Tag Archives

7 Articles
Komentar: Ekonomi Borongan vs Ekonomi Berbagi
Photo: Andre Tampubolon

Komentar: Ekonomi Borongan vs Ekonomi Berbagi

Kemarin ada demo para pengendara angkutan darat di DKI Jakarta terhadap maraknya bisnis transportasi daring. Di tengah-tengah demo besar-besaran kemarin terdengar istilah ekonomi berbagi (sharing economy). Saya pernah bahas ketika menjelaskan prinsip-prinsipnya dari video Yochai Benkler. Semakin semangat saya membahas ini karena awalnya ekonomi ini terpengaruh gerakan Perangkat Lunak Bebas dan Terbuka (Free/Open Source Software, FOSS).

Ide dasar dari ekonomi berbagi adalah semangat saling berbagi antar tetangga. Pribadi pemilik aset dapat meminjamkan asetnya kepada orang lain. Pihak ketiga menyediakan pasar (marketplace/platform) untuk menyediakan pemilik aset dan calon penyewa fasilitas makcomblang di Internet. Agar dapat bekerja, sistem ini memanfaatkan rasa percaya satu sama lain. (Danielle Sacks, 2011)

Sistem yang Telah Ada

Forum Jual-Beli (FJB) Kaskus menyediakan sarana antara satu pengguna Kaskus dengan pengguna lainnya. FJB menerapkan rasa percaya dengan Bata dan Cendol untuk reputasi. Reputasi inilah yang menentukan penjual dapat dipercaya atau tidak. Hal ini membuat FJB menjadi forum yang cukup terpercaya. (Amru Sahmono Boang Manalu, 2008)

Selain itu, tanpa tersadar setiap orang yang menggunakan teknologi perbincangan daring pun sering kali menanyakan ke grup-grup yang berbeda untuk menanyakan apakah ada orang yang memenuhi kebutuhannya. Dari perbincangan, orang kemudian bisa menawarkan jasa atau apa pun. Ada pekerjaan, kendaraan, pakaian, bahkan orang hilang.

Untuk sarana berbagi transportasi, ada yang menciptakan nebeng.com sebagai sarana berbagi kendaraan (ride sharing).

Kalau di Indonesia sudah ada, mengapa masuknya Gojek, Grab, dan Uber menjadi masalah?

Pergeseran Nilai

TL;DR: Mereka bukan ekonomi berbagi, setidaknya bukan artian semangat berbagi seperti di awal mula terbentuknya ekonomi itu.

Ketika ide baik seperti ekonomi berbagi dijalankan, ada kesulitan dalam membuat pegiat ekonomi ini dapat bertahan. Ketika melihat daftar harga, orang merasa lebih baik membeli sendiri peralatan yang ingin digunakan dari pada meminjam dari suatu tempat dengan harga yang kurang kompetitif. Cara satu-satunya untuk bisa selamat adalah dengan menerapkan standar yang ujung-ujungnya sama seperti sistem komersial. Perlahan, ide ekonomi berbagi bergeser dari ide yang semula. (Sarah Kessler, 2015)

Perusahaan yang menyediakan pasar bagi pemberi jasa dan penjual tidak lagi sebagai pihak penyedia sarana bertemu. Ia mulai menerapkan standar. Harga yang diberikan harus seragam. Pemilik aset diharuskan memberikan standar layanan yang sama dengan ketentuan. Bahkan, sang pemilik aset harus berseragam sesuai dengan ketentuan perusahaan. Pemilik aset pun harus menandatangani kontrak untuk dapat memenuhi standar yang telah diberikan perusahaan. Artinya, sang pemilik aset harus tunduk kepada ketentuan yang diberikan oleh perusahaan kalau mau ikut terlibat di dalam pasar itu.

Menurut (Imam Hadi Wibowo, 2015), pemilik aset tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan menurut UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Apalagi, dalam perjanjian, pemilik aset membagi hasil dengan pihak perusahaan. Tidak ada pemaksaan apakah sang pemilik aset mau mengambil atau tidak suatu pesanan.

Dalam (KBBI III, 2015), pemilik aset terdefinisikan sebagai orang yang memborong atau kontraktor. Hal ini karena dia menyelesaikan pesanan, yakni mengantarkan orang/barang ke tujuan, dengan menyediakan aset/peralatan sendiri untuk mencapai itu.

Berhubung saya tidak memiliki pemahaman hukum yang kuat, saya belum bisa memastikan apakah status pemilik aset adalah subkontraktor atau kontraktor. Yang dapat saya simpulkan adalah para pemilik aset terikat perjanjian kemitraan antara pihak perusahaan penyedia layanan daring dengan diri mereka masing-masing. Mereka terikat terhadap Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Definisi Stallman (Bapak Free Software/Perangkat Lunak Bebas)

Dengan adanya intervensi perusahaan yang mengatur para pemilik aset dengan berbagai standar, sulit rasanya kalau ini masih disebut ekonomi berbagi. (Richard Stallman, 2014) menyebut sistem aplikasi transportasi daring sebagai piecework subcontractor economy, bukan sharing economy (ekonomi berbagi). Lemahnya posisi pemilik aset karena isi perjanjian kemitraan dapat membuat mereka pada posisi dan kondisi bayaran yang sulit. (Megan Rose Dickey, 2014) pun mengamini praktik tersebut pada salah satu penyedia layanan transportasi daring. Di Indonesia, merek lokal pun tidak luput dari praktik pengubahan sistem bagi hasil yang diprotes oleh pemilik aset. (Kompas TV, 2015)

Poin lain yang diserukan oleh Stallman adalah penerapan tarif rendah dan kehilangan uang demi menghancurkan kompetitornya. Praktik dumping harga ini menyebabkan layanan yang disediakan oleh perusahaan serupa (misalnya perusahaan transportasi umum) tidak dapat menyaingi. Seyogyanya, praktik tersebut dapat terjerat pasal praktik monopoli.

Namun, apa benar mereka melakukan dumping?

Salah satu situs penyedia layanan transportasi daring menyebutkan bahwa Penyedia Layanan adalah pemilik aset dan perusahaan tersebut adalah perusahaan penyedia teknologi yang mempertemukan pemilik aset selaku Penyedia Layanan ke pelanggan. Sepemahaman saya, itu artinya pelanggan membayar ke Penyedia Layanan dengan potongan komisi bagi hasil untuk perusahaan yang mempertemukan mereka. Pihak perusahaan membayarkan dengan jumlah tetap sesuai jarak kepada Penyedia Layanan namun pelanggan hanya membayar tarif datar. Artinya, pihak perusahaan mentraktir pelanggan dengan membayarkan ke Penyedia Layanan.

Secara etika, ini ada di daerah abu-abu dan terlihat sekilas sebagai dumping. Namun, saya takkan berspekulasi di dalam ranah hukum lebih lanjut karena saya bukan profesional di bidang itu.

Hal berikutnya yang menjadi titik protes Stallman adalah seringkali perusahaan penyedia layanan transportasi daring membuat sangkalan yang membuat mereka tidak berkewajiban mengganti rugi. Ini perlu diwaspadai. Jangan sampai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga berlaku demikian.

Pembelaan Terhadap Layanan Transportasi Daring

Kendati ada potensi perlakuan yang tidak adil yang menyebabkan layanan transportasi tradisional dalam keadaan tidak diuntungkan, agak sulit rasanya untuk memiliki empati kepada mereka. Kondisi transportasi umum DKI Jakarta yang sering kali tidak layak dan kurang menyebabkan nilai mereka kurang. Setidaknya saya sendiri merasa sulit empati kepada mereka yang menaikkan ongkos tiga kali akibat bensin naik, namun tidak ikut turun saat bensin turun tiga kali. Hal ini yang menyebabkan inflasi pada barang dan jasa.

Ketika ada surat Menteri Perhubungan yang melarang Layanan Transportasi Daring, ada beberapa hal yang saya catat:[1]

  1. Kementerian Perhubungan mencoreng Bahasa Indonesia dengan menulis “diatas”, bukan “di atas” dan penulisan referensi seperti itu pun bukanlah sesuatu yang baku dalam menulis tulisan resmi. Sebaiknya tulisan resmi kementerian dilihat dahulu oleh ahli bahasa. Jangan sampai saya menduga pemerintahan saat ini sudah tidak lagi menjunjung tinggi Sumpah Pemuda sebagai dasar negara.
  2. Layanan Transportasi Daring juga menyediakan asuransi bagi pengguna.
  3. UU Transportasi bilamana diterapkan hanya menyisakan taksi dan Trans Jakarta.
  4. Dengan jumlah bus Trans Jakarta sekarang, seharusnya sudah ada bagian dari konsorsium yang dihukum karena tidak memenuhi kontrak pemenuhan bus.

Separah itulah kondisi transportasi umum DKI Jakarta. Jangan lupa, bahwa pengelolaan transportasi umum adalah kewajiban pemerintah. Alasan utama mengapa pemerintah menyerahkan penyediaan transportasi umum adalah karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola.

Artinya, pengelolaan transportasi publik pada dasarnya mengacu kepada pemenuhan kebutuhan moda transportasi penduduk. Pasar berbicara, kami butuh transportasi yang layak. Ketika ada layanan yang memberikan layanan bermartabat kepada penduduk DKI Jakarta, mengapa harus dicegah saat alternatifnya tidak bisa menyediakan kualitas layanan yang sama?

