March 31, 2009

Jahiliyah 5: Siaran Putra Alma Mater 1

Filed under: Uncategorized — rani @ 6:53 am

Siaran Putra Alma Mater No.1/1982

Pertahankan Integritas Alma Mater Kita!

Pada dewasa ini perjuangan segenap sivitas akademika Universitas Indonesia untuk membebaskan kampusnya dari anarkisme telah mencapai tahap yang menentukan. Pada hari-hari ini akan ternyata, apakah Alma Mater yang demikian kita cintai ini akan benar-benar menjadi wadah pengabdian ilmiah kita di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat demi darma kita kepada rakyat, Bangsa dan Negara, ataukah Universitas Indonesia akan porak poranda, berantakan diterjang oleh pertarungan kekuatan-kekuatan dari luar.

Sejak saya dilantik menjadi Rektor, kurang lebih dua bulan yang lalu, saya telah mengajak kepada segenap sivitas akademika untuk bersama-sama menjaga Alma Mater kita dari usaha-usaha yang terus menerus untuk menyeret Universitas Indonesia ke dalam pertarungan di luar dirinya. Usaha itu dilakukan dengan pelbagai dalih yang muluk-muluk dan selalu mengatasnamakan rakyat. Tapi segenap sivitas akademika Universitas Indonesia, karyawan, dosen dan mahasiswa tidak terkecoh olehnya, karena keyakinan, bahwa mereka adalah pejuang-pemikir yang hasil perjuangan-pemikirannya adalah untuk rakyat.

Saya telah menjelaskan, bahwa kita harus melaksanakan transpolitisasi, membekali diri kita dengan segenap pengetahuan politik yang perlu, namun menjaga jangan sampai kita terseret melakukan politicking. Dengan politicking saya maksudkan:”menyatakan pendapat yang pro atau kontra secara eksplisit mengenai tokoh-tokoh maupun golongan yang menyangkut kedudukan dan peranan mereka dalam susunan kenegaraan maupun proses-proses politik di Indonesia”.

Saya telah memberikan sinyalemen, bahwa IKM UI-MPM UI-DM UI mulai awal tahun 1970-an telah dimasuki oleh pengaruh-pengaruh politicking itu dengan menyalahgunakan atribut Universitas Indonesia untuk kepentingan pihak-pihak luar. Sinyalemen itu untuk sebagian juga bertumpu kepada langkah-langkah yang telah diambil oleh Rektor yang terdahulu, Prof.Dr. Mahar Mardjono yang telah menyusun dua atau tiga peraturan untuk menjaga integritas Alma Mater, termasuk larangan kegiatan IKM dan organ-organnya.

Sebagai langkah-langkah konkrit, Rektor Mahar Mardjono telah memecat sdr. Biner Tobing yang melakukan kegiatan sebagai “Ketua Umum DM UI” dan telah melakukan schorsing terhadap sdr. Peter Sumariyoto karena hal yang sama. Sejak pergantian Rektor Universitas Indonesia, kebijaksanaan Rektor yang terdahulu saya lanjutkan selaku Rektor baru. Pimpinan Universitas Indonesia yang baru telah berulang-ulang memberikan peringatan kepada sdr. Peter Sumariyoto untuk menghentikan kegiatannya selaku mahasiswa, karena sedang dalam keadaan schorsing. Namun segala peringatan itu tidak diindahkan oleh sdr. Peter Sumariyoto. Ia bukan hanya tetap melakukan kegiatan sebagai mahasiswa, melainkan tetap pula melakukan kegiatan sebagai “Ketua DM UI”. Dan kegiatan itu akhirnya mencapai puncaknya dengan penyelenggaraan “appel siaga” di pekarangan Universitas Indonesia Salemba 4, dua hari setelah Peristiwa Lapangan Banteng. Dapat kita mengerti bersama, bahwa acara itu adalah bermain dengan api secara tidak bertanggung jawab serta juga menginjak-injak peraturan Universitas Indonesia.

Karena itulah saya telah menulis surat kepada sdr. Peter Sumaryoto dan minta kepadanya untuk menegaskan sikapnya dengan menandatangani surat pernyataan tidak lagi mengakui IKM UI serta organ-organnya. Ternyata ia tidak besedia melakukan hal itu.

Dengan demikian saya berkesimpulan, bahwa sdr. Peter Sumariyoto memang tidak mempunyai itikad untuk menghentikan segala kegiatannya yang ilegal itu, sehingga tidak dapat lagi hal ini dibiarkan berlarut-larut. Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka tindakan harus ditingkatkan. Tingkat yang lebih tinggi daripada schorsing adalah penghentian daripada statusnya sebagai mahasiswa.

Tindakan itulah yang setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan berat hati harus saya lakukan demi integritas Alma Mater yang sudah demikian lama menderita. Anarkisme harus kita akhiri. Tindakan mencoreng wajah Alma Mater dengan bahasa kotor dan dengan tindakan-tindakan destruktif harus kita hentikan untuk selama-lamanya. Mahasiswa Universitas Indonesia tidak mempunyai tradisi mengotori sarang sendiri dan bertutur kata jorok. Kita tidak ikhlas nama baik mahasiswa Universitas Indonesia dinodai oleh oknum-oknym yang tidak bertanggung jawab.

Kita harus berani memutuskan, apakah Alma Mater kita, Universitas Indonesia kita, akan bangkit kembali sebagai lembaga ilmiah yang berwibawa dengan dukungan kita semua, ataukah ia akan kehilangan fungsi ilmiahnya itu sehingga dengan demikian akan kehilangan pula hak hidupnya sebagai lembaga.

Saya yakin bahwa segenap mahasiswa Universitas Indonesia, segenap sivitas akademika Universitas Indonesia, akan memberikan jawaban yang tepat. Pandangan seluruh masyarakat tertuju kepada kita.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala melimpahkan Taufik dan hidayahNya kepada kita semuanya.

Jakarta, 31 Maret 1982 REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

ttd

Prof.Dr. NUGROHO NOTOSUSANTO NIP. 130 428 654

March 30, 2009

Quo Vadis UMPTN ?

Filed under: Warta UI — rani @ 8:55 pm

Tanggal 17 dan 18 Juni 1997, 352.446 lulusan SMU/SLTA mengikuti Uian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) di seluruh Indonesia. Menjadi mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih menjadi impian sebagian besar kaum muda Indonesia. Alasan yang biasanya dipakai adalah biayanya lebih murah dan prestisenya lebih tinggi ketimbang masuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Peningkatan status social untuk menjadi seorang “tukang insinyur” atau sarjana telah menjadi mimpi indah seorang calon mahasiswa.. Status sebagai ‘kaum intelektual’ tetap menjadi pegangan dari sebagian kaum muda ini untuk membebaskan diri dari tindasan kemiskinan structural dan cultural. Memang pendidikan adalah salah satu solusi terbaik dalam mencapai tingkatan social-ekonomi yang lebih baik, Apalagi kalau yang dimasuki adalah PT favorit, seperti ITB, UGM dan UI.

Akan tetapi, apakah metode UMPTN masih relevan untuk menjaring calon-calon mahasiswa terbaik? Menurut Utomo Dananjaya, pengamat pendidikan, UMPTN menyebabkan terjadinya pengkerdilan ilmu, karena calon mahasiswa hanya dilatih untuk memecahkan soal-soal tanpa memahami esensi soal itu (Media Indonesia, 5/6-1997). Akibat lebih jauh adalah kurangnya usaha untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, system UMPTN lebih memberi tempat kepada calon-calon mahasiswa peserta bimbingan tes. Sehingga ada kecenderungan system ini melanggengkan hierarki stratifikasi sosial seseorang, karena hanya orang-orang berpenghasilan menengah ke atas yang mampu menikmati fasilitas online ke jalur “bebas hambatan” seperti bimbingan tes yang berharga mahal.

UMPTN: Orientasi Ilmu Atau Pekerjaan? Persoalan di atas menjadikan UMPTN berada di persimpangan jalan (quo vadis). Di satu sisi UMPTN adalah mekanisme seleksi seleksi (yang dianggap) terbaik dalam menjaring calon mahasiswa yang mempunyai “ilmu”. Di sisi lain metode ini tidak jarang mengugurkan calon mahasiswa yang mempunyai potensi keilmuan tinggi. Suatu metode yang bersifat nasional semacam UMPTN, masih menyisakan keraguan bagi pesertanya untuk berkompetisi secara fair dan rasional.

Akhirnya muncul anekdot, UMPTN hanyalah ajang “adu nasib”. Anekdot ini menandakan suatu sikap kepasrahan yang mengenaskan untuk menjaring calon ilmuwan dan cendekiawan yang mempunyai prinsip dan perhitungan rasional, sejak dari awal. Banyaknya tenaga pengangguran yang berstatus sarjana, juga menjadi catatan penting dalam menilai UMPTN.

Menurut data yang ada di Depnaker, pada tahun 1994 hanya 35 % lulusan perguruan tinggi yang terserap di lapangan kerja. Sedangkan di tahun 1995 jumlahnya mencapai 36 %. Prosentase itu makin mengalami penurunan di luar Jawa. Nyatanya menjadi mahasiswa sebuah perguruan tinggi, belum menjadi solusi terbaik dalam membebaskan diri dari tindasan kemiskinan. Sekalipun keinginan terbesar untuk ikut UMPTN adalah mendapatkan pekerjaan “yang layak bagi kemanusiaan”.

Permasalahan lain yang muncul adalah kurang terjaringnya calon mahsiswa yang mempunyai kemampuan terbaik di bidang non akademis. “Akibatnya kampus menjadi tidak dinamis,” ujar Dr. Azrul Azwar MPH, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI (1971-1973) ini membandingkan proses seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi di negara maju, seperti Amerika. Calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan di bidang olahraga, kesenian dan lain-lainnya mendapat criteria penilaian khusus dalam memasuki perguruan tinggi favorit. Kampus menjadi dinamis dan tidak timpang karena hanya berkonsentrasi pada bidang keilmuan saja. Untuk itu Azrul sepakat untuk meninjau ulang system SIPENMARU (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) yang sekarang berubah menjadi UMPTN.

Lemahnya kepekaan sosial kemasyarakatan mahasiswa pada era 1990-an ini, juga berawal dari sistem rekrutmen yang diberlakukan. UI misalnya, 80 % mahasiswanya berasal dari Jakarta. Hanya sedikit yang berasal dari luar Jawa. Uniknya 80 % mahasiswa UI juga berasal dari kelas menengah ke atas, sehingga tidak mempermasalahkan kenaikan SPP yang tercatat tertinggi di Indonesia (untuk mahasiswa tahun ajaran 1996/1997 SPP-nya Rp.475.000 per semester).

Sebagian mahasiswa daerah di UI, juga merupakan kelas menengah atas di daerahnya masing-masing. Seleksi ini makin menjauhkan siswa-siswa yang berasal dari pedesaan dan berinteraksi dengan problematika sosial-ekonomi masyarakat bawah dengan dunia perguruan tinggi.

Sekalipun ada sistem alternatif seperti PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) dan PPKB (Program Pemerataan Kesempatan Belajar) tetap saja sebagian calon mahasiswa yang menerima “anugerah” itu tidak menyanggupinya karena tingginya biaya hidup di kota-kota besar tempat perguruan tinggi favorit berada.

Aktivitas Kemahasiswaan dan UMPTN Dalam beberapa pertemuan mahasiswa tingkat nasional seringkali terlontarkan kekhawatiran dari para “aktivis” mahasiswa tentang langkanya calon aktivitis yang mengikuti jejak mereka. Perebutan pimpinan organisasi mahasiswa intra kampus, tidak lagi menjadi ajang prestisius. Seperti juga disinyalir oleh banyak pakar pendidikan dan pakar politik, organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus tidak lagi popular di mata mahasiswa. Mereka lebih berminat untuk mendalami ilmunya, atau asyik dengan kemajuan teknologi digital, serta mencari usaha sampingan. “Belum apa-apa, belum punya ilmu, sudah bekerja,” ujar Drs. Arbi Sanit, tiga tahun yang lalu dalam Warta UI.

Keadaan ini berpengaruh secara signifikan terhadap melemahnya daya kritis mahasiswa. Kegiatan-kegiatan yang mengasah nurani dan pemikiran, seperti diskusi, kelompok teater dan pers mahasiswa, jarang sekali peminatnya, kecuali di satu dua perguruan tinggi, seperti UGM. Malahan kegiatan seperti Public Relations yang diadakan KSM UI kebanjiran peminat, sekalipun dengan harga tiket yang relatif mahal. Akar persoalan ini bukan hanya akibat dari proses depolitisasi kampus yang antara lain menimbulkan deintelektualitas dan dedemokratisasi, tetapi juga bermula dari sistem rekrutmen yang kurang memberikan tempat kepada kemampuan-kemampuan alternatif calon mahasiswa sebuah perguruan tinggi.

