Tag Archives

2 Articles
Membuat Pemerintahan yang Tangkas dengan Metodologi Tangkas (Agile Method)

Membuat Pemerintahan yang Tangkas dengan Metodologi Tangkas (Agile Method)

Mark Schwartz berbicara mengenai bagaimana dia mau mengubah Departemen Imigrasi Amerika Serikat menjadi lebih mudah dan efisien. Berikut apa yang saya tangkap dari apa yang dia bagikan ditambah beberapa addendum dari saya.

  • Problem pertama Schwartz adalah adanya aturan MD 102 (Management Directive #102) dari Homeland Security untuk pengadaan proyek TIK. Dokumen tersebut menyediakan falsafah pengembangan menggunakan sebuah pengembangan air terjun (Waterfall SDLC) yang komprehensif. Pada buku tersebut, tercantum proses apa saja yang dilakukan dan dokumen apa saja yang harus dilakukan. Setelah mempelajarinya, Beliau mengumpulkan semua pelatih tangkas dan membuat sebuah sabda MD001, “mulai sekarang kita semua tangkas.” Beliau mendefinisikan 8 nilai inti dalam metodologi tangkas yang hendak diimplementasi.
  • Lebih lanjut, yang perlu dilakukan oleh Schwartz adalah menerjemahkan semua kebutuhan yang dicakup dalam MD102 dan memetakannya ke dalam sebuah Praktik Tangkas sehingga menjadi Birokrasi Ramping (Lean Bureaucracy).
    • Menggunakan Continues Integration (Integrasi Berkesinambungan) dan semua perkakas yang biasa digunakan: Chef (Infrastruktur sebagai pemrograman, otomatisasi deployment), Jenkins (perkakas pembangunan secara berkesinambungan), GIT (DVCS), Gradle, New Relic (Manajemen Log), AWS (Infrastruktur Awan), Gradle (perkakas kompilasi), Spring (Java).
    • Menerjemahkan aturan-aturan hukum menjadi Test Driven Methodology: (Metodologi Berbasis Pengujian)
      • Misalnya, untuk UU Disabilitas dibuatkan pengujian kode yang dapat mendukung disabilitas.
      • Menerapkan standarisasi keamanan menjadi analisis kode statik (Static Code Analysis).
      • Menerapkan level permainan yang sama bagi semua kontraktor yang menang tender. Mereka dapat langsung masuk dan menyelesaikan aplikasi tanpa bergantung kepada dokumentasi yang sebelumnya. Hal ini diakibatkan dari sifat Metodologi Tangkas yang menyediakan unit test dan berbagai macam penunjang sehingga pengembang bisa langsung masuk.
    • Menyediakan grafik-grafik dari data yang dapat dikumpulkan dari hulu ke hilir sehingga menghasilkan dokumen empirik yang dapat dinilai secara obyektif.
      • Semua Komponen pada Integrasi Berkesinambungan dapat dicatat!
      • Hal ini karena infrastruktur sendiri dijahit dalam kode-kode (Chef) yang dapat dimonitor (debug) dan dihitung.
      • Jenkins dapat menghasilkan catatan mengenai hasil kompilasi dan deployment setiap versi pembangunan (build).
      • Spring menyediakan instrumentasi untuk mengukur. (Lihat Spring Boot)
      • Infrastruktur Awan dapat menyediakan seberapa besar penggunaan sumber daya secara menyeluruh.
    • Menjalankan Chaos Monkey! 😛

Beliau juga berbicara pada AWS Government, Education and Nonprofits Symposium. Pada forum tersebut, Beliau menyatakan sebenarnya kebutuhan proses dalam birokrasi adalah

The speed from when we [government] realize a mission need to the time when we deploy a capability to meet that mission need.