Beberapa Catatan

Setelah menulis panjang lebar, saya menemukan catatan yang perlu dilakukan:

Dengan adanya standar yang diberikan oleh perusahaan penyedia pasar yang sampai ke detail pelayanan dan harga, tidak pantas rasanya ini disebut lagi ekonomi berbagi. Yang saya lihat, pemilik aset adalah seorang pemborong yang memenuhi sejumlah ketentuan dari perusahaan penyedia pasar. Apalagi, dengan penyediaan seragam, maka pemilik aset tidak lagi memiliki kebebasan untuk mendefinisikan layanan mereka sendiri. Jika demikian, bukankah ini namanya lebih cocok disebut ekonomi borongan?[2]

Tidak ada yang salah dengan ekonomi borongan. Apalagi, pemborong adalah individu-individu pemilik aset. Hanya saja, ada beberapa yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi mereka dan perusahaan agar adil.

Perlunya aturan hukum yang melindungi individu pemilik aset. Dari awal saya tidak pernah menyebut mereka pengemudi. Layanan yang mereka sediakan bagi pelanggan adalah aset mereka. Nama mereka, nomor telepon, cara melayani, tampang, dan motor yang mereka punya merupakan brand pribadi mereka. Perusahaan mitra mereka mungkin menerapkan standar, tetapi setiap mereka memiliki nilai tambah yang berbeda.

Mungkin di masa depan ada praktik peminjaman motor atau apa pun. Atau ada perusahaan/individu yang akan meminjamkan hal-hal lainnya kepada pengemudi. Seyogyanya, yang dipandang sebagai Penyedia Layanan adalah individu yang menyediakan layanan tersebut, bukan lembaga atau individu lain yang memegang beberapa aset seperti motor, telepon, dan jaket.

Perlunya aturan hukum yang melindungi individu terhadap perusahaan dalam pembuatan perjanjian. Jangan sampai ada individu yang karena lemah dan ketidaktahuan hukum dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keuntungan sebesar-besarnya. Sedihnya, ini bukan saja diperlukan bagi pengemudi sebagai pemilik aset, tetapi juga orang-orang lain dalam berbagai bidang usaha.

Ada PR besar bagi perusahaan penyedia layanan daring di Indonesia untuk memenuhi aspek humanisme. Jangan sampai mereka menjadi diktator selanjutnya. Perlu adanya nilai inti dalam perusahaan yang memasukkan hal tersebut dalam salah satu butir.

Adanya disrupsi terhadap angkutan umum yang ada sekarang ini hendaknya menjadikan moda transportasi tradisional berkaca. Hal ini demi kebaikan mereka karena supir-supir sudah mengeluh turunnya jumlah penumpang. Sebenarnya ancaman moda transportasi baru ini adalah stimulus bagi mereka agar bisa berubah dan meningkatkan kualitas layanan.

Setelah kita dewasa dari semua itu, ada satu PR terakhir agar pemerintah/lembaga yang berkuasa tidak menggunakan sarana pelacakan untuk menindas whistleblower, aktivis HAM, lawan politik, atau minoritas.


  1. Berdasarkan naskah surat Menteri dan surat terbuka yang saya dapatkan dari http://kask.us/iaCiS ^
  2. Paragraf tambahan untuk menjelaskan maksud judul dan paragraf perantara. ^

Bacaan Lebih Lanjut

Daftar Pustaka

Amru Sahmono Boang Manalu (2008). Analisis Kepuasan Pelanggan Online pada Situs Forum Komunitas Online Sub Forum Jual Beli www.kaskus.us. Bogor: Institut Pertanian Bogor.^
Danielle Sacks (2011, April 18). The Sharing Economy. The Fast Company. Retrieved March 23, 2016 from The Fast Company: http://www.fastcompany.com/1747551/sharing-economy.^
Imam Hadi Wibowo (2015, August 25). Status Hubungan Pengojek dan Perusahaan Aplikasi Layanan Ojek. PT Justika Siar Publika. Retrieved March 23, 2016 from PT Justika Siar Publika: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50924dbf2ad1f/status-hubungan-pengojek-dan-perusahaan-aplikasi-layanan-ojek.^
KBBI III (2015, March 23). Memborong. Kateglo. Retrieved March 23, 2016 from Kateglo: http://www.kateglo.com/?mod=dict&action=view&phrase=memborong.^
Kompas TV (2015, November 16). Demo Go-Jek Tolak Pemotongan Bagi Hasil [Video file]. Retrieved March 23, 2016 from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ozrMUZuDLEo.^
Megan Rose Dickey (2014, June 28). Here s How Much Money You Can Really Earn As An Uber Driver. Business Insider Australia. Retrieved March 23, 2016 from Business Insider Australia: http://www.businessinsider.com.au/how-much-you-earn-as-an-uber-driver-2014-6.^
Richard Stallman (2014, 0 0). Reasons not to use Uber. Retrieved March 23, 2016 from https://stallman.org/uber.html.^
Sarah Kessler (2015, September 11). The Sharing Economy Is Dead, And We Killed It. The Fast Company. Retrieved March 23, 2016 from The Fast Company: http://www.fastcompany.com/3050775/the-sharing-economy-is-dead-and-we-killed-it.^
Gotong Royong

Gotong Royong

Saya melihat sebuah tautan oleh rekan saya di media sosial kepada sebuah tulisan oleh Ivan Lanin. Dia meng-Indonesiakan istilah crowdsourcing menjadi urun daya. Satu alasan dari dia mengapa tidak menggunakan istilah gotong royong adalah karena medianya, yakni Internet.

Kalau saya melihat, istilah gotong royong masih bisa digunakan untuk crowdsourcing. Apalagi, penggunaan kata crowdsourcing tidak melulu mengenai Internet. Kendati saat ini lebih banyak digunakan dengan menggunakan Internet, tetapi Wikipedia tetap memberikan contoh penggunaan sebelum Internet ada.

Apa yang berbeda dengan gotong royong?

Secara penjabaran, crowdsourcing dibuat dari sudut pandang kapitalisme. Sebaliknya, gotong royong dibuat dari sudut pandang tradisi Indonesia yang cenderung sosialisme. Istilah crowdsourcing dikoinisasi dari dua kata: crowd dan outsourcing. Yang memang lebih tepatnya dijabarkan seperti ini: (Jeff Howe, 2006)

Sebuah tindakan perusahaan untuk menyelesaikan sebuah tugas yang biasa dikerjakan oleh pihak profesional/karyawan kepada khalayak ramai.

Yang menarik dari tulisan tersebut, definisi crowdsourcing lebih kepada

pengaplikasian prinsip-prinsip Open Source kepada bidang-bidang lain selain perangkat lunak.

Prinsip Open Source lebih diidentifikasi kepada kolaborasi terbuka. Sebuah sistem yang terbuka untuk menyediakan solusi bagi kolaborator dan non-kolaborator. Artinya, siapa pun bisa menjadi kolaborator dan hasil kerjanya dapat dinikmati oleh siapa pun juga. Bukankah ini yang kita namakan gotong royong?

Walaupun gotong royong merupakan terminologi yang aneh bagi budaya Barat, penggunaan aplikasi FOSS membuat banyak mata terbuka tentang penggunaan prinsip-prinsip tersebut kepada yang lain. Yochai Benkler, seperti yang saya kutip dari tulisan saya terdahulu, menggunakan ini kepada ekonomi.  Salah satu yang paling berkembang di dunia pemerintahan adalah berkembangnya Open Specification.

Gerakan Open Specification adalah untuk memindahkan format dokumen pemerintahan kepada format dengan spesifikasi yang terbuka. Hal ini yang memaksa Microsoft menggunakan uangnya untuk memasukkan OOXML sebagai salah satu standar ISO.  Salah satu contoh gerakan ini adalah pemerintah Inggris yang menyatakan akan pindah ke solusi Open Source untuk menghilangkan oligopoli vendor.

Kembali ke topik, penggunaan urun daya yang dibilang oleh Ivan Lanin nampaknya bagus juga. Seperti penggunaan kata ratron atau surel, Bahasa Indonesia seperti bahasa lainnya dibentuk oleh pengertian penggunanya. Entah urun daya atau gotong royong, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Untuk saat ini, saya masih lebih suka menggunakan gotong royong, sebuah kata yang terkoinisasi lebih dahulu oleh bangsa ini untuk perilaku kerja bersama terbuka ini. Pun demikian, saya bukan ahli bahasa, pendapat beda bolehlah.

Bacaan Lebih Lanjut

Daftar Pustaka

Jeff Howe (2006, June 02). Crowdsourcing: A Definition. Retrieved August 02, 2014 from http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html.^
Gotong Royong dan Data Terbuka Contoh Kasus Pemilu 2014

Gotong Royong dan Data Terbuka Contoh Kasus Pemilu 2014

Saya tertarik menulis tulisan ini setelah melihat geliat demokrasi negara ini yang tiba-tiba berlangkah-langkah lebih maju. KPU membuka data hasil pindaian formulir C1 secara daring. Ada yang panik dan ada yang memuji. Tetapi, saya tak tertarik dengan politik. Saya tertarik dengan ranah keilmuan saya, data terbuka (open data).

