February 9, 2009

Tantangan Pendidikan Masa Depan

Filed under: Uncategorized — rani @ 4:14 pm

 

Catatan: Artikel ini ditulis Prof.Dr.Emil Salim. Pokok-pokok pikirannya masih relevan dalam mencari solusi tantangan yang dihadapi UI pada saat ini.

 

 

Pendahuluan

 

Empatpuluh lima tahun lalu, pada akhir Januari 1950 di salah satu ruang sidang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba Raya 4 Jakarta, berlangsung siding Senat Guru Besar Universiteit van Indonesia yang bagian besar dihadiri oleh Guru Besar asal negeri Belanda dan memang merupakan kelompok mayoritas waktu itu. Sidang Senat Guru Besar sedang membahas usul Prof. R.M.P. Soerachman Tjokrodisurjo untuk meng-Indonesiakan universitas dengan memasukkan bahasa Indonesia  sebagai bahasa pengantar kuliah, pengangkatan guru besar-guru besar orang Indonesia yang lebih banyak dan diubahnya nama Universiteit van Indonesia menjadi Universitas Indonesia.

 

Reaksi para Guru Besar Belanda cukup keras. Mereka sangsikan kemampuan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar kuliah. Lalu manakah orang Indonesia yang memiliki kualifikasi sebagai guru besar. Dan bukankah nama Universiteit van Indonesia sudah dikenal lama dalam masyarakat ilmuwan internasional, sehingga apa gunanya mengubah nama? Para Guru Besar Indonesia secara gigih menyokong perubahan  yang diusulkan secara resmi (de jure) oleh Belanda akhir tahun 1949 sehingga sudah sepatutnya lembaga pendidikan tinggi seperti universiteit ini perlu di-Indonesiakan.

Perdebatan berlangsung hangat dan para Guru Besar Belanda mengancam akan ‘keluar sidang’ (walk out). Dalam suasana hangat seperti itu, ketua sidang mempersilahkan mereka yang tidak menyetujui usul ini untuk keluar sidang. Para Guru Besar Belanda pun keluar sidang  dan ketua sidang memukul palu tanda diterimanya usul Prof. Soerachman Tjokrodisurjo dan lahirlah Universiteit Indonesia. Setelah perkembangan sidang Senat Guru Besar UI ini dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka pada tanggal 2 Februari 1950 berdasarkan Undang-Undang Darurat untuk Perguruan Tinggi yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 1950 berdirilah secara resmi Universiteit Indonesia yang mencakup 10 fakultas dan 4 lembaga tersebar di Jakarta-Bogor-Bandung-Surabaya dan Ujung Pandang.

 

Sejak itu Universiteit Indonesia yang kemudian diubah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mr. Mohammad Yamin)  menjadi Universitas Indonesia mengembangkan program Indonesianisasinya dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Praktis semua sarjana yang memimpin Indonesia berasal dari salah satu fakultas yang menjadi cikal bakalnya Universitas Indonesia. Bahkan Prof.Dr. Soepomo salah satu perumus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Bapak Pendiri Republik Indonesia, adalah Presiden Universitas Indonesia yang memimpin proses Indonesianisasi universitas.

 

Dalam masa perkembangan Republik Indonesia selama 50 tahun, Universitas Indonesia menyumbangkan dosen-dosennya sebagai Menteri, Direktur Jenderal Departemen, Gubernur Kepala Daerah dan Perwira Tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pada saat Republik Indonesia berada dalam masa krisis akibat Gerakan 30-September 1965, maka Kampus Universitas Indonesia di Salemba pun dipulihkan kembali setelah dibentuk Pemerintahan baru di bulan yang sama.

 

Kesimpulan apakah bisa ditarik dari perjalanan 45 tahun Universitas Indonesia selama ini? Pertama, bahwa Universitas Indonesia lahir didorong oleh semangat Nasionalisme yang memberi warna kebangsaan dan nafas kemerdekaan pada pendidikan tinggi di Indonesia. Kedua, bahwa Universitas Indonesia berakar pada rakyat bangsanya. Sehingga pendidikan tinggi di Universitas Indonesia bukanlah sekedar menghasilkan sarjana yang bertitel, tetapi lebih dari itu Universitas Indonesia memiliki komitmen untuk mendidik sarjana Indonesia yang berwawasan Kebangsaan berorientasi penuh pada kepentingan kerakyatan.

