh dikatakan Nyata-nyata Kerja disana. Sementara para peserta sibuk mengurus barang-barang, seorang rekan yang kebetulan menyambut kehadiran mahasiswa KKN ini berkomentar, “wah seperti pemuda ‘AMS’, “” Memangnya kenapa ? tanya seorang rekan. “itu pakaiannya hijau-hijau,” jawabnya singkat. Memang banyak peserta KKN itu mengenakan pakaian seragam (secara kebetulan) hijau uniform militer. Yang kalau pinjam istilah mode dikenal dengan “army look”

Betah, sedih, dan kangen Seorang mahasiswa peserta KKN menyatakan, “kami masih betah disana, waktu dua bulan setengah terasa singkat. Karena kami benar-benar bermasyarakat di sana dan kami merasakan seolah tinggal bersama keluarga sendiri.” “Kita benar-benar diservis,” kata seorang mahasiswi menambahkan. “Tadi kita sedih dan menangis sekarang gembira lagi,” kata peserta KKN dari Fakultas Sastra.” Bagaimana kabarnya Rawamangun ?” Ia bertanya. tandas. “beberapa minggu kemarin, pasukan Laksusda mengamankan kampus dan mencabut Poster, yang hangat terjadi pada hari Jum’at tanngal 24 Februari di Fakultas Hukum. Disini terjadi “penembakan” dan penangkapan. Korban penyerbuan ini, tiga orang, satu kena bayonet dua kena popor,” jawab penulis. “saya benar-benar kangen pada teman-teman dan keluarga. Soalnya dengan kejadian akhir-ahkir ini yang menimpa kampus kita serta adanya, berita teman-teman yang ditangkap membuat saya ingin melihat medan sebenarnya.” ucap seorang peserta KKN.

Desa Perdana Menjadi Kampung Kerja Nyata Sebuah desa dari salah satu. medan KKN UI 1978 ini telah dinilai hasil kerja terbaik oleh team KKN. Menurut seorang peserta, desa tersebut telah diselamatkan dari penyakit kronis “banjir.” Mahasiswa yang bertugas di daerah ini telah membuat semacam saluran dan pengalihan arus air. Masyarakat setempat sangat berterima kasih atas kerja para mahasiswa UI ini. Dengan berhasilnya membuat suatu bentuk kerja yang efektip maka pihak penyelengara KKN dan warga setempat sepakat menamakan daerah tersebut dengan nama “Kampung Kerja Nyata.”

Secara umum sebagai moderator “Para mahasiswa KKN ini secara umum merupakan “moderator” dalam melaksanakan tugasnya.” kata seorang peserta. “Tetapi disamping sebagai moderator, kami juga turun kelapangan secara aktif.” katanya menambahkan. Para peserta KKN ini dalam tugas kerjanya dibagi dalam beberapa bidang, misalnya khusus dalam bidang pertanian, pendidikan dan secara umum memberikan pula penerangan-penerangan yang bersifat edukatif. Ini dikemukakan oleh beberapa peserta ketika dihubungi.

Cinta Sepintas “Ini yang menarik,” kata seorang mahasiswi mengomentari.” Soal “cowo” kecantol “cewe” dan “cewe” kecantol “cowo” itu sih lumrah dalam hal seperti ini,” katanya menambahkan.” Cuma sayangnya hanya sementara.” seorang mahasiswa berkomentar. Dan tertawalah semua, cuma sang mahasiswi sedikit mencibir. Rupanya ada main antar mereka. “Sebenarnya itu soal kesan saja,” mahasiswi itu berketa dengan lembut dan sambil melirik, kitapun jadi mahfum. “Ada yang kecantol anak pak Lurah tidak?” tanya penulis. Mendengar ini para peserta KKN ini terbahak. “hampir-hampir kocantol, kalau engga ada ini sambil melirik kegadis manis peserta KKN maka apa boleh buat, menetaplah awak di Pandeglang,” kata peserta KKN yang sedang sibuk mengemas barang ini.