Atau diterjemahkan sebagai berikut:

Waktu yang dibutuhkan untuk pemerintah mendapatkan sebuah kebutuhan misi sampai waktu yang diperlukan saat sebuah kemampuan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Biasanya yang terjadi adalah Pemerintah mendapatkan sebuah kebutuhan dan menunggu sampai lebih banyak lagi kebutuhan sehingga dapat dibundel menjadi satu Program Kerja. Akibat satu bundel Proker ini, mereka harus menulis sekitar 105 dokumen tebal yang kemungkinan tidak ada yang membaca. Baru, setelah itu mereka masuk ke Lelang. Setelah lelang berbagai hal (barang-barang, jasa pemasangan ke Pusat Data, jasa pengembangan, dll.), aplikasi dikembangkan. Setelah selesai pengembangan, aplikasi diuji untuk memenuhi kebutuhan. Terakhir, aplikasi diuji keamanan. Baru setelah itu (kemungkinan) digunakan.

Proses ini dapat menghabiskan waktu 12 tahun. Artinya, ada 12 tahun masa yang diperlukan untuk sebuah kebutuhan Pemerintah untuk dapat benar-benar dikerjakan. Bisa jadi, kebutuhan tersebut sudah berubah.

Yang dilakukan adalah Schwartz dan tim menciptakan sebuah Sistem Integrasi Berkesinambungan (Continues Integration System) yang memiliki sejumlah pengujian. Hal yang dilakukan oleh pengembang, setelah mereka menguji kode mereka, mereka pun menerbitkan (push) kode mereka ke sistem ini. Lalu, sistem ini yang kemudian menjalankan berbagai proses tes secara otomatis. Sehingga, setelah selesai proses ini sehingga menghasilkan satu versi pembangunan yang sukses, sistem ini langsung secara otomatis dapat diterbitkan ke infrastruktur awan untuk dijalankan langsung.

Untuk setiap pembaca yang belum begitu paham Metodologi Tangkas, Metodologi Tangkas menekankan pada “code often, deploy often”. Dalam Metodologi Tangkas Scrum, hal ini diterjemahkan dengan menyediakan solusi dari hulu ke hilir untuk Kebutuhan yang tidak terlalu besar. Bahkan, Scrum menyarankan untuk memotong-motong sebuah kebutuhan yang besar menjadi kebutuhan-kebutuhan yang kecil (atomik).

Kebutuhan-kebutuhan kecil ini menjadi semacam sayembara (bounty) yang dapat diambil oleh pengembang. Setiap kebutuhan atomik ini dihargai dengan poin. Dengan adanya poin ini, pengembang dapat menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Semua berlangsung secara empirik karena ada nilai dan proses. Kegiatan pengembangan pun dilakukan dari hulu (back end) ke hilir (front end). Sehingga, pada setiap akhir kegiatan pengembangan kebutuhan atomik, ada aplikasi yang berjalan (berfungsi/dapat diakses dan digunakan).

Dari sisi Pemerintahan, dengan kebutuhan yang kecil, maka risiko yang dapat dihasilkan pun mengecil. Sehingga, dokumentasi yang dibutuhkan, penilaian yang dilakukan, dan audit yang diperlukan tidak sebanyak yang lama. Waktu yang dibutuhkan pun menjadi kecil!

Apa artinya ini?

Inovasi sebenarnya lebih mudah di pemerintahan. Kalau secara personal, akan banyak diketemukan banyak inovasi dari hampir semua orang. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah banyak orang yang memiliki ide untuk meningkatkan berbagai proses merasa tak berkuasa. Mereka takut untuk harus terpenjara membuat 105 dokumentasi per ide mereka.

Dengan adanya Manajemen Identitas (SSO) yang sudah ada, infrastruktur awan yang sudah tersertifikasi fedRAMP, dan Infrastruktur Integrasi Berkesinambungan yang memenuhi kaidah-kaidah hukum, maka dapat dibuat eksperimen dengan biaya hampir tidak ada dengan potensi risiko yang rendah. Hal ini dapat dicapai asalkan ide yang ditawarkan dapat diterjemahkan menjadi aplikasi yang kemudian dapat dipublikasikan melalui Infrastruktur Integrasi Berkesinambungan tadi.

