MasFurI’s blog

Just another blog.staff.ui.edu weblog

RSS Feed

Perawat DS dari Asahan: ujung tombak yang tak diasah

Posted by masfuri on 18th January and posted in opini

Kasus persalinan yang ditolong perawat DS dari Asahan Sumatera Utara, bayi melepuh di incubator dan kematian pasien paska penyuntikan antibiotic oleh perawat yunior adalah beberapa insiden yang di ekspose media yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya relevansi kompetensi dengan kebutuhan lapangan. Standar kompetensi perawat dan pengukuran pencapaian standar kompetensi perawat mutlak dilakukan. Yang paling mudah dilaksanakan adalah pada saat menjelang kelulusan program pendidikan. Karena bila sudah lulus dan bekerja, berbagai kasus dan apapun situasi lapangan harus dihadapi. Apalagi didaerah dengan sumberdaya kesehatan, sarana kesehatan dan akses pelayanan yang sangat terbatas. Parah, daerah pedesaan dan terpencil seolah menjadi laboratorium terbuka bagi para tenaga kesehatan baru yang kurang dipersiapkan dengan matang. Kasus DS harus menjadi kasus terakhir dinegeri kita tercinta.

Tahun 2015 institusi pendidikan telah meluluskan 66.687 perawat (DIII dan Ners), namun yang lulus uji kompetensi nasional hanya 35.892 atau 53,8%. Terdapat 30.795 lulusan belum memiliki sertifikat uji kompetensi nasional, jika diakumulasikan dengan uji kompetensi sebelumnya jumlahnya akan sangat besar. Namun, sebagian dari mereka yang belum lulus uji kompetensi nasional telah mendapatkan pekerjaan sebagai perawat, pegawai honorer, kerja sukarela di pelayanan kesehatan atau membuka praktik mandiri. Keadaan seperti ini sangat membahayakan bagi masyarakat, mengingat perawat yunior sering dijadikan garda depan, ujung tombak di pelayanan, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan bimbingan dan supervisi yang sangat minimal, hampir nihil. Sementara clinical judgement yang sangat penting dikuasai oleh perawat baru, masih sangat minim jam terbang. Lebih memprihatinkan jika dinas malam tanpa staff senior atau jaga seorang diri di daerah terpencil dengan kelengkapan kerja seadanya. System kredensialing staff dan pemberian kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya hingga saat ini belum maksimal. Pengelola institusi pelayanan kesehatan lebih patuh pada gengsi akreditasi dari pada kebutuhan keselamatan masyarakat.

Sayangnya, dari 1.932 rumah sakit, baru 185 RS (hingga September 2015) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KRS) dengan system akreditasi 2012 yang menilai kredensialing staff lebih mendalam. Dengan kinerja lembaga akreditasi yang terbatas, potensi berbagai bahaya dan kejadian tidak menyenangkan dalam pelayanan keperawatan dan kesehatan masih sangat besar. Keadaan lebih miris di 9.692 Puskesmas dengan disparitas sumber daya kesehatan, kelengkapan sarana dan manajemen, tanpa akreditasi. Klinik swasta dan praktik pribadi apalagi, hanya dikejar bila ada masalah yang mencuat di media.

Perawat adalah salah satu unsur strategis tenaga kesehatan disetiap tatanan pelayanan kesehatan. Resolusi WHA nomor 54.12 taun 2001 tentang penguatan peran perawat dan bidan menyebutkan bahwa kontribusi perawat dapat menurunkan angka morbiditas, mortalitas dan disabilitas serta meningkatkan gaya hidup sehat masyarakat. Dibanyak Negara Asia, seperti Indonesia potensi strategis terebut tidak selamanya dapat dipenuhi karena berbagai keadaan seperti kondisi kerja dan kurangnya relevansi kompetensi perawat dengan kebutuhan masyarakat (WHO-SEARO, 2003).