 

Saya diminta sekarang bukan untuk menengok ke belakang, tetapi melihat ke depan menanggapi tantangan Pendidikan di Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Indonesia, pada masa mendatang. Setelah Universitas Indonesia melewati masa 45 tahun kehidupannya dengan semangat kebangsaan dan komitmen kerakyatannya, pertanyaan menjadi apa lagi perlu dikembangkan untuk menanggapi tantangan masa depan.

 

 

Tantangan Masa Depan

 

Apabila tahun 1945 sehabis Perang Dunia hanya terdapat 50 negara sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, sekarang jumlah anggotanya mencakup 184 negara. Jika semua masing-msaing negara kebangsaan dan berkembang secara dengan berpegang pada kedaulatan otoritasnya, maka lambat laun berbagai negara kebangsaan ini tumbuh dalam keterkaitan ikatan yang semakin erat.

 

Kemajuan teknologi berhasil memacu perkembangan pertanian dan industri manufaktur sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Disamping itu kemajuan teknologi telah berhasil  mendorong pertumbuhan industri jasa, seperti komunikasi, informasi, edukasi, kesehatan, perbankan dan seterusnya.

 

Berkat kemajuan teknologi yang begitu pesat, dunia ini semakin mengecil dan kedaulatan otoritas negara berkembang mulai kendur tidak mampu lagi membendung keleluasaan masuk keluarnya arus modal, dana financial, perdagangan, informasi dan seterusnya. Sehingga proses globalisasi praktis melanda semua negara berkembang.

 

Proses ini tidak saja membawa dampak positif, seperti kenaikan pendapatan masyarakat, tetapi juga dampak negative, seperti globalisasi kriminalitas, penyakit menular seperti HIV/AIDS, pengedaran narkoba dan pola hidup konsumtif yang berlebihan.

 

Proses perubahan yang berlangsung bukanlah hal baru di dunia ini. Namun yang berbeda dengan proses perubahan masa lalu adalah bahwa laju kecepatan perubahan berlangsung sangat tinggi. Perubahan ini tidak lagi terbatas pada segi ekonomi, tetapi telah menyeret pula keperkuan mengubah system social politik. Perubahan telah merembet ke praktis ke semua segi kehidupan manusia.

 

Perubahan global diikuti pula dengan pertambahan penduduk yang kian meningkat. Gabungan perubahan global dengan pertambahan penduduk telah pula merusak alam lingkungan, sehingga memberi kecemasan pada kebelanjutan kehidupan di satu-satunya planet bumi ini.

 

Apabila semula di negara industri pertumbuhan urbanisasi mengiktui perkembangan industri, maka tidak begitu lagi halnya dengan pertumbuhan urbanisasi di negara berkembang. Kota-kota dengan penduduk lebih dari 10 juta berkembang pesat, terutama di negara berkembang. Jika di tahun 1960 terdapat sebanyak 3 dari 10 kota, maka dalam tahun 1990 terdapat 18 dari 24 kota berpenduduk dengan jumlah di atas 10 juta jiwa.

 

Proses perubahan yang begitu dahsyat ini tidak disertai kemampuan Pemerintahan Negara yang memadai untuk bisa menanggapinya. Sehingga terjadi ketimpangan antara tuntutan menanggapi laju perubahan yang begitu cepat dengan kemampuan aparatur pemerintahan negara meladeninya. Bahkan di beberapa negara seperti Italia dan Panama, para pejabat Pemerintahan Negara ikut hanyut dalam proses perubahan dan menjadi korban mafia kejahatan.