Eksperimen ini dapat langsung dijalankan dan diuji apakah berjalan baik atau tidak. Bila tidak, maka dapat langsung ditutup dengan hanya mematikan VM tersebut. Potensi kerugian pun minimal. Dengan potensi risiko dan biaya yang kecil, orang-orang tinggal diyakinkan untuk tidak malu untuk berinovasi. Hal ini mendukung inovasi dalam pemerintahan.

Satu catatan kecil, apa yang dilakukan Schwartz ini belum resmi karena menunggu Pemilu AS berakhir. Untuk mencari contoh yang berhasil, cari tidak lebih jauh ke Singapura. Singapura memiliki Badan Teknologi tersendiri untuk itu.

Singapura

Pada simposium yang sama, Chan Cheow Hoe menunjukkan bagaimana cara menerapkan layanan publik pada infrastruktur awan. Sebelum lebih lanjut membahas isinya, berikut hal menarik yang saya dapatkan dari Singapura:

  • Singapura telah mereformasi Depkominfo dan Departemen Penerangannya menjadi IMDA dan GovTech.
    • GovTech bertugas membangun platform kunci yang mendukung perkembangan infrastruktur teknologi yang aman untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai individu dan bisnis di Singapura. Misi mereka mendefinisikan Singapura sebagai Smart Nation. Sumber inovasi untuk TIK, IoT, dan membantu meningkatkan kemampuan Pemerintah Singapura dalam domain-domain ini.
    • IMDA bertujuan untuk membangun konten yang menghubungkan komunitas dan kepentingan. [sejujurnya saya tidak tertarik membahas peran IMDA, silakan baca sendiri di situs ;-P]
  • Ada beberapa hal yang hendak dicakup oleh GovTech:
    • Pemimpin dalam transformasi digital.
    • Program kerja Smart Nation dan Digital Gov.
    • Meningkatkan Kemitraan Teknologi
    • Membuat Open Data/OpenGov [Jakarta SmartCity seharusnya, UU Keterbukaan Informasi tujuannya, KPU C1 2014 contohnya] data.gov.sg yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak melalui API.

Berikut hal-hal yang dibicarakan oleh Chan Cheow Hoe:

  • Membuat sebuah pedoman dengan empat nilai berikut:
    • Meminimalisasi gesekan saat berhubungan dengan pemerintah. Intinya, mengurangi pertemuan langsung dengan pemerintah. Misalnya, pembuatan data terintegrasi dengan banyak perusahaan sehingga dapat membantu warga dalam membuat laporan pajak secara otomatis. (e-Filing yang terintegrasi)
      There should be no transaction if it’s not necessary.
    • Membuat komunitas digital dan ekosistem yang bermakna. Intinya, sih, sistem pelaporan Jakarta SmartCity plus beberapa eksperimen fungsionalitas.
    • Mengantisipasi isu-isu dan menyelesaikannya. Intinya, Big Data Analysis.
    • Menjembatani jurang digital. Intinya, berbagai program kerja pengentasan buta teknologi.
  • Menyediakan Infrastruktur Hibrida:
    • Managed Hosting. Untuk aplikasi-aplikasi tradisional.
    • Government cloud. Untuk sistem dengan data negara yang sensitif.
    • Public cloud. Untuk sistem yang menghasilkan data yang berhubungan dengan masyarakat.
  • Menerbitkan standarisasi Multi-Tier Cloud Security (MTCS) untuk menyeragamkan setiap penyedia layanan awan. Standarisasi MTCS ini sejajar dengan ISO27001. Dengan demikian, infrastruktur yang aman pun terjamin untuk kebutuhan Singapura (baik pemerintah mau pun sektor privat).

Bahkan Schwartz menyadari bahwa Pemerintah Singapura merupakan “kompetitor” yang luar biasa. Dia bahkan melucu bahwa dia jadi tertarik mau pindah ke Singapura. Aduh, kok, tulisan ini jadi panjang lebar, yah? Oh, tidak, waktu bermain game saya habis menulis ini.

Indonesia

Tadi saya perasaan mau menulis sesuatu, tapi hasrat bermain saya meninggi. Saya rasa rekan-rekan punya ide yang lebih baik. Ini beberapa hasil analisis saya.