Nilai-nilai yang ditanamkan kepada calon peserta didik bukanlah kecintaan kepada ilmu pengetahuan, melainkan agar mereka secepatnya menyelesaikan kuliah, tanpa perlu “macam-macam”. Pendidikan akhirnya hanyalah medium untuk melakukan proses indoktrinasi pemikiran lewat metode hafal-menghafal dan ingat-mengingat, bukan terhadap masalah (problem solving). Pndidikan jenis ini tidak memanusiakan manusia dan membebaskannya dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Pendidikan ‘gaya bank’ ini menempatkan posisi guru sebagai penyetor kepingan-kepingan ilmu ke dalam ‘celengan’ (baca:otak) murid-muridnya, sebagaimana ditulis oleh Paulo Freire. Pendidikan jenis ini sangat berguna bagi kaum fasis. Martin Bormann, salah seorang tangan kanan Adolf Hitler (pemimpin Nazi Jerman) menyebutkan, pendidikan adalah suatu bahaya. “paling banter yang dapat diterima adalah pendidikan yang menghasilkan kuli yang bermanfaat bagi kita. Setiap orang yang terpelajar adalah musuh masa depan,” ujarnya.

Pendidikan di Indonesia tentunya tidak ditujukan untuk itu. Sekalipun sudah terjadi proses indusrialisasi dan komersialisasi pendidikan, akibat persaingan untuk mengeksploitasi alam dan menciptakan teknologi di tingkat global (Habibie menyebutnya sebagai high tech), tetap saja kita temukan wajah-wajah humanis dalam dunia pendidikan kita. Setidaknya di masa lalu, ketika sebagian kaum terdidik pertama Indonesia melakukan proses pembebasan dari belenggu keterbelakangan dan keterjajahan dengan melakukan pergerakan nasional. Profesi mereka umumnya adalah lawyer (dengan gelar Mister in de Rechten) dan dokter. Soekarno adalah seorang insinyur dan Hatta adalah seorang sarjana bidang ekonomi. Mereka adalah pejuang sekaligus pendidik, seperti tergambarkan dalam buku Prof.Dr. Mahar Mardjono. Mereka adalah pejuang dan pendidik bangsa.

Kehadiran tokoh-tokoh itu di pentas nasional, tidak sepenuhnya dibentuk di bangku kuliah. Jauh sebelum memasuki bangku pendidikan tinggi, sebagian besar diantara mereka sudah terlibat dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, ketika berada di sekolah menengah. Kesadaran kebangsaan tidak taken for granted, melainkan akibat pengaruh dari lingkungan keseharian individu yang bersangkutan. Mereka bersentuhan dengan dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan bahkan politik. Politik tidak menjadi ‘barang haram’ yang ditabukan, tetapi secara inheren menjadi bagian dalam diri seseorang. Politik adalah hak individu. Politik adalah pembebasan.

UMPTN dan Pembenahan Sistem Pendidikan Kebanyakan suara-suara kritis yang ditujukan kepada sistem pendidikan kita menyangkut pada kurikulum dan anggaran. Kedua hal itu bermuara pada persoalan seperti ketatnya jadwal mata ajaran/ mata kuliah, ganti menteri ganti kebijakan, penggunaan Sistem Kredit Semester (SKS), adanya mata kuliah yang kurang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, rendahnya gaji guru, adanya biaya-biaya di luar pungutan resmi, kenaikan SPP setiap tahun, adanya sekolah elite non-elit, pengangguran kaum terdidik, dan perbedaan menyolok antara pendidikan ilmu-ilmu sosial dengan ilmu-ilmu alam.

Persoalan-persoalan itu muncul sebagai faktor penghambat. Semestinya faktor-faktor tersebut muncul sebagai faktor pendukung karena menyangkut infrastruktur pendidikan. Permasalahannya adalah bagaimana menjadikan faktor penghambat itu menjadi faktor pendukung? Dan semuanya diarahkan kepada peningkatan kualitas lulusan pendidikan kita? Persoalan-persoalan “besar” lainnya seperti persaingan antar ilmuwan, perebutan hadiah nobel ilmu pengetahuan dan kesusasteraan, keikutsertaan dalam organisasi-organisasi internasional di bidang ilmu pengetahuan tertentu, dan pengembangan lembaga Research and Development (R & D) di perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintahan akhirnya menjadi agenda berikutnya, setelah persoalan mendasar tersebut dibenahi.

Sebetulnya berbeda dengan “analisis” Martin Bormann di atas, Prof. Alwi Dahlan justru melihat besarnya peranan kaum terdidik di masa depan, terutama di bidang informasi. Peranannya jauh lebih penting dari pemimpin militer, misalnya. Suatu negara yang berkeadilan sosial, seperti tertuang dalam sila kelima Pancasila, sangat menekankan pada pemerataan kesempatan belajar, akses terhadap sumber-sumber ekonomi, dan lain-lainnya, yang ditujukan kepada kepentingan seluruh anggota masyarakat, bukan hanya sebagian. Bukan juga golongan single majority! Masyarakat yang berkeadilan adalah masyarakat yang berpendidikan dengan semangat religius yang tinggi.

Penggolongan yang terjadi di masyarakat, bukanlah perbedaan yang patut dipertentangkan, melainkan hanyalah faktor alamiah yang menyehatkan. Seorang manusia, tidak memiliki satu kesamaan total dengan manusia lain, termasuk manusia yang dihasilkan oleh proses kloning. Sekalipun secara fisik (biologis) sama, belum tentu sama secara ideologis, psikologis dan intelektualitas. Jadi untuk apa dipertentangkan antara mayoritas, minoritas dan lain-lainnya? Toh angka-angka juga diciptakan oleh manusia, termasuk huruf-huruf untuk menulis artikel ini.

Pemahaman universal itu, mestinya juga berpengaruh terhadap kebijakan sistem pendidikan yang ada. Eksakta dan non-eksakta, misalnya akhirnya bukan lagi perbedaan yang mendasar. Begitupun antara ilmu sosial dan ilmu alam. Beberapa perguruan tinggi yang termasuk dalam 10 besar dari 50 perguruan tinggi terbaik di Asia, justru tidak menempatkan ilmu-ilmu alam sebagai primadona,melainkan kesusasteraan dan ilmu-ilmu sosial. Kenyataan ini seyogyanya menjadi pertimbangan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dengan getol memisahkan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Proses link & match selalu diidentikan dengan lapangan kerja dan dunia industri, seperti yang tertuang dalam makalah Prof.Dr.Ing Wardiman Djojonegoro dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa SM FTUI, baru-baru ini.

Berbagai peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi akhir-akhir ini, yang bukan tidak mungkin melibatkan kaum terpelajar, telah menunjukkan kepada kita betapa penyelesaian sebuah persoalan seringkali tidak menempuh cara-cara rasional. Perkelahian pelajar dan mahasiswa juga menjadi catatan tersendiri betapa sistem pendidikan kita tidak link & match dengan pengembangan karakter dan kepribadian seorang peserta didik. Begitupun “kasus-kasus” besar lainnya yang tidak terungkap ke permukaan, tentang peranan jin dan dukun dalam pengembangan karier atau usaha seseorang. Orang itu notabene adalah seorang pejabat atau pengusaha.

Untuk itu, perlu kiranya dilakukan pembenahan sistem pendidikan kita. Pembenahan itu antara lain bisa dimulai dengan meninjau ulang sistem UMPTN. Sistem ini, bisa dicangkokkan dengan usaha untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa miskin, tetapi berprestasi. Begitupun sistem ini bisa merekrut mahasiswa berprestasi di bidang olahraga, kesenian dan kesusasteraan, tetapi kurang berprestasi di bidang akademik. Sehingga pemain sepakbola kita tidak hanya sibuk belajar bela diri, untuk mengantisipasi perkelahian dengan pemain dan pendukung lawan, tetapi juga sibuk membaca buku. Berbagai kekurangan yang ada, seperti minimnya anggaran pendidikan nasional, semestinya diperbaiki. Apalagi salah satu keputusan MPRS Nomor XXVII/MPR/1966 adalah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 25% dari APBN. Berbagai kampanye OPP dalam pemilu lalu yang sama-sama berorientasi pada peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM) dan peningkatan mutu pendidikan, semestinya segera direalisasikan. Pendidikan, akhirnya tidak lagi mendehumanisasikan manusia, tetapi sebaliknya, menjadikan manusia lebih humanis dan religius. (UP) (sumber: SKK Warta UI Nomor 82, Tahun XX Juli 1997)

Sejarah UMPTN

Filed under: Warta UI — rani @ 8:52 pm

Pada tahun 1976 universitas/institut terkemuka di tanah air yang tergabung dalam paguyuban yang disebut Sekretariat Kerjasama antar Lima Universitas (SKALU), yaitu Universitas Indonesia di Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta dan Universitas Airlangga di Surabya memutuskan untuk menyelenggarakan ujian masuk bersama. Ujian masuk tersebut dikenal dengan nama Ujian Masuk SKALU. Sistem pendaftaran dan pelaksanaan ujian benar-benar baru dan berbeda dengan sistem sebelumnya.

Ujian dengan soal yang persis sama diselenggarakan pada waktu yang bersamaan di lima kota dimana kelima universitas/institute anggota SKALU berada., yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Dokumen pendaftaran dan lembar jawaban dikumpulkan, kemudian diolah di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Sebanyak 75 % peserta ujian dengan nilai terbaik dinyatakan lulus dan kepadanya diberikan kartu yang dapat dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa di ,universitas/institut anggota SKALU. Sedang 25 % sisanya dinyatakan gagal dan tidak diizinkan untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa.

Sistem baru ternyata hanya berhasil mengurangi beberapa masalah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan ujian masuk. Antara lain dapat mengurangi mobilitas peserta ujian yang harus mondar mandir dari satu kota ke kota lain untuk mengikuti ujian. Soal Ujian bisa dibuat baku dan pengadaannya bisa lebih efisien, karena masing-masing universitas/institut tidak perlu membuat soal sendiri. Beban biaya secara nasional, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat dapat dikurangi.

Walaupun sistem baru tersebut berhasil mengurangi beberapa masalah, tetapi sistem baru juga menimbulkan masalah baru. Banyak calon mahasiswa yang salah mengerti dan menganggap kartu yang diterimanya sebagai tanda bahwa dia telah diterima menjadi mahasiswa. Setelah mengetahui bahwa dia telah diterima belum merupakan jaminan yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa, mereka menjadi resah. Persoalan lama tentang tempat kosong juga belum teratasi. Hampir semua peserta ujian yang dinyatakan lulus masih tetap mondar mandir dari satu kota ke kota lain untuk mendaftarkan di universitas pilihannya. Beberapa diantaranya ada yang mendaftar lebih dari satu program studi atau universitas, bahkan ada yang mendaftar di kelima universitas anggota SKALU.

Masalah tempat kosong menjadi semakin parah. Karena setiap universitas/institut berusaha menerima calon mahasiswa yang terbaik menurut acuan yang sama., yaitu hasil ujian yang persis sama, maka banyak calon mahasiswa dengan nilai ujian tinggi diterima di beberapa program studi, sementara mahasiswa dengan nilai ujian yang kurang baik, tidak diterima dimanapun. Karena calon mahasiswa yang diterima dibeberapa tempat harus memilih salah satu, maka banyak tempat terutama pada program studi yang kurang popular tetap kosong. Bahkan ada program studi yang tempat kosongnya mencapai 50 %.

Pada tahun 1977 beberapa perbaikan dilakukan. Pada saat mengisi formulir pendaftaran, peserta ujian langsung menentukan dua program studi pilihannya, pilihan pertama dan pilihan kedua. Setelah diperoleh hasil ujian, peserta diurutkan menurut nilai ujiannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Panitia mengalokasikan peserta ujian pada program studi pilihannya dengan ketentuan bahwa peserta dengan nilai yang lebih baik mendapat prioritas untuk dialoksasikan lebih dahulu. Peserta ujian hanya bisa diterima di program studi pilihannya. Tidak mungkin peserta ujian diterima di program studi atau universitas yang bukan pilihannya. Jika masih ada tempat kosong pada program studi pilihan pertama, dia akan diterima pada program studi pilihan pertama. Jika tempat pada program studi pilihan pertama sudah penuh, dan masih ada tempat pada program studi pilihan kedua, dia akan diterima pada program studi pilihan kedua. Jika tempat pada program studi pilihan pertama dan kedua sudah penuh, maka peserta tersebut tidak diterima, walaupun nilainya masih cukup tinggi.