Omong-omong, saya mulai saat ini akan menggunakan istilah crowdsourcing dengan istilah gotong royong. Saya lihat cara kerja keduanya yang sama. Gotong royong dan crowdsourcing pada dasarnya menghimpun banyak pihak untuk mengerjakan sesuatu. Mereka juga sama-sama membentuk sebuah komunitas.

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Setelah saya cari mengenai tulisan saya tentang gotong royong, saya hanya melihat beberapa artikel lama tentang gotong royong. Kalau saya ingat, dulu saya mengira kita jauh tertinggal dari negeri lain. Southampton University sudah lama membuat sebuah laman terdedikasi untuk itu. Distrik Washington membuat sayembara untuk pemanfaatan data. Bahkan, ada inisiatif di Afrika untuk pemerintahan yang terbuka.

Ternyata, Indonesia sudah masuk ke fase ke-2 dari Open Government Partnership. Pemerintah Indonesia tercatat masuk pada bulan September 2011. Pantas tidak masuk radar saya. Waktu itu saya sudah menyerah dan pindah topik.

Setelah mencari tahu, ternyata UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang saya cintai itu merupakan payung hukum untuk Keterbukaan Informasi. Bukan hanya itu saja! Ternyata menurut ("Tentang OGI", 2012), ada beberapa landasan hukum tentang Pemerintahan yang terbuka:

  • UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • UU No 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
  • UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik
  • Permendagri 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda
  • PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008
  • Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan di Industri Ekstraktif

Dengan adanya akomodasi payung hukum demikian, maka tak heran apabila ada lembaga negara yang memilih untuk membuka diri kepada masyarakat luas. Melihat konsistensi tahun penerbitan, saya bisa bilang bahwa keterbukaan informasi publik dirancangkan dengan matang di Indonesia; bukan tiba-tiba ada seperti dikira beberapa kelompok.

Mengenai payung hukum, saya bukan seorang ahli hukum. Saya serahkan semuanya kepada kawan-kawan ahli hukum tentang pembahasan lebih lanjut aspek hukum keterbukaan informasi. Saya hanya tertarik kepada ranah ilmu saya, yakni apa yang disediakan oleh KPU untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh sebab itu, tulisan ini akan lebih ke arah teknis TIK.

Sistem Informasi Penunjang KIP KPU

Salah satu yang memilih untuk terbuka adalah KPU. Dalam situsnya, KPU memberikan akses kepada umum untuk melihat salinan daring dari pindaian seluruh dokumen C1 yang ada. Menurut situs Pemilu 2014 KPU, KPU menyediakan sarana untuk mengunggah. Bahkan lebih dari itu, KPU menyatakan komitmennya dengan mengulang prosedur ini untuk Pemilu 2019.

Sidalih

Sistem besar pertama yang diterbitkan oleh KPU adalah Sistem Informasi Daftar Pemilih Tetap (Sidalih). Menurut Komisioner KPU, Ferry Rizkia Febriansyah, dalam wawancara (Berita Satu News Channel, 2013), sistem informasi ini merupakan sistem informasi pertama di Indonesia yang berfungsi untuk pelacakan perekaman data. Sistem pemilihan umum terbesar di dunia ini berfungsi untuk menyediakan akses informasi publik.

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan cara kerjanya adalah sebagai berikut:

  1. KPU mengumpulkan data secara manual.
  2. Data dimasukkan ke dalam Sidalih.
  3. Data yang sudah masuk direkap dan diumumkan di KPU.
  4. KPU menerima perbaikan data dari masyarakat dan proses ini diulang kembali.

Artinya, sistem ini dibuat untuk merekam pekerjaan KPU/KPUD di Indonesia secara daring dan digital, bukan menjadi sistem utama. KPU masih menggunakan sistem manual dalam mengumpulkan data. Sistem ini untuk merekam kegiatan tersebut agar mudah diaudit.

Yang menarik dari kegiatan pengembangan Sidalih ini adalah tim KPU menyediakan sebuah akun khusus di Facebook sebagai perekam kegiatan mereka.[1] Dalam akun tersebut, tersedia sebagai berikut:

  1. Cuplikan antarmuka Sidalih.
    Screenshot User Interface Sidalih

    Screenshot User Interface Sidalih

  2. Daftar kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
  3. Visi-misi KPU dalam membuka sistem.
  4. Informasi-informasi kegiatan yang dapat memberi gambaran tentang bagaimana peluncuran Sidalih.

Informasi terkadang memuat sinopsis informal. Lalu, karena menggunakan landasan media sosial, ada interaksi antar anggota tim KPU sekaligus yang cair. Gambar-gambar dan status yang digunakan secara kronologis membuat tampilan situs ini menyediakan informasi mengenai aktivitas KPU dalam menjadikan Sidalih.

Menurut (Pak et al., 2012, 1059-1072), penggunaan antar muka yang lebih nyaman dan intuitif meningkatkan kepercayaan pengguna. Penggunaan media sosial sebagai tampilan KPU dalam mengembangkan Sidalih setidaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Saya katakan setidaknya karena keberadaan laman ini tidak dipublikasikan. Saya tetap apresiasi karena ini langkah pertama KPU.

Mungkin dari satu akun inilah KPU selanjutnya meluncurkan layanan Helpdesk KPU yang akan dibahas selanjutnya dalam artikel ini. Satu hal yang menarik adalah kendati keterbukaan ini, media mencatat bahwa uji coba publik Sidalih ini terlambat.[2] Walau pun demikian sistem ini bisa jadi menjadi acuan berikutnya untuk sistem-sistem terbuka lainnya.

Sistem Informasi Penunjang Pemilu Presiden

Dari dokumentasi yang disediakan oleh KPU, mereka menyediakan Open API untuk memanggil hasil pindaian dokumen C1 per daerah.[3] Open API adalah sebuah terminologi untuk layanan web (web service) yang terbuka untuk siapa saja. Open API yang disediakan menggunakan teknologi RESTful dengan data yang dienkapsulasi dengan JSON.

Proses Layanan Permintaan borang C1 secara daring

Proses Layanan Permintaan borang C1 secara daring

Dari kode sumber, saya menemukan bahwa sistem ini menggunakan platform Indonesia Government 2.0 Platform  versi 0.3 sebagai penyedia teknologi Open API. Aplikasi ini yang menjalankan alamat pemilu2014.kpu.go.id. Pada penyediaan sumber daya gambar, KPU memisahkan ruang penyimpan pada peladen lain dengan alamat scanc1.kpu.go.id. Selanjutnya, mari kita bahas kedua peladen yang menyediakan data terbuka bagi Pemilu Presiden Indonesia.

Peladen Pemilu2014

Peladen Pemilu2014 merupakan sebuah peladen yang menyediakan repositori layanan. Salah satu layanan yang disediakan adalah permintaan pindaian C1. Saya pun penasaran dengan peladen yang digunakan oleh Pemilu2014. Saya melakukan pelacakan sederhana ke peladen ini untuk mendapatkan informasi. Caranya dengan membaca informasi kepala yang dikirimkan peladen tersebut.

$ curl -I -H 'Accept-Encoding: gzip,deflate' -L  pemilu2014.kpu.go.id/css_local/style.css
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache
Last-Modified: Sun, 13 Apr 2014 03:07:21 GMT
ETag: "d2d0563-1262-4f6e3dd847e46"
Cache-Control: max-age=86400
Expires: Thu, 17 Jul 2014 09:50:55 GMT
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Type: text/css
Content-Length: 1221
Accept-Ranges: bytes
Date: Wed, 16 Jul 2014 19:52:53 GMT
Age: 36118
Connection: keep-alive
X-KPU-Web-Accelerator: HIT

Nampaknya peladen OpenAPI ini menggunakan sebuah manajer tembolok. Dari beberapa rekan yang sempat melihat tampilan pesan kesalahan, nampaknya peladen ini menggunakan Varnish. Di belakang Varnish, digunakan Apache. Dari beberapa kesalahan sewaktu akses, muncul pesan kesalahan tidak dapat menghubungi MySQL. Jadi, sistem ini menggunakan MySQL sebagai basisdatanya.[4]

Peladen ScanC1

Dari contoh data yang dikembalikan oleh OpenAPI dari peladen Pemilu2014, nampaknya KPU mengunggah pindaian dokumen C1 dalam format gambar JPEG. Karena itu, satu dokumen C1 terdiri atas beberapa gambar JPEG.

Data yang terdiri atas banyak dokumen JPEG dapat dioptimasi dengan melakukan penyebaran data. Satu pertimbangan yang menurut saya perlu adalah pentingnya melakukan penyebaran data melalui CDN. Bila memang perlu, situs ScanC1 dapat dijadikan sebuah CDN yakni dengan membuat alamat tersebut ke beberapa IP. Atau, dapat juga terjadi pemartisian penyediaan gambar ke beberapa peladen dalam satu kluster ScanC1. Dua solusi ini dapat menjawab skalabilitas ScanC1 apabila nantinya akan dikembangkan lebih jauh.

$ curl -I -L scanc1.kpu.go.id/view.php?f=131006200100101.jpg
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 16 Jul 2014 19:30:54 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.4.4-14+deb7u9
Content-Type: image/jpeg

Situs ScanC1 nampaknya dijalankan oleh Apache yang telah mendukung protokol HTTP/1.1. Sistem operasi yang digunakan adalah GNU/Linux Debian 7. Paket PHP yang dipakainya adalah PHP 5.4.4 yang agak tertinggal.

Ada baiknya versi PHP diperbaharui ke versi yang terbaru. Saat penulisan, versi terbaru adalah 5.4.4-14+deb7u12, sedangkan situs ini masih 5.4.4-14+deb7u9. Versi terbaru ini merupakan versi dengan tambalan keamanan terbaru sehingga tidak akan mempengaruhi apa-apa.

Rekomendasi Peningkatan

Berdasarkan analisis kedua peladen yang telah saya lakukan, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

  1. Menggunakan NGINX lebih baik daripada menggunakan Apache2 HTTPd. Apalagi, konten-konten yang disediakan kebanyakan statik.
  2. Menghapus/memodifikasi/menyembunyikan informasi tentang sistem. Informasi ini bisa dipakai untuk mencari CVE spesifik yang dapat dipakai untuk mendobrak situs.
  3. Menggunakan DNS round robin untuk membagi-bagi beban peladen. Penggunaan CDN sangat berpengaruh pada optimasi.
  4. Untuk pemrograman, saya menyarankan menggunakan penyimpan data non-RDBMS seperti LDAP, Memcached, Redis, CouchDB atau MongoDB. Hal ini mengingat kebanyakan data yang disimpan hanya tuple, tidak perlu relasi.

Kalau mau lebih bagus lagi lebih baik pindah platform dari PHP ke platform yang lain. Yang paling masuk akal ke Rails (Ruby) atau Django (Python). Kedua ini lebih handal daripada PHP dalam menjalankan tugas.

Untuk optimasi ekstrim, kalau mau gunakan Erlang HTTP server (Erlang) atau Yaws (Erlang). Paling ekstrim, mungkin bisa menggunakan Wt (C++) atau CppCMS (C++). Atau, gunakan HipHop, kompilator buatan Facebook yang mengompilasi kode sumber PHP menjadi C++.

Sistem Lainnya

Selain Pemilu Presiden, Open API yang disediakan oleh KPU untuk diakses antara lain: ("About", 2014)

  1. Open Data Dapil:
    http://dapil.kpu.go.id
  2. Open Data Caleg:
    http://caleg.kpu.go.id
  3. Open Data TPS:
    http://tps.kpu.go.id
  4. Open Data Partai:
    http://partai.kpu.go.id
  5. Open Data C1:
    http://pemilu2014.kpu.go.id

Wow, ternyata ada banyak data yang dibuka KPU dalam semangat KIP.

Penggunaan Media Sosial Sebagai Perangkat Lunak Pihak Ketiga

Untuk sistem pelaporan, TIK KPU menyediakan dua situs media sosial sebagai HelpDesk-nya: Sebuah halaman di Facebook:

dan sebuah situs Tumblr untuk melaporkan hasil pindaian yang salah:

Memang aneh rasanya untuk menggunakan media sosial yang ditanam di luar negeri. Inilah menurut saya kejeniusan dari tim TIK KPU. Walau pun sebenarnya saya merasa untuk di masa mendatang sebaiknya menggunakan infrastruktur sendiri. Hal ini demi harga diri bangsa juga.[5]

Yang pertama adalah penggunaan Facebook sebagai tempat pengaduan. Zuckerberg, seperti yang dikutip oleh (José van Dijck, 2013, 199-215) menyediakan sebuah identitas tunggal yang transparan. Artinya, Facebook menganut paham yang tidak membedakan identitas dunia maya dan sebenarnya. Artinya, identitas Facebook adalah identitas asli yang dimiliki oleh seorang manusia.

Dengan penggunaan Facebook, KPU telah menyediakan sarana yang lepas dari anonimitas. Hal ini mengurangi vandalisme daring dan meningkatkan kolaborasi yang bertanggung jawab. Dengan jejaring teman sebagai salah satu nilai tingkat kepercayaan, admin KPU dapat saja melihat siapa yang berbicara sehingga meminimalisasi peran bot atau pun orang-orang yang tak bertanggung jawab.

Bagaimana dengan media sosial yang kedua, Tumblr?

Tumblr adalah sebuah media sosial untuk blogging. Infrastruktur dan antarmuka Tumblr didisain untuk membagikan media, terutama gambar. Biasanya, pengguna berbagi gambar di media sosial ini.

Menurut Sundwall dalam ("Why We Recommended Tumblr for the New USA.gov Blog", 2011), ada dua kriteria yang dijadikan persyaratan ketika organisasinya menganjurkan Pemerintah Amerika Serikat membuka situs di Tumblr:

  • Komunitas yang besar dan berkembang.
  • Antarmuka yang memudahkan untuk berbagi dan berinteraksi.

Tumblr menawarkan antarmuka untuk berbagi dan berinteraksi melalui fitur “liking” dan “reblogging”. Fasilitas “liking” adalah menandai sebuah artikel dalam blog Tumblr dengan sebuah tanda menyukai oleh seorang pengguna. Ketika seorang pengguna menandai dirinya menyukai artikel tersebut, maka para pengikutnya akan melihat tanda suka tersebut dalam aliran waktu sang pengguna.

Penggunaan fasilitas “reblogging” menduplikasi sebuah artikel dalam Tumblr sehingga dipos kembali sebagai artikel milik pengguna lain. Tetap saja artikel tersebut akan mencantumkan sumber asli sebagai anti plagiarisme. Hal ini membuat para pengguna dapat berbagi artikel-artikel yang disukainya.

Walau pun tidak resmi (tapi didukung oleh KPU), secara tak sengaja penggunaan Tumblr ini telah menciptakan pengalaman media sosial yang hebat. Sesuatu yang dipelajari di bangsa lain, namun secara tak sengaja terimplementasi di Indonesia.

Menurut Bertot et al., seperti dikutip oleh Christopher G. et al. dalam (Reddick, Christopher G., Aikins, Stephen K., 2013) menyebutkan ada tiga keunggulan penggunaan media sosial oleh badan pemerintahan:

  • Partisipasi demokratis yang aktif. Media sosial menjadi katalisator yang membuat partisipasi aktif masyarakat publik dengan pemerintah dalam membangun dialog dan menyediakan tempat bersuara dalam pengembangan kebijakan dan implementasinya.
  • Produksi bersama (co-production). Pemerintah dan publik bersama membangun, merancangkan, dan menghasilkan layanan-layanan pemerintahan; meningkatkan kualitas layanan, waktu keluarannya, dan sikap responsif yang lebih baik.
  • Solusi gotong royong dan inovasi. Mencari inovasi melalui pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki publik untuk mengembangkan solusi inovatif untuk masalah-masalah yang besar di masyarakat.

Pada poin ketiga dapat dilihat bahwa KPU menyelesaikan sebuah masalah besar (penghitungan suara) dengan membuka data rekap Pemilu kepada masyarakat. Penggunaan media sosial yang banyak dikenal oleh masyarakat merupakan sarana yang tepat. Apalagi, kebanyakan media sosial dapat diakses melalui telepon seluler.

Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

Setelah KPU mengumumkan keberadaan situs Pemilu2014, muncul pihak-pihak independen yang berusaha memanfaatkan data tersebut. Inilah keindahan dari gotong royong. Setiap orang/entitas dapat berpartisipasi dalam ekosistem ini.

Awal mula munculnya kolaborasi dengan pihak ketiga adalah tertangkapnya informasi mengenai KPU yang menerbitkan formulir C1 tentang Pemilu Presiden di media sosial.

Aplikasi yang pertama kali berjalan yang tercatat adalah sebuah aplikasi web Heroku, Real Count. Aplikasi ini dibuat dengan Rails. Popularitasnya meningkat dan akhirnya dalam beberapa jam bisa menghasilkan data sekitar 14.000+ TPS. Situs ini mencatat ada sekitar 400 akun pengguna. Namun, oleh karena merasa (potensi) masalah non-teknis, pengembangnya memutuskan untuk mematikan aplikasi ini.

Kawal Pemilu

Aplikasi yang berikutnya lebih populer adalah kawalpemilu.org (Kawal Pemilu). Saat penulisan, data TPS yang telah masuk ada sekitar 95,696% dan yang telah diproses ada sekitar 95,1793%. Hal ini dapat dicapai karena relawan yang ikut berpartisipasi sekitar 700+ relawan.

Untuk menjadi relawan yang memasukkan masukan dari formulir C1, Kawal Pemilu mewajibkan relawan untuk mendaftar satu per satu ke sebuah laman Facebook. Lalu, admin akan secara manual memasukkan mereka satu demi satu ke aplikasi Kawal Pemilu. Seperti yang sudah dibahas, penggunaan Facebook menghilangkan anonimitas dan bot.