  • PENTING: Perbanyak bergaul dengan Agile coach (pelatih tangkas). Baik AS mau pun Singapura merangkul profesional dalam membangun infrastruktur dan kebijakan.
  • Hukum: Anehnya, Hukum di Indonesia justru mendorong inovasi ini. Tidak ada MD102, bahkan adanya UU yang mendorong pembukaan (sebagian) data pemerintah ke sektor publik.
  • Hukum: Bahkan, ada hukum yang mengharuskan data ada di Indonesia untuk memproteksi kepentingan rakyat Indonesia.
  • Infrastruktur: Perkaya dan perkuat koneksi IIX! Kenyataannya, kebanyakan bisnis lebih percaya AWS. Bahkan, mereka lebih mempercayai Digital Ocean dan Microsoft Azure yang baru saja loncat ke sektor awan. Semuanya tidak ada satu pun di Indonesia.
  • Infrastruktur: PLN memiliki layanan yang semakin baik, demikian dari hasil survei kecil-kecilan saya dengan teman-teman Facebook saya. Seharusnya, ini bisa jadi modal untuk penyediaan datacenter yang lebih terpadu. Berapa, sih, biaya untuk membangun satu infrastruktur kecil untuk menyokong datacenter?
  • Infrastruktur: Sebagian besar (semua) pemain Indonesia yang menyediakan infrastruktur awan tidak menawarkan teknologi DevOps, tetapi teknologi kuno yang sulit untuk menerapkan Sistem Integrasi Berkesinambungan dan Infrastruktur Sebagai Kode.
  • Standarisasi: Baik AS (fedRAMP) mau pun Singapura (MTCS) memiliki standarisasi infrastruktur awan. Di Indonesia apa, ya?

Sejauh mana Indonesia mengantisipasi DevOps? Saya tahu Pak Utian sedang membangun pasukan OpenStack. Semoga pemerintah lebih aktif lagi mendorong infrastruktur TIK di Indonesia. Menghapus peraturan-peraturan non-UU yang konyol. Jangan sampai “produk Indonesia, dikode oleh perusahaan India, dan dipublikasikan di AWS Singapura.”***

Bisa, ‘kah, 99,9% produk Indonesia?

Sebelum Anda menuduh saya juga berpangku tangan. Tadinya, sih, saya mau menulis tentang Gradle dan teknologi terbaru lainnya. Tetapi, komentar yang saya terima hanya komentar SPAM dan SEO. Di blog tanpa iklan, bisa diambil langsung RSS-nya, dan bisa diaktifkan tanpa Javascript dan Cookies begini masih saja dibegitukan. Malas, ah, jadinya.

Lagi pula, saya juga termasuk yang masih aliran Stallmanisme, termasuk yang masih anti awan (agak murtad, sih). Tapi, kenyataan pahit. Mau tak mau, kita harus belajar terbang di awan. Ha… ha… ha….

 

***Saya bukannya anti globalisasi, tapi setidaknya Indonesia juga menjadi produsen dalam beberapa hal sehingga seimbanglah neracanya.

Kemungkinan Membangun e-Gov dalam 2 Minggu

Kemungkinan Membangun e-Gov dalam 2 Minggu

Beberapa waktu yang lalu, seorang Capres membuat klaim bahwa sebuah proyek TIK dapat diselesaikan dalam tempo 2 minggu. Bahkan, mereka mengadakan Hackathon untuk membuktikan hal tersebut.

Respon inisial para penggiat TIK banyak yang mencibir hal tersebut sebagai ketidaktahuan Capres tersebut. Namun, Jim Geovedi, Wibisono, dan rekan-rekan praktisi TIK yang lain banyak yang mendukung. Saya sendiri termasuk yang mendukung pernyataan tersebut.

Sebenarnya saya mau menulis ini sejak isu tersebut. Tapi, saya sengaja mengambil jarak menulis tulisan ini dan tidak menyebut siapa Capres tersebut. Esensi saya bukan kepada dukungan kepada salah satu Capres. Saya menekankan kepada kemungkinan membangun e-Gov dengan cepat.