Kembali ke Kampus Dua setengah bulan mereka berada di Pandeglang, menunaikan tugas panggilan nusa dan bangsa sesuai dengan janji Tri Dharma perguruan tinggi; pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Maka berangkatlah mereka dengan tabah dan tekad kuat. Kalau melihat peserta KKN ini jauh sebelum mereka berangkat ke Pandeglang, banyak diantara teman-tcmannya yang mengundurkan diri, dengan berbagai alasan. Namun demikian empat puluh lima orang peserta ini setelah dikurangi 2 orang. Seperti kita tahu, satu orang peserta tewas dalam kecelakaan dan satu orang lagi luka-luka berat yang tidak memungkinkan turut aktif. Namun perlu diperhatikan rasa disiplih dan menghargai lingkungan yang asing itu perlu diperhatikan secara serius terlepas dari nasib yang kurang baik. Yang jelas korban kecelakaan memang sudah takdir tetapi disiplin itu sangat perlu. Kampus Universitas Indonesia telah menanti mereka untuk kembali studi, namun keadaan menghendaki lain. Setiba di Kampus mereka tidak terus kuliah tetapi terus mengadakan aksi mogok sesuai dengan rekan-rekannya yang telah malakukannya terlebih dahulu. Dan inipun sesuai dengan tuntutan untuk menjaga Stabilitas negeri selama SU MPR RI tahun 1978 dari tanggal 11 sampai 23 Maret 1978. Toleransi dan konsekuensi tetap harus di jaga.


