uikuimu (perintis dokumentasi video UI)

Sejak diluncurkan ke tengah masyarakat, SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) memang telah mengundang kontroversi. Mulai dari politisi, cendekia, ulama, para pemerhati masalah social sampai mahasiswa. Yang intinya menghendaki agar pencarian dana melalui jalan yang satu ini ditinjau kembali.

(SDSB yaitu kegiatan seseorang membeli kupon suatu pertandingan olahraga dengan menebak siapa yang akan menjadi pemenangnya. Kalau tebakannya betul, maka akan mendapat hadiah berlipat ganda dari harga kuponnya. SDSB ini diplesetkan menjadi Sudomo Datang Semua Beres. Waktu itu Sudomo menjabat sebagai Pangkopkamtib/Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, salah seorang pejabat yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat.)

Memang terlepas dari pembicaraan kehidupan kita yang berdasarkan Pancasila yang tentunya menjamin warga negaranya untuk mengamalkan ajaran agamanya, termasuk menentang praktek perjudian, penyelenggaraan SDSB telah membawa ekses-ekses negative. Perangkat yang memungkinkan setiap orang untuk mengadu nasibnya secara sangat tidak mendidik ini telah banyak merugikan rakyat kecil yang mayoritas adalah pecandunya.

Proses penyertaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan cara yang satu ini dari awal telah mengundang sikap kontra dari berbagai pihak tadi.Sikap kontra seperti itu sudah muncul sejak namanya masih ‘porkas’ yang konon saat itu dananya untuk mengatrol reputasi olahraga nasional. Bahkan penolakan masyarakat itu sebenarnya sudah ada sejak zaman nalo dulu. Tapia pa hendak dikata, ‘lampu hijau’ dari pemerintah tetap menyala. Pemerintah tetap merestui keberadaan SDSB. Mungkin dasar yang coba dipertahankan pemerintah ialah untuk menyertakan masyarakat dalam pembangunan. Akhirnya kita pun cuma bisa berharap, karena tidak mudah mengganggu-gugat SDSB, mudah-mudahan yang tersalur ke Depsos ini nantinya benar-benar kembali ke masyarakat, utamanya untuk rakyat kecil. Minimal mendekati impas. Dari rakyat kembali ke rakyat.

Masuk Kampus

Belum lama berselang, saya membaca di sebuah media massa, mahasiswa sebuah PTS di Yogya berontak karena sebagian dana pembangunan kampus barunya dari dana SDSB. Kabarnya dana itu kemudian dikembalikan lagi. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi penolakan yang sama oleh mahasiswa Universitas Hassanudin Makassar, ketika mengadakan kejuaraan sebuah cabang olahraga antar perguruan tinggi se-Indonesia. Memang mereka tidak satu almamater dengan kita, tetapi secara pribadi, hal ini tidak mengurangi penghargaan pada mereka yang tetap berusaha menjaga idealismenya sebagai mahasiswa.

dipercaya – ternyata ada oknum-oknum mahasiswa (baca: mahasiswa UI) yang justru memanfaatkan dana dari keringat rakyat tadi sekedar untuk menyokong kegiatan-kegiatan dunia kemahasiswaan. Tidak perlu saya sebutkan kegiatan apa atau unit kegiatan mana.

Karena si oknum juga mahasiswa, tentulah dia tidak bodoh alias sadar kalau dana dari yang dipakai bukanlah dari SDSB melainkan dari Depsos. Dana khusus kek, atau apa sajalah namanya, yang penting jangan ada kata SDSB. Walau ada juga satu kegiatan yang pihak panitianya jelas-jelas mengakui itu – itu juga setelah didesak – kalau dananya sebagian memang dari SDSB, bukan lagi Depsos.

Sebenarnya mahasiswa, yang tentunya berbeda dengan masyarakat awam, konon dianggap lebih kritis. Tentunya bisa mengestimasi bahwa kontribusi dana SDSB di Depsos tidaklah kecil, jadi tidak dengan mudah mengklaim, bahwa dana dari Depsos tidak bisa disamakan dengan dana SDSB.