Pemeriksaan hasil ujian dan proses pengalokasian dilakukan sepenuhnya dengan komputerisasi Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dengan SKALU sistem baru, mobilitas peserta ujian masuk perguruan tinggi dapat ditekan. Calon mahasiswa hanya perlu datang ke salah satu tempat (Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya) untuk mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti ujian masuk. Mereka tidak perlu datang ke kampus dimana program studi pilihannya berada. Pengumuman hasil ujian juga dapat dilihat di tempat calon mahasiswa mengikuti ujian masuk. Karena setiap peserta ujian hanya bisa diterima di satu program studi, maka bangku kosong yang ditinggalkan oleh calon mahasiswa yang diterima di beberapa program studi juga hilang dengan sendirinya.

Karena keberhasilan SKALU dalam menyederhanakan sistem penerimaan mahasiswa baru, dan untuk memberi kesempatan yang lebih besar kepada lulusan SMTA di daerah lain, maka pada tahun 1979 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menawarkan kepada 6 universitas lain untuk bergabung dengan SKALU dalam penerimaan mahasiswa baru. Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Diponegoro di Semarang, Universitas Brawijaya di Malang, Institut 10 November di Surabaya dan Universitas Sumatera Utara di Medan memutuskan untuk bergabung dengan SKALU. Sementara Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang belum bersedia untuk bergabung. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang kemudian dikenal sebagai Proyek Perintis I (PPI).

Di bawah pimpinan Institut Pertanian Bogor empat universitas terkemuka (IPB, UI, ITB dan UGM) juga melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian yang sejak tahun 1972 telah dikembangkan oleh IPB, yang dikenal sebagai Proyek Perintis II (PP2). PP2 menjaring calon mahasiswa baru melalui pemanduan bakat dan informasi yang diberikan oleh sekolah. Sekolah yang diikutsertakan dalam seleksi tersebut adalah sekolah-sekolah yang mempunyai sejarah yang baik, diantaranya adalah sekolah yang lulusannya mempunyai prestasi yang cukup baik di universitas/institut anggota PP2. Masing-masing SMTA biasanya diberi jatah tertentu untuk mencalonkan siswanya sebagai calon mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Sistem PP2 hanya dimanfaatkan untuk menjaring calon mahasiswa pada program studi yang kurang populer, seperti pertanian, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Sementara itu 23 universitas lainnya mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang lain. Mereka menyelenggarakan ujian yang mirip dengan PP1. Soal ujiannya menggunakan acuan yang sudah dibakukan, tetapi memberi kesempatan kepada universitas anggotanya untuk menambahkan muatan lokal, yaitu soal-soal yang dianggap cocok dengan keadaan setempat. Sistem yang dipakai oleh ke 23 universitas ini disebut Proyek Perintis III (PP3). Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) negeri yang jumlahnya ada 10 juga mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru sendiri, yang disebut Proyek Perintis IV (PP4). Sistem PP4 hampir sama dengan dengan PP1, perbedaannya hanya pada soal-soalnya yang lebih menekankan pada soal untuk menggali kemampuan peserta ujian dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Keempat sistem tersebut (PP1, PP2, PP3, dan PP4) berlangsung sampai tahun 1983, ketika Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan memutuskan untuk menggunakan PP1 dan PP2 secara nasional. Sistem baru tersebut dinamakan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), terdiri dari Ujian Tulis yang seratus persen sama dengan PP1 dan Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) yang merupakan perluasan dari PP2. Perbedaan antara PP2 dan PMDK, adalah peserta PP2 hanya siswa terpandai dari SMA yang terpilih, sedangkan PMDK menyertakan seluruh siswa dari seluruh SMTA yang ada di Indonesia. Program ini kemudian diganti namanya menjadi Program Penelusuran Kemampuan dan Bakat (PPKB). (Sumber: SKK Warta UI Nomor 82, Tahun XX, Juli 1997)

March 28, 2009

BERITA-BERITA SEPUTAR KAMPUS

Filed under: Mahasiswa Menggugat — rani @ 5:24 pm

ASRAMA MAHASISWA UI PGT KURANG KREATIF

Mm,28/3/1978

Arti kurang kreatif. disini, barangkali apabila ditinjau dari. kegiatan kemahasiswaan akhir-akhir ini, nampaknya berbeda dengan rekan-rekann asrama mahasiswa di Daksinapati. Kalau kita amati, kegiatan penghuni asrama Daksinapati selama situasi perkembangan politik di negeri ini, dapat dicatat antara lain : aksi mahasiswa pencari dana kelaparan desa Karawang, di lapangan Golf Rawamangun beberapa bulan yang lalu. Pada waktu itu sempat pula ditanggapi Kaskopkamtib Soedomo, bahwa gerakan mahasiswa Daksinapati tersebut ada yang menuggangi. Kemudiaa pada awal tahun 1978, nampak penjagaan asrama ditingkatkan, dengan mengharapkan tamu-tamu yang berkunjung untuk lapor diri. Pada musim poster akhir-akhir ini  tidak ketinggalan pula mereka lakukan coret-coret kritikan untuk pemerintah.

Sekarang, bagaimana dengan mahasiswa di Pegangsaan Timur ?

Entah, asrama PGT yang berpenghuni sekitar 200-an ini mayoritas mereka sudah pada kerja (baik di instansi-instansi pemerintah, swasta, serabutan), hingga-mungkin lebih menguntungkan perut daripada kreativitas kemahasiswaan ? Acara rutine di asrama ini, anda dapat saksikan setiap sore hari. mereka main sepak bola, bola volley, bahkan kalau perlu berantempun jadi walalaupun sesama penghuni selame perkembangan situasi akhir-akhir ini di asrama PGT, orang dapat bebas keluuar-masuk baik dari, depan, samping ataupun belakang. Menurut tutur  beberapa, penghuni asrsama, pernah asrama ini kebobolan beberapa anggota Laksus, hampir 2 (dua) bulan yang lalu, yang melakukan pemeriksaan di ruang TV, Kata Laksus, mereka mendapat perintah untuk mencari Lukman Hakim (waktu itu Lukman sedang jadi buronan).

Situasi di asrama PGT berbeda pada jaman Malari 1974. Menurut keterangan beberapa penghuni, pada aksi Malari dulu, asrama PGT ini pernah digeladah Skogar. Kabarnya asrama PGT waktu itu dianggap radikal oleh sementara orang dan beberapa aktivis Malari sering berdiskusi disini. Sementara ini, banyak pula mehasiswa/karyawan di asrama PGT mempermasalahkan situasi negeri, tapi pada umumnya. mereka terbatas hanya perdebatan sengit, sambil mendengarkan radio kesayangan “Suara Australia”.

Itulah sakelumit kehidupan penghuni asrama PGT sehari-harinya, yang oleh kalangan Bakin barangkali dianggap aman untuk situasi saat ini.

*****

PARADE LAGU DAN PUISI MAHASISWA UI DI TAMAN FE-UI

Mm, 28-3-1978.

Dihadapan sekitar duaribu orang mahasiswa UI dari berbagai fakultas, tanggal 25 Maret lalu, telah berlangsung “Parede Lagu dan Puisi Perjuangan”, dengan mengambil tempat di Taman Fakultas Ekonomi UI di Kamus Salemba. Acara yang dikoordinir oleh Presidium Mahasiswa UI yang dikepalai oleh Seto Mulyadi berlangsung hangat malah menjurus menjadi panas ketika Mayor Slamet Singih memerintahkan acara distop. Hal ini disebabkan karena lagu-lagu dan puisi yang dibawakan oleh fakultas hukum UI terlampau keras. (Misalnya lagu “Tante Tin”, Sudomo” dan lain-lain)

LUKMAN HAKIM, RUSLAN DAN SI BEDUL

Mm, 28-3-1978.

Acara pertama dibuka dengan lagu-lagu perjuangan oleh Fakultas Sastra UI, tapi sangat disayangkan terjadi kevakuman karena FIS-UI tak mampu menampilkan wakilnya.

Fakultas Kedokteran UI membawakan lagu-lagunya dengan kurang semangat, demikian juga dengan pembacaan sajak Rendra yang kurang jelas judulnya dibacakan dengan cara yang sangat merusak keindahan sajak tersebut.

Fakultas Teknik UI yang memulai acaranya dengan suara yang tidak pas ternyata kemudian cukup mengundang tepuk tangan yang hebat. FT-UI mulai mendapat sambutan ketika lagu Bedul berkumandang dengan cara. “canon”. Tepukan bertambah setelah lagu “Kisah Masa Kini” yang memakai intro sajak “taik” mengotori udara siang itu.

Lagu yang dari segi musik termasuk lumayan menjadi rusak akibat syairnya yang vulgar dan nora,. Tetapi entah apa hubungannya nama Ruslan dibawa-bawa dalam lagu tersebut yang dikutip seperti di bawah ini:

…………………………………………………….

Ada Lukman Hakim, ada Yo Rumeser

ada Dipo Alam dan Ruslan……………..

Ruslan ………………………………………….

Sedangkan dari lagu Bedul dapat kita kutip bait ketiganya :

Sebagai wakil rakyat ……………………..

Bermodal sebuah kata: setuju, setuju, setuju

Tugasnya tiap hari hanya menunggu : perintah, perintah, perintah

Datang, daftar, duduk, diam, dengar, dan duit, dan duit

Kasihanilah orang ini si Bedul, si Bedul, si Bedul

Seusai FT-UI, Fakultas Hukum muncul dengan membawa sebuah kertas besar yang berisi tulisan, yang kemudian ternyata lagu-lagu rakyat yang telah populer, tetapi telah diganti syairnya di sana-sini disesuaikan dengan situasi panas. Tengah mereka menyanyikan lagu ke tiga, Seto Mulyadi monyelak ke tengah mereka meneruskan perintah dari Mayor Slamet Singgih agar acara segera dibubarkan. Mahasiswa yang hadir langsung menunjukkan sikapnya yang asli, mereka yang langsung berdiri dan berteriak agar acara diteruskan. Akhirnya acara diteruskan, walau ada yang tak jadi dibawakan karena fakultas lainnya belum mendapat giliran.

Fakultas Ekonomi muncul dengan lagu-lagu merdu yang nyaris bikin ngantuk. Selesai satu lagu langsung mereka mohon diri, karena Pak Slamet sudah mengancam mengenai batas waktu acara tersebut. Fakultas Psikologi menampilkan seorang penyair gadungan dengan puisi meratapnya yang berjudul (kalau tidak salah) “Bapak……………”.

Fakultas Kedokteran Gigi yang hampir selalu tidak ikut dalam acara seperti itu, kali ini mengulangi lagi adat-istiadatnya yang kurang baik.

Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam juga menampilkan seorang mahasiswa yang meneriakkan makiannya lewat kata-kata yang terputus-putus.

Acara diakhiri dengan menyanyikan lagu Genderang UI dan mengheningkan cipta. Mahasiswa bubar walau tak puas, karena Pak Slamet telah mengancam akan mengirimkan pasukan bila acara belum selesai pada jam dua siang. Lumayan dari jam dua belas sampai jam dua kurang seperempat siang.

******

 

KISAH PAK SLAMET – BAGIAN KE 5 :

“SAYA SUDAH MINTA MAAF, KOQ RUSLAN MARAH JUGA”

Mm. 28-3-1978

Kisah Pak Slamet nomor ini kita buat dengan permintaan maaf kepada para pembaca “Mahasiswa Menggugat”, karena media Mm kita nomor 6/Th. I yang sedianya terbit tanggal 25 Maret 1978 terpaksa tertunda beberapa hari, berhubung ketatnya pengawasan dari Pak Slamet dan anak buahnya.

Alkisah, Kamis malam 23 Maret 1978, dengan lebih kurang 15 orang anak buahnya, Pak Slamet mengadakan kontrol ke dalam Kampus UI Salemba. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 23.00 – 24.00 Wib, persis beberapa menit setelah Mm no. 5/Th. I selesai dicetak. Kabarnya malam itu Pak Slamet mensinyalir adanya Rapat Presidium Senat di lingkungan UI, dan sekaligus mencek jum1ah mahasiswa yang menjaga keamanan di masing-masing Fakultas, apakah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Rektor UI ataukah tidak.

Kira-kira seperempat jam sebelum rombongan anak buahnya masuk dengan meloncati pagar di depan, Pak Slamet telah lebih dulu nongkrong di Kantor Senat FIPIA-UI. Ia berbincang-bincang dengan beberapa Ketua Senat, antara lain: Nina Nurani dan Riwanto. Sayang sekali, Pak Slamet sebagai petugas intel kurang hati-hati dalam berbicara; sehingga beberapa. dialog beliau ketika itu masih bisa dimonitor oleh staf Mm melalui beberapa peralatan mutakhir yang telah dipasang sebelumnya.  Beriku ini, adalah cuplikan pembicaraan Pak Slamet pada. malam itu:

” ….. saya harap sampai dengan tanggal 28 Maret, selama saya masih penanggung jawab keamanan disini, kalian jangan bikin poster dan macam-macam lagi……. Kalau di Rawamangun terserah, itu bukan tanggung jawab saya.. …”(tak begitu jelas terdengar).