KISAH PERJALANAN PULANG MAHASISWA KKN-UI DARI PANDEGLANG : “GOLOK SOUVENIR BIKIN GARA-GARA “

Mm. 18-30-1978 Daerah Banten tempat para mahasisiwa UI ber KKN (Kuliah Kerja Nyata), bukanlah daerah dimana bisa didapatkan banyak souvenir macam-macam. seperti halnya daerah Bali. Paling banter cuma dua macam yang bisa di bawa oleh para, mahasiswa selama 3 bulan mengabdi di sana. Ilmu magic atau golok Banten yang cukup kesohor itu. Nah, yang terakhir ini, rupa-rupanya ada juga beberapa mahasiswa berhasil memilikinya; sebagai kenang-kenangan (tanda mata) dari masyarakat di tempat mereka bertugas. Ternyata dalam perjalanan pulang ke Jakarta, golok-golok souvenir tersebut menjadi gara-gara. Di Balaraja, mobil mahasiswa KKN-UI itu dikepung sepasukan tentara bersenjata siap tempur. Mungkin mereka menduga, para mahasiswa KKN-UI ini adalah pasukan pendekar kebal dari Pandeglang-Banten, yang akan menyerbu Gedung MPR/DPR Senayan. Cerita lengkapnya begini. Tanggal 16 Maret l978, pukul 13.30 Wib rombongan berangkat dari Pendopo Kabupaten Pandeglang. Pembantu Rektor Bidang Pengabdian Masyarakat Girindro Pringgodigdo SH, beserta Paban Rektor UI-Kapten Donald Siregar, sengaja menjemput ke sana untuk mencegah beberapa kemungkinan di dalam perjalanan. Dugaan kedua pembantu rektor UI ini, ternyata ada benarnya. Sebab sepanjang jalan dari Pandeglang ke Jakarta, ada 5 pos penjagaan, masing-masing di dekat Serang, di Balaraja, di Tangerang, di Batu Ceper, dan di Petojo. Menurut Paban Rektor UI, Kapten Donald Siregar, ketika rombongan mahasiswa KKN-UI tidak mengalami hambatan pada pos pertama di dekat Serang. Soalnya Paban Rektor dengan mobil Panitia Penyambutan, telah memberitahukan terlebih dahulu kepada komandan jaga di tempat tersebut. Lain halnya ketika rombongan tiba di Pos II-Balaraja. Waktu itu bis mahasiswa KKN-UI agak terpisah jauh dengan mobil Paban Rektor maupun dengan. mobil Pringgodigdo SH. Mobil Pembantu Rektor Bidang Pengabdian Masyarakat ini, ternyata sampai lebih dulu di pos penjagaan Balaraja, tanpa. mengetahui bahwa mobil para mahasiswa masih berada di belakang. Tak lama kemudian bis yang ditumpangi oleh 48 mahasiswa KKN-UI tersebut tadi, tlba di tempat itu. Lima orang prajurit naik ke bis, mameriksa barang-barang para penumpang. Dengan terkejut para prajurit tersebut menemukan beberapa batang golok milik mahasiswa. Salah seorang buru-buru melapor pada komandannya. Sang komandan segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyetelling bis para mahasiswa KKN-UI. Suasana agak tegang ! Tak lama kemudian, Kapten Donald tiba di tempat itu. Segera ia memberikan penjelasan-penjelasan kepada sang komandan tentara di sana, bahwa rombongan mahasiswa ini baru pulang KKN. Mereka sudah 3 bulan berada di Pandeglang, dan mereka sama sekali tidak mengetahui situasi di Jakarta,” Kata Kapten Donald kepada sang komandan itu. Untunglah sang komandan yang berpangkat Letnan Satu itu bisa mengerti ujar Kapten Donald kepada reporter Mm. Rombongan mahasiswa bukan hanya diizinkan meneruskan perjalanan, tetapi malah mendapat pengawalan yang cukup rapi dan ketat. Rombongan KKN-UI, mulai dari Pos Penjagaan Balaraja seolah-olah merupakan suatu konvoi mobil pejabat saja. Sirine dari mobil polisi lalu lintas meraung-raung sepanjang jalan. Sementara formasi konvoi: satu mobil patroli polantas di depan, kemudiah mobil Pringgodigdo SH, lalu. mobil Kapten Donald Siregar, bis yang ditumpangi mahasiswa KKN-UI, bis barang para mahasiswa, diikuti oleh satu jeep polantas dengan sirine yang mengaung-ngaung tadi, tetakhir satu pick-up tentara bersenjata longkap. Pengawalan istimewa ini diteruskan secaro estafet hingga tiba di Jakarta. Di Tangerang, diadakan serah-terima tugas pengawalan kepada Kodim Tangerang, dalam formasi yang sama, hingga sampai ke pos Batu Ceper. Serah-terima di Batu Ceper agak lama (+ 20 menit), karena juga membicarakan soal route yang, akan dilewati rombongan setibanya di Jakarta. Tugas pengawalan dari Batu Ceper ke Petojo (depan asrama Yon 202), berada di tangan Kodim Jakarta Barat. Dan dari Petojo hingga ke Salemba UI tanggung jawab ada di tangan Kodim Jakarta Pusat. Perlu dicatat, walaupun penangung jawab pengawalan itu ada ditangan tentara, ternyata paukan pengawal sejak dari Tangerang sampai di Salemba, berasal dari Brimob-Polri. Oh ya, ada satu hal lagi. Bahwa di kiri-kanan mobil konvoi tadi, terdapat pula beberapa motor intel Melayu yang cukup gesit. Ketika beberapa. mahasiswa KKN-UI ditanya reporter Mm sehubungan dengan pengawalan secara istimewa itu, jawaban macam-macam. Ada yang merasa bahwa mereka seolah-olah rombongan pembesar, karena disepanjang jalan banyak menarik perhatian massa. Ada juga yang mengaku bahwa para mahasiswa mungkin salah-tingkah, dengan melambai-lambaikan tangan kepada massa di pinggiran jalan. Dan ada pula yang merasa geli melihat tingkah-pola para petugas kemanan negara kita itu. Namun Pembantu Rektor Bidang Pengabdian Masyarakatlah yang paling beruntung dengan pengawalan istimewa tersebut. Beliau dengan potongan badan yang bonafit, mobil dinas Datsun model terbaru, tampaknya benar-benar dikira oleh massa di pinggir jalanan, sebagai tamu negara. Atau setidak-tidaknya mereka bertanya: apakah yang dikawal petugas keamanan ini adalah calon Wakil Presiden RI?


