January 30, 2009

Peristiwa “Malari”

Filed under: Uncategorized — rani @ 8:34 am

Pada pertengahan bulan Januari 1974 terjadi huru hara di Jakarta yang kemudian dikenal dengan “Malari” singkatan dari “Malapetaka limabelas Januari”. P.M Tanaka Kakuei dari Jepang datang berkunjung ke Jakarta disambut dengan demonstrasi mahasiswa tetapi  terjadi juga  pembakaran mobil dan bangunan-bangunan. Banyak saksi mata mengatakan bahwa yang mengadakan kerusuhan itu bukan mahasiswa, melainkan orang-orang yang diangkut ke tempat kejadian dengan truk.

Jenderal Sumitro yang menjadi Wakil Pangkopkamtib/Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Panglimanya adalah Presiden Suharto) mengundurkan diri sebagai akibat peristiwa tersebut. Terdengar desas-desus bahwa kejadian itu sebenarnya didalangi oleh Brigjen Ali Murtopo dari Opsus (Operasi Khusus). Sudah lama ada rumor yang mengatakan bahwa ada konflik terselubung antara Ali Murtopo dengan Jenderal Sumitro. Di hadapan para mahasiswa, Jenderal Sumitro sering menyebut Ali Murtopo sebagai “jenderal kampungan”. Dengan mendalangi peristiwa Malari, Ali Murtopo berhasil  menjatuhkan Sumitro. Tetapi yang banyak ditangkapi adalah mahasiswa, antaranya Hariman Siregar dan Syahrir (keduanya aktivis Dewan Mahasiswa UI). Yang dituduh menjadi dalangnya yaitu Prof.Dr. Sarbini Sumawinata (Guru Besar Fakultas Ekonomi UI) juga ditangkap. Di samping itu banyak surat kabar yang diberangus, antaranya Indonesia Raya, Pedoman, Abadi, Harian Kami, Nusantara, dan lain-lain. Kebebasan pers yang dinikmati sejak tahun 1966 kembali dipasung oleh kekuatan tangan besi pemerintah.

Tetapi beredar pula desas desus yang mengatakan bahwa”Malari” memang sengaja dibuat untuk menjatuhkan Jenderal Sumitro karena Presiden Suharto tidak suka ada orang yang popularitasnya melebihi dirinya. Jenderal Sumitro memang belakangan banyak membuat gebrakan yang menyebabkan namanya menjadi popular, diantaranya kebijaksanaannya agar Fraksi ABRI dalam MPR tidak mendukung konsep Undang-undang Perkawinan buatan Golkar yang ditolak oleh kelompok Islam dan agar Fraksi ABRI menolak usaha yang hendak menjadikan “aliran kebatinan” sebagai agama yang resmi diakui di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Buda dan Hindu. Konsep Undang-undang Perkawinan diperbaharui  dan akhirnya disahkan setelah tuntutan kelompok Islam diakomodasikan. Sedangkan “aliran kepercayaan” tidak dianggap agama, melainkan hanya dianggap sebagai kebudayaan tradisional. Maka ditempatkan di lingkungan Departemen P dan K, di bawah Ditjen Kebudayaan, bukan di Departemen Agama. Untuk itu dibuat  Direktorat baru yaitu Direktorat Aliran Kepercayaan yang dipimpin seorang direktur.(Sumber:  Buku Hidup Tanpa Ijazah karya Ajip Rosidi)

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment