ACCOUNTING & FINANCE CORNER
Thursday June 20th 2019

AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM / BLU

BLU adalah badan yang berada di bawah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengemban tugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat baik dalam bentuk pemberian jasa atau menghasilkan produk. Beberapa bentuk BLU yang dapat diamati antara lain Rumah Sakit Pemerintah, Pendidikan terutama Pendidikan Tinggi Negeri.

Dalam UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, BLU merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Berbeda dengan BUMN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Sebagai konsekuensi kekayaan negara yang tidak dipisahkan laporan dan anggarn BLU akan digabung dengan langgaran dan laporan keuangan instansi atau pemerintah daerah/pusat. Sehingga BLU merupakan entitas pelaporan namun juga sebagai entitas akuntansi. Sebagai entitas pelaporan BLU menyusun laporan keuangan lengkap dan untuk akuntabilitas dapat diaudit. Namun karena bagian dari kementerian lembaga / dinas atau Pemerintah maka BLU merupakan entitas akuntansi.

Beberapa slide dan materi berikut mungkin bermanfaat untuk mendalami BLU.

Pengelolaan BLU 20062019

Pengantar Sektor Publik dan Pemerintah 10062019

PSAP 13 BLU 17062019

PP_23_2005_tentang_BLU

UU No.17 th 03 ttg Keuangan Negara

UU No.1 th 04 ttg Perbendaharaan Negara

Standar & Overview 27032019_69-73

CV – DWI MARTANI singkat 26042019no OJK

Perkembangan PSAK dan PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan

PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan, sering dilupakan dalam pembelajaran akuntansi keuangan, namun pada sisi lain Dosen Pajak juga tidak mengajarkannya kepada mahasiswa. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK.

PSAK 46 menjelaskan bagaimana informasi pajak penghasilan diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini sangat penting karena termasuk minimal line item dalam laporan keuangan yang akan disajikan dalam laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atas jumlah utang pajak, pajak dibayar dimuka dan saldo aset/liabilitas pajak tangguhan serta laporan arus kas atas pajak yang dibayarkan perusahaan.

Untuk yang mau belajar silakan baca lengkap slide berikut:

Standar & Overview 27032019_69-73

Overview Perkembangan Standar dan PSAK 46 lengkap

Overview Perkembangan Standar dan PSAK 46 singkat

PSAK 71 Instrumen Keuangan 18032019

PSAK 72 Pendapatan Kontrak Pelanggan 25032019

PSAK 73 Sewa 18032019 NK

Akuntansi Era 4.0 dan Society 5.0

Era 4.0 ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan big data sebagai alat utama dalam perekonomian dan kehidupan manusia. Reformasi industri akan berpengaruh pada bisnis dengan pengurangan penggunaan SDM digantikan dengan teknologi, meningkatnya online transaction.

Pada awal 2019 Jepang mencanangkan Society 5.0 sebagai langkah lanjutan dari Revolusi 4.0. Pada era society 5.0 penggunaan teknologi bukan hanya pada bisnis namun bagaimana kegiatan manusia sehari-hari diintegrasikan dengan teknologi informasi dan basis data. Perpaduan penggunaan artificial, drown, robot dan big data akan mengoptimalkan teknologi dalam memberikan support dan dukungan pada kegiatan sehari-hari manusia, termasuk untuk peningkatan kesehatan dan pendidikan.

Akuntansi di ERA Revolusi 4.0 dan Society 5.0 04052019

Akuntansi di ERA Revolusi 4.0 dan Society 5.0 04052019

Standar & Overview 27032019_69-73

Diskusi PSAK 71, 72 73

Standar baru tidak pernah berhenti untuk didiskusikan. Materi di bawah adalah PPT beberapa standar baru.

PSAK 72_71_73 Konstruksi dan Real Estate

PSAK 72_71_73 Konstruksi dan Real Estate

PSAK 73 Sewa 18032019 NK

PSAK 72 Pendapatan Kontrak Pelanggan 25032019

PSAK 71 Instrumen Keuangan 18032019

ISAK 16 09122018

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PUBLIK

Pemerintah Indonesia menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Daerah dan Badan Layanan Umum. SAP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010. Referensi utama penyusunan SAP adalah IPSAS / International Public Sector Accounting Standar dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Untuk entitas sektor publik lainnya menggunakan PSAK 45 Organisasi Nir Laba. Pada akhir 2018 keluar DE ISAK 35 untuk menggantikan PSAK 45 dan mencabut PSAK 45.

SAP dan Sektor Publik 22032019

PSAK 45 dan ISAK 35 ORganisasi Nirlaba 14122018

ISAK 35 Organisasi Nirlaba 15122018

IPSAS Framework

IPSAS detil standard

Overview PSAK

Belajar PSAK seperti never ending proses, setiap mengajar selalu ada hal baru yang menambah pengetahuan dan memperkuat pemahaman. Itulah hakekat bahwa belajar tidak akan pernah berhenti walau untuk sesuatu yang mungkin telah kita pahami. Selalu ada celah untuk sebuah pertanyaan yang terkadang tidak mudah untuk dijawab.

Maknanya semakin kita belajar akan semakin merasa bahwa apa yang kita pelajari masih kecil dan sedikit, masih banyak para pakar yang harus kita timba ilmunya, banyak praktisi yang akan kita minta membagi pengalamannya dan beribu banyak pengalaman baru yang akan hadir untuk memperkaya pengetahuan kita yang sedikit dan terbatas tersebut.