Selanjutnya Pak Slamet menyinggung juga soal penangkapan Ruslan Siregar (anggota Posko UI) tangga1 9 Maret 1978 yang lalu. Dimonitor oleh staf’ “Mm” sebagai berikut : “ itu…. si Ruslan, saya benar-benar kesal kepadanya. Masa’ anak buah saya mau masuk ngontrol ke dalam Kampus, ia halang-halangi. Padahal Sudah ada konsensus sebelumnya. Memang Ruslan ini saya pikir perlu dikasih pelajaran, apalagi setelah peristiwa ada anak buah saya makan di warung belakang tidak boleh cuci tangan oleh pelayan di sana, setelah saya selidiki ternyata ternyata Ruslan yang menyuruh mereka melarangnya. Coba kalau waktu itu Ruslan memerintah agar makanan anak buah saya dikasih racun, tentu anak buah sudah modar.” Ditambahkan oleh Pak Slamet: “suatu ketika saya mau memutar mobil saya di depan Kampus UI, tiba-tiba tersenggol sedikit badan Ruslan. ….! tiba-tia ia marah, padahal saya sudah minta maaf kepadanya. “Maaf deh Ruslan, kata saya, koq Ruslan marah juga. “Akhirnya kekesalan saya memuncak. Suatu malam saya perintahkan 2 orang anak buah saya untuk memanggil Ruslan ke luar Kampus. “Bilang sama Ruslan, Pak Slamet menunggu ada perlu di mobil. Dan ketika Ruslan mendekat, segera ia saya ciduk, lalu sengaja saya tempatkan di tempat tahanan kriminil. Biar dia kapok, tapi sebelumnya sudah saya beritahukan kepada para petugas disana, agar Ruslan jangan dipukuli.” Demikian beberapa ucapan Pak Slamet yang berhasil dimonitor oleh staf “Mm”, tatkala beliau sedang omong-omong dengan beberapa Ketua Senat, Kamis malam 23 Maret 1978.

 

H.J.C. PRINCEN DITAHAN LAKSUSDA JAYA

Mm. 28-3-1978

Untuk memenuhi panggilan yang disampaikan dengan surat panggilan tertanggal 13 Maret 1978 petang, Ketua Umum Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia, H.J.C. Princen, datang ke Laksusda Jaya pada tanggal 14 Maret lalu, jam 9.00 WIB. Namun hingga hari ini Princen tidak diizinkan lagi kembali ke rumahnya.

Tidak diketahui dengan jelas alasan penahanan. Tetapi sesuai dengan isi surat panggilan, Princen yang WNI keturunan Belanda itu, dipanggil menghadap untuk dimintai keterangan. Juga tidak dicantumkan keterangan tentang persoalan apa.

Pernyataan IKM UI

Filed under: Mahasiswa Menggugat — rani @ 5:20 pm

ERNYATAAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah kami lakukan, dengan ini kami Keluarga mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan:

I.    Mengakhiri aksi mogok kuliah sesuai dengan Surat Keputusan No. 01/IST/KMUI/III/1978.

II.   Menegaskan kembali pernyataan Keluarga Mahasisa Universitas Indonesia tertanggal 6 Februari 1978 yang berisi :

1.      Bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia adalah merupakan suara Mahasisw’a Universitas Indonesia;

2.      Menolak tuduhan-tuduhan sementara pihak yang mengatakan bahwa gerakan mahasiswa Universitas Indonesia ditunggangi oleh kelompok tertentu serta mengarah kepada tindak subversi

3.      Menuntut dengan segera agar penguasa mencabut pembekuan DM/SM se Indonesia;

4.      Menuntut pembebasan rekan-rekan mahasiswa yang sampai saat ini masih ditahan dan dalam pengejaran;

5.      Menuntut kepada penguasa agar segera menghentikan kegiatan petugas-petugas keamanan yang tanpa tata krama keluar masuk kampus Universitas Indonesia.

6.      Menuntut dengan segera agar penguasa menghentikkan usaha-usaha manipulasi dan pemutar-balikan fakta;

7.      Menuntut agar pemerintah secepatnya menanggulangi dengan bijaksana keresahan-keresahan yang timbul dalam masyarakat dewasa ini

III. Bahwa Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tetap konsisten terhadap cita-cita perjuangan moral mahasiswa Indonesia demi tegaknya nilai-nilai keadilan dan kebenaran di negeri ini .

Jakarta, 27 Maret 1978

 

KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

Catatan : Disaling sesuai dengan aslinya.

(Sumber:Buletin Mahasiswa Menggugat)

March 25, 2009

Kisah Tanggal 25 Maret 1978

Filed under: Mahasiswa Menggugat — rani @ 11:33 am

Hari Sabtu tanggal 25 Maret 1978, di Kampus UI Salemba ada Parade lagu dan puisi perjuangan. Sementara para mahasiswa lagi asyik-asyiknya menikmati menikmati suguhan dari FK-UI, tanpa banyak yang tahu, Pak Slamet mendekati Djodi Wuryantoro (anggota MPM-UI dari Fakultas Psikologi), selama “aksi mogok” sering nongkrong di Kampus UI Salemba. Sambil membentak, Pak Slamet alias Mayor Singgih menarik kerah baju Djodi. Ia berkata: “Djodi ! ayoh, kamu harus bubarkan acara ini.” Djodi menjawab “Apa wewenang saya pak, saya bukan anggota presidium senat.” Dengan berang Pak Slamet berkara lagi : “Kamu jangan menghalang-halangi tugas saya, yah ! “Lho,” kata Djodi, justru kalau saya yang menghentikan malah saya menghambat bapak, kan itu adalah wewenang bapak untuk membubarkannya.” Rada kesal, Pak Slamet melepaskan kerah baju Djodi, dan Djodipun dengan tenang berstyl yakin, segera menuju ke kelompok KANJUT ’78 FT-UI. Sementara reporter Mm yang hari itu ditugaskan mengawasi gerak-geruk Pak Slamet, diam-diam saja di dekat beliau itu. Agaknya “perang urat syaraf” antara Djodi dan Mayor Slamet, sudah terjadi lama sebelumnya.

Pembukaan “perang” itu terjadi di warung Tegal. Ketika beberapa mahasiswa FT-UI sedang makan, Pak Slamet ikut nimbrung dengan mahasiswa. Kemudian terjadi dialog berikut : “Agaknya yang paling galak dalam acara pasang memasang poster ini, adalah Fakultas Tehnik; dan ini pasti dipimpin oleh orang yang cukup berpengalaman.” “saya pikir, orang yang saya maksud ada di dekat saya,” kata Mayor Slamet, sambil melirik Djodi yang kebetulan duduk disampingnya. Para mahasiswa FT-UI Cuma bisa nyengir-nyengir kuda, sementara Reporter Mm yang berada tak jauh dari sana, juga ikut senyum dikulum. Tatkala berita ini sedang diketik, tiba-tiba angin kencang mengamuk. Dor…. dar ? bunyi pintu kaca pecah. Beberapa orang mahasiswa berteriak keras-keras: “awas !” Pak Slamet ngamuk ! Beberapa reporter Mm sempat sedikit panik, setelah dilihat, ternyata beberapa kaca gedung belakang berantakan diterpa angin. (sumber: Buletin Mahasiswa Menggugat)

March 24, 2009

Sejarah Organisasi Kemahasiswaan Bag.2

Filed under: Uncategorized — rani @ 3:56 pm

Ciri khas Kegiatan Organisasi Intra

Karena terbentuknya di fakultas-fakultas, maka senat mahasiswa memusatkan diri pada usaha membantu para anggotanya dengan studinya. Kegiatannya mencakup pembentukan tenteer-klub, studi klub, bursa buku, seminar, simposium, dan segala kegiatan yang mendukung anggotanya untuk mencapai sukses di dalam studi.

Dalam rangka persaingan dengan organisasi extra, juga dilakukan adalah kegiatan di bidang rekreasi, baik yang bersofistikasi seperti mengadakan konser, malam seni, sineklub (untuk memutar film-film khusus yang tidak terdapat di bioskop-bioskop), maupun rekreasi yang lebih dangkal seperti berdansa dan berpiknik. Maka makin lama makin banyak kegiatan yang selama itu dilakukan oleh organisasi extra, khususnya yang lokal seperti GMD dan Imada, diselenggarakan juga oleh organisasi intra.

Namun kegiatan utama organisasi intra (termasuk juga kebijaksanaan redaksional pers-kampusnya) tetap dipusatkan kepada usaha mendukung upaya Alma Maternya untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam usaha itu organisasi-organisasi intern, khususnya di Universitas Indonesia merasa menghadapi hambatan dari dua arah yang berlainan.

  1. dari golongan politik yang ingin memperpolitikan kampus ke arah alirannya (menara air)
  2. dari golongan apolitis yang ingin depolitisasi kampus dan ingin kehidupan yang diperciri oleh ungkapan ”Buku, Pesta dan Cinta” (menara gading).

Karena itu, organisasi-organisasi intern sudah sejak dini menjadi tempat pertarunganantara 3 golongan yang kini kita kenal dengan golongan transpolitis, golongan politis dan golongan apolitis. Perjuangan Intra Untuk Identitasnya

Pada awal tahun 1980-an ini situasi dunia kemahasiswaan sudah berubah dibandingkan dengan keadaan tahun 1950-an maupun dengan keadaan tahun 1960-an dan tahun 1970-an.

Tahun 1950-an diperciri oleh iklim liberalisme dengan laissez-faire-nya, khususnya di bidang politik. Dalam situasi sedemikian, organisasi extra, khususnya yang berazaskan ideologi politik yang partikularistik maupun yang berazaskan agama (pada umumnya juga berpolitik), kedudukannya paling menonjol, sehingga perjuangan organisasi intra untuk menegakkan identitasnya sebagai komponen Alma Mater terasa berat.

Tahun 1960-an (sampai tahun 1966) diperciri oleh dampak Marxisme dan dominasi kaum komunis dengan semboyan ”Politik adalah panglima”. Sudah barang tentu dengan ”politik” dimaksudkan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) Dalam masa orde lama yang didominasi oleh PKI ini organisasi extra juga tetap menonjol. Hanya saja yang menonjol kaum komunis saja dengan satelit-satelitnya dan golongan yang ditolerir olehnya.

Organisasi extra yang didukung oleh pemerintah Orde Lama adalah organisasi extra “Nasakom” yang merupakan onderbouw daripada partai-partai Nasakom. Yang paling menonjol adalah Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan GMNI-Asu, masing-masing sebagai onderbouw PKI dan PNI-Asu.

Organisasi extra lainnya, seperti HMI, PMKRI, GMKI tidak diberi angin atau bahkan dimusuhi. Organisasi lokal tergantung kepada pengurusnya. GMD misalnya karena opportunisme pengurusnya, masuk dalam orbit Orde Lama.Dalam suasana yang demikian itu perjuangan menegakkan identitas organisasi intra semakin berat. Upaya menangkis dominasi atau infiltrasi organisasi extra onderbouw atau satelit PKI itu menimbulkan reaksi yang hebat dari mereka, dan mengundang ”cap” kontra-revolusi, reaksioner dan Manikebu (Manifes Kebudayaan suatu dokumen yang dirumuskan oleh sekelompok budayawan yang menentang dominasi PKI, ”Manikebu” dimaksudkan sebagai maki-makian dengan konotasi anti PKI).

Organisasi Intra Mencari Darma

Dari sketsa sejarah itu kiranya jelas, perjuangan organisasi intra untuk menegakkan identitasnya tidaklah mudah. Namun dengan segala hambatan yang ada landasan identitas organisasi intra sebagai wadah bagi mahasiswa sebagai studerend wezen dapat ditegaskan.

Pada pertengahan tahun 1960-an, setelah runtuhnya Orde Lama karena kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 1965 didukung oleh aksi-aksi Tritura selama beberapa bulan sesudahnya, terjadi perubahann situasi yang luar biasa di dalam konstelasi politik di Indonesia. Sudah barang tentu dampaknya sangat terasa di kampus. Bukan saja karena gelombang-gelombang politik selalu memukul-mukul dinding kampus, juga karena peranan mahasiswa sangat menonjol dalam peristiwa-peristiwa di sekitar peralihan tahun 1965 -1966 itu.

Betapapun besarnya gejolak yang terjadi pada masa peralihan 1965-1966 itu namun dikotomi extra-intra tetap nampak. Yang tampil ke muka di dalam aksi-aksi Tritura itu adalah organisasi extra, yang setelah layunya PPMI tergabung di dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Tidak berarti, bahwa organisasi intra tidak ikut serta di dalamnya, namun lebih sebagai unsur daripada sebagai wahana keseluruhan. Yang dipakai dalam aksi-aksi Tritura adalah panji-panji KAMI. Bahwa jaket kuning UI yang menonjol dalam perjuangan menegakkan Orde Baru, disebabkan oleh karena massa KAMI yang terbesar terdapat di UI dan diorganisasi oleh KAMI-UI. Dan Kampus UI merupakan pusat perjuangan Orde Baru dimana pelbagai kekuatan Orde Baru, khususnya mahasiswa dan ABRI bertemu.

