February 24, 2009

Senat Mahasiswa Versi UI

Filed under: Warta UI — rani @ 3:53 pm

Rektorat Kampus UI Depok 25 Oktober 1991, tepatnya pukul 14.30 WIB. Sebuah Surat Keputusan Rektor No.123Tahun 1991 yang menentukan bagi dunia kemahasiswaan UI ditandatangani. Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SMUI) terbentuk sudah. Tak kurang dari 20 perwakilan mahasiswa, terdiri dari para Ketua Senat Mahasiswa (SM), Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), dan para Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) hadir menyaksikan peristiwa yang bersejarah ini.

Sedangkan melalui siding pleno para ketua yang terdiri para Ketua BPM se UI behasil pula memilih Ketua Umum SMUI yang pertama yaitu Firdaus Artoni, mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) angkatan 1986.

Berakhir sudah perjalanan panjang mencari bentuk yang tepat untuk SMUI. Hari-hari yang melelahkan di meja perundingan telah usai. Memang proses pembentukan SMUI memerlukan waktu setahun lebih, sejak dilayangkannya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0457/O/90 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, 28 Juli 1990.

Pelaksanaan SK No.0457 itu memang tidak berjalan mulus di UI. Para mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi (Forkom) UI sempat menolak konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Alasan utamanya adalah, tulis Suara Mahasiswa No.1 (media Komunikasi Forkom) pertama, bahwa konsep SMPT tidak mengakar ke mahasiswa umum, sebab garis hubungan antara SMPT dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan lain hanya bersifat koordinatif belaka. Kedua, hilangnya jiwa yang diinginkan SK tersebut. Yaitu organisasi dari, oleh dan untuk mahasiswa.. Hal ini tercermin dari tidak adanya fungsi control dari mahasiswa yang dijalankan oleh badan legislatif.

Akibatnya para Ketua SM dan BPM mendapat undangan untuk ‘berdialog’ dengan pimpinan UI. Seusai ‘dialog’ itu , akhirnya forkom UI menyetujui dibentuknya SMPT. Tampaknya Forkom UI melihat peluang yang bisa dimanfaatkan. Celah-celah itu tampak dalam fasal 16 ayat 2, SK Menteri P dan K itu yang berbunyi “ Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi’.”Kemudian kita(Forkom, red) pegang fasal ini,” ungkap Firdaus yang juga Ketua BPM FK.

Ternyata persolan belum selesai samapi disitu. Adany perbedaan antara mahasiswa dan pimpinan UI membuat mulur proses pembentukan SMUI ini. Ganjalannya tidak lain adalah adanya keinginan dari Forkom untuk mengadakan pemilu langsung oleh mahasiswa dalam memilih ketua Harian SMUI. Menurut Kholid Novianto, Ketua BPM FS, dengan system pemilu maka kepemimpinan itu kuat dan mengakar ke mahasiswa, tidak hanya mengakar di kalangan elite.

Pemilu yang ingin digolkan Forkom bukanlah hal yang mengada-ada. Dalam pemilihan calon-calon anggota BPM dan SM fakultas di UI, dilakukan dengan cara pemilu. Pola ini tampaknya yang ingin ditiru olehForkom untuk memilih ketua harian SMUI. Tapi pimpinan UI mempunyai pertimbangan sendiri. Menurut dr. Merdias Almatsier, Pembantu Rektor III, yang lebih penting adalah apakah orang yang duduk dalam jabatan itu mampu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi persoalan akar mengakar ke mahasiswa adalah apakah kegiatan suatu organisasi itu bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa. Itu tergantung pengurusnya, apa pun cara memilihnya, selama pengurusnya kurang memiliki integritas kepribadian dan leadership tetap saja tidak berjalan, jelas Merdias panjang lebar.

Untuk mempertemukan pendapat ini, maka Forkom melakukan serangkaian pertemuan baik di kalangan intern Forkom maupun dengan pimpinanUI. Proses bargaining ini memakan waktu berbulan-bulan. Sampai akhirnya pimpinan UI menyetujui adanya pemilihan umum bagi Ketua Harian SMUI. Namun Pelaksanaan pemilu itu baru akan dislenggarakan setelah tahun 1994.

Untuk sementara dalam memilih ketua harian dilakukan dalam Sidang Pleno pemilihan, yang terdiri dari Ketua Umum, para Ketua dan Tim pendamping. Sebabnya adalah kondisi internal dan eksternal yang belum memungkinkan. Seperti pemilu Indonesia tahun 1992 dan Sidang Umum MPR tahun 1993.

Akhirnya, semua persetujuan ini tertuang dalam Memorandum Kesepakatan tentang SMUI. Memorandum itu ditanda tangani oleh Pimpinan UI, Forkom, dan UKM tanggal 5 Agustus 1991. Ternyata tidak hanya mengenai pemilu yang berhasil digolkan Forkom. Memorandum kesepakatan itu isinya juga mengenai susunan kepengurusan SMUI

Susunan pengurus SMUI memang agak berbeda dengan SK Menteri P dan K No.0457. Contohnya , dalam SK 0457 ada dua lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas, yaitu SMPT dan UKM. Sedangkan dalam SMUI hanya satu, untuk itu UKM masuk ke dalam struktur SMUI. Jadi, susunan pengurus SMUI terdiri dari Ketua Umum, para Ketua (seluruh ketua BPM), Ketua Harian, selanjutnya ada sekretaris dan bendahara. Di samping itu masih ada komisi dan tim pendamping (seluruh Ketua SM dan UKM).

Ketua Umum SMUI berasal dari salah satu Ketua BPM fakultas, yang dipilih pada siding Pleno para ketua. Ketua umum dan para ketua bertanggung jawab kepada Rektor UI. Ketua Harian dan Tim Pendamping sebagai badan pelaksana SMUI bertanggung jawab. Kepada Ketua Umum. SMUI. Hubungan UKM dan SMUI merupakan hubungan koordinasi, demikian juga hubungan BPM fakultas dan SM fakultas dengan SMUI.

Ketua Harian dipilih dari mahasiswa yang bukan ketua BPM, Ketua SM, UKM, atau ketua kelompok UKM seperti olahraga, seni, Menwa, penalaran dan lain-lain. Kini SMUI telah mempunyai bentuknya yang nyata, tinggal bagaimana para ‘petinggi’ SMUI itu mampu menjalankan fungsinya dengan baik. (Rudhy Suharto dalam Warta UI No.53 Tahun XIV Desember 1991)

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment