Category Archives

3 Articles

Transparansi DKI dan Kekuatan OpenData

Adanya ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD terkait Rancangan APBD (RAPBD) yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri membuat cerita seru di warung-warung kopi. Kalau cuma debat di koran, saya takkan bahas itu di sini. Namun, Pak Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur membuka RAPBD.

Nah, di situ baru keseruan terjadi.

Ainun Najib, salah satu yang menukangi Kawal Pemilu mempublikasikan data yang dibuka tersebut dalam jurnal Facebooknya:

Dalam salah satu statusnya, Najib mempublikasikan data-data yang sudah ditabulasi:

Ada juga yang mengolah data tabulasi RAPBD versi Pemprov DKI  dengan menggunakan D3.js secara visual.

Visualisasi ini menggambarkan sekitar 20 item penting yang diagregat paling banyak bakal menghabiskan anggaran. Dalam jangka sependek ini, Beliau menunjukkan bahwa data yang banyak dapat dipartisi untuk memberikan persepsi yang lebih baik. Hal ini penting dalam penampilan Data Besar (Big Data).

Ketika saya mempublikasikan data tersebut, rekan saya bertanya di mana yang versi DPRD. Tak lama kemudian, sebuah twit dari rekan lain muncul.

Situs yang dibuat Najib pada awalnya berat untuk diakses (menurut orang, sebab memori 32GB pada PC saya membuat saya tidak mengalaminya). Sebuah twit dari Ilya Alexander S. memberitahukan tentang data RAPBN versi DPRD yang diunduh dan diubahnya menjadi berkas CSV:

Terakhir, Pahlevi Fikri Auliya berusaha membuat perbandingan tabel keduanya.

Dengan menggunakan data tabulasi tersebut, Auliya membuat sebuah tabel yang dapat disaring sesuai dengan hal-hal tertentu. Aplikasi ini dapat lebih memudahkan proses periksa-silang bagi publik yang tertarik.

Kolaborasi yang menarik ini membuktikan bahwa gotong royong yang terjadi antara para penggiat data terbuka menghasilkan sesuatu yang bila dikerjakan oleh satu entitas bisa berbiaya mahal. Tetapi, nyatanya itu bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tepat. Dan publik sebagai saksi pengerjaan tersebut dapat menjadi hakim.

Menurut U.S. PIRG Education Fund, transparansi RAPBD ini merupakan hal yang fundamental bagi demokrasi. Transparansi dalam pemerintahan mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan efektivitas dan kebertanggungjawaban penggunaan pajak.

Ingat! Negeri ini bukan kerajaan, tetapi republik. Dana yang dikelola oleh negara berhak diketahui oleh warga negara Indonesia sebagai pemilik. Tentunya, kerahasiaan perlu berlaku juga untuk sebagian hal tertentu seperti misalnya belanja pertahanan.

Terlepas dari siapa yang benar — itu di luar ranah blog saya. Data yang disajikan merupakan awal dari transparansi yang melanda negeri ini. Masih sulit orang untuk mengolahnya tanpa mengerti domain keahlian ini. Semoga masa mendatang bisa dilembagakan sehingga Indonesia bisa maju beberapa langkah dan data bisa lebih mudah dikonsumsi oleh publik awam.

Addendum

Rekan saya mentwit sebuah aplikasi web gotong royong untuk membandingkan keduanya:

Bacaan Lebih Lanjut

Gotong Royong dan Data Terbuka Contoh Kasus Pemilu 2014

Gotong Royong dan Data Terbuka Contoh Kasus Pemilu 2014

Saya tertarik menulis tulisan ini setelah melihat geliat demokrasi negara ini yang tiba-tiba berlangkah-langkah lebih maju. KPU membuka data hasil pindaian formulir C1 secara daring. Ada yang panik dan ada yang memuji. Tetapi, saya tak tertarik dengan politik. Saya tertarik dengan ranah keilmuan saya, data terbuka (open data).

Omong-omong, saya mulai saat ini akan menggunakan istilah crowdsourcing dengan istilah gotong royong. Saya lihat cara kerja keduanya yang sama. Gotong royong dan crowdsourcing pada dasarnya menghimpun banyak pihak untuk mengerjakan sesuatu. Mereka juga sama-sama membentuk sebuah komunitas.