Perawat memiliki tugas 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Berbagai kejadian dapat penting hingga penyelamatan jiwa dapat diantisipasi, seperti early warning sign, monitoring tada vital, perkembangan pasien adaptasi pasien dengan penyakitnya adalah tanggung jawab oleh perawat. AHRQ (2010) menyatakan bahwa perawat bertanggungjawab terhadap length of stay di rumah sakit. Needleman dan Hasmiller (2011) sangat percaya bahwa lengh of stay adalah cermin dari kualitas, efesiensi dan efektifitas asuhan keperawatan. Sebagai sebuah contoh, pneumonia di dapat pasien di ruang perawatan intensive akibat kurangnya kompetensi perawat akan meningkatkan biaya perawatan 80% (AHRQ, 2010). Meta analysis yang dilakukan oleh Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) tahun 2007 dan meta analysis lain hingga sekarang, konsisten bahwa jumlah staff keperawatan (RN) terstandard yang cukup (dibanding jenis tenaga keperawatan yang lebih rendah, tidak terstandard) memiliki asosiasi kuat dengan rendahnya angka kematian, kegagalan penyelamatan, henti jantung, pneumonia didapat di rumah sakit dan kejadian yang tidak dikehendaki. Systematic review dari sejak tahun 2007 juga konsisten menemukan bahwa kualitas perawat (RN) menurunkan biaya pelayanan kesehatan. Potensi besar tersebut ternyata banyak terhalang oleh berbagai factor, seperti kualitas pendidikan yang belum terstandar, program penerimaan staff baru tanpa orientasi tugas yang jelas, standar kondisi kerja yang memprihatikan dan ikatan kerja yang tidak jelas.

Berikut ini adalah usulan kebijakan yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan untuk mempertajam fungsi ujung tombak:
1. Meningkatkan mutu uji kompetensi menjadi exit exam, sehingga tidak ada lulusan yang belum lulus uji kompetensi dapat menjalankan pekerjaan keperawatan. Menambahkan standar uji kompetensi yang mengukur performance calon lulusan dari uji kompetensi nasional yang masih baru knowledge based assessment dengan performance based assessment secara bertahap. Memperbaharui kompetensi yang diujikan berdasarkan practice analysis secara regular minimal 3 tahun sekali. Menjadikan hasil uji kompetensi nasional sebagai dasar pembinaan mutu pendidikan keperawatan.
2. Meningkatkan program orientasi dan atau preseptorship bagi staff keperawatan baru di rumah sakit dan Puskesmas agar kompetensi generic yang telah dipelajari dalam masa pendidikan dapat disesuaikan dengan prosedur baku di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan nilai dan budaya organisasi. Untuk hal ini, perlu dilatih perawat senior dengan kerampilan preceptorship atau sejenisnya. Perawat yang baru di rekrut tidak langsung diberi tanggungjawab penuh, namun harus ada fase orientasi dan adaptasi terhadap lingkungan dan tugas.
3. Mendukung program continuing professional development (CPD) menjadi kewajiban pelayanan kesehatan, bukan hanya tuntutan asosiasi profesi kepada anggota profesinya. Saat ini hambatan terjadi karena adanya keengganan institusi pelayanan untuk melepas tenaganya mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan dengan alasan kurangnya tenaga. Beberapa instansi bahkan tidak menyadari pentingnya CPD bagi peningkatan kinerja instansinya.
4. Meningkatkan situasi kerja perawat agar kinerja menjadi lebih baik. Ikatan kerja dan imbal jasa yang lebih berperikemanusiaan dan berkeadilan. SOP dan sarana kerja yang memadai bagi pelayanan optimum. Penguatan kemitraan antar profesi dan kolegialitas dalam kerja dan kehidupan professional. Pengawasan, pembinaan dan perlindungan oleh dinas atau kementerian terkait terutama bagi praktik praktisi mandiri yang lebih membangun daripada sekedar reaktif atas fenomena katastropik. Dan, stop kriminalisasi perawat dan tenaga kesehatan!

3 Comments

  1. Setuju mas, semoga kasus yang terjadi di Asahan merupakan kasus terakhir, semoga perawat semakin meningkat kompetensinya, terutama dalam hal tindakan di lapangan.

Leave a Reply

Powered By Wordpress || Designed By @ridgey28