Amat menarik, bahwa dalam kebanyakan acara yang dipimpin oleh Ketua KAMI-UI, yakni Abdul Gafur, Ketua DMUI yakni J.M.V. Suwarto, selalu ikut serta. Namun massa yang digerakkan adalah massa yang sama. Dan nama yang dipakai adalah nama KAMI, yang merupakan pengelompokkan organisasi extra.

Pada tahun 1970-an aksi-aksi Tritura sudah berhasil menegakkan Orde Baru dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 disusul dengan Sidang Umum IV MPRS (20 Juni – 5 Juli 1966), Sidang Istimewa MPRS (7 – 12 Maret 1967) dan Sidang Umum V MPRS (21 – 30 Maret 1968).

Rupa-rupanya dengan pembebasan dari tirani Orde Lama, pendulum sejarah berayunkembali ke arah kebebasan. Namun ayunan kembali itu rupa-rupanya berjalan terlalu jauh, sehingga sudah bersifat liberter (libertarian).

Dibeberapa kampus, libertarianisme ini sempat menimbulkan rezim anarkistik di kalangan suatu segmen mahasiswa yang relatif kecil tetapi vokal. Di Kampus UI, gejala anarkisme ini pada awal 1980-an telah mencapai proporsi destruktif.

Perjuangan organisasi intra untuk menegaskan identitasnya, mengalami setbeck yang serius, karena mengalami pembusukan dari dalam oleh kekuatan-kekuatan luar kampus yang membentuk bloc within di dalam tubuhnya. Karena itu dewan-dewan mahasiswa terpaksa dipotong dari tubuh Sivitas Akademika untuk mencegah menjalarnya kanker itu ke bagian-bagian lain daripadanya. Menemukan Kembali Identitas Senat Mahasiswa

Ketika saya memangku jabatan Rektor UI pada tanggal 15 Januari 1982, saya segera mencanangkan perjuangan untuk membebaskan Alma Mater dari benalu anarkisme yang telah mengisap habis vitalitasnya. Ternyata seruan perjuangan itu memperoleh tanggapan positif dari segenap Sivitas Akademika, khususnya the silent mayority di kalangan mahasiswa, yang gerakannya secara silent pula.

Berkat langkah serempak itu kira-kira setahun yang lalu anarkisme di UI dapat dipatahkan kekuatannya, sehingga kita dapat segera memasuki tahap konsolidasi. Harapan saya adalah bahwa dalam masa konsolidasi itu senat-senat mahasisa pada pelbagai fakultas dalam lingkungan UI dapat segera mulai dengan upayanya untuk mengaskan identitasnya sebagai pengurus sesuatu organisasi intra yang bersistem keanggotaan pasif dan existensinya semata-mata karena Alma Maternya.

Sebagai pengurus organisasi intra, senat mahasiswa harus sepenuhnya manunggal dengan Alma Mater, mendukung misinya yakni melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan/pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk darma pendidikan dan pengajaran perlu didukung upaya para mahasiswa untuk melakukan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan extrakurikuler. Untuk mendukung darma pertama, harus ditingkatkan kegiatan membaca, yang berarti membantu teman-teman memperoleh buku-buku tidak hanya texbook untuk menunjang kegiatan intrakurikuler, melainkan juga untuk memperluas horisonnya dengan buku-buku untuk kegiatan kokurikuler dan extrakurikuler.

Senat mahasiswa harus berupaya supaya selera baca teman-temannya ditingkatkan, rasa cinta buku diperdalam. Terhadap kegiatan extrakurikuler non-akademis kiranya generasi-generasi terbaru mahasiswa UI memperlihatkan minat yang besar, yang terbukti dari banyaknya mahasiswa baru mendaftarkan diri pada studiklub Eka Prasetya, pada Paduan Suara dan pada pelbagai klub seni lainnya, pada Marching Band, pada Resimen mahasiswa, pada pelbagai klub olahraga.

Dengan semakin banyaknya mahasiswa senior UI maupun seluruh kelompok mahasiswa baru 1983 yang mempunyai ijazah Penataran P-4, maka Senat Mahasiswa akan makin lama makin jauh ketinggalan kalau masih mengasyikkan diri dengan soal-soal yang kekanak-kanakan seperti inisiasi. Bilamana rata-rata mahasiswa UI sudah mencapai taraf pemikiran mengenai soal-soal kehidupan bangsa seperti pemasaran kopra dan eksploitasi gas bumi, mengenai stratifikasi nilai yang berpengaruh kepada pengambilan keputusan di daerah dan di Pusat, maka Senat Mahasiswa akan ditertawakan, jika ia menganggap kegiatan membaca sebagai perilaku “kutu buku”.

Dalam kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah, sudah sewajarnya jika warganya banyak membaca dan berdiskusi ilmiah. Tugas kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membodohkan kehidupan bangsa. Senat Mahasiswa yang tidak tahu isi Undang-Undang Dasar 1945, tidak tahu jiwa Pancasila, tidak punya bayangan apa kehendak rakyat sebagaimana dirumuskan di dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara), hendaknya jangan heran jika ia “tidak laku” dan ditinggalkan oleh massa mahasiswa. Dari sana ia sudah harus menyimpulkan bahwa ia sudah mulai tidak relevan lagi di mata mahasiswa.

Juga perlu saya sarankan, supaya Senat Mahasiswa jangan menyaingi organisasi extra. Secara historik organisasi extra punya tempat dan peranannya sendiri yang bersifat komplementer dengan kedudukan dan fungsi organisasi intra. Sebaliknya, jangan pula Senat Mahasiswa menjadi corong organisasi extra (manapun) karena hal itu akan melanggar integritas Alma Mater. Sudah saya sampaikan bahwa universitas bukan pasar loak bagi gagasan-gagasan usang dari luar dinding-dindingnya. Karena itu kita menghindari pembicara dari luar kampus, kecuali yang memang hebat dan kita perlukan sumbangan pikirannya. Wasanakata

Dengan demikian saya mengharapkan, Senat-senat mahasiswa yang masih berpikiran usang, segera mengejar ketinggalannya dengan senat-senat mahasiswa yang sudah maju. Terutama kepada mereka yang sadar atau tidak sadar, masih menjadi boneka-boneka kekuatan-kekuatan luar kampus, saya serukan untuk berhenti memainkan peranan Si Malin Kundang yang mendurhakai ibunya.

Senat Mahasiswa harus benar-benar menjadi Putra Alma Mater yang berbakti kepadanya. Yang memperlambangkan Alma Mater di fakultas-fakultas, adalah para dekan. Jadi jangan sampai ada Senat Mahasiswa yang masih mau didalangi oleh sisa-sisa kaum anarkis yang menggosok-gosok gagasan usang ”student government”, yang menganggap senat mahasiswa setingkat dengan dekan.

Gagasan ”student government” seperti itu adalah gagasan anarkistis, suatu konsepsi New Left yang mau dilempar ke Indonesia karena di tanah asalnya sudah tidak laku lagi. Menurut konsepsi kekeluargaan Pancasila, Dekan adalah bapak bagi keluarga besar fakultas yang meliputi dosen, karyawan administrasi, mahasiswa dan alumni. Dekan adalah pembina Korpri, Dharma Wanita, Senat Mahasiswa, dan Iluni dalam lingkungan fakultas.

Jangan sampai Senat Mahasiswa menampilkan kontradiksi a la komunisme dalam lingkungan kampus kita.Kampus merupakan suatu keluarga dan tata-pergaulannya berdasarkan kekeluargaan, bersemangat keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Sivitas Akademika menolak siasat adu-domba antara sesama anggota keluarga.

Senat Mahasiswa adalah anggota keluarga besar fakultas di bawah pimpinan Dekan seperti anggota keluarga yang lain. Tidak kurang, dan tidak lebih.

Sejarah Organisasi Kemahasiswaan Bag.1

Filed under: Uncategorized — rani @ 10:53 am

Pengantar: Tulisan ini  judul aslinya “Senat Mahasiswa Mengabdi” yang terdapat dalam buku Menegakkan Wawasan Alma Mater karya Prof. Dr. Nugroho Notosusanto (Rektor UI 1982-1985), penerbit UI Press tahun 1983. Sengaja ditulis ulang di RANI-GRACIAS untuk dapat menelusuri  perpeloncoan.

 

Salah satu yang sering ditanyakan kepada saya sejak saya menjadi Rektor, adalah mengenai pandangan saya tentang peranan yang seharusnya dimainkan oleh senat-senat mahasiswa pada fakultas-fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia (UI). Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, barangkali ada baiknya jika saya memberikan suatu sketsa mengenai senat mahasiswa sebagai unsur kemahasiswaan.

 

Latar Belakang Sejarah

Secara historik kita lihat adanya dua macam organisasi mahasiswa berdasarkan lingkungan kegiatannya, yakni:

  1. Organisasi mahasiswa extrauniversiter (organisasi extra)
  2. Organisasi mahasiswa intrauniversiter (organsasi intra)

Menurut sejarah, yang lebih dulu ada di Indonesia adalah organisasi extra yakni pada jaman Hindia Belanda. Sedangkan organisasi intra sejauh pengetahuan saya baru baru ada pada jaman kemerdekaan.

 

Organisasi federatif yang pertama juga timbul dalam lingkungan organisasi extra, yakni Persatuan Perhimpunan-perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Sedngkan organisasi federatif di dalam lingkungan organisasi intra, yakni Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI) baru kemudian timbulnya.

 

Organisasi mahasiswa extra yang pernah ada di Indonesia dapat dibagi atas 3 jenis, yakni:

a. yang berdasarkan agama

b. yang berdasarkan politik partai/golongan

c. yang berdasarkan lokalitas.

 

Contoh daripada jenis pertama adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan lain-lain. Contoh daripada jenis kedua adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Sosialis (GM Sos), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), dan lain-lain. Contoh daripada jenis ketiga adalah  Gerakan Mahasiswa Djakarta (GMD),  Ikatan Mahasiswa Djakarta (Imada), Persatuan Mahasiswa Bandung (PMB), Masyarakat Mahasiswa Bogor (MMB) dan sebagainya. Masih ada satu perhimpunan yang tidak dapat digolongkan kepada ketiga jenis tersebut, yakni organisasi bagi golongan keturunan asing, dan sejauh pengetahuan saya hanya ada satu, yakni Ta Hsueh Hsueg Sheng Hui yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi).

 

Sedangkan senat-senat mahasiswa yang pertama yang pernah dibentuk, sejauh ingatan saya, adalah pada fakultas-fakultas pada dua universitas negeri yang tertua, yakni Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia. Saya mengalami pembentukan senat mahasiswa di lingkungan Universitas Indonesia, yakni pada Fakultas Sastra pada tahun 1951 dengan (Dr.) Subardi sebagai ketuanya yang pertama dengan saya sebagai  wakil ketua. Pada tahun berikutnya saya menggantikan Subardi menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

 

Sociaal Wezen dan Studerend Wezen

Sejak semula ada hubungan persaingan antara organisasi extra dengan organisasi intra. Namun secara tidak disadari, makin lama tercipta suatu keseimbangan antara persaingan di satu pihak dengan semacam pembagian pekerjaan pada pihak lain. Pembagian pekerjaan itu tidak terlalu tajam, namun akhirnya dapat dirumuskan sebagai perbedaan titikberat. Oorganisasi extra lebih menitikberatkan kepada kehidupan mahasiswa sebagai sociaal wezen (makhluk sosial), sedangkan organisasi intra lebih meletakkan titiberat pada kehidupan mahasiswa sebagai studerend wezen (mahluk belajar). Pada waktu itu bahasa Belanda masih dipakai sebagai bahasa-kuliah, sehingga masih banyak istilah yang tertulis di dalam bahasa Belanda.

 

Pada waktu struktur itu terbentuk, kita masih hidup dalam suasana politik yang liberalistik. Hal itu pada tahun 1950-an sangat terasa, terutama di Jakarta dan Bandung, dua kota yang pada jaman kolonial merupakan pusat masyarakat Belanda di Indonesia Selama jaman perang kemerdekaan kedua kota itu pada tahap yang dini dalam konflik itu menjadi tempat konsentrasi kekuasaan militer dan dengan demikian juga menjadi tempat pemusatan kekuasaan politik kaum kolonialis Belanda.