Redaksi dan reporter Mm mengucapkan banyak terima kasih saudara-saudara yang telah memberikan sumbangan secara sukarela, sehingga MM kita ini bisa, terbit secara kontinyu 3 X dalam seminggu. Ucapan yang sama kami tujukan kepada SM FIPIA-UI, atas sumbangan konsumsi malam, tanggal 17-3-1978. Salam kompak !


TINJAUAN : BANGGAKAH ANDA MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA ?

Mm. 18-31978 Awal bulan ini, presiden Carter mengundang pemimpin redaksi dan penerbit pers kampus se Amerika Serikat ke Gedung Putih. Dalam. sambutannya dia tidak mengatakan, Rajin-rajinlah belajar. Tetapi yang diucapkannya : “Banggalah kalian menjadi warga negara Amerika. Jika saya dan orang-orang pemerintah melakukan kesalahan, kritiklah kami”.


Banggakah kita jadi warganegra Indonesia sa’at ini. jika ada pertanyaan dari kawan-kawan negara tetangga : “Negara kamu subur dan kaya, tetapi kok rakyatnya melarat ? “Ini baru satu pertanyaan saja. Katakanlah yang mengajukan itu adalah seorag mahasiswa Singapura yang negaranya tidak punya tanah dan daerah-tambang yang seperti kita miliki. Di Malaysia, jika ada yang merokok dibioskop, pasti kena denda 500 ringgit. (hampir seratus ribu rupiah). Dan jangan juga buang sampah sembarangan. Pegang senjata tanpa ijin, bisa berakibat dituntut hukuman mati. Seorang menteri, atau orang terkemuka, bisa kena hina dina kalau berbuat curang; Pengadilan akan bertindak tegas. Pers-pun akan menyiarkannya. Singapura dan Maysia tidak banyak berbeda didalam ketegasan hukum. Dua negara ini pernah kita “ganyang” dahulu. Sudah dua belas tahun tidak ada lagi teriakan ganyang Malaysia. Negara yang pernah diganyang itu, terbukti lebih tertib dan teratur. Dan mungkin juga, jauh lebih demokratis. Sejak dua belas tahun belakangan ini pulalah kita menghendaki keteraturan, tegaknya hukum dan majunya perekonomian bangsa kita. Bagaimana hasilnya. ?


Kontrol sosial didalam suatu masyarakat, merupakan sesuatu yang sangat penting, jika masyarakat yang bersangkutan menghendaki tegaknya norma-norma. Konstitusi dan hukum hanya mungkin berwibawa, jika ada kontrol yang leluasa dan layak demi tegaknya lembaga-lembaga yang menjadi dasar terpenting dari kehidupan bernegara itu. Aspirasi masyarakat terhadap hukum dan keadilan harus selalu diperhatikan oleh para pembuat undang-undang dan penegak hukum. Masyarakat tidak dengan hukum, akan tetapi menghormati hukum. Seorang warganegara akan menerima-sanksi (hukuman) dengan ikhlas, apabila hukuman yang dijatuhkan itu dianggap pantas da adil. Akan tetapi, apakah demikian halnua yang terjadi dinegara kita sekarang ini ? Seorang maling kecil bisa ditimpa hukuman berat, dan maling besar borkaok-kaok bahwa hukum harus ditegakkan dan korupsi harus dimusnahkan.