$ curl -I -H 'Accept-Encoding: gzip,deflate' -L http://www.kawalpemilu.org/#0
HTTP/1.1 200 OK
Server: cloudflare-nginx
Date: Wed, 16 Jul 2014 20:49:40 GMT
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
Set-Cookie: __cfduid=dd392e2ed30ffbd6cfd61b5955a1ea6861405543779819; expires=Mon, 23-Dec-2019 23:50:00 GMT; path=/; domain=.kawalpemilu.org; HttpOnly
Last-Modified: Wed, 16 Jul 2014 16:17:38 GMT
Vary: Accept-Encoding
CF-RAY: 14b1114fd65a01cf-SIN
Content-Encoding: gzip

Dari entri DNS, aplikasi Kawal Pemilu menggunakan Dreamhost sebagai penyedia web. Oh, ternyata aplikasi ini menggunakan Cloudflare sebagai CDN. Ya, untuk script kiddies wassalam-lah. Ha… ha… ha….

Menurut  (John Graham-Cumming, 2013),Cloudfare menggunakan NGINX dengan mengaktifkan fitur OWASP. Fitur ini berguna untuk melindungi serangan dari IP tertentu dan juga mendeteksi apabila terjadi pola serangan. Deteksi ini untuk menolak koneksi yang berbahaya, semisalnya koneksi yang berisi injeksi.

Dari kode sumber, saya melihat bahwa sebenarnya Kawal Pemilu sendiri adalah proksi dari aplikasi Kawal Pemilu di Google App Engine. Saya tidak tahu banyak aplikasi ini karena kodenya tertutup. Yang saya tahu, Google App Engine menyediakan layanan pemrograman web bagi penggunanya. Jadi, solusi ini bisa menekan biaya yang diperlukan oleh Kawal Pemilu.

Aplikasi Kawal Pemilu juga memanfaatkan Google Forms untuk mendapatkan masukan data dari penggunanya. Banyak orang yang menggunakan Google Forms untuk membuat angket penelitian. Angket merupakan salah satu instrumen penelitian sosial untuk menguantifikasi suatu gejala. Dalam hal ini, penggunaan Google Forms sebagai pengisian angket setidaknya sudah jamak.

Jadi, aliran data sebagai berikut:

  1. Aplikasi Google Forms mengurus masukan dari pengguna.
  2. Aplikasi Kawal Pemilu di Google App Engine mengelola masukan tersebut.
  3. Aplikasi Kawal Pemilu yang diakses khalayak ramai memanggil layanan dari Kawal Pemilu di GoogleApps dan menampilkannya ke semua orang.

Mengenai privasi saya tidak membahas karena sifat data yang diolah adalah data publik. Lain cerita bila data yang diolah adalah data tertutup atau sensitif. Saya pasti akan memberikan nilai minus untuk menggunakan teknologi komputasi awan (cloud technology). Dalam hal ini menjadi nilai positif karena membuat semua orang bisa mengaksesnya.  Apalagi, infrastruktur komputasi awan memiliki skalabilitas tinggi.

Omong-omong soal skalabilitas, bagaimana dengan kehandalan sistem ini? Mengingat seluruh kegiatan menggunakan infrastruktur Google, maka kemungkinan untuk menjatuhkan layanan ini adalah kecil. Kecuali sang peretas bisa membuat sistem Google jatuh.

Proses Layanan KawalPemilu.org (kp.o) untuk menyediakan "RealCount" kepada masyarakat.

Proses Layanan KawalPemilu.org (kp.o) untuk menyediakan “RealCount” kepada masyarakat.

Dari hasil pengamatan saya terhadap kode sumber di Kawal Pemilu, saya menemukan dua cara guna:

  1. Cara guna Pengunjung Biasa untuk melihat sajian data.
  2. Cara guna Relawan memasukkan data.

Secara garis besar, begini gambaran alur masing-masing cara guna. Mengingat saya hanya menganalisis dari kode sumber, bisa jadi urutan yang diberikan tidak seperti ini. Namun, secara garis besar inilah yang terjadi.

Cara Guna Pengunjung Biasa

  1. Pengunjung membuka situs kawalpemilu.org.
  2. KawalPemilu.org menyiapkan parameter data dari aplikasi Kawal Pemilu di Google App Engine.
  3. KawalPemilu mengirimkan dokumen HTML + JQuery yang akan memanggil layanan Kawal Pemilu di Google App Engine.
  4. Kawal Pemilu di Google App Engine mengambil data dari Google Forms dan mengolahnya, lalu mengirimkan hasil olahan ke pengguna.
  5. Pengguna melihat hasil tabelnya.

Cara Guna Relawan

  1. Relawan membuka situs kawalpemilu.org.
  2. KawalPemilu.org mengirim laman yang berisi borang isian dari GoogleForms dan gambar pindaian C1 dari KPU.
    Cuplikan contoh pengisian TPS. Gambar diambil dari situs MetroTV.

    Cuplikan contoh pengisian TPS. Gambar diambil dari situs MetroTV.

  3. Relawan membandingkan gambar dan mengisi borang.
  4. Relawan mengunggah borang ke Google Forms.

Seperti yang dijelaskan pada poin 2, Kawal Pemilu menyediakan sebuah laman. Laman tersebut menyematkan gambar-gambar yang diambil dari peladen Scan1 KPU dan borang sederhana yang terhubung ke Google Form.[6] Dengan mengombinasikan dua sistem, maka Kawal Pemilu menyediakan sistem yang terintegrasi dalam menyediakan kebutuhan untuk pelacakan rekam jejak Pemilu Presiden.

Keuntungan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Keuntungan dari penyediaan data kepada pihak ketiga memungkinkan KPU untuk berkonsentrasi menyediakan data. Pihak ketiga ini kemudian menyediakan layanan kepada masyarakat untuk dapat melihat dan meneliti dokumen-dokumen C1 yang masuk. Masyarakat kemudian melapor langsung kepada KPU mengenai data yang janggal.

Cuplikan pelaporan dari Relawan dan tanggapan KPU. Gambar diambil dari laman Facebook Jaga Suara Pemilu 2014.

Cuplikan pelaporan dari Relawan dan tanggapan KPU. Gambar diambil dari laman Facebook Jaga Suara Pemilu 2014. https://www.facebook.com/jagasuarapemilu2014/photos/a.613923948721973.1073741827.613918222055879/621157114665323/?type=1

Hasilnya adalah kolaborasi yang baik. Banyak laporan yang masuk ke dalam HelpDesk KPU dan ditanggapi. Hasil tanggapan ini kemudian ditindaklanjuti menjadi revisi penghitungan suara. Dilihat dari jumlah laporan di laman Facebook dan Tumblr, animo masyarakat yang melek cukup besar.

Mengenai efek sosiologi masyarakat, saya tidak berani berkesimpulan. Saya tidak ada data sosial. Namun, saya rasa banyak yang merasa puas karena Pemilu kali ini benar-benar merasa ikut bukan sekedar memilih.

Kalau saya bilang, mungkin baru kali ini KPU semenjak zaman reformasi yang kemungkinan besar tidak akan diperadilkan. Mereka telah membuka diri sebesar-besarnya sesuai dengan KIP. Keterbukaan data membuat akuntabilitas mereka dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, untuk ulasan politik, saya angkat tangan karena itu bukan ranah saya.

Kesimpulan

Indonesia memiliki komitmen kuat dalam keterbukaan data. Salah satu yang mengimplementasi sistem ini adalah KPU. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah sebagai perekam jejak kegiatan KPU yang dapat diakses daring.

Keterbukaan ini disambut oleh rakyat Indonesia dengan baik. Dengan menggunakan semangat gotong royong, sistem-sistem yang mengonsumsi data pendukung pun tercipta. Relawan pun ikut dalam proses gotong royong ini.

Kemungkinan besar pada tahun 2019, KPU akan menggunakan sistem TIK bukan hanya sebagai sistem perekam jejak saja, namun sudah menjadi bagian dari proses bisnis KPU. Sistem e-Voting sudah di depan mata! Nah, inilah saatnya merancangkan e-Voting yang terlegitimasi. Sebab, lain cerita bila adanya e-Voting. Perlu adanya uji stabilitas sistem untuk itu karena sistem tidak sekedar sebagai cadangan rekap suara, tetapi digunakan untuk masukan suara.

Daftar Pembaharuan

Perubahan 2014-07-25:

  • Menambah bahasan tentang Sidalih sebagai sistem informasi pionir.
  • Mengubah beberapa kalimat agar lebih masuk akal dan mengalir sehingga bisa lebih dipahami (semoga).
  • Menambah ilustrasi agar tidak tulisan tidak terlalu mengintimidasi dan lebih menjelaskan.
  • Menambah daftar bacaan lanjutan bagi yang tertarik meneliti lebih lanjut.