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Setelah saya cari mengenai tulisan saya tentang gotong royong, saya hanya melihat beberapa artikel lama tentang gotong royong. Kalau saya ingat, dulu saya mengira kita jauh tertinggal dari negeri lain. Southampton University sudah lama membuat sebuah laman terdedikasi untuk itu. Distrik Washington membuat sayembara untuk pemanfaatan data. Bahkan, ada inisiatif di Afrika untuk pemerintahan yang terbuka.

Ternyata, Indonesia sudah masuk ke fase ke-2 dari Open Government Partnership. Pemerintah Indonesia tercatat masuk pada bulan September 2011. Pantas tidak masuk radar saya. Waktu itu saya sudah menyerah dan pindah topik.

Setelah mencari tahu, ternyata UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang saya cintai itu merupakan payung hukum untuk Keterbukaan Informasi. Bukan hanya itu saja! Ternyata menurut ("Tentang OGI", 2012), ada beberapa landasan hukum tentang Pemerintahan yang terbuka:

  • UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • UU No 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
  • UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik
  • Permendagri 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda
  • PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008
  • Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan di Industri Ekstraktif

Dengan adanya akomodasi payung hukum demikian, maka tak heran apabila ada lembaga negara yang memilih untuk membuka diri kepada masyarakat luas. Melihat konsistensi tahun penerbitan, saya bisa bilang bahwa keterbukaan informasi publik dirancangkan dengan matang di Indonesia; bukan tiba-tiba ada seperti dikira beberapa kelompok.

Mengenai payung hukum, saya bukan seorang ahli hukum. Saya serahkan semuanya kepada kawan-kawan ahli hukum tentang pembahasan lebih lanjut aspek hukum keterbukaan informasi. Saya hanya tertarik kepada ranah ilmu saya, yakni apa yang disediakan oleh KPU untuk menunjang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh sebab itu, tulisan ini akan lebih ke arah teknis TIK.

Sistem Informasi Penunjang KIP KPU

Salah satu yang memilih untuk terbuka adalah KPU. Dalam situsnya, KPU memberikan akses kepada umum untuk melihat salinan daring dari pindaian seluruh dokumen C1 yang ada. Menurut situs Pemilu 2014 KPU, KPU menyediakan sarana untuk mengunggah. Bahkan lebih dari itu, KPU menyatakan komitmennya dengan mengulang prosedur ini untuk Pemilu 2019.

Sidalih

Sistem besar pertama yang diterbitkan oleh KPU adalah Sistem Informasi Daftar Pemilih Tetap (Sidalih). Menurut Komisioner KPU, Ferry Rizkia Febriansyah, dalam wawancara (Berita Satu News Channel, 2013), sistem informasi ini merupakan sistem informasi pertama di Indonesia yang berfungsi untuk pelacakan perekaman data. Sistem pemilihan umum terbesar di dunia ini berfungsi untuk menyediakan akses informasi publik.

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan cara kerjanya adalah sebagai berikut:

  1. KPU mengumpulkan data secara manual.
  2. Data dimasukkan ke dalam Sidalih.
  3. Data yang sudah masuk direkap dan diumumkan di KPU.
  4. KPU menerima perbaikan data dari masyarakat dan proses ini diulang kembali.

Artinya, sistem ini dibuat untuk merekam pekerjaan KPU/KPUD di Indonesia secara daring dan digital, bukan menjadi sistem utama. KPU masih menggunakan sistem manual dalam mengumpulkan data. Sistem ini untuk merekam kegiatan tersebut agar mudah diaudit.

Yang menarik dari kegiatan pengembangan Sidalih ini adalah tim KPU menyediakan sebuah akun khusus di Facebook sebagai perekam kegiatan mereka.[1] Dalam akun tersebut, tersedia sebagai berikut:

  1. Cuplikan antarmuka Sidalih.
    Screenshot User Interface Sidalih

    Screenshot User Interface Sidalih

  2. Daftar kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
  3. Visi-misi KPU dalam membuka sistem.
  4. Informasi-informasi kegiatan yang dapat memberi gambaran tentang bagaimana peluncuran Sidalih.