Pembangunan memang harus sukses. Tujuan kita adalah masyarakat adil-makmur. Makmur memang belum. Makmur penekanannya adalah menaiknya pendapatan perseorangan (perkapita), jadi lebih konkrit, dan tidak dapat dicapai sekaligus dalam sekejap. Akan tetapi, yang namanya keadilan, tidak pula perlu di tunggu sampai seribu tahun lagi. Keadilan, merupakan suatu kebutuhan manusiawi. Begitu kita lahir, kita sudah mebutuhkannya. Dengan keadilan, bisa tercipta suasana saling menghormati, dan saling memperpacaya. Sekalipun keadilan memang agak abstrak dan relatif, tetapi. ada yang namanya rasa keadilan yang hidup di suatu masyarakat. Kalau hukum diharapkan dihormati masyarakat, rasa keadilan masyarakat ini merupakan sumber utama untuk menciptakan perundang-undangan atau peraturan-peraturan. Memang menurut konstitusi kita, pembuatan peraturan-perundang-undangan ada prosedurnya. Oleh karena itu ucapan seorang pejabat yang tak ada dasar hukumnya, bukan merupakan suatu peraturan hukum yag harus dipatuhi. Kecuali jika ucapannya disertai ancaman. Kalau begini caranya, itu berarti sudah mengkhianati rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dan jangan pula diharapkan masyarakat menjadi hormat kepada pejabat tersebut (ingat : sekarang. orang enggan menggunakan istilah pemimpin, karena memang sulit untuk melekatkan predikat ini kepada hampir semua pejabat), jika rasa keadilan yang hidup dimasyarakat diabaikannya.


Apakah yang bisa kita banggakan sekarang ini dari Indonesia ? Mungkin Anda akan menyebut Rudy Hartono, yang merajai peberapa kali All England. Mungkin anda akan menyebut penyair Chairil Anwar, atau W.S. Rendra. Ataut sebut saja Muchtar Lubis, atau Adnan Buyung Nasution yang mendapat beberapa kali penghargaan Internasional. Anda boleh juga bangga, karena Indonesia anggota Opec. Tetapi apakah semua itu membuat anda betul-betul sudah bangga menjadi warganegara Indonesia ? Apakah dalam keadaan sekarang ini kita sudah bangga jadi WNI ?


Di kabinet kitat selain terdapat jenderal-jenderal, juga duduk tehnokrat-tehnokrat. Tampaknya memang helat, dan pantas dibanggakan. Tapi marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing secara jujur : Apakah kita sudah bangga ?


Pada tahun 1966, bangsa Indonesia mungkin boleh bangga dengan pers mahasiswa Indonesia. Peranan pers mahasiswa dalam menegakkan Orde Baru juga bukan sedikit. Sebut saja Harian “Kami”, dengan berbagai edisi, Mimbar Demokrasi, Mahasiswa Indonesia, dan tak terhitung lagi bulletin-majalah dan stensilan yang cukup banyak jumlahnya. Mereka tidak pernah minta diundang ke Istana Negara. Tetapi sekarang, media yang cukup berjasa itu sudah di lupakan, bahkan digusur. Masih banggakah anda membaca surat kabar hari ini, yang sudah tidak memuat lagi kejadian-kejadian yang lengkap tentang kemahasiswaan dan pelajar ? Anda tidak perlu bangga dengan pers kampus atau pers mahasiswa, karena sampai hari ini semua pers berciri kampus dan mahasiswa dilarang terbit; katanya sih, larangan sementara. Tetapi sampai kapan ? Inilah repotnya, banyak orang mulai berkata : Di Indonesia tidak ada lagi kepastian hukurn. Dari segi ini, anda boleh “bangga”


Selain sebagai mahasiswa, kita juga adalah warga kandung dari masyarakat. Dus berarti pula, mahasiswa, adalah jadi warganegara yang secara syah pula. Kata orang, mahasiswa adalah segelintir warganegara yang beruntung dapat mengenyam pendidikan diperguruan tinggi. Bahkan, ia diharapkan sebagai pemimpin republik ini kelak. Direncanakan atau tidak, proses ini pasti akan terjadi. Kalau diambil rata-rata usia orang Indonesia umumnyat paling tinggi enam puluh atau tujuh puluh tahun. Nakh, kalau kita perhatikan umur sebagian besar para pejabat yang berkuasa kini, rata-rata berumur sudah empat puluh lima keatas, yang berarti sudah lebih tiga perempat usinya kini. Atau dengan perkataan lain, tiga perempat badan para pejabat kita itu sudah masuk tanah, sedangkan yang tinggal sekarang cuma sepertiga bagian tubuhnya keatas saja.