 

Proses perubahan yang bersifat global ini tidak cukup lagi ditanggapi oleh Pemerintahan Negara saja. Yang diperlukan adalah pembangkitan segenap potensi yang terdapat dalam masyarakat untuk menanggapinya bersama dengan Pemerintahan Negara. Sehingga lahrilah berbagai kelompok dan organisasi kemasyarakatan dalam masyarakat, baik untuk menanggapi berbagai permasalahan sektoral seperti lingkungan hidup, kependudukan, kesehatan, atau pembangunan maupun untuk menanggapi masalah kelompok tertentu, seperti perempuan, kalangan profesional tertentu dan seterusnya. Ciri-ciri utama kelompok dan organisasi kemasyarakatan ini adalah mandiri, swadaya dan non-pemerintah. Organisasi kemasyarakatan ini tumbuh secara sukarela di hamper semua negara dan menjalin diri dalam jaringan kerjasama global. Maka maka masalah global dihadapi pula oleh organisasi kemasyarakatan yang terjalin dalam jaringan kerjasama global pula. Dalam perkembangan ini Pemerintahan Negara agak tertinggal dalam menalin kerjasama global. Karena masih dihinggapi oleh kelambanan (inertia) untuk berpegang teguh pada kedaulatan otoritasnya.

 

Permasalahan global mendorong kebutuhan untuk menumbuhkan apa yang disebut oleh ‘Commision on Global Governance’, di bawah pimpinan Perdana Menteri Swedia Ingvar Carlsson dan mantan Sekretaris Jenderal ‘Common Wealth’ Shridath Ramphal dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas sebagai salah satu anggotanya, sebagai ‘Masyarakat Bertetangga Global’ atau ‘Global Neighbourhood’. Dalam masyarakat bertetangga global ini diperlukan usaha menumbuhkan solidaritas sosial dengan semangat berperhatian terhadap sesame manusia. Pembangunan global berhasil menaikkan pendapatan  penduduk sehingga mengurangi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan seperti halnya Indonesia yang berhasil menurunkan penduduk di bawah garis kemiskinan dari 60 juta jiwa (tahun tujuhpuluhan). Namun di lain pihak tercatat pula bahwa kelompok kecil penduduk yang bisa memanfaatkan perkembangan global berhasil meningkatkan pendapatannya secara menyolok. Sehingga terdapat sekelompok penduduk sangat miskin sampai 1,5 milyar jiwa yang hidup kebanyakannya di negara berkembang disamping sejumlah kecil penduduk berpenghasilan tinggi, hidup berdampingan dengan ketimpangan penduduk tinggi yang memuat potensi ledakan sosial. Yang mencemaskan adalah bahwa terdapat jurang yang semakin mendalam antara kelompok berpunya yang ditarik maju oleh pembangunan global dengan kelompok miskin yang tergusur ke pinggir oleh gerak laju perubahan global ini.

 

Menyadari ketimpangan perkembangan inilah maka ‘Komisi Governance Global’ mengusulkan ditumbuhkannya semangat berperhatian (caring) terhadap sesama manusia untuk mengejar keadilan social. Perlu pula dibangkitkan sifat saling harga-menghargai antar manusia. Setiap kumpulan manusia lahir dengan sifat etnis dan cirinya yang khas. Terdapat pula kelompok masyarakat yang berlainan agama, suku dan ras. Adanya perbedaan ini mendorong keharusan untuk menghargai pluralisme, diversifitas dan kelainan antara sesama manusia. Sehingga semangat toleransi menghargai perbedaan dan kesediaan mengatasi perbedaan dengan cara-cara sejuk  berdamai  adalah cirri-ciri yang perlu dikembangkan dalam masyarakat bertetangga global ini. Secara bijaksana sekali para Bapak Pendiri Republik kita mengungkapkan falsafah Bhineka Tunggal Ika itu, berbeda namun tetap bersatu. Semangat inilah perlu diwujudkan dalam masyarakat bertetangga global yang majemuk ini.

 

Perubahan global perlu ditanggapi oleh masyarakat dengan semangat bertetangga global yang diikat oleh etika masyarakat global yang memuat hak-hak manusia atas: pertama, hidup yang terjamin (secure); kedua, perlakuan yang adil dan sama; ketiga, kesempatan mengusahakan kehidupan yang layak dan mengusahakan kesejahteraan dirinya; keempat, memelihara perbedaan dan memecahkannya secara damai; kelima, berperan serta dalam bermacam kelompok pada berbagai tingkatan kehidupan masyarakat; keenam bebas dan wajar dalam menanggapi ketidakadilan yang muncul; ketujuh, akses yang merata dalam memperoleh informasi; kedelapan, akses yang merata dalam memperoleh sumber daya alam milik bersama.