Informasi terkadang memuat sinopsis informal. Lalu, karena menggunakan landasan media sosial, ada interaksi antar anggota tim KPU sekaligus yang cair. Gambar-gambar dan status yang digunakan secara kronologis membuat tampilan situs ini menyediakan informasi mengenai aktivitas KPU dalam menjadikan Sidalih.

Menurut (Pak et al., 2012, 1059-1072), penggunaan antar muka yang lebih nyaman dan intuitif meningkatkan kepercayaan pengguna. Penggunaan media sosial sebagai tampilan KPU dalam mengembangkan Sidalih setidaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Saya katakan setidaknya karena keberadaan laman ini tidak dipublikasikan. Saya tetap apresiasi karena ini langkah pertama KPU.

Mungkin dari satu akun inilah KPU selanjutnya meluncurkan layanan Helpdesk KPU yang akan dibahas selanjutnya dalam artikel ini. Satu hal yang menarik adalah kendati keterbukaan ini, media mencatat bahwa uji coba publik Sidalih ini terlambat.[2] Walau pun demikian sistem ini bisa jadi menjadi acuan berikutnya untuk sistem-sistem terbuka lainnya.

Sistem Informasi Penunjang Pemilu Presiden

Dari dokumentasi yang disediakan oleh KPU, mereka menyediakan Open API untuk memanggil hasil pindaian dokumen C1 per daerah.[3] Open API adalah sebuah terminologi untuk layanan web (web service) yang terbuka untuk siapa saja. Open API yang disediakan menggunakan teknologi RESTful dengan data yang dienkapsulasi dengan JSON.

Proses Layanan Permintaan borang C1 secara daring

Proses Layanan Permintaan borang C1 secara daring

Dari kode sumber, saya menemukan bahwa sistem ini menggunakan platform Indonesia Government 2.0 Platform  versi 0.3 sebagai penyedia teknologi Open API. Aplikasi ini yang menjalankan alamat pemilu2014.kpu.go.id. Pada penyediaan sumber daya gambar, KPU memisahkan ruang penyimpan pada peladen lain dengan alamat scanc1.kpu.go.id. Selanjutnya, mari kita bahas kedua peladen yang menyediakan data terbuka bagi Pemilu Presiden Indonesia.

Peladen Pemilu2014

Peladen Pemilu2014 merupakan sebuah peladen yang menyediakan repositori layanan. Salah satu layanan yang disediakan adalah permintaan pindaian C1. Saya pun penasaran dengan peladen yang digunakan oleh Pemilu2014. Saya melakukan pelacakan sederhana ke peladen ini untuk mendapatkan informasi. Caranya dengan membaca informasi kepala yang dikirimkan peladen tersebut.

$ curl -I -H 'Accept-Encoding: gzip,deflate' -L  pemilu2014.kpu.go.id/css_local/style.css
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache
Last-Modified: Sun, 13 Apr 2014 03:07:21 GMT
ETag: "d2d0563-1262-4f6e3dd847e46"
Cache-Control: max-age=86400
Expires: Thu, 17 Jul 2014 09:50:55 GMT
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Type: text/css
Content-Length: 1221
Accept-Ranges: bytes
Date: Wed, 16 Jul 2014 19:52:53 GMT
Age: 36118
Connection: keep-alive
X-KPU-Web-Accelerator: HIT

Nampaknya peladen OpenAPI ini menggunakan sebuah manajer tembolok. Dari beberapa rekan yang sempat melihat tampilan pesan kesalahan, nampaknya peladen ini menggunakan Varnish. Di belakang Varnish, digunakan Apache. Dari beberapa kesalahan sewaktu akses, muncul pesan kesalahan tidak dapat menghubungi MySQL. Jadi, sistem ini menggunakan MySQL sebagai basisdatanya.[4]

Peladen ScanC1

Dari contoh data yang dikembalikan oleh OpenAPI dari peladen Pemilu2014, nampaknya KPU mengunggah pindaian dokumen C1 dalam format gambar JPEG. Karena itu, satu dokumen C1 terdiri atas beberapa gambar JPEG.