Tanggung Jawab Moral

Saya jadi berpikir, inikah gerangan alibi yang menyebabkan kita bungkam seribu bahasa saat orang ramai mempersoalkan keberadaan SDSB? Di saat berbagai pihak menyatakan keberatan atas penambahan periode penarikan, yang kini menjadi 9 kali dalam sebulannya.

Kita semua ingat ketika abang-abang becak belum diharamkan mengayuhkan kakinya di Jakarta ini, merekalah yang dengan setia mengisi kas SDSB sambil menanti “mu’zizat” Tapi begitu abang-abang yang dulu selalu mengantar kita kalau berangkat ke sekolah harus berhadapan dengan petugas Tibum – padahal mereka hanya sekedar mencari sesuap nasi buat anak istrinya – terusir, kita Cuma bisa diam.

Ironisnya, sekarang justru kita yang menikmati andil-andil penarik becak Jakarta yang menikmati andil-andil penarik becak Jakarta, yang sekarang sudah tinggal cerita Mungkin kalau dana tadi dimanfaatkan untuk kegiatan semacam bakti social. Orang sedikit Walau lebih afdol kalau kita mau merogoh saku sendiri, atau kalau terpaksa bisa mencari konglomerat yang jumlah banyak.

Justru anehnya kalau kegiatannya sama sekali berbeda jenisnya dengan yang disebutkan di atas. Padahal kalau kita jujur, dalam kegiatan yang menjadi ajang adu prestasi olah raga di UI, benarkah prestasi yang menonjol, bukan kesan pesta atau rekreatifnya? Kalau pun demi keagungan sebuah nama, karena suatu unit kegiatan membawa nama UI, entah di bidang seni atau atau sekedar untuk petualangan, etiskah dengan memakai dana Depsos dan bukan yang dari SDSB sekalipun?

Kalau dua hal yang terakhir ini memang dirasa sulit, bagi saya pribadi, kenapa di kampus ini tidak sekalian saja dibuka tempat penjualan kupon mimpi itu? Cabang rektorat atau apalah namanya. Jadi kita punya andil mengisi. Setidaknya beban moral kita tidak akan terlalu berat disaat kita harus nemakai dana tersebut.

(Achmad Rivai, sekretaris Komisi Khusus BPM FT, dalam SKK Warta UI No.53, Tahun XIV, Desember 1991)

Hari minggu kemarin (01/04) di awal bulan Maret 2009, bertemu dengan teman-teman  jaman dulu di UI, pada acara turnamen golf  Alumni FE di Emeralda Cimanggis. Seperti biasa kalau sudah ketemu dengan teman lama menanyakan kabar teman-teman lainnya hingga akhirnya bermuara bicara soal calon legislatif (caleg) yang saat ini menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Tidak kurang ada 87 artis selebritis yang menjadi Caleg. Belum lagi yang mengajukan diri jadi Calon Presiden (Capres)

Dedy Mizwar, sang Capres  itu tetangga teman saya,alumni FE salah seorang petinggi di PT KAI. Kalau ada acara di mesjid, dia suka membaca puisi/sajak, sedangkan teman saya itu  biasa membacakan do’a. Teman saya itu melihat, dari segi kualitas dan pemikiran serta wawasan, bolehlah dia mencalonkan diri jadi Capres. Tapi untuk para caleg lain patut dipertanyakan kapabilitasnya. Katanya, anggota DPR terdahulu saja yang berasal dari para artis/selebritis, kalau sedang mengadakan dengar pendapat, tidak pernah bersuara alias tidak pernah mengemukakan pendapatnya di dalam forum tersebut, lebih banyak sebagai ”penggembira” dan penyegar suasana. Seorang teman dari Bogor menceritakan, bagaimana seorang tukang soto di pasar mendapat suara terbanyak dan ketika ditugaskan memimpin rapat kebingungan, karena belum punya pengalaman sama sekali