Perkembangan Standar & Overview 18032019

Overview PSAK 1-2-3-13-16-ISAK31-15-60 NK

 

 

PSAK 71 Instrumen Keuangan 18032019

PSAK 72 Pendapatan Kontrak Pelanggan 18032019

PSAK 73 Sewa 18032019 NK

Perkembangan PSAK 03102018

Akuntansi dan Perpajakan di Era Revolusi Industri 4.0 – Universitas Pamulang

Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional terkait perpajakan. Walaupun sebagai dosen pajak saat bicara khusus pajak, merasa tidak pantas, karena ilmu yang terbatas. Semoga materi ini tidak mengecewakan audiance dan sesuai dengan harapan panitia. Terima kasih kepada Universitas Pamulang yang memberikan sarana kepada saya untuk berbagi ilmu kepada para mahasiswa. Undangan yang susah untuk saya tolak ketika yang mengundang mahasiswa, apalagi dari universitas yang sebenarnya dekat. Semoga Allah memberikan keberkahan pada para mahasiswa dan para pengelola Universitas Pamulang yang telah memberikan kesempatan saya beramal sholeh.

Pajak dan Akuntansi saling terkait, karena kewajiban perpajakan memerlukan pembukuan sehingga secara implisit membutuhkan pencatatan akuntansi. Laba sebelum pajak dihasilkan dari proses dan sistem pencatatan akuntansi. Laba tersebut kemudian dikoreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk untuk memperoleh penghasilan kena pajak.

Pada sisi lain transaksi akuntansi tidak dapat dipisahkan dengan pajak, karena banyak transaksi yang terkait dengan perpajakan seperti PPN, kewajiban potong / pungut. Untuk itu pajak juga harus dicatat dalam akuntansi. Sesuai PSAK 46, pajak penghasilan harus diakui baik sebagai beban, aset ataupun penghasilan.

Pada saat transaksi bisnis berbasis digital, maka akuntansi dan perpajakan menjadi lebih kompleks. Beberapa transaksi perpajakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara jika tidak diantisipasi dari sisi regulasi dan sistem berbasis IT.

Peran Akuntansi dalam Perpajakan di ERA R4.0 15032019

Sewa PSAK 73

Mulai tahun 2020 PSAK 73 Sewa berlaku menggantikan PSAK 30 Sewa. PSAK ini cukup banyak perubahan terutama dari sisi penyewa. Dikenalkan aset baru bernama Aset Hak Guna / Right of Use of Asset (AHG). PSAK ini tidak hanya berlaku untuk transaksi sewa namun juga untuk transaksi yang mengandung sewa.

Sewa tidak lagi didefinisikan sebagai hak menggunakan aset namun hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian dalam jangka waktu tertentu. Mengendalikan penggunaan artinya suatu entitas menentukan suatu aset digunakan tetapi mungkin tidak menggunakan secara langsung.

Walaupun sudah beberapa kali mengajar namun untuk sewa, rasanya saya tidak pernah merasa lulus belajar. Semoga slide di bawah ini bermanfaat.

PSAK 73 Sewa 13032019

de_psak_73-sewa

 

Akuntansi Royalti

Royalti dalam sebuah perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek. Perusahaan yang menggunakan lisensi hak kekayaan intelektualitas akan mengakui beban sebesar komitmen yang dibayar atau akan membayar atas pemanfaatan lisensi tersebut. Perusahaan yang memiliki hak kekayaan intelektual akan mengakui pendapatan atas imbalan yang diterima dari imbalan penggunaan lisensi tersebut.

Perusahaan akan mengakui aset tak berwujud atas perolehan merk yang digunakan oleh perusahaan. Pengakuan aset tak berwujud sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan untuk memperoleh merk tersebut. Perusahaan pemilik merk sering kali tidak mengakui aset tak berwujud karena merk tersebut diperoleh secara internal. Standar akuntansi memiliki persyaratan yang ketat atas pengakuan aset tak berwujud yang diperoleh secara internal. Jika ada pengakuan aset atak berwujud hanya terkait biaya yang dikeluarkan untuk mengurus ijin perolehan merk tersebut.

Akuntansi Royalti 06022019 lengkap

PSAK 72 Pendapatan Kontrak Pelanggan 23012019

PSAK 19 Aset Tidak Berwujud 13022017

Riset Akuntansi Sektor Publik

Berikut konsep sektor publik yang diajarkan dalam kuliah riset sektor publik.

Konsep Sektor Publik 04022019

SRSP 2 Regulasi 12022019

SRSP 3 Budgeting 22022019

Silabus (SRASP) Seminar Riset Akuntansi Sektor Publik – Genap 1718

IPSAS detil standard

IPSAS Framework

 Page 1 of 17  1  2  3  4  5 » ...  Last » 

Latest Topics

AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM / BLU

BLU adalah badan yang berada di bawah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengemban tugas untuk memberikan [Read More]

Perkembangan PSAK dan PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan

PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan, sering dilupakan dalam pembelajaran akuntansi keuangan, namun pada sisi lain Dosen [Read More]

Akuntansi Era 4.0 dan Society 5.0

Era 4.0 ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan big data sebagai alat utama dalam perekonomian dan kehidupan [Read More]

Diskusi PSAK 71, 72 73

Standar baru tidak pernah berhenti untuk didiskusikan. Materi di bawah adalah PPT beberapa standar baru. PSAK 72_71_73 [Read More]

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PUBLIK

Pemerintah Indonesia menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, [Read More]

Popular Topics

Dokumen Publikasi puisi

Pages

Insider

Archives