Dinegara ini, sumber penghasilan nasional terbesar masih berasal dari minyak. Lantas, ditambah dengan bertumpuknya hutang kepada negara-negara asing. Sekedar catatan kita Saja, konon, setiap bayi yang baru lahir dipermukaan bumi republik ini, sudah dibebani kewajiban untuk melunasi hutang-hutang negara. Banggakah anda menjadi Warga Negara Indonesia ?

ABDUL HARIS NASUTION

Kepada . Rekan 2 Fraksi ABRi di MPR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

  1. Dengan adanya sidang MPR 1978 ini. pada “tahap regenerasi ” kini, dan pada awal dasawarsa ke 2 Orde Baru, “Orde Pembangunan” menurut istilah pimpinan ABRI 10 th yl. tak perlu kiranya penjelasan lebih lanjut, betapa sidang ini bukan berarti sekedar suatu sidang “rutine tiap 5 tahun”, melainkan ialah bahwa hasil2nya, khususnya tentang strategi dan kepemimpinan nasional, berposisi strategis terhadap perkembangan bagi generasi dan dasawarsa2 mendatang. Dari itu saya mohon maaf, mengganggu saudara2 anggota MPR, yg menurut UUD 45 “sepenuhnya” melakukan kedaulatan rakyat Indonesia, khusuanya saudara2 TNI yg sama menghayati Saptamarga, untuk menitipkan beberapa soal2 pokok dari ikrar2 perjuangan kita yg sampai kini belum dapat terselesaikan, walaupun telah sejak dulu kita nyatakan, ialah dalam rangka murni dan konsekwen melaksanakan UUD 45. Saya istilahkan menitipkan, ialah karena sebagai purnawirawan yg sejak 6 th sudah sepenuhnya berada diluar badan2 kenegaraan dan ketentaraan, maka hanya dapat menitipkan kepada saudara2 yg masih berada didalam. Saya minta maaf kedua kalinya, karena saya mengajukan soal2 pokok yang tidak termuat dalam rancangan2 yang diajukan oleh presiden kepada MPR. Tidak lain ialah terutama karena rasa tanggung jawab sejarah, bahwa dimasa pimpinan sayalah TNI resmi memulai kekaryaan ABRI, TNI memelopori dan mengamankan kembali ke UUD 45, serta dimasa MPRS 1966-lah kita secara konstitusionil membulatkan tekad untuk murni dan konsekwen melaksanakan UUD 45, sebagaimana tercantum dalam Tap X dan tergariskan dalam Tap XIV s/d XX.
  2. Adapun soal2 pokok (UUD 45) tadi yg masih perlu dikerjakan secara programatis demi pelaksanaan murni dan konsekwen UUDD ialah sbb.: (1). Pelaksanaan yg demokratis lebih maju dari psl 1 : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Hal ini menyangkut sistim pemilu dan cara pembentukan MPR/DPR/DPRD. Dengan sistim pemilu sekarang yg memilih tanda gambar beserta ketentuan2 yg menyertainya, dan pengangkatan wakil2 rakyat yg sekian banyak oleh Presiden, adalah kita masih jauh dari ketentuan dalam bagian pertama psl 1 tsb, jakni masih terlalu luas kedaulatan yg tidak “ditangan rakyat”. Baik kembali saya ingatkan kepada tekad kita dalam Seminar AD 1966 dulu dalam usaha menegakkan orde Baru. Dan dengan tata tertib sekarang, dimana setelah sidangnya yg pertama, maka praktisnya MPR hanya bisa lagi melakukan kedaulatan itu jika oleh DPR “diundang untuk persidangan istimewa”, maka berarti mengurangi terhadap “dilakukan sepenuhnya oleh MPR” kedaulatan itu. Saya dapat memahami, bahwa ketentuan UUD yg fondamantal ini, tidak bisa sekaligus sepenuhnya terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya. (2). Usaha yg