 

Pada tahun 1950-an itu masyarakat mahasiswa di Jakarta terdiri atas dua komponen dilihat dari sudut langgam hidupnya, yakni yang pertama mahasiswa yang sejak semula tinggal di kota itu, dan kedua adalah mereka yang baru masuk ke Jakarta dari pedalaman. Golongan kedua ini dibandingkan dengan golongan yang telah lama menetap di Jakarta, pada umumnya menderita kekurangan sarana-sarana belajar. Suasana belajar di daerah pedalaman sudah barang tentu lain daripada di Jakarta. Kota-kota perguruan tinggi di daerah pedalaman seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan lain sebagainya diliputi suasana perang yang terus menerus. Sedangkan Jakarta, meskipun tidak juga sepenuhnya bebas dari konflik bersenjata, namun tidak terancam akan menjadi daerah-tempur.

 

Di daerah pedalaman buku-buku juga langka, peralatan laboratorium serba kurang. Dan yang juga terasa: suasana studi yang sempurna tidak terdapat di daerah pedalaman itu. Karena itulah mahasiswa yang berasal dari daerah pedalaman ini pada umumnya lebih mementingkan studi san uapaya melengkapi sarana studi daripada soal-soal lain. Karena itu kebanyakan diantara mereka aktif di dalam organisasi intra yang lebih  memusatkan diri pada persoalan-persoalan studi.

 

Tambahan pula, banyak diantara para mahasiswa yang datang dari daerah pedalaman itu bekerja sambil belajar. Orangtua mereka yang pada umumnya adalah pegawai-pegawai Republik yang baru keluar dari daerah pedalaman, atau bahkan masih ada di sana, juga masih serba kekurangan dana. Boleh dikatakan semua orang tua itu dari golongan non yang menolak bekerja pada pemerintah pendudukan Belanda. Sebagai werkstudent atau mahasiswa kerja, para mahasiswa golongan ini, tidak banyak mempunyai waktu-luang untuk kegiatan-kegiatan extra-kurikuler, yang kebanyakan diselenggarakan oleh organisasi extra.

 

Extra dan Intra

Kegiatan organisasi intra meliputi studi maupun rekreasi. Tetapi karena bidang studi masing-masing anggota berbeda-beda, maka kegiatan studi tidak begitu merata. Ada kecenderungan, bahwa anggota-anggota sefakultas saja yang berkumpul-kumpul  untuk keperluan tenteren atau mencari mentor. Dengan demikian para anggota mencari kepuasan lain pada organisasi-organisasi extra; organisasi agama, yang dicari adalah kepuasan batin di bidang agamanya masing-masing, pada organisasi politik yang dicari adalah kepuasan  dalam kehidupan politik, sedangkan pada organisasi lokal, lebih dicari adalah rekreasi dan keseronokan atau gezelligheid.

 

Karena organisasi extra ini berdasarkan sistim keanggotaan aktif (artinya para anggota itu secara aktif melamar untuk menjadi anggota), maka untuk dapat diterima menjadi anggota secara ikhlas mereka menjalani perpeloncoan atau inisiasi. Lain halnya dengan organisasi intra, yang memakai sistim keanggotaan pasif, artinya siapa saja yang terdaftar menjadi mahasiswa tertentu daripada universitas tertentu, dengan sendirinya diakui sebagai anggota ”keluarga mahasiswa” fakultas atau universitas yang bersangkutan. Karena itu pada tahun 1950-an itu tidak ada perpeloncoan pada organisasi intra.

 

Akan tetapi dengan langgam berpolitik pada jaman Demokrasi Liberal, yang berdasarkan persaingan bebas, partai-partai politik secara aktif mencari pengaruh dan bahkan mencari pengikut di dalam kampus; suatu hal yang mengundang reaksi dari mereka yang (menurut istilah sekarang) berjiwa Alma Mater. Reaksi itu ada dua macam, pertama reaksi yang disebut depolitisasi, artinya sikap yang menjauhi dan bahkan men-tabukan politik di dalam lingkungan kampus. Dan kedua adalah apa yang saya sebutkan transpolitisasi, yakni kegiatan mempelajari politik supaya tidak dapat ditunggangi kaum politik yang menyerbu kampus-kampus untuk mencari pengaruh dan pengikut. Namun barangsiapa ingin melakukan politicking, harus melakukannya di luar kampus.

 

Karena hasrat kelompok transpolitis untuk berorganisasi dalam rangka memperoleh apa yang sekarang disebut pendidikan politik, maka kemudian senat-senat mahasiswa diperkuat dan dikoordinasi dengan sebuah dewan mahasiswa. Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dibentuk pada tahun 1954 dan dengan itu dimasukilah era baru di dalam Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Karena pada waktu itu yang hampir bersamaan terbentuklah pula Dewan Mahasiswa Universitas Gajah Mada.

 

Karena kaum transpolitis, berbeda dengan kaum apolitis, adalah orang-orang yang tidak buta politik, bahkan cukup banyak yang sadar politik, meskipun politiknya adalah ”politik” dengan ”P” besar atau politik nasional, bukan politik partikularistik berdasarkan afiliasi partai atau golongan, maka timbullah sikap menyaingi organisasi extra. Sikap menyaingi itu antara lain diungkapkan dengan mengadakan perpeloncoan di dalam kampus bagi mahasiswa baru. Dengan demikian banyak mahasiswa yang lalu tidak merasa perlu untuk juga menjadi anggota organisasi extra. (Mereka cukup diplonco satu kali saja!)

 

Namun organisasi extra tidak tinggal diam. Karena mereka disaingi oleh organisasi intra, maka apa yang mereka lakukan? Mereka menyusup ke dalam tubuh organisasi-organisasi intra itu, baik pada tingkatan senat mahasiswa maupun pada tingkatan dewan mahasiswa. Menyusupnya adalah dengan memperjuangkan supaya jagonya menang pada pemilihan pengurus. Caranya ada yang halus, artinya dengan cara ”tahu sama tahu”, tetapi ada juga yang secara terang-terangan berkampanye untuk calon yang menjadi anggotanya.

 

Setelah berhasil duduk dalam pengurus, tokoh-tokoh extra itu pada umumnya lalu memainkan bloc within di dalam masing-masing organisasi intra. Dengan demikian lambat laun politicking kembali ke kampus! Dan akhirnya seluruh kampus dalam politicking, suatu perkembangan yang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an. Dalam periode ini telah pula berkembang suatu gejala dalam kehidupan politik Indonesia yakni organisasi tanpa bentuk. Di samping kekuatan-kekuatan politik yang terorganisasi secara formal, terdapat pula kekuatan-kekuatan politik yang tidak terorganisasi secara formal, namun dampak kegiatannya terasa di kampus. Sebagai akibat kombinasi politisasi dan depolitisasi kampus, banyak mahasiswa Universitas Indonesia terpengaruh olehnya. Baru sejak dilaksanakannya transpolitisasi, mahasiswa Universitas Indonesia  dapat membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh external yang negatif itu dan kembali kepada kesetiaannya kepada Alma Mater.

 

March 23, 2009

Mahasiswa Menggugat 5

Filed under: Mahasiswa Menggugat — rani @ 2:32 pm

MAHASISWA MENGGUGAT

Alamat Redaksi : Jl. Salemba Raya 4 – Jakarta Pusat

 

JAKARTA, 23 MARET 1978 – No. 5/Th I

CATATAN LEPAS :

TANPA HARAPAN DAN MIMPI, SEMUA JADI KELAM

“Nyatakanlah kebenaran itu, walau di depan penguasa yang paling zalim sekalipun,” ujar ustdz muda Syaiful dalam film “Al Kautsar.” Dan seorang ahli Filsafat terkenal Socrates, pada tahun 339 Sebelum Masehi, lebih suka mati daripada berkhianat kepada keyakinan-keyakinannya sendiri. Keyakinan-keyakinan yang diangapnya benar, walaupun: kebenarannya itu baru terbukti setelah jasadnya hancur dimakan tanah.

Dalam pembelaannya di Pengadilan, Socrates mengemukakan: “Jika kamu mengusulkan’! supaya saya dibebaskan, dengan syarat bahwa saya harus menghentikan usaha saya untuk mencari kebenaran, maka saya akan mengatakan: Terima kasih kepada kamu hai penduduk Athena, tetapi saya akan lebih patuh kepada Tuhan, yang menurut kepercayaan saya memberikan kewajiban ini kepada saya; dan Selama saya masih bernafas serta mempunyai tenaga, saya tidak akan menghehtikan usaha-usaha saya di lapangan filsafat.” ‘Saya akan meneruskan kebiasaan saya untuk menegor barang siapa yang saya jumpai dan mengatakan kepadanya : Apakah kamu tidak malu untuk memikirkan hanya kekayaan benda dan kehormatan saja, sedangkan kamu tidak menaruh perhatian terhadap kebijaksanaan, kebenaran, dan tidak berusaha memperbaiki jiwamu?”

*****

Fraksi Persatuan Pembangunan dalam kata akhirnya di rapat paripurna ke V MPR-RI, 21 Maret 1978, mengatakan: “Tidak bertaggung-jawab atas dilahirkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Panca Sila (P-4), dan dimasukkannya “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke dalam GBHN.”

Sebagai bagian dari generasi muda yang cukup mengerti dan sadar, kita cukup salut; dan menghargai beberapa tindakan dari Fraksi Persatuan Pembangunan dalam SU-MPR 1978 ini. Yakni beberapa tindakan F-PP yang penuh tawakkal, berani, mengemukakan keyakinan-keyakinan yang dirasakannya benar. Sejarahlah nantinya akan mencatat, bahwa kebenaran itu pada akhirnya terbukti dan diakui orang. Dan sejarah pulalah nantinya membuktikan, bahwa yang sekarang ini dianggap kebanyakan orang “benar,” ternyata adalah kesalahan tiada taranya.

 

*****

Hari ini, 23 Maret 1978, SU-MPR RI memasuki acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, semua Fraksi di MPR (F-DI, F-KP, F-ABRI, F-UD, F-PP), telah sama-sama memutuskan untuk mencalonkan Suharto sebagai Presiden, dan Adam Malik sebagai Wakil Presiden.

 

*****

 

 

“Sesungguhnyalah, kini yang kita punyai tinggal harapan dan mimpi. Tetapi  bila harapan dan mimpipun sudah tiada lagi, maka semuanya akan menjadi kelam”

BERITA-BERITA SEPUTAR KAMPUS

KEGIATAN MAHASISWA FS-UI SELAMA MOGOK KULIAH

Mm, 23-3-1978

Aksi mogok kuliah mahasiswa UI sejak 6 Maret 1978 lalu, tampaknya memang sungguh-sungguh di jalankan oleh para mahasiswa FS-UI. Meskipun mulanya, tentu saja mendapat tantangan dari beberapa dosen. Tapi akhirnya para dosen itu mengalah juga. Entah karena memang memaklumi kemauan mahasiswa, atau karena terpaksa.

Untuk mengisi masa mogok ini, mahasiswa FS-UI mengadakan beberapa kegiatan. Antara lain: “Pembacaan Puisi” oleh para mahasiswa FS-UI sendiri beberapa saat lalu, dan diskusi dengan tema: “Kekuatan Moral dan Mau Apa?” Kegiatan terakhir ini masih berlangsung.

Dalam rangka menyambut hari Kartini 1978, para mahasiswa FS-UI juga mengadakan sayembara mengarang. Bertemakan: “Karier Wanita Dalam Dilemma.” Sayembara ini dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ibu Dekan FS-UI menanggapi kegiatan ini positif. Bayangkan saja, ia bersedia menjadi juri dalam sayembara tersebut, dan dibantu oleh Tuti Adhitama, Tuti Kakiailatu serta Amma Kusumo.

 

*****

“DIK PULANG SEKARANG AJA DEH! ADA SU-MPR’

Mm. 23-3-1918 ,

Kata orang: “Ber-Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Jakarta itu menyenangkan. “Memang, menyenangkan, tetapi dalam hal transportasi. Dari tempat ber-KKN sebentar-sebentar bisa pulang ke rumah atau menengok kampus.

Yang menyedihkan, lurah-lurah di Jakarta banyak yang merasa dirinya pandai serta sangat menurut pada atasannya. Bayangkan saja ber-KKN di Jakarta dalam suasana yang semua-semua ribut soal mahasiswa. Jadi sering terjadi, buat Pak Lurah serius, tapi buat mahasiswa KKN justru lucu. Seperti misalnya di sebuah kelurahan, Pak Lurahnya begitu ketakutan kalau terjadi apa-apa di kelurahannya, “Dik pulang sekarang aja de! Ada SU-MPR,” ucap seorang Lurah kepada beberapa mahasiswa KKN-UI. Para mahasiswa itu di suruh pulang pada tanggal 10 Maret 1978, padahal KKN itu sendiri baru berakhir pada tanggal 15 Maret 1978. Sang peserta KKN tentu saja cuma bisa geleng-geleng kepala.

Ada lagi cerita dilain kelurahan. Pak Lurahnya tidak memulangkan mahasiswa, tetapi rasa curiganya, di tumpahkannya melalui pertanyaan-pertanyaan pancingan, antara lain:  Apakah sang mahasiswa ikut aktif kegiatan di kampus.