 

Disamping hak-hak tersebut di atas, terdapat pula berbagai kewajiban untuk; pertama, berbakti bagi kepentingan bersama; kedua, memperhitungkan dampak perbuatan kita terhadap keamanan dan kesejahteraan orang lain; ketiga, mendorong pemerataan, termasuk pemerataan antara perempuan dan laki-laki; keempat, melindungi kepentingan generasi masa depan melalui pelaksanaan pola pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam global milik bersama; kelima, melestarikan warisan budaya dan intelektual umat manusia; keenam, partisipasi aktif bagi semua kelompok masyarakat (governance); ketujuh,  bekerja menghapuskan korupsi.

 

Tampaklah bahwa tantangan masa depan mencakup segi proses globalisasi yang mencakup praktis semua negara-kebangsaan dan perlu ditanggapi dengan mengembangkan berbagai hak dan kewajiban kemanusiaan selaku Masyarakat Bertetangga Global.

 

Inilah tantangan di perguruan tinggi di masa mendatang. Dan dalam menanggapi tantangan pendidikan inilah tersimpul visi dan haluan kea rah mana pendidikan di perguruan tinggi harus dibawa.

 

 

Visi Pengembangan Universitas Indonesia

 

Apabila selama 45 tahun pertama perkembangan Universitas Indonesia dijiwai oleh semangat Kebangsaan dan Kerakyatan maka dalam menghadapi masa depan ini perlu diperluas dengan semangat global dan kemanusiaan. Sebagai universitas yang berkedudukan dekat ibukota Republik Indonesia, maka Universitas Indonesia perlu memantulkan semangat keindonesiaannya ke forum global. Dan komitmen kerakyatan yang dimilikinya semula menjadi landasan bagi pengembangan kemanusiaan dalam Masyarakat Bertetangga global.

 

Semangat jati diri Universitas Indonesia tidak saja dipantulkan keluar di forum global, tetapi hasil proses peramuan di forum global perlu dicantumkannya kembali  ke tanah air. Dalam proses timbal balik ini kita tidak saja memperkaya dunia global tetapi juga masyarakat Indonesia sendiri dalam lingkar perkembangan yang terus menaik.. Dalam forum global ini berarti bahwa kita memperjuangkan masyarakat plural berkeadilan sosial yang didorong oleh pengembangan masyarakat Indonesia yang juga berciri plural dan berkeadilan sscial. Kebebasan manusia untuk mengembangkan segenap potensinya perlu menjadi fokus dari masyarakat plural yang berkeadilan sosial ini. Dalam kerangka inilah bisa ditempatkan keperluan kita bersama mengembangkan dispersi kekuasaan ekonomi melalui deregulasi ekonomi, dispersi otoritas pemerintah melalui debirokratisasi dan pengembangan potensi masyarakat, serta dispersi kekuasaan  politik melalui desentralisasi pengembangan kekuatan politik ke masyarakat luas.

 

Proses disperse kekuasaan ekonomi, otoritas pemerintahan dan kekuasaan politik tidak saja memiliki matra nasional,  tetapi juga matra internasional. Dalam hubungan inilah perlu dilihat mutlak perlunya Universitas Indonesia mengkomit diri pada usaha memperkecil ketimpangan antara Utara dan Selatan dalam forum internasional. Untuk memungkinkan ini modal Universitas Indonesia adalah tiga yaitu pertama, masyarakat akademis yang terdiri dari dosen fakultas dan lembaga; kedua, para mahasiswanya dan ketiga pada lulusan universitas. Ketiga unsur ini perlu digabungkan dalam satu Keluarga Besar Universitas Indonesia.