Bacaan Lebih Lanjut


  1. KPU membuat akun khusus Pendaftaran Pemilih KPU (Tadalih) untuk pengembangan dan pelaksanaan sistem Sidalih. https://www.facebook.com/tadalih ^
  2. Waktu itu DPT sudah mau resmi diumumkan, sehingga kemungkinan pemakaian luasnya belum optimal. http://www.beritasatu.com/nasional/134631-kpu-dinilai-terlambat-lakukan-uji-publik-sidalih.html ^
  3. Saya buat satu cuplikan salinan seandainya situs KPU sedang tidak dapat diakses di https://staff.blog.ui.ac.id/jp/document-php/ ^
  4. Semua informasi ini dapat diketahui dari kesalahan yang tidak diduga ketika mengakses situs ini. Itu sebabnya, agak sulit untuk membuat cuplikan kesalahan tersebut. ^
  5. Ya, saya akui, memang, infrastruktur kita tak sebagus mereka berkat Menteri yang masih juga bertanya guna infrastruktur dasar ^
  6. Saya memutuskan menggunakan tautan dari Metro News agar cuplikan lebih valid. http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/15/265995/ini-metode-yang-dipakai-kawalpemilu-org ^

Daftar Pustaka

About (2014, [NO MONTH] [NO DAY]). Retrieved July 17, 2014 from e-Government Lab Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia: http://kpu.gov2.cs.ui.ac.id/about.php.^
Tentang OGI (2012, August [NO DAY]). Retrieved July 16, 2014 from Open Government Indonesia : http://opengovindonesia.org/keterbukaan/.^
Why We Recommended Tumblr for the New USA.gov Blog (2011, [NO MONTH] [NO DAY]). Retrieved July 17, 2014 from Measured Voice: http://blog.measuredvoice.com/post/20865615778/why-we-recommended-tumblr-for-the-new-usa-gov-blog.^
Berita Satu News Channel (2013, August 28). Antisipasi Pemilih Ganda, KPU Uji Coba Sidalih [Video file]. Retrieved July 24, 2014 from http://www.youtube.com/watch?v=sD6QJ74qhG4.^
John Graham-Cumming (2013, August 23). CloudFlare's new WAF: compiling to Lua. CloudFlare blog. Retrieved July 17, 2014 from CloudFlare blog: http://blog.cloudflare.com/cloudflares-new-waf-compiling-to-lua.^
José van Dijck (2013, July). You have one identity: performing the self on Facebook and LinkedIn Media, Culture & Society, 35(2), 199-215. doi: 10.1177/0163443712468605.^
Pak, Richard and Fink, Nicole and Price, Margaux and Bass, Brock and Sturre, Lindsay (2012). Decision support aids with anthropomorphic characteristics influence trust and performance in younger and older adults Ergonomics, 55(9), 1059-1072. doi: doi:10.1080/00140139.2012.691554.^
Reddick, Christopher G., Aikins, Stephen K. (2013). Web 2.0 Technologies and Democratic Governance. New York, Amerika Serikat: Springer. doi: 10.1007/978-1-4614-1448-3.^
Data Terbuka, Bukan Sekedar Masalah Transparansi
Pengetahuan adalah sumber kekuasaan.

Data Terbuka, Bukan Sekedar Masalah Transparansi

Tome of Knowledge

Pengetahuan adalah sumber kekuasaan.

Biasanya, pemerintah menggunakan sebuah proyek pemerintah menggunakan tender dengan dana triliunan untuk memenuhi suatu target capaian. Pemerintah melalui kontraktor pihak ketiga, membangun infrastruktur bagi masyarakat. Namun, semenjak adanya crowdsourcing, pemerintah daerah dapat mengutilisasi data-data yang dimilikinya menjadi pengetahuan yang kaya dan menjadi sebuah industri tersendiri.

Ada beberapa aspek yang menyebabkan industri data terbuka:

  • Keterbukaan Pemerintah Daerah dalam memberikan data.
  • Partisipasi aktif warga dalam memperkaya data.
  • Teknologi Semantik.

Keterbukaan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai penyedia dan inang dari data-data yang ada memiliki kewajiban untuk melepas data-datanya kepada publik untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Secara hukum, UU Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan dasar hukum untuk mereka melepaskan data ke publik. Kebijakan-kebijakan publik sebenarnya bisa dirilis dan dikonsumsi oleh warga.

Untuk memulai membuka data, Pemerintah Daerah akan memiliki sikap paranoid. Ini wajar. Jangankan mereka, orang-orang di dunia akademisi saja yang katanya punya semangat berbagi dan kritis masih banyak yang belum mau membuka informasinya. Itu sebabnya, sebelum berbicara mengenai keterbukaan data kebijakan untuk transparansi, sebaiknya pemerintah berkonsentrasi kepada data-data yang memang untuk umum.

Sebagai langkah awal, ada tiga jenis data yang dapat dibuka oleh Pemerintah Daerah antara lain:

  • Data spasial, misalnya lokasi tempat umum seperti terminal, pemberhentian Bus, SPBU, pasar, dan museum.
  • Data kronologis, misalnya jadwal layanan publik, acara komunitas, dan jadwal angkutan umum.
  • Data info, misalnya properti kesenian/budaya lokal dan produk-produk lokal.

Data tersebut awalnya dimasukkan oleh pemerintah. Namun, diharapkan sistem dapat diperkaya dengan masukan dari Warga.

Partisipasi Warga

Ada beberapa alasan untuk visibilitas partisipasi warga:

  • Adanya ledakan penggunaan media sosial merupakan sebuah indikasi positif mengenai kesiapan warga dalam memberikan data.
  • Penggunaan perangkat bergerak dan Internet yang semakin jamak membuat warga dapat menggunakan aplikasi-aplikasi khusus yang telah dilengkapi dengan teknologi spasial.
  • Secara psikologis, walau pun ini pendapat pribadi saya, bangsa ini menyukai aplikasi-aplikasi personal yang membuat mereka lebih dikenal.

Hal yang perlu diperhatikan adalah vandalisme data. Ada beberapa solusi untuk ini:

  • Moderasi data. Mahal karena memerlukan orang-orang khusus untuk itu. Namun, dengan strategi prioritas data, dapat ditekan jumlah orang yang diperlukan. Dapat juga diserahkan kepada warga-warga yang berkomitmen.
  • Pemeringkatan data. Dengan ini, warga dapat menurunkan data-data yang tidak baik dan mempromosikan data yang benar.
  • Pelaporan data. Warga dapat melaporkan ketidakbenaran data.

Teknologi Web Semantik

Kebetulan riset mahasiswa saya mengenai teknologi semantik. Teknologi Web Semantik merupakan bagian dari manajemen pengetahuan. Properti yang paling penting dari konsep Web Semantik adalah Web Semantik menggunakan konsep open world assumption.

Konsep open world assumption menentukan kebenaran sebuah pernyataan dari repositori pengetahuan yang ada. Namun, bila sebuah pernyataan tidak didapati dalam repositori, maka informasi ini dinyatakan sebagai tidak dapat ditentukan (bukan benar atau salah).

Pusing, yah? Contohnya:

Di dalam repositori pengetahuan terdapat pernyataan sebagai berikut:

“JP” adalah “Warga Jakarta”

Lalu, kemudian ada sebuah pernyataan baru berikut:

“Peter” adalah “Warga Jakarta”

Untuk Web Semantik, ketika ditanyakan kebenarannya, dia akan menjawab “Tidak Tahu”. Sehingga, informasi tersebut dapat ditambahkan ke dalam repositori pengetahuan sebagai sebuah nilai kebenaran (truth value).

Prinsip inilah yang kemudian dipakai dalam Web Semantik untuk melakukan mash up data. Data dari satu situs dapat dipakai untuk memperkaya informasi dari situs lainnya. Hal ini membuat adanya situs-situs tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. (niche)

Bayangkan, berapa bisnis lokal yang dapat memperkaya layanannya dengan menggunakan data-data tersebut? Dengan itu, layanan kepada warga lebih baik, bisnis semakin berkembang, dan pajak pun bisa bertambah.

Tentu saja, ini perlu waktu dan investasi, terutama komitmen.

Saya tidak janji, tapi saya coba membuka tulisan-tulisan saya mengenai ini lebih lanjut.* (Kalau tidak malas dan waktu mengizinkan)

Seperti biasa, saya berusaha menyingkat tulisan ini dan membuang banyak detail. Mudah-mudahan tidak terlalu rumit dan panjang. Video di bawah ini menjelaskan contoh kasus pemerintah daerah Washington D.C. yang melepas datanya dan bagaimana pihak ketiga memanfaatkan data tersebut untuk memberikan layanan yang luar biasa kepada warganya.

Kegunaan Web

Kegunaan Web

Ketika saya menjelajah Internet, saya menemukan bahwa University of Toronto Scarborough (UTSC) mendukung Web Content Accessibility Guidelines (WGAC 2.0).  Yang menarik dari UTSC adalah mereka menyediakan sebuah komunitas tersendiri untuk para pengembang web di UTSC.  Seseorang di Universitas Stanford membuatkan sebuah presentasi mengenai itu.

Menarik sekali!

Saya lalu melihat bagaimana situs UTSC dan melihat beberapa hal yang menarik. Mereka sungguh memperhatikan usabilitas! Berbeda sekali dengan situs-situs di Indonesia.

Uhm, tadinya saya hendak berbicara mengenai usabilitas. Tetapi, saya tertarik dengan crowdsourcing yang dilakukan di sana. Jadi saya mau berhenti dulu dan membicarakan tentang itu.