Begitu takutnya Pak Lurah pada suasana sekarang, sampai-sampai Karang Tarunanya : ketika mengadakan Latihan Kepemimpinan yang dibantu oleh mahasiswa KKN, langsung dibatalkan. Sang Lurah itu beralasan: “kan tidak boleh kumpul lebih dari lima orang”. Padahal petugas ronda malam di kelurahan itu, jumlahnya lebih dari lima orang. (Sayang sekali reporter anda yang menggarap berita ini kurang telitit sehingga tidak mencantumkan dengan tegas, kelurahan mana yang dimaksud – red )

********

CERITA TERLAMBAT TENTANG SEORANG MAHASISWA IKIP JAKARTA :

INGIN KULIAH AKHIRNYA BABAK BELUR

Mm.23-3-1978

Pada tanggal 10 Maret 1978 lalu, ratusan pelajar sma dan STM turun ke jalan sebagai protes terhadap kepincangan-kepincangan selama ini. Mereka berkumpu1 di daerah Senen Jakarta Pusat. Untuk mengatasi keadaan itu sejumlah pasukan bersenjatapun dikerahkan. Suasanapun menjadi tidak menentu. Para pelajar itu mengadakan perlawanan kecil. Akhirnya, pasukan bersenjata itu tampak tetap unggul.

Dalam keadaan seperti tersebut, seorang mahasiswa Departemen Ilmu Sosial IKIP Jakarta, dengan panggilan sehari-hari “Uus” lewat didaerah kericuhan itu, ia ingin pergi kuliah. Seorang dari pasukan bersenjata itu melihat Uus dengan jaket almamaternya. Uuspun di tangkap, di tuduh ikut menggerakkan massa pelajar i tu. Tanpa menanya lebih lanjut Uus; mendapat serangan pukulan dan sangkur bertubi-tubi.

Uus mengalami cidera yang cukup parah, akhirnya ia dibawa ke rumah sakit Persahabatan Rawamangun. Untuk meringank:an pembiayaan pengobatan, mahasiswa Departemen Ilmu Sosial IKIP mengumpulkan dana sebagai rasa solidaritas.

 

*****

RESIDIVIS DlBAYAR UNTUK MELAKUKAN PEMBAKARAN

 

Mm. 23-3-1978

Tanpa diduga-duga, sebuah taxi yang berada di muka Kampus Barat Trisakti dibakar oleh 3 orang tak dikenal. Kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin siang, 20 Maret 1978. Ketiga orang itu melarikan diri ke dalam Kampus Trisakti, untung saja team keamanan Kampus Trisakti cepat menangkap mereka.

Ketika anggota Resimen Mahasiswa Trisakti yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Kampus tersebut bertanya kepada salah seorang dari mereka yang tertangkap, dengan berapi-api dan akting meyakinkan ia menjawab: Kami berbuat begini karena tidak puas dengan keadaan saat ini.” Dan dengan ini kami memprotes penguasa.” Selanjutnya mereka mengatakan, “bahwa dengan perbuatan tersebut mereka akan membakar semangat dan melibatkan masyarakat.”

Para Menwa Trisakti merasa curiga, terus mendesak agar ketiga pelaku pembakaran itu memberikan keterangan yang sebenarnya. Dengan jawaban berbelit-belit, akhirnya mereka mengaku, bahwa mereka adalah residivis dan merupakan orang suruhan yang dibayar. “Walaupun didesak-desak oleh para Menwa agar ia mengatakan siapa yang menyuruh dan membayarnya, ketiga orang itu tidak mau mengaku, ” kata salah seorang anggota Menwa Universitas Trisakti pada reporter Mm. Menurut anggota Menwa tersebut, akhirnya. ketiga orang bayaran itu mereka serahkan kepada Komando Distrik Militer (Kodim) Jakarta Barat.

 

*****

SERIAL PAK SLAMET -BAGIAN KE 4

Mm. 23-3-1978

Entah karena keki lantaran kebobolan dua kali oleh para mahasiswa di Kampus UI (pertama ketika para mahasiswa melepas balon yang diganduli poster, dan kedua ketika aksi poster Sabtu pagi 18-3-1978) , maka Senin pagi sekitar pukul 02 dini hari, Pak Slamet dan anak buahnya mendemonstrasikan kebolehannya sebagai orang-orang intel. Tujuannya, mungkin tak lain sekedar psywar terhadap para anggota Posko UI dan para mahasiswa keamanan masing-masing Fakultas di Kampus UI Salemba.

Pak Slamet bersama seorang anak buahnya masuk melalui gerbang. Anggota Posko UI dan para mahasiswa UI lain tahu pasti, bahwa mereka masuk cuma berdua. Ceritanya, kira-kira seperempat jam kemudian, tiba-tiba keluar 5 orang anggota/anak buah Pak Slamet, sedangkan Pak Slamet sendiri masih di dalam Kampus. Para mahasiswa yang berjaga-jaga di gerbang masuk rada kaget. Salah seorang diantara mereka lantas nyeletuk: “Demonstrasi nih Pak Slamet, masa’ kan masuknya dua koq keluarnya lima.”

Usaha pak Slamet ternyata tidak hanya sampai disitu. Kecuali ia merangkap sebagai Pak Pos Istimewa seperti telah diceritakan pada serial ke 3 (baca Mm .no 4/Th. I – 21 Maret 1978), ia rupa-rupanya semakin tegas dengan batasan jumlah mahasiswa yang menjaga fakultas masing-masing. Memang untuk ini pak Slamet punya alasan kuat, yakni berlandaskan Surat Pemberitahuan Rektor UI No. 217/Sek/UI/1978, yang ditujukan kepada para Dekan di lingkunganUI. Isi surat tersebut, memberikan batasan jumlah maksimal 10 orang mahasiswa yang boleh menjaga fakultasnya masing-masing. (Tentang keanehan Surat Pemberitahuan Rektor UI tersebut, lihat Mm. no. 2/Th. I -16 Maret 1978).

Tiga malam terakhir ini, kontrol suasana kampus ditingkatkan oleh Pak Slamet dan anak buahnya. Biasanya cuma dilaksanakan dua kali dalam satu malam, sekarang menjadi empat kali atau lebih. Dan Pak Slametpun telah memberikan ultimatum kepada para mahasiswa: “bahwa mulai pukul 24.00 Wib ke atas, para mahasiswa dilarang masuk ke dalam kampus. Jika para mahasiswa Ia ingin keluar kampus, silahkan terus pulang ke rumahnya, masing-masing.”

Selasa malam, tanggal 21 Maret 1978, sekitar pukul 20.00 Wib, pak Slamet dan seorang anak buahnya ngontrol lagi ke dalam kampus. Malam itu ia memakai celana blue jean, baju kaos biru dan di tangan kanannya memegang sepucuk payung. Tentu saja dipinggangnya terselip sepucuk ……. ada deh! Dalam kesempatan itu, ia berkenan bersoal jawab sejenak dengan Nina Nurani, Ketua SM FIPIA-UI. Tak tahulah kita, apa yang dipersoalkan mereka itu. Kata Nina, “Pak Slamet cuma tanya-tanya saja.”

Serial Pak Slamet bagian keempat init kita tutup dengan beberapa informasi tentang beliau. Tingginya paling banter 1.60 Cm, berkulit sawo mateng, dan kelihatan awet muda. Sepintas orang tak bakalan menyangka kalau beliau itu sudah berpangkat mayor. Habis, styl pakaiannya tak kalah dengan styl anak muda masa kini. Tapi awas, ibarat pepatah Melayu; beliau “kecil-kecil cabe rawit.” Untuk mengetahui apakah Pak Slamet berada di dekat kampus UI,  gampang sekali. Anda perhatikan saja pinggiran jalan depan kampus UI Salemba. “Bila ada sebuah mobil Morina kijang warna hijau dengan nomor polisi: B. 9850 AN, plat hitam, sedang parkir disana; berarti Pak Slamet pasti berada dalam radius Kampus UI Salemba. Mudah. ………… kan!

 

*****

ANEKA BERlTA DARI KAMPUS IPB BRANANG SIANG

Mm. 23-3-1978

Dewan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama seluruh mahasiswa IPB telah mengeluarkan pernyataan mogok kuliah yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1978 – hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Aksi mogok kuliah mahasiswa IPB ini sehubungan dengan protes mereka terhadap situasi kenegaraan akhir-akhir ini, dan tindakan pengejaran serta penangkapan para pimpinan mahasiswa yang dilakukan oleh penguasa negeri ini. Tak luput pulat empat orang pemimpin Mahasiswa IPB telah di tahan oleh Laksusda Jawa Barat, yakni: Farid, Prabowo, Asep (masing-masing ketua dan Wakil ketua DM IPB), dan Indre Adil, penanggungjawab Suratkabar Kampus IPB “Almamater’

Mogok kuliah bagi mahasiswa IPB, bukan berarti mereka tidak datang ke kampus. Halaman gedung induk kampus IPB penuh dihias oleh aneka tenda. Bukannya tenda pasukan Diponegoro atau Brawijaya yang seperti kita lihat di kampus ITB Ganesha Bandung, melainkan tenda para mahasiswa IPB yang merasa prihatin dan “resah” dengan situasi di luar kampus. Bahkan, sebahagian besar dari mereka yang berkemah di dalam kampus itu ada yang belum pulang ke rumah sampai kini. Ketika, ditanyaa “Kok nggak mau pulang ke rumah sih ?” “Mau ngapain tinggal di rumah Paling di rumah kita hanya ngelamun, bisa-bisa kelamaan di rumah nanti kita bisa pada sinting,” celoteh seorang mahasiswa di tendanya.

Pantas saja para mahasiswa kota hujan itu pada betah tinggal di kampus. Nampaknya mereka memang cukup kreatif. Setiap hari selalu ada saja ide untuk mengisi waktu. Misalnya acara pertandingan sepak bola dengan para pemain yang memakai nama sandi nama-nama beberapa pejabat yang dianggap populer di mata mahasiswa. Sementara itu, seorang mahasiswa memegang megaphone dengan gaya Azwar Hamid dari TVRI, atau gaya Yul Khaidir dari RRI, sedang sibuk melakukan reportase pandangan mata pertandingan sepak bola yang cukup unik itu. Tidak hanya itu, masih banyak lagi acara menarik lainnya seperti pagelaran wayang dengan dalang “Ki Sudharmono dan Ki Ali Murtopo”, dan terakhir untuk mengisi malam Minggu tanggal 18 Maret 1978 lalu, telah diadakan pula kontes “Tante Soen”.

 

Karena keadaan dari luar

Kita masih bangga, di UI ada pak Mahar, di IPB ada pak Memed Satari, lantas IKIP pun punya pak Winarno. Kenapa beliau kita banggakan ? “Yah, hanya ketiga beliau itulah yang masih berani berbicara. dan membantah di dengan Sudomo, bahkan Suharto”.

Sehubungan dengan tindakan pemerintah terhadap pembekuan Dewan-dewan Mahasiswa, “Ini soal prinsip bagi saya. Dari semula saya sudah tidak setuju dengan tindakan pembekuan Dewan-dewan Mahasiswa itu. Kalau memang ada dianggap segelintir mahasiswa yang dituduh sebagai gembongnya, ya tangkap dong mereka, ajukan ke pengadilan,” Ujar Prof. Memed Satari yang sempat dijumpai reporter “Mm’ baru-baru ini.

Dikatakan oleh Prof. Memed Satari, “Tindakan pembekuan Dewan-dewan Mahasiswa, adalah salah dan jelas-jelas bertentangan dengan Panca Sila.” Rektor IPB ini mempertanyakan, kalau dihubungkan dengan Demokrasi Panca Sila yang sering didengung-dengungkan penguasa, “Demokrasi Panca Sila yang mana pula yang dipakai pemerintah itu ? “Dewan Mahasiswa itu adalah lambang dari demokrasi yang sebenarnya di negeri ini. Secara langsung pemimpin mahasiswa dipilih secara demokratis sekali. Nah, kalau memang kita ingin menegakkan Demokrasi Panca Sila, lembaga-lembaga demokrasi mahasiswa itu harus ditumbuhkan. Bagaimana kita dapat berbicara soal demokrasi, sementara lembaga-lembaga demokrasi yang kecil dibunuh,“ Prof. Memed Satari rnenandaskan, “Sikap saya ini juga saya sampaikan dihadapan presiden, karena hal ini prinsip bagi kita,” ujarnya.

Akhirnya Rektor IPB ini, mengatakan, “Memang, orang biasanya sering tersandung dengan yang kecil-kecil,” katanya.

 

*****

 

TERTAWA SEJENAK :

“BOSS BAGAIMANA NIH, CABUT JANGAN?”