 

Kekuatan suatu universitas terletak pada kualitas dan integritas dosen, tingkat gaji, besarnya pengeluaran dana per mahasiswa, besarnya perimbangan dosen dan mahasiswa, syarata penerimaan dan syarat penamatan mahasiswa, tetapi lebih-lebih pada kejelasan misi universitas ke arah mana masyarakat akademisnya mau dibawa, kebebasan, pengakuan dan penghargaan yang diberikan pada para dosen dan partisipasi mahasiswa serta orangtuanya dalam pengembangan universitas. Masyarakat universitas tidaklah identik  dengan masyarakat sekolah. Yang dikembangkan dalam universitas adalah kemampuan penalaran dan kekuatan moral untuk merangsang perwujudan hasil penalarannya.

 

 Karena yang dikembangkan adalah kemampuan penalaran manusia, maka para dosen pengembang daya nalar ini harus memiliki bobot integritas yang tinggi, baik integritas intelektual, moral, pribadi maupun integritas social sebagai korps dosen. Karena itu maka korupsi karya intelektual tidak dibenarkan ada pada diri dosen. Sedangkan para mahasiswa suatu universitas tidak identik dengan pelajar sekolah pendidikan dasar atau lanjutan. Dari mahasiswa dituntut berkembangnya daya nalar dan kekuatan moralnya. Karena itu sudah selayaknya kepada mahasiswa diberi kebebasan untuk mengembangkan dan mengatur dirinya dalam dinding-dinding universitas, agar lahir tokoh penalar yang bermoral dan tahan bantingan. Dan para lulusan universitas tidaklah pula sama tamatan dengan tamatan sekolah pendidikan dasar atau pendidikan lanjutan. Para lulusan universitas memikul tanggung jawab intelektual yang lebih dari sekedar ‘ahli yang berotak’. Bagi ‘ahli yang berotak’ maka kemampuan penalarannya tersedia untuk diobral bagi siapa saja yang sedia  membayar tinggi. Tidak demikian halnya sikap dan perilaku seorang intelektual, lebih-lebih yang menyandang nama ‘lulusan Universitas Indonesia’. Bagi seorang lulusan Universitas Indonesia maka tanggung jawab intelektualnya harus disertai dengan tanggung jawab hati nuraninya. Seorang lulusan Universitas Indonesia seyogianya harus punya moral dan tanggung jawab serta penghayatan kebangsaan, kerakyatan, globalisasi dan kemanusiaan.Untuk mencapai jiwa Keluarga Besar Universitias Indonesia seperti   inilah perlu ditempatkan  ikhtiar pimpinan Universitas Indonesia untuk mengembangkan waktu 1990-2010 pemantapan ekonomi, integrasi dan menjadikan Universitas Indonesia suatu universitas penelitian.

 

Benang merah dalam arah perkembangan Universitas Indonesia ini adalah mengalihkan suasana ‘multifakultas’ menjadi universitas. Ini berarti merubuhkan dinding-dinding yang memisahkan fakultas satu dengan fakultas lain dan mengubahnya menjadi jaringan lintas fakultas terjalin dalam satu universitas dengan keterpaduan misi, arah dan semangat pengabdian. Maka inilah alur jalan yang perlu ditanggapi Universitas Indonesia dalam menanggapi tantangan di masa datang.

Pertama,  adalah mengembangkan visi ke masa depan dan mengidentifikasi tantangan apa yang patut ditanggapi suatu perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia di masa datang. Jawabannya adalah membangun di atas modal semangat  kebangsaan dan komitmen kerakyatannya, daya nalar  dan kekuatan moral masyarakat akademisnya untuk menanggapi proses globalisasi dengan sikap kemanusiaan yang mengindahkan masyarakat plural dan binneka dalam kehidupan bertetangga global.

Kedua, adalah mengambangkan pemantapan otonomi, integrasi dan universitas penelitian dalam rangka pembinaan Keluarga Besar Universitas Indonesia yang mencakup masyarakat akademi, mahasiswa dan lulusan yang memiliki komitmen mengembangkan daya nalar dan kekuatan moral untuk merangsang terwujudnya hasil penalaran dalam masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia umumnya.

Hanya dengan berjalan di atas alur inilah kita setia pada sejarah Universitas Indonesia yang dimulai 45 tahun lalu dengan semangat Kebangsaan dan komitmen Kerakyatan untuk dilengkapi sekarang dengan orientasi global dan kemanusiaan.

 

(Dikutip dari SKK Warta UI No.66 TH XVII September 1995)