Data yang terdiri atas banyak dokumen JPEG dapat dioptimasi dengan melakukan penyebaran data. Satu pertimbangan yang menurut saya perlu adalah pentingnya melakukan penyebaran data melalui CDN. Bila memang perlu, situs ScanC1 dapat dijadikan sebuah CDN yakni dengan membuat alamat tersebut ke beberapa IP. Atau, dapat juga terjadi pemartisian penyediaan gambar ke beberapa peladen dalam satu kluster ScanC1. Dua solusi ini dapat menjawab skalabilitas ScanC1 apabila nantinya akan dikembangkan lebih jauh.

$ curl -I -L scanc1.kpu.go.id/view.php?f=131006200100101.jpg
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 16 Jul 2014 19:30:54 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.4.4-14+deb7u9
Content-Type: image/jpeg

Situs ScanC1 nampaknya dijalankan oleh Apache yang telah mendukung protokol HTTP/1.1. Sistem operasi yang digunakan adalah GNU/Linux Debian 7. Paket PHP yang dipakainya adalah PHP 5.4.4 yang agak tertinggal.

Ada baiknya versi PHP diperbaharui ke versi yang terbaru. Saat penulisan, versi terbaru adalah 5.4.4-14+deb7u12, sedangkan situs ini masih 5.4.4-14+deb7u9. Versi terbaru ini merupakan versi dengan tambalan keamanan terbaru sehingga tidak akan mempengaruhi apa-apa.

Rekomendasi Peningkatan

Berdasarkan analisis kedua peladen yang telah saya lakukan, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

  1. Menggunakan NGINX lebih baik daripada menggunakan Apache2 HTTPd. Apalagi, konten-konten yang disediakan kebanyakan statik.
  2. Menghapus/memodifikasi/menyembunyikan informasi tentang sistem. Informasi ini bisa dipakai untuk mencari CVE spesifik yang dapat dipakai untuk mendobrak situs.
  3. Menggunakan DNS round robin untuk membagi-bagi beban peladen. Penggunaan CDN sangat berpengaruh pada optimasi.
  4. Untuk pemrograman, saya menyarankan menggunakan penyimpan data non-RDBMS seperti LDAP, Memcached, Redis, CouchDB atau MongoDB. Hal ini mengingat kebanyakan data yang disimpan hanya tuple, tidak perlu relasi.

Kalau mau lebih bagus lagi lebih baik pindah platform dari PHP ke platform yang lain. Yang paling masuk akal ke Rails (Ruby) atau Django (Python). Kedua ini lebih handal daripada PHP dalam menjalankan tugas.

Untuk optimasi ekstrim, kalau mau gunakan Erlang HTTP server (Erlang) atau Yaws (Erlang). Paling ekstrim, mungkin bisa menggunakan Wt (C++) atau CppCMS (C++). Atau, gunakan HipHop, kompilator buatan Facebook yang mengompilasi kode sumber PHP menjadi C++.

Sistem Lainnya

Selain Pemilu Presiden, Open API yang disediakan oleh KPU untuk diakses antara lain: ("About", 2014)

  1. Open Data Dapil:
    http://dapil.kpu.go.id
  2. Open Data Caleg:
    http://caleg.kpu.go.id
  3. Open Data TPS:
    http://tps.kpu.go.id
  4. Open Data Partai:
    http://partai.kpu.go.id
  5. Open Data C1:
    http://pemilu2014.kpu.go.id

Wow, ternyata ada banyak data yang dibuka KPU dalam semangat KIP.

Penggunaan Media Sosial Sebagai Perangkat Lunak Pihak Ketiga

Untuk sistem pelaporan, TIK KPU menyediakan dua situs media sosial sebagai HelpDesk-nya: Sebuah halaman di Facebook:

dan sebuah situs Tumblr untuk melaporkan hasil pindaian yang salah:

Memang aneh rasanya untuk menggunakan media sosial yang ditanam di luar negeri. Inilah menurut saya kejeniusan dari tim TIK KPU. Walau pun sebenarnya saya merasa untuk di masa mendatang sebaiknya menggunakan infrastruktur sendiri. Hal ini demi harga diri bangsa juga.[5]

Yang pertama adalah penggunaan Facebook sebagai tempat pengaduan. Zuckerberg, seperti yang dikutip oleh (José van Dijck, 2013, 199-215) menyediakan sebuah identitas tunggal yang