Berhubung saya juga bekerja di instansi pemerintahan, saya agak terikat etika kerja. Itu sebabnya, saya takkan menulis kerja saya. Tetapi, saya akan coba yang terbaik membukakan mengapa Indonesia sebenarnya bisa maju di bidang TIK.

Kemampuan Praktisi TIK

Tahukah Anda, bahwa Indonesia adalah salah satu perintis Internet dunia? Setidaknya ada dua universitas di Indonesia, UI dan ITB, yang memiliki segmen IPv4 kelas B. Betul, kelas B, bukan kelas C. Bahkan Pak Ibam, orang yang membawa Internet ke Indonesia dan pemegang domain .id pertama kali, membuatkan video ketika sepuh-sepuh Internet bertemu di Honolulu tahun 1995. Tentunya dengan hadir di sana juga.

Fun fact: Tulisan Pak Ibam The Long and Windy Road itu banyak dikutip buku-buku yang membahas IPv6.

Mungkin banyak yang tak tahu. Dahulu, ITB itu sarangnya FreeBSD dan UI itu sarangnya GNU/Linux. Artinya apa? Artinya, kedua universitas tersebut telah memiliki kemampuan *NIX sejak lama dan sumber daya manusia yang cukup kreatif.

Kemampuan heker kita pun jangan ditanya. Walau pun menimbulkan kekesalan karena negara ini sempat masuk daftar hitam semenjak era dotcom, para heker Indonesia cukup mumpuni dan diakui (positif maupun negatif) di seluruh dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak praktisi TIK Indonesia yang mampu menerapkan algoritma kompleks.

Masih belum puas tentang kemampuan TIK Indonesia? Silakan cari majalah lama Mikrodata yang secara kasual membahas algoritma dan teknik pemrograman TIK. Majalah ini jauh lebih dahulu ada sebelum majalah pengguna TIK dan jualan hape.

Mengapa Indonesia masih kekurangan orang-orang hebat seperti demikian?

Salah satu kekurangan institusi TIK di Indonesia adalah mereka tidak mempersiapkan mahasiswa mereka untuk memiliki kemampuan sosial yang memadai,  terutama dalam mempresentasikan ide. Mereka lebih suka bergerak sendiri dan independen satu sama lain, ciri untuk orang-orang yang agak anti-sosial.

Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang mau merangkul orang-orang yang memiliki pemikiran berbeda. Pemimpin ini bisa menjembatani praktisi-praktisi TIK yang mengagumkan dengan dunia nyata. Intinya, Indonesia butuh Pemimpin yang bisa mengerti The Hacker FAQ.

Proses Bisnis yang Sederhana

Inti dari penerapan TIK itu sendiri adalah sebuah proses pembentukan kembali proses bisnis (Business Process Reengineering). Jargon “don’t fix if it’s not broken” berbicara bahwa bahkan tanpa TIK bila itu memang efisien, silakan terus lakukan. Namun, kebanyakan dari kita menerapkan TIK untuk menambah portfolio pribadi/perusahaan.

Lalu bagaimana dengan e-Gov?

Seringkali yang dimaksudkan dengan e-Gov sendiri adalah aplikasi-aplikasi sederhana yang memerlukan sedikit pemrograman. Mungkin banyak yang berkhayal e-Gov yang dimaksud adalah aplikasi B2G (Business to Government). Atau banyak yang mungkin melihat itu sebagai sistem-sistem multi-tier dengan web service-oriented architecture (SOA) yang bisa dikombinasikan dalam BPEL.

Padahal, yang dibutuhkan oleh pemerintahan adalah kebutuhan dasar semacam data entry saja. Mereka belum sampai pada kebutuhan menambang data atau pun pelaporan kompleks. Mereka sudah cukup puas dengan menampilkan data dalam tabel.

Continous Integration

Ada orang yang menceritakan dalam perusahaannya yang hanya bisa menerapkan 2 dari 20 use cases yang dimilikinya. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin e-Gov bisa dikembangkan dengan waktu yang singkat 2 minggu. Tapi, itu memang karena banyak faktor yang membuat sistem lama dibuat.