Soal percalegan untuk pemilu tahun ini lebih “gawat” lagi. Parpol tidak segan-segan untuk memasang nama yang mempunyai “nilai jual”, artinya yang sangat dikenal masyarakat luas, tidak peduli apakah dia punya konsep atau pemikiran yang bagus untuk membangun dan memperbaiki bangsa ini. Selama peraturan pemilihan  seorang calon hanya didasarkan  kepada jumlah suara terbanyak dari pemilih, maka politik akal-akalan parpol ini akan mendominasi  untuk mendapatkan kursi di legislatif. Makanya seorang Dradjat Wibowo (anggota legislatif yang berkualitas dari PAN) jauh-jauh hari sudah menyatakan diri tidak mau dicalonkan lagi. Sebab dia pasti akan kalah suara, jika harus diadu dengan Mandra. Konon katanya Mandra ini akan beradu dengan Agung Laksono untuk mendapatkan suara terbanyak untuk meraih kursi di DPR di wilayah Jakarta Timur. Kita lihat saja nanti, berapa jumlah suara yang didapat keduanya pada 9 April nanti.

Kalau ingin melihat kualitas caleg yang akan dipilih, maka sering-seringlahlah melihat acara debat publik di berbagai stasium televisi. Seorang teman cerita pernah melihat debat caleg di televisi. Seorang caleg (penyanyi dangdut) dari salah satu parpol, ketika ditanya oleh moderator apa tugas seorang anggota legislatif, dia menjawab ”administrasi” katanya. Begitulah kualitas seorang caleg. Teman ini penasaran, dia tanya kepada moderator acara tersebut yang kebetulan teman akrabnya. Sang moderator menjawab, waktu sang caleg tersebut ditanya, di belakang sang caleg ada temannya/skondannya yang memberi tahu jawabannya, ”legislasi”. Tetapi karena suasana riuh rendah, jadi tidak jelas terdengar. Akhirnya sang caleg menafsirkan sendiri jawabannya.

Ini hanya sebuah kiasan terhadap perilaku seseorang yang diduga kuat atau patut dapat diduga akan menyebabkan orang lain mengikuti perilaku tersebut, yang pada akhirnya akan menyebabkan citra yang negatif terhadap perorangan maupun institusi.

Tersebutlah seorang menteri yang dari segi kapabilatas dan profesionalitas dalam bekerja tidak diragukan kemampuannya. Orang tanah seberang ini, awal karirnya dimulai sebagai tenaga pendidik, hingga akhirnya mencapai jabatan sebagai Guru Besar. Sejak jaman mahasiswa telah aktif dalam organisasi ekstra dan dikenal luas sebagai salah seorang aktifis. Pergaulannya yang luas sangat memudahkan untuk masuk dalam berbagai lingkungan di pemerintahan maupun di lingkungan organisasi non-pemerintah. Sebetulnya pada era Orde Baru nyaris diangkat sebagai menteri, tapi rupanya hierarkis di dalam perekrutan di kalangan elit pemerintahan waktu itu, tidak memungkinan orang muda potensial menduduki jabatan strategis, maka jadilah dia bagaikan mutiara yang terpendam.

Baru ketika Orde Baru tumbang dan digantikan dengan Orde Reformasi, para tokoh yang berusia muda bermunculan dari berbagai kalangan dan latar belakang.. Ini juga menandai pudarnya era dominasi Golkar dalam menentukan seseorang muncul ke panggung birokrasi pada level menteri. Disinilah pentingnya hubungan perkawanan yang erat (relationship).

Singkat cerita, sang Guru Besar tersebut jadilah seorang menteri dalam kabinet reformasi.Bahkan pernah memegang jabatan lebih dari satu kementrian. Hal ini menujukkan kepakaran dan profesionalitasnya diakui dan dihargai. Oleh pimpinan kabinet. Tetapi pada periode kabinet berikutnya ternyata tidak terpakai lagi. Padahal pimpinan kabinet punya hubungan yang cukup akrab. Dalam beberapa hal yang menyangkut mengenai keberlangsungan pemerintahan, masih selalu dimintai pendapatnya.

Para kolega dan teman-teman di kampus bertanya-tanya kenapa sang Guru Besar ini tidak diangkat menjadi menteri. Setelah melakukan analisis dari berbagai sudut pandang, akhirnya diketemukan penyebabnya, yaitu ternyata mengidap satu penyakit menular, yang dikhawatirkan akan menular kepada para menteri lainnya. Penyakit tersebut yaitu menikah lagi.