programatis demi meniadakan badan2 yg extra-konstitusionil, seperti a.l. Pangkopkamtib. Kita berkeyakinan, sebagaimana juga dihayati dalam Pernyataan ABRI 5 Mei 1966, yg saya telah ikut menanda-tanganinya dulu, bahwa menurut Penjelasan UUD 45, sistim UUD 45 itu adalah “hanya memuat aturan2 pokok, sedang aturan2 yg menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada UU yg lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut”. Namun “sifat aturan yg tertulis itu mengikat”. Demikianlah, mengenai isi Pangkopkamtib itu sebagai kekuasaan darurat telah ada ketentuan dalam psl 12 UUD 45 : “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat2 dan akibatnya keadaan bahaya di tetapkan dengan UU”. Adalah kewajiban kita secara nyata programatis mengembalikannya kepada ketentuan UUD 45, apalagi sudah 12 tahun usia bedan extra-konstitusionil ini, yg dulu telah lahir sebagai kebijaksanaan Presiden/Pangti/PBR pada tgl 2 Oktober 1965 dalam mempertahankan Perintah beliau tgl 1 Oktober 1965; “Bahwa pimpinan Angkatan Darat RI sementara berada langsung dalam tangan Pres/Pangti ABRI” terhadap kenyataan “konvensi” AD yg berlaku, bahwa Pangkostrad bertindak sebagai pds Panglima AD jika Pangad berhalangan. Yakni sebagaimana pengumuman Mayjen Suharto tgl 3 Oktober 1965 sekembali dari istana Bogor. “………maka saya Mayjen Suharto, yg sejak terjadinya peristiwa 30 September 1965 memegang sementara pimpinan AD menyatakan bahwa mulai saat ini pimpinan AD dipegang langsung oleh PYM Pres/Pangti ABRI. Kepada saya masih diberi tugas oleh PYM Pres/Pangti ABRI untuk mengembalikan keamanan seperti sedia kala………..” Saya dapat memahami, bahwaa hal ketentuan UUD 45 itu tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya. (3). Usaha yg programatis demi pelaksanaan “hak2nya warganegara” dan “kedudukan penduduk” dalam psl 27 sampai 34 yg menurut Penjelasan UUD ialah “rnemuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yg bersifat demokratis dan yg hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan”. Umumnya oleh UUD sendiri diperintahkan pula pembuatan UU organiknya seperti psl 28 mengenai “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”, psl 30 mengenai “berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara” dstnya. Kesemuanya telah jadi tekad kita dalam MPRS 1966 dalam Tap XIV “perincian hak2 azasi manusia”, yg dulu telah dapat kita mufakati perumusan2nya, tapi yg telah buntu dalam MPRS 1968 yg komposisinya telah banyak sekali berubah sesudah “Penyegaran ” oleh Pengemban Tap IX MPRS. Saya minta perhatian untuk adanya program konkrit untuk pelaksanaan yg lebih maju dari psl 28 tadi. Kemudian dari. psl 27: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya” dan psl 31 tentang pendudukan : “Tiap2 Warga Negara berhak mendapatkan pengajaran” Saya dapat memahami, bahwa hal ketentuan2 UUD 45 inipun tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya. (4). Usaha yg programatis mengakhiri keberlakuan materi Penpres2 dari masa Orla yg tidak sesuai dengan pemurnian pelaksanaan UUD 45, sebagaimana telah kita tekadkan pada th 1966, a.l. mengenai PenPres tentang subversi, yg masih diformilkan dengan UU. Saya dapat memahami, bahwa