Sistem yang sukses dikembangkan dengan cepat itu karena mereka menerapkan semacam eXtreme Programming (XP). Nah, yang menjadi peer user-nya adalah sang Bupati/pimpinan tertinggi itu sendiri. Kalau pimpinan tertinggi sudah menjadi bagian pengembang sistem, siapakah yang mau melawan? Mau tak mau pasti bawahan akan ikut.

Lalu, bagaimana sebuah sistem dapat jadi dengan cepat?

Katakanlah dari seperangkat kebutuhan yang harus diimplementasi, semua kebutuhan wajib sudah diimplementasi. Sisanya, kebutuhan itu dikembangkan sambil jalan. Siapa pun yang pernah ikutan proyek di pemerintahan tapi niat, pasti tahu ini.

Kebanyakan proyek yang dikembangkan itu berdasarkan satu waktu tertentu saja. Untuk menyiasatinya, mereka menggunakan anggaran biasa untuk mencicil bagian-bagian yang kurang. Jadi, klaim 2 minggu jadi itu adalah sistem yang sudah memenuhi kebutuhan minimal dan siap dikembangkan berlanjutan.

Resistensi

Entah mengapa topik-topik kuliah saya selalu terkait bidang pemerintahan. Dari Indonesia Sehat 2010, Sistem TIK Puskesmas, dan SMS Gateway di suatu instansi pelat merah. Belum lagi pengalaman saya dalam pengurusan perpanjangan KTP (sebelum e-KTP).Terkait Sistem TIK Puskesmas, saya dan beberapa rekan dalam sebuah tim mengambil studi kasus di sebuah Puskesmas. Puskesmas tersebut memiliki sistem TIK yang terintegrasi sampai dapat ISO2000. Waktu itu kami masih lugu.

Terus terang, sistem yang dikembangkan di Puskesmas itu sangat maju. Dia sudah mencatat dari kebutuhan front-end sampai dengan stok di gudang. Kami pun terkagum dengan bagaimana programernya (hanya satu orang) yang menulis aplikasi tersebut.

Sayangnya, sistem tersebut ditulis dengan menggunakan FoxPro. Aplikasi ini hanya dapat dijalankan oleh beberapa pengguna saja. Hal ini karena adanya keterbatasan jumlah pengguna yang dapat mengakses sebuah shared folder. Selain itu, basisdata DBASE III yang digunakan pun tidak mendukung akses konkuren.

Kami pun membuat sistem serupa dengan pendekatan Web. Karena ini adalah tugas akhir, kami pun menambahkan fitur dan mengurangi beberapa fitur. Selain itu, kami pun melakukan wawancara dengan sang pemrogram lama. Dia pun setuju-setuju saja, mengingat dia sudah bekerja dalam instansi keuangan.

Pihak Puskesmas setuju-setuju saja dan ramah. Entah mengapa, kok, sepertinya kami memang bisa membuat sistem tersebut. Namun, sampai kami lulus, tak dapat kami memasang sistem tersebut.

Waktu itu saya sempat berpikir suudzon. Salah satu pejabat yang terkait dengan TIK adalah istri dari pemrogram sistem yang lama. Entah mengapa, dia memiliki resistensi untuk sistem ini dapat dijalankan di Puskesmas tersebut.

Tapi, yah, selagi dipikir-pikir, kami ini mahasiswa. Belum punya track record dan waktu itu pun tidak terlibat kontrak mengikat. Kami bisa saja bak kaum Gypsi yang pergi ke mana pun angin membawa kami.

Terkait pengurusan KTP di kelurahan waktu itu pun saya sangat sebal. Sudah lama sekali menunggu, saya harus bayar Rp5000,00 dan mengisi formulir tidak jelas. Padahal, proses selanjutnya adalah memasukkan data ke komputer. Waktu itu saya mendapatkan KTP yang biru.

Mengapa saya bilang itu formulir tidak jelas?