Mm. 23-3-1978

Ketika serombongan Laksusda Jaya menyerbu kampus UI beberapa waktu lalut diantara mereka terdapat Opsus berpakaian preman. Jumlahnya empat orang. Tugas mereka adalah mencabuti poster yang dipasang para mahasiswa. Disalah satu fakultas, konon itu fakultas Tehnik UI, terdapat poster bertuliskan nama: Soekarno dan Suharto. Tulisan ini membawa cerita atas kejadian itu. Berikut ini dialog antara mahasiswa, opsus dan boss (Komandan opsus), Tatkala melihat poster itu, diantara opsus yang empat orang tadi ada yang berkomentar. “Ini dia yang bikin ribut (maksudnya poster) dan menghangatkan keadaan.” Salah seorang mahasiswa yang berada di dekat situ bereaksi: “Oom, jangan cabut poster ini, kalau Oom cabut berarti Oom anti Soekarno, dan kalau Oom cabut poster yang satu lagi berarti Oom “tidak mendukung Suharto.” Mendengar ucapan mahasiswa tersebut, sang opsus tertegun, dan sempat berfikir sejenak, sementara maksud mencabut poster tertunda.

Kemudian ia berkata: “benar juga ya dik,” lalu “yah deh; yang ini tidak saya cabut. “Tapi boss saya memerintahkan cabuti semua poster, ujar opsus lainnya. “Ya, terserah Oom deh! kata si mahasiswa tadi. Mendenear itu, sang opsus segera menghampiri boss alias komandannya yang berada tak jauh dari tempat itu. Ia tanya: “Boss bagaimana nih! cabut jangan?” Kata opsus itu memintah perintah. Lantas bossnya menjawab: “hayo cabuuuut.” Mendengar perintah itu, sang opsus itu segera menghampiri poster tadi, dan bergerak untuk mencabut. “Tuh boss saya bilang cabut,“ katanya sambil menoleh pada si mahasiswa: “Biarin deh! gue tidak mendukung, asalkan poster bisa dicabut.” Dengan itu, maka lenyaplah sang poster yang ‘membawa’ cerita.

*****

Abdul Haris Nasution

Filed under: Mahasiswa Menggugat — rani @ 7:43 am

ABDUL HARIS NASUTION

Kepada .

Rekan 2 Fraksi ABRi

di MPR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

  1.   Dengan adanya sidang MPR 1978 ini. pada “tahap regenerasi ” kini, dan pada awal dasawarsa ke 2 Orde Baru, “Orde Pembangunan” menurut istilah pimpinan ABRI 10 th yl. tak perlu kiranya penjelasan lebih lanjut, betapa sidang ini bukan berarti sekedar suatu sidang “rutine tiap 5 tahun”, melainkan ialah bahwa hasil2nya, khususnya tentang strategi dan kepemimpinan nasional, berposisi strategis terhadap perkembangan bagi generasi dan dasawarsa2 mendatang.

Dari itu saya mohon maaf, mengganggu saudara2 anggota MPR, yg menurut UUD 45 “sepenuhnya” melakukan kedaulatan rakyat Indonesia, khusuanya saudara2 TNI yg sama menghayati Saptamarga, untuk menitipkan beberapa soal2 pokok dari ikrar2 perjuangan kita yg sampai kini belum dapat terselesaikan, walaupun telah sejak dulu kita nyatakan, ialah dalam rangka murni dan konsekwen melaksanakan UUD 45. Saya istilahkan menitipkan, ialah karena sebagai purnawirawan yg sejak 6 th sudah sepenuhnya berada diluar badan2 kenegaraan dan ketentaraan, maka hanya dapat menitipkan kepada saudara2 yg masih berada didalam.

Saya minta maaf kedua kalinya, karena saya mengajukan soal2 pokok yang tidak termuat dalam rancangan2 yang diajukan oleh presiden kepada MPR. Tidak lain ialah terutama karena rasa tanggung jawab sejarah, bahwa dimasa  pimpinan sayalah TNI resmi memulai kekaryaan ABRI, TNI memelopori dan mengamankan kembali ke UUD 45, serta dimasa MPRS 1966-lah kita secara konstitusionil membulatkan tekad untuk murni dan konsekwen melaksanakan UUD 45, sebagaimana tercantum dalam Tap X dan tergariskan dalam Tap XIV s/d XX.

  1.   Adapun soal2 pokok (UUD 45) tadi yg masih perlu dikerjakan secara programatis demi pelaksanaan murni dan konsekwen UUDD ialah sbb.:

(1).    Pelaksanaan yg demokratis lebih maju dari psl 1 : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Hal ini menyangkut sistim pemilu dan cara pembentukan MPR/DPR/DPRD. Dengan sistim pemilu sekarang yg memilih tanda gambar beserta ketentuan2 yg menyertainya, dan pengangkatan wakil2 rakyat yg sekian banyak oleh Presiden, adalah kita masih jauh dari ketentuan dalam bagian pertama psl 1 tsb, jakni masih terlalu luas kedaulatan yg tidak “ditangan rakyat”. Baik kembali saya ingatkan kepada tekad kita dalam Seminar AD 1966 dulu dalam usaha menegakkan orde Baru.

Dan dengan tata tertib sekarang, dimana setelah sidangnya yg pertama, maka praktisnya MPR hanya bisa lagi melakukan kedaulatan itu jika oleh DPR “diundang untuk persidangan istimewa”, maka berarti mengurangi terhadap “dilakukan sepenuhnya oleh MPR” kedaulatan itu.

Saya dapat memahami, bahwa ketentuan UUD yg fondamantal ini, tidak bisa sekaligus sepenuhnya terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(2).    Usaha yg programatis demi meniadakan badan2 yg extra-konstitusionil, seperti a.l. Pangkopkamtib. Kita berkeyakinan, sebagaimana juga dihayati dalam Pernyataan ABRI 5 Mei 1966, yg saya telah ikut menanda-tanganinya dulu, bahwa menurut Penjelasan UUD 45, sistim UUD 45 itu adalah “hanya memuat aturan2 pokok, sedang aturan2 yg menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada UU yg lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut”. Namun “sifat aturan yg tertulis itu mengikat”.

Demikianlah, mengenai isi Pangkopkamtib itu sebagai kekuasaan darurat telah ada ketentuan dalam psl 12 UUD 45 : “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat2 dan akibatnya keadaan bahaya di tetapkan dengan UU”.

Adalah kewajiban kita secara nyata programatis mengembalikannya kepada ketentuan UUD 45, apalagi sudah 12y tahun usia bedan extra-konstitusionil ini, yg dulu telah lahir sebagai kebijaksanaan Presiden/Pangti/PBR pada tgl 2 Oktober 1965 dalam mempertahankan Perintah beliau tgl 1 Oktober 1965; “Bahwa pimpinan Angkatan Darat RI sementara berada langsung dalam tangan Pres/Pangti ABRI” terhadap kenyataan “konvensi” AD yg berlaku, bahwa Pangkostrad bertindak sebagai pds Panglima AD jika Pangad berhalangan. Yakni sebagaimana pengumuman Mayjen Suharto tgl 3 Oktober 1965 sekembali dari istana Bogor. “………maka saya Mayjen Suharto, yg sejak terjadinya peristiwa 30 September 1965 memegang sementara pimpinan AD menyatakan bahwa mulai saat ini pimpinan AD dipegang langsung oleh PYM Pres/Pangti ABRI. Kepada saya masih diberi tugas oleh PYM Pres/Pangti ABRI untuk mengembalikan keamanan seperti sedia kala………..”

Saya dapat memahami, bahwaa hal ketentuan UUD 45 itu tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(3).    Usaha yg programatis demi pelaksanaan “hak2nya warganegara” dan “kedudukan penduduk” dalam psl 27 sampai 34 yg menurut Penjelasan UUD ialah “rnemuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yg bersifat demokratis dan yg hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan”.

Umumnya oleh UUD sendiri diperintahkan pula pembuatan UU organiknya seperti psl 28 mengenai “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”, psl 30 mengenai “berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan  negara” dstnya. Kesemuanya telah jadi tekad kita dalam MPRS 1966 dalam Tap XIV “perincian hak2 azasi manusia”, yg dulu telah dapat kita mufakati perumusan2nya, tapi yg telah buntu dalam MPRS 1968 yg komposisinya telah banyak sekali berubah sesudah “Penyegaran ” oleh Pengemban Tap IX MPRS.

Saya minta perhatian untuk adanya program konkrit untuk pelaksanaan yg lebih maju dari psl 28 tadi. Kemudian dari. psl 27: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya” dan psl 31 tentang pendudukan : “Tiap2 Warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”

Saya dapat memahami, bahwa hal ketentuan2 UUD 45 inipun tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(4).    Usaha yg programatis mengakhiri keberlakuan materi Penpres2 dari masa Orla yg tidak sesuai dengan pemurnian pelaksanaan UUD 45, sebagaimana telah kita tekadkan pada th 1966, a.l. mengenai PenPres tentang subversi, yg masih diformilkan dengan UU.

Saya dapat memahami, bahwa hal ketentuan UUD 45 tentang inipun tidak bisa sekaligus terlaksana, namun demi kewibawaan UUD itu perlulah kita semakin maju melaksanakannya.

(5).    Pelaksanaan pemilihan Presiden seperti ketentuan psl 6: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak”. Kiranya setelah 12 th Orde Baru sudah dapat pasal ini dilaksanakan secara murni dan konsekwen menurut huruf dan jiwanya, yakni dengan cara yg betul2 tanpa lagi mengurangi makna “dipilih”.

(6).    Usaha yg programatis menuju kemajuan pelaksanaan psl 33, khususnya terhadap gejala praktek kini yg membawakan kecenderungan memusatnya kekuasaan ekonomi kepada kelompok2 tertentu, hingga menjauhkan kita dari pelaksanaan psl 27 mengenai “kebersamaan kedudukannya” segala “Warga Negara “dengan tidak ada kecualinya”, “berhak atas pekerjaan dan penghidupan yg layak bagi kemanusiaan”, dan psl 33 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

(7).    Mengingat Presiden menyampaikan pertanggung jawab kepada MPR 1978 kiranya perlu dikoreksi konstitusionil terhadap Tap I MPR 1973 yg dalam psl 110 telah menentukan Presiden mempertanggungjawabkan mandatnya kepada MPR yg oleh psl 1 ditentukan “ialah MPR hasil Pemilu yg anggota2nya diresmikan pada tgl 1 Oktober 1972” (ps1. l).

Justru Tap I/1973 ini telah menentukan bahwa Tap ini mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan kedalam” (psl 102), tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain” dan MPR-lah yg dapat “memberikan penjelasan yg bersifat penafsiran” (psl 4), dikunci dengan ketentuan dari lembaga kekuasaan tertinggi ini: “Segala ketentuan yg bertentangan dengan peraturan tata-tertib ini dinyatakan tidak berlaku” (psl 121). Inilah satu2-nya Tap MPR yg menentukan, bahwa Tap inilah yg berlaku, kalau ada perbedaan.

Hal ini telah ramai dipersoalkan dan penyelesaian konstitusionil adalah begitu penting demi penegakan nilai2 UUD 45.

3.   Telah lebih 4 windhu usia RI. telah lebih 4 windhu TNI kita yg mengemban “amanat 1945”: UUD adalah azas dan politik tentara”. Sbg panglima dari masa 45-an itu, semasa menghadapi penyimpangan2, seperti dalam soal “Linggarjati”, “Renville” dan kemudian KMB, yg isinya menyimpang dari Proklamasi 1945 yg “disusunlah Kemerdekan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” (Pembukaan UUD 45), maka masih teringat berkali2 ketegasan TNI melalui Panglima Besar, sampai terakhir terjadinya surat permohonan berhenti beliau pada tgl 1 Agustus 1948.

Adalah dalam meneruskan garis perjuangan TNI tsb, maka setelah pergolakan2 dan krisis2 nasional th 50-an, kita (TNI) menuntut kembali ke UUD 45 (Surat KSAD Agustus 1958 menghadapi konsepsi demokrasi terpimpin) dan setelah tragedi nasional 1965 mentekadkan pelaksanaan murni dah konsekwen UUD 45.

Tidak terlambat kiranya. kalau TNI generasi 45 dalam tahap regenerasi ini merampungkan missinya untuk tertegaknya hal2 yg pokok dalam pelaksanaan UUD itu. Apalagi diperingatkan oleh suasana pada awal dasawarsa ke 2 Orde Baru ini, suasana prihatin yg menyertai berlangsungnya Sidang MPR kali ini.

Insya Allah SWT.

Wassalam

Jakarta,  11 Maret 1978

 
 
 

Tembusan kepada :                                                                             A.H. NJ.SUTION.

  1. MPR/DPR/DPRD.                                                                       (Jendera1 Purn.TNI)

  2. Teman2 seperjuangan.

 ( Sumber: Buletin Mahasiswa Menggugat)