uikuimu (perintis dokumentasi video UI)

Apa yang terjadi dengan “kasus” isi Buku Pengalaman Sintong Panjaitan (SP) sebagai Komandan Kopasus bisa dilihat dari berbagai segi. Tetapi yang menarik sebetulnya, menjadi ramai tatkala hal itu dibeberkan oleh media massa, tentunya dengan dibumbui oleh “interpretasi” dari para pengelola media. Inilah barangkali suatu bukti keperkasaan media massa dalam mengemukakan suatu fakta.

Seperti yang dikatakan Agum Gumelar (purnawirawan Letnan Jenderal), pada satu acara di TVOne Selasa malam (16/03), ada fakta-fakta yang dikemukakan SP tentang Prabowo Subianto. Apakah fakta itu memojokkan beberapa orang atau ada pihak-pihak yang dipojokkan, tergantung dari sudut mana melihatnya. Agum Gumelar adalah satu dari tujuh jenderal anggota tim yang ditugaskan untuk memberikan masukan kepada Panglima ABRI berkenaan dengan salah satu kasus yang melibatkan Prabowo Subianto.

Fakta inilah sebenarnya yang dikembangkan oleh para ahli media melalui media massa. Di dalam teori komunikasi, jika seseorang melihat suatu peristiwa yang terjadi (suatu fakta), maka dia akan menangkap dan mempersepsikannya sesuai dengan pengalamannya yang ada dalam kerangka berpikirnya, sehingga apa yang dia kemukakan, bisa saja tidak sesuai lagi dengan fakta yang sebenarnya, karena adanya persepsi dari si pembuat dan pengelola media.Persepsi dari pengelola media bisa dilihat dari topik/judul berita, orang-orang yang dimintai komentar atau diwawancarai, di halaman mana informasi/berita itu dimuat dan lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa dilihat juga dari pilihan kata dalam pemberitaan itu dan topic atau kata-kata apa yang sering muncul pada pemberitaan itu. Ketika informasi/pemberitaan itu sudah sampai kepada publik, akan sukar untuk dibendung atau ditahan, apalagi diredam/ditutupi, bahkan tidak akan dapat diduga pula reaksi yang terjadi setelah khalayak mendapatkan informasi tersebut.

Maka, pantaslah kalau para penguasa dahulu kala sangat takut kepada media dan orang-orang pengelola media, karena reaksi yang terjadi di kalangan masyarakat sukar diduga dan susah untuk dikendalikan. Tidak heran, maka kalau ada suatu kejadian genting dalam suatu negara, selalu diiringi dengan pemberangusan media massa.

Saya jadi ingat ketika terjadi peristiwa Mei 1998, saat Presiden Soeharto “lengser Keprabon”, sempat beredar email ( di media massa tidak ada informasi tersebut), akan terjadi kudeta. Orang-orang daerah yang berada di ibukota supaya segera kembali ke daerah masing-masing. Email itu diperkuat bahwa penulis email tersebut sangat dekat dengan Habibie. Kalau pengalaman saya mendapat cerita dari teman istri saya, suaminya (seorang Letnan Jenderal ) diangkat secara mendadak sebagai Kasad hanya dalam jangka waktu 16 jam. Suatu rekor jabatan KASAD tercepat dalam sejarah ketentaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (tapi tampaknya belum ada yang mengungkapkannya). Setelah itu, KASAD diserahterimakan kepada jenderal lain. Hal ini menunjukkan, betapa gentingnya situasi pada saat itu.

Pada blog ini beberapa waktu lalu sempat ditulis tentang keberadaan Dewan Guru Besar dikaitkan dengan Undang-Undang Nadan Hukum Pendidikan (UU BHP), dengna judul “Robohnya Surau Kami.” Minggu lalu sempat meminta komentar kepada beberapa seorang Guru Besar UI, sehubungan dengan adanya kabar Badan Hukum Pendidikan (BHP) tidak mengakomodir institusi Dewan Guru Besar (DGB) di Perguruan Tinggi. Ternyata pendapatnya beragam mengenai keberadaan institusi DGB ini.

Seorang Guru Besar mengatakan, dulu sekali memang ada institusi ini, tetapi kemudian hilang dan baru pada tahun 2000-an diaktifkan kembali.  Tentang apa pekerjaan DGB, Guru Besar tersebut hanya mengangkat bahu. Sementara salah seorang Guru Besar lainnya menyatakan,  sebaiknya peran dan fungsi Guru Besar dikembalikan saja kepada salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu aktif di bidang Penelitian, jangan mengurus soal tektek bengek lainnya.

Tetapi seorang Guru Besar lainnya melihat masih ada celah dalam UU BHP, supaya DGB tetap eksis. Misalnya saja dengan mengajukan usulan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tugas dan fungsi Guru Besar di Perguruan Tinggi. Salah satu tugasnya antara lain mengurusi soal etika akademik. Tetapi diingatkan, untuk mengusulkan PP rumit, dan berbelit-belit serta memakan waktu lama.

Seperti kita ketahui bersama, soal etika akademik ini memang sensitif sekali, Kejadian beberapa tahun lalu dimana ada staf pengajar yang melakukan penelitian untuk mendapatkan nilai bagi pengangkatan sebagai Guru Besarnya, ternyata “menyontek” dari hasil penelitian orang lain. Hal ini diketemukan oleh tim Guru Besar yang memang ditugaskan untuk menelaah cvnya. Dan yang melakukan hal ini menjabat sebagai pejabat negara lagi. Apa jadinya kalau seorang Guru Besar saja melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji.  Satu kali pernah juga seorang pejabat negara yang ingin mendapatkan Guru Besar luar biasa dari UI. Dia memang pengajar tidak tetap di UI. Dan Saya juga pernah mengikuti mata kuliah yang diberikan olehnya. Tapi ternyata pengangkatan Guru Besar dari UI  tak kunjung muncul.  Akhirnya beliau mendapat Guru Besarnya dari perguruan tinggi lain.

Jadi kesimpulannya, peran dari Dewan Guru Besar masih diperlukan. Akhirnya “Surau Kami Takkan Roboh.”