Karena KTP saya yang lama diambil, buat apa ada formulir data baru? Sudah begitu, saya sempat protes karena kolom agama salah. Lalu, buat apa saya berlelah ria mengisi formulir yang, toh, datanya tidak digunakan?

Dari kasus-kasus demikian, saya merasakan hal ini yang menjadi resistensi di lingkungan kepegawaian:

  • Kepemilikan sistem TIK berpengaruh kepada seberapa besar pengaruh dan harga yang dimiliki seseorang. Sepertinya sistem TIK menjadi pegangan seseorang di institusi pemerintahan.
  • Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan analisis dangkal sehingga mencapai keputusan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dengan kata lain, mencari untung sendiri/aji mumpung. Sistem TIK mengambil lapak preman.
  • Akses antara orang-orang yang mampu dengan instansi terkait kurang. Kalau saja saya tidak dalam proses kuliah, mungkin saya tidak tahu kebutuhan TIK Puskesmas.

Kalau kita lihat di sana, tingkat kesejahteraan pegawai pemerintahan dan niat baik pimpinan menjadi kunci resistensi dalam penerapan e-Gov.

Kisah Sukses e-Gov dan Analisis

Saya rasa, untuk menyebutkan kisah sukses e-Gov, kita wajib menyebutkan Kabupaten Sragen sebagai pionir e-Gov di Indonesia. Mereka sudah mengembangkan e-Gov semenjak 2002. Saat ini mereka mengembangkan secara berkesinambungan.

Dalam salindia yang diberikan kepada ITU sebagai bagian dari proyek SCBD Bank Pembangunan Asia, Pemerintah Sragen memberikan perhatian khusus kepada pembangunan infrastruktur jaringan. Tentu, ini berbeda dengan Pak Menteri yang satu itu.

Berikut sedikit penjelasan yang dikutip dari salindia:

  • Awal 2002, pembangunan dikonsentrasikan pada kompleks perkantoran SETDA, yang terpusat di PDE. (Kantor Bupati, Sekda, Asisten, BPKD, Bappeda, Kesbanglimas, dan BPT)
  • 2003/2004, koneksi antar Kantor Dinas/Satker diluar SETDA dan 8 titik Kecamatan
  • 2005/2006, semua Kantor Dinas/Satker dan 20 Kecamatan
  • 2007, dibangun jaringan Desa yang meliputi 208 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sragen.

Penggunaannya pun mengalami evolusi. Pada mulanya, mereka berpikir untuk mekanisme surel. Kemudian, mereka berkembang dengan mengembangkan pelbagai sistem informasi yang menunjang kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sragen.

Mengapa Sragen bisa berhasil?

Menurut laporan dari ADB Project Officer, adanya rasa kepemilikan dari pimpinan hingga ke level terbawah mengakibatkan sistem TIK Sragen dipakai dan dikembangkan dengan optimal. Hal yang paling sulit dari penggunaan TIK adalah resistensi akibat efisiensi yang mengurangi jatah preman beberapa oknum di sana. Untuk melawan hal tersebut, Bupati Sragen yang terpilih menjadi 10 Kepala Daerah Terbaik versi Majalah Tempo tahun 2008 memberikan insentif kepada para pegawainya.

Karena keberhasilan pemanfaatan TIK dalam Sragen yang menghasilkan banyak penghargaan, daerah-daerah lain pun ingin ikut. Maka, sang Bupati mengirimkan tim-tim dari anak buahnya untuk mengajarkan pemanfaatan TIK di daerah potensial tersebut. Hal ini menyebabkan pemasukan bertambah bagi para pegawainya lebih banyak.

Sekali lagi, ini membutuhkan komitmen dari pemerintah itu sendiri untuk mendukung pengembangan TIK yang berkelanjutan di instansinya.

Akhir Kata

Dari pembahasan yang acak kadut karena ditulis dalam hari yang berbeda serta dengan berbagai mood, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki SDM yang mumpuni dalam membuat sistem informasi. Tinggal bagaimana pimpinan Indonesia mau merangkul mereka.

Mungkin rekan-rekan yang punya pengalaman lebih baik bisa menceritakan pengalaman mengenai e-Gov?