Crowdsourcing Dalam Pembelajaran, Sebuah Introduksi

Crowdsourcing Dalam Pembelajaran, Sebuah Introduksi

Definisi

Menurut pengertian Wikipedia, crowdsourcing adalah sebuah kegiatan untuk mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh pekerja atau pun kontraktor kepada sebuah grup yang besar dan tak terkira yang disebut komunitas, melalui undangan terbuka. Saya masih menunggu Ivan Lanin dan kawan-kawan membuatkan Bahasa Indonesianya. 🙂

Menurut Ade Indarta, crowdsourcing dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan menciptakan magnet bagi orang untuk berkontribusi. Magnet yang kuat bahkan membuat para profesional pun tertarik menginvestasikan waktu senggangnya untuk memberikan kontribusi.

Menurut Adriansyah et. al., ada beberapa kelebihan dan kekurangan crowdsourcing. Crowdsourcing membuat perusahaan mendapatkan kualitas hasil yang luar biasa dengan biaya minimal. Setiap orang yang memberikan kontribusi tidak dibayar. Namun, karena banyak yang tidak dibayar, terjadi dilema saat untuk mengomersialiasikan hasil kerja tersebut dengan melisensikannya.

Komunikasi

Komunitas yang luas merupakan sebuah pedang bermata dua. Perbedaan budaya dan jam tidur serta ego masing-masing kontributor dapat menyebabkan sebuah komunitas menjadi sangat hebat atau sebaliknya hancur. Oleh sebab itu, salah satu komponen yang paling penting dalam crowdsourcing adalah menjaga jalur komunikasi.

Pengguna Internet pada masa awal menggunakan RFC 1855 sebagai pedoman berkomunikasi. Canonical membangun komunitas Ubuntu dengan menciptakan Ubuntu Code of Conduct. Perkembangan yang lebih kuat memunculkan proyek OpenRespect yang ditujukan bagi komunitas Internet pada umumnya.

Menurut saya, OpenRespect merupakan sebuah proses modern dari RFC 1855. Pada masa RFC 1855, kebanyakan pengguna Internet berasal dari universitas. Sehingga, diskusi diharapkan berlangsung formal. Media surel yang banyak digunakan pada masa itu juga membuat diskusi berlangsung cepat. Sedangkan, masa ini banyak media selain surel yang tidak dipenuhi oleh RFC 1855.

Resolusi Konflik

Konflik dalam komunitas sering terjadi. Tetapi, bagaimana apa bila terjadi konflik antara pemangku jabatan dengan komunitas?

Kasus Dell Hell membuat Dell harus menciptakan citranya kembali selama bertahun-tahun.

Mantan Manajer Teknis Nokia, Arvi, mengakui kesalahan Nokia dan meminta maaf karena baru belajar masuk ke FOSS.

Saat ini resolusi konflik sedang terjadi di komunitas Ubuntu dengan Canonical. Selain itu, di Indonesia ada juga kasus menarik seperti Kaskus.

Masalah Terbuka

Ada masalah terbuka mengenai crowdsourcing:

  1. Pada ranah keilmuan apa ia dipelajari?
  2. Bagaimana membangun komunitas yang baik?
  3. Bagaimana cara mengatasi resolusi konflik?
  4. Bagaimana cara mengatasi perbedaan budaya, jam biologis, dan pendapatan?

Penutup

Saya kurang tahu apakah Crowdsourcing dipelajari di kuliah Psikologi atau Ekonomi. Tetapi, dengan semakin banyaknya iklim enterpreneurship yang memanfaatkan komunitas, sudah saatnya ia menjadi sebuah studi yang komprehensif.

Crowdsourcing Economy

Crowdsourcing Economy

Video Yochai Benkler ini menjelaskan tentang sebuah ekonomi baru: crowdsourcing. Intinya, sebuah masalah besar, sebuah pasar besar, atau apa pun yang tidak mungkin dilakukan sendiri, tetapi bisa dilakukan bila diserahkan kepada publik. Dan semua yang besar itu merupakan masalah pada abad sekarang ini.

Contohnya, tahun 2002 Jepang membuat sebuah komputer super EarthSim. Beberapa tahun kemudian, Blue Gene dibuat dengan performa sedikit di atas EarthSim. Tetapi, komputer super sejati yang digunakan oleh NASA adalah SETI@HOME. Sebuah proyek yang memungkinkan orang menyumbangkan sebagian siklus prosesornya saat sedang menjalankan screensaver untuk melakukan perhitungan. Jutaan komputer di seluruh dunia yang berpartisipasi secara sukarela memberikan kekuatan komputasi jauh di atas kedua komputer super tersebut.

Contoh yang lainnya adalah informasi tentang Barbie. Anda takkan mendapatkan informasi yang lengkap dari ensiklopedia Britannica. Tetapi, ketika Anda membuka Wikipedia, Anda akan mendapatkan informasi yang lengkap. Tidak ada ensiklopedi yang dapat mengalahkan kelengkapan informasi Wikipedia.

Dan contoh lainnya seperti Apache Web Server, Google vs. Yahoo! index, dan lain sebagainya. Perangkat lunak bebas dan terbuka (Free and Open Source Software/FOSS) membuka cakrawala berpikir bagi teknologi informasi. Ia membuat industri informasi tidak lagi dikuasai oleh sebuah entitas, melainkan diserahkan kepada masyarakat (general public). Dan, hasilnya teknologi-teknologi yang tak terpikirkan.

Hanya saja, saya ingin ketika orang berpikir mengenai FOSS, orang tidak berpikir berbicara tentang gratis. FOSS berbicara tentang ekonomi sosial. Bukan komunisme yang tidak menghargai hak perseorangan atau pun kapitalisme yang telah gagal menjawab permasalahan dunia. Tetapi, sebuah sosialisme yang dilandasi dengan pemenuhan kebutuhan bersama sekaligus menghargai hak-hak individu.

Seperti yang saya bahas dalam visi saya mengenai FOSS, FOSS adalah sebuah perubahan paradigma berpikir. Seperti yang diujarkan dalam video di atas, ekonomi berbasiskan kontribusi orang banyak ini, crowdsourcing, menjadi momok bagi sistem ekonomi saat ini. Hal ini wajar terjadi karena terjadi perbedaan pemikiran era industrialisasi yang berbicara mengenai kapitalisme dengan era kebebasan informasi yang saya pikir merupakan sebuah sosialisme yang tertuang ulang dalam ide FOSS.

Untuk membangun sebuah infrastruktur pada masa industrialisasi, seseorang/badan (entitas) mesti memiliki dana besar. Untuk dapat menutupi investasi yang besar, dibutuhkan pasar yang besar. Untuk itu, entitas ekonomi tersebut secara natural akan melakukan apa pun untuk melindungi kepentingan pemodal. Hal ini perlu dilakukan agar mereka dapat bertahan hidup.

Itu sebabnya, lobi-lobi di badan hukum agar menggolkan Undang-Undang lazim terjadi, setidaknya di Amerika. Ini yang membuat korporasi berkuasa. Karena kapitalisme menilai dari uang yang masuk, faktor kemanusiaan semakin dihilangkan. Maka, dengan mudah sebuah korporasi memindahkan unit bisnisnya ke luar negeri untuk memiliki tenaga kerja yang lebih baik (baca: murah).

Apakah mereka salah? Tentu tidak, seperti yang saya katakan, industri butuh kapital untuk bisa hidup. Motivasi ini yang membuat mereka harus bertahan. Setidaknya, itu yang terjadi dengan industri sepatu Indonesia. Nike, Neckerman, dan industri sepatu luar negeri memindahkan pabrik mereka ke negara-negara yang lebih baik dari Indonesia, dalam artian kepastian hukum, tenaga kerja yang murah, dan situasi yang kondusif.

Secara ekonomi mereka menang, tetapi secara kemanusiaan telah gagal. Bukankah sistem ekonomi dibangun untuk menyejahterakan seluruh umat manusia? Bukankah teori-teori ekonomi tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan? Bukankah kekuatan hukum seharusnya dibuat untuk membuat warga negara dapat hidup damai?

Lalu, mengapa pengangguran kian bertambah? Mengapa angka kejahatan semakin bertambah? Mengapa seluruh rakyat harus menanggung hutang konglomerat?

Tanpa menyalahkan siapa pun, saya pikir sudah saatnya pola pikir industrialisme diubah ulang. Sudah saatnya kita mulai berpikir ulang mengenai sistem ekonomi kita. Tidakkah dunia telah gagal mempertahankan kapitalisme yang ternodai dengan korupsi dan ketamakan?

FOSS bukan berbicara mengenai perangkat lunak yang dapat didapatkan secara gratis. FOSS berbicara tentang ide yang di dalamnya kita dapat berbagi atau pun memberikan dengan menerima bayaran tanpa mengurangi hak orang tersebut untuk dapat menggunakan, memodifikasi, mau pun menjual kembali apa yang dia sudah punya. Pemenuhan kebutuhan bukan berdasarkan uang, melainkan kepentingan.

Berikut merupakan salah satu praktik dari FOSS:

Video ini menceritakan kisah hidup Marcin Jakubowski. Ia hanyalah seorang doktoral (Ph.D.) yang memutuskan untuk bertani. Awalnya, ia membeli sebuah traktor. Traktor itu rusak dan ia membayar untuk mereparasinya. Lalu, traktor itu rusak lagi dan dia tidak mampu untuk kedua kalinya.