hal ketentuan UUD 45 tentang inipun tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya. (5). Pelaksanaan pemilihan Presiden seperti ketentuan psl 6: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak”. Kiranya setelah 12 th Orde Baru sudah dapat pasal ini dilaksanakan secara murni dan konsekwen menurut huruf dan jiwanya, yakni dengan cara yg betul2 tanpa lagi mengurangi makna “dipilih”. (6). Usaha yg programatis menuju kemajuan pelaksanaan psl 33, khususnya terhadap gejala praktek kini yg membawakan kecenderungan memusatnya kekuasaan ekonomi kepada kelompok2 tertentu, hingga menjauhkan kita dari pelaksanaan psl 27 mengenai “kebersamaan kedudukannya” segala “Warga Negara “dengan tidak ada kecualinya”, “berhak atas pekerjaan dan penghidupan yg layak bagi kemanusiaan”, dan psl 33 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. (7). Mengingat Presiden menyampaikan pertanggung jawab kepada MPR 1978 kiranya perlu dikoreksi konstitusionil terhadap Tap I MPR 1973 yg dalam psl 110 telah menentukan Presiden mempertanggungjawabkan mandatnya kepada MPR yg oleh psl 1 ditentukan “ialah MPR hasil Pemilu yg anggota2nya diresmikan pada tgl 1 Oktober 1972” (ps1. l). Justru Tap I/1973 ini telah menentukan bahwa Tap ini mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan kedalam” (psl 102), tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain” dan MPR-lah yg dapat “memberikan penjelasan yg bersifat penafsiran” (psl 4), dikunci dengan ketentuan dari lembaga kekuasaan tertinggi ini: “Segala ketentuan yg bertentangan dengan peraturan tata-tertib ini dinyatakan tidak berlaku” (psl 121). Inilah satu2-nya Tap MPR yg menentukan, bahwa Tap inilah yg berlaku, kalau ada perbedaan. Hal ini telah ramai dipersoalkan dan penyelesaian konstitusionil adalah begitu penting demi penegakan nilai2 UUD 45.
  3. Telah lebih 4 windhu usia RI. telah lebih 4 windhu TNI kita yg mengemban “amanat 1945”: UUD adalah azas dan politik tentara”. Sbg panglima dari masa 45-an itu, semasa menghadapi penyimpangan2, seperti dalam soal “Linggarjati”, “Renville” dan kemudian KMB, yg isinya menyimpang dari Proklamasi 1945 yg “disusunlah Kemerdekan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” (Pembukaan UUD 45), maka masih teringat berkali2 ketegasan TNI melalui Panglima Besar, sampai terakhir terjadinya surat permohonan berhenti beliau pada tgl 1 Agustus 1948. Adalah dalam meneruskan garis perjuangan TNI tsb, maka setelah pergolakan2 dan krisis2 nasional th 50-an, kita (TNI) menuntut kembali ke UUD 45 (Surat KSAD Agustus 1958 menghadapi konsepsi demokrasi terpimpin) dan setelah tragedi nasional 1965 mentekadkan pelaksanaan murni dah konsekwen UUD 45. Tidak terlambat kiranya. kalau TNI generasi 45 dalam tahap regenerasi ini merampungkan missinya untuk tertegaknya hal2 yg pokok dalam pelaksanaan UUD itu. Apalagi diperingatkan oleh suasana pada awal dasawarsa ke 2 Orde Baru ini, suasana prihatin yg menyertai berlangsungnya Sidang MPR kali ini.

Insya Allah SWT.

Wassalam Jakarta, 11 Maret 1978

A.H. Nasution (Jenderal Purn.TNI)

Tembusan kepada : 1. MPR/DPR/DPRD. 2. Teman2 seperjuangan.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment