blognya komarudin bin sayuti

blognya komarudin bin sayuti header image 2

Survei PILKADA, apa yang salah?

February 12th, 2017 · 2 Comments

Kegiatan pemilihan kepada daerah serentak pada tahun 2017 berlangsung sangat semarak. Apalagi pilkada DKI Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia. Sampai-sampai debat kandidat pasangan calon ditayangkan di saluran televisi nasional. Selain hiruk-pikuk sahut-menyahut di media social, event ini juga diramaikan dengan survei adu kuat pasangan calon.

Ada yang menarik dari hasil survei pilkada DKI Jakarta. Dua survei yang berdekatan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Mari kita bandingkan hasil survei yang diadakan oleh Charta politika untuk periode 17-24 Januari 2017 dengan hasil survei Poltracking Indonesia untuk periode 24-29 Januari. Ternyata kesimpulan yang didapat berbeda jauh. Charta Politika menempatkan Ahok-Djarot sebagai unggulan teratas dengan 36,8%, sedangkan Poltracking menempatkan Anies-Sandiaga sebagai paslon teratas dengan 31,5%. Padahal margin error yang disebutkan adalah cuma sekitar 3,5%. Tentunya kami tidak mengatakan kedua lembaga tersebut tidak kredibel, karena mereka sudah malang melintang di dunia survei pilkada dan quick count.

Lalu dimanakah letak penjelasannya? Secara ringkas, berdasarkan keilmuan statistik, salah satu kemungkinan permasalahannya adalah di jumlah sampel dan responden.

Jumlah responden yang biasa digunakan adalah sejumlah 600-800 responden. Padahal untuk mencapai margin error 3%-4%, sebenarnya dibutuhkan jumlah responden lebih banyak dari itu, butuh sekitar 10 sampai 30 kali lipat. Dalam hal ini, biaya survei yang diperlukan akan jauh lebih besar.

Secara sederhana, jumlah responden yang diperlukan akan berbanding terbalik secara kuadratis dengan margin error. Dengan mengikuti kaidah ini, jumlah sampel yang diperlukan adalah sekitar 600 sampai 1.100 sampel untuk margin error 3%-4%. Sekilas sepertinya para lembaga survei sudah mengikuti kaidah statistik dengan tepat. Tetapi sebenarnya belum.

Berikut adalah penjelasan lebih detailnya. Jumlah sampel itu belum tentu sama dengan jumlah responden. Dalam survei pilkada, yang ingin diestimasikan adalah rataan proporsi (berapa persen memilih paslon A dan berapa persen memilih paslon B). Oleh karena yang ingin diestimasikan adalah rataan proporsi, maka seharusnya satu sample harus diwakili oleh satu sample rataan proporsi (misalnya dari suatu kelurahan), bukan diwakili oleh satu sample responden.

Sehingga untuk perhitungan sebelumnya, seharusnya diartikan dengan kebutuhan rataan proporsi adalah 600-1.100 rataan proporsi, bukan 600-1.100 responden. Dengan demikian, kita memerlukan 600 sampai 1.100 rataan proporsi untuk mencapai margin error 3%-4%. Jika satu buah rataan proporsi membutuhkan 30 responden, maka jumlah responden yang dibutuhkan adalah seharusnya 18.000 sampai 33.000 responden.

Jika kita tetap hanya menggunakan 600 responden, kita hanya akan mendapatkan 20-60 rataan proporsi. Untuk 20-60 rataan proporsi, margin errornya ternyata adalah 13-22%. Margin error ini sangat besar dan menunjukkan bahwa hasil survei yang beredar saat ini mungkin kurang dapat dijadikan patokan.

Lalu bagaimana halnya dengan keakuratan quick count yang diadakan oleh lembaga survei pasca pemungutan suara. Oleh karena quick count menggunakan rataan proporsi TPS sebagai sample, maka metodologi quick count sudah baik. Dengan kata lain, quick count dengan menggunakan 600 TPS sebagai sample sudah memenuhi margin error sekitar 3%-4%. Hal ini dikarenakan satu buah TPS sudah mewakili satu rataan proporsi, bukan hanya mewakili satu orang responden.

Memang dengan menambah jumlah responden, biaya survei akan naik secara signifikan. Akan tetapi, ini adalah hal ini adalah suatu keniscayaan demi mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Solusinya tentunya para lembaga survei perlu menyeimbangkan antara biaya survei yang berkolerasi langsung dengan jumlah responden dan keakuratan hasil survei yang diinginkan.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: Forecasting · Statistics

2 responses so far ↓

  • 1 Aziiz // May 12, 2017 at 5:52 pm

    Yang lebih lucu lagi kebanyakan claim mennggunakan multi-level analysis. Yang artinya sample sizenya harus lebih besar lagi dari single level setting untuk mendapatkan power yang cukup signifikan

  • 2 Agus Suryanto // Apr 13, 2019 at 3:43 am

    Artinya, ketika case PILKADA Jakarta maka menjadi wajar yang menang diQuick Count adalah pasangan Anies Sandi padahal beda jauh dengan hasil survey elektabilitas ya Pak.

Leave a Comment