Ia lalu memutuskan untuk membuat sebuah traktor sendiri. Kemudian, ia mempublikasikan rancang bangun traktornya ke dalam sebuah wiki. Ia juga memvideokan cara-cara pembuatan traktor. Ia juga menyertakan alat-alat yang dibutuhkan dan harga per komponen. Hasilnya, orang-orang dari seluruh dunia mulai mempraktikkan dan mengkontribusikan kembali hasil pekerjaan mereka. Saat ia berbicara, sudah ada 8 prototipe traktor yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan proyek ini bisa berkelanjutan karena sudah ada lebih dari 200 donor.

Crowdsource Indonesia

Apa yang bisa kita bawa ke Indonesia?

Untungnya, ide ini telah terlebih dahulu terkooptasi oleh para Bapak dan Ibu pendahulu kita. Semangat ini jelas tercipta di dalam UUD 1945 terutama dalam pasal 33: [1]

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seperti yang dikatakan oleh Yochai Benkler, sudah seharusnya orang tidak lagi menciptakan perkakas jadi untuk sebuah tujuan tertentu (well-manufactured appliance). Akan tetapi, sudah saatnya kita menciptakan sebuah produk yang menjadi sebuah perkakas terbuka. Bukan menciptakan sebuah solusi saja, tetapi menciptakan sebuah landasan (platform) yang di dalamnya ide-ide yang sebelumnya tidak terpikirkan dapat diwujudkan.

Bebaskan Infrastruktur

Sudah saatnya pemerintah tidak lagi berpikir bahwa dia adalah titik pivot. Pemerintah seharusnya berpikir untuk membangun sesuatu dan biarkan masyarakat umum berpendapat untuk apa itu. Selama ini, menurut saya, pemerintah terbebani sebagai pengambil keputusan dalam menentukan segala hal. Padahal, deregulasi yang didengungkan semenjak era 90an berkata sebaliknya. Dalam hal ini, pemerintah cukup sebagai penyedia (enabler) untuk inovasi.

Terkadang, bila dirasa perlu dan dengan pengawasan, pemerintah perlu juga berperan sebagai regulator untuk memastikan semua dapat terencana. Kalau mengaitkan dengan UUD 1945, artinya untuk infrastruktur atau pun hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Kalau dari pengertian tersebut, bukankah seharusnya infrastruktur dasar seharusnya dikuasai oleh negara?

Infrastruktur ATM yang digunakan oleh seluruh perbankan untuk menyalurkan hidupnya kepada masyarakat, bukankah seharusnya dikuasai negara? Bukankah moda transportasi darat yang digunakan orang banyak seharusnya dikuasai oleh negara? Bukankah seharusnya jaringan serat optik yang menghubungkan jejaring lokal se-Indonesia seharusnya dikuasai oleh negara?

Dikuasai bukan berarti dimiliki, tetapi dikelola dan apabila dianggap perlu dapat mengintervensi. Negara dalam pembelajaran saya dulu sewaktu zaman PMP/PPKn (entah apa sekarang istilahnya) disebut sebagai Pemerintah dan Rakyat. Artinya, seharusnya ada mekanisme sosial yang di dalamnya rakyat dapat memberikan kontribusi. Kontribusi bukan hanya kritik mau pun saran, tetapi juga bisa berupa modal dan pengawasan.

Jadi,

Malaysia bisa menghasilkan infrastruktur murah pada jaringan perbankan. Maka Indonesia, mohon telanlah kepentingan pribadi masing-masing bank dan lihat pembangunan seluruh Indonesia. Indonesia dengan keadaan geografis seperti ini membutuhkan biaya mahal bila dikerjakan sendiri. Infrastruktur bank yang menjangkau pelosok dapat mengalahkan praktik ijon yang mendera masyarakat desa.

Moda transportasi darat yang dikuasai oleh negara menjamin setiap orang untuk dapat melakukan peran dalam berkontribusi baik dalam hal kritik, saran, mau pun modal yang bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. [Bah! katanya minyak diturunkan tiga kali, tapi, kok, ongkos nggak turun-turun?]

Saya prihatin dengan regulasi sekarang yang harus membuat pihak-pihak yang hendak berinvestasi dalam pembangunan serat optik untuk membayar pelbagai macam pajak. Seharusnya, mereka yang bersedia menginvestasikan serat optik diberi insentif dan kemudahan. Dengan kemudian mereka juga berkontribusi kepada masyarakat, antara lain menyediakan jaringan komunal.

Selain membebaskan frekuensi tertentu untuk hubungan radio, seharusnya pemerintah membangun konsorsium penyedia layanan untuk membangun infrastruktur. Bukankah cara ini yang dipakai dalam Busway? Bahkan lebih lagi, mengapa tidak dibebaskan saja orang-orang yang hendak membuat infrastrukturnya sendiri, alih-alih ditangkap dan dipenjarakan?

Intinya, tidak perlu lagi jaringan kabel optik dari satu penyedia layanan terpacul oleh penyedia layanan saingan. Karena, infrastruktur disediakan oleh konsorsium dan pemerintah sebagai wasitnya. Kalau memang mau memakai mekanisme pasar, biarkan pasar bekerja dan kreativitas bagi kepentingan bersama terjadi.

Saya termasuk orang yang kurang beruntung dalam layanan Internet. Saya seorang yang punya pengetahuan untuk membangun infrastruktur. Tetapi, kisah RT/RW Net membuat saya berpikir ulang untuk membuat WIFI. Padahal, daripada saya menunggu investasi FirstMedia yang cuma sampai kompleks sebelah, sebenarnya saya punya kemampuan untuk membuat router bebas yang bisa terhubung dari satu kompleks ke kompleks lainnya.

Implikasinya, tentu untuk jangka pendek saya bisa bermain game daring dengan tetangga dari kompleks sebelah, mempererat silaturahmi dengan tetangga sebelah. Untuk jangka panjang, sebuah komunitas Internet yang terjangkau dapat menyediakan layanan antar tetangga, jualan daring yang dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, bahkan media distribusi Buku Sekolah Elektronik. Saya pun dapat menyebutkan banyak teknologi komputasi pervasif yang dapat dilakukan, namun sekarang mustahil.

Hal yang lain adalah dengan mengimplementasikan Wajanbolik untuk desa-desa tertinggal seharusnya dapat dikerjakan tanpa harus dituntut karena menggunakan frekuensi tanpa izin. Seharusnya, pemerintah cukup mengatur agar permainan dilakukan secara adil dan tertata rapi. Bukan menghambat inovasi.

Bahaya Yang Mengancam

Sebagai masyarakat global, kita tidak boleh lepas tanggung jawab dari masalah dunia. Saat ini, semakin berkurangnya sumber daya alam dan ketimpangan pertumbuhan yang melahirkan radikalisme (terorisme), malnutrisi, dan korupsi. Dan tren ini semakin meningkat. Saya kuatir, dengan degradasi sistematis seperti sekarang ini, dunia akan mengalami kebangkrutan total. Padahal, ada cukup sumber daya alam bagi kita.

Mungkin saya mau pun Anda tidak dapat memikirkannya. Bagaimana dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi segenap rakyat Indonesia dan mencerdaskan Indonesia. Akan tetapi, mungkin ada dari jutaan penduduk Indonesia yang bila diberi kesempatan dapat menjawab.

Percayalah, akan lebih baik bila tidak sendirian berpikir mengenai Indonesia. Ide-ide yang tak terpikirkan sebelumnya dapat lahir dan kesejahteraan kita dapat meningkat. Sehingga, alih-alih kita mencari pekerjaan, kita dapat membuat sendiri pekerjaan secara legal. Dan apabila perusahaan-perusahaan asing itu hendak pergi, kita tidak perlu menjilat sepatu mereka supaya tinggal.

Apa Yang Bisa Saya Lakukan

Apabila Anda seorang guru sejarah atau PMP/PPKn (saya tidak tahu namanya sekarang), mohon jangan nilai tugas siswa Anda dengan penggaris. Biarkan mereka mengeksplorasi ide-ide Bapak dan Ibu pendiri negara ini. Hal ini agar mereka tidak seperti kita yang telah kehilangan semangat sosialisme. Mungkin, pada generasi mereka, mereka mengerti ide sosialisme yang benar.

Apabila Anda seorang PNS yang baru masuk, ingatlah ini dan mohon terus bertahan sampai Anda sampai di suatu titik ketika Anda punya kuasa mengambil keputusan, perbaikilah hukum.

Mari kita publikasikan ide-ide penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Memang sulit. Tetapi, daripada berdebu di perpustakaan atau pun tercuri dalam karya tulis lainnya, bukankah lebih baik dipublikasikan dan dimanfaatkan bersama?

Hanya itu yang terpikirkan oleh saya, tetapi saya percaya bahwa Anda memiliki potensi untuk berpikir lebih baik dari saya.

Mari kita crowdsourcing membangun Indonesia, karena mebangun masyarakat mahdani bukan tugas individu.

Saya hanya mempublikasikan ide saya ini. Bila tidak layak, anggap saja tulisan ini sebagai obrolan di warung kopi. Silakan tampilkan ide Anda.


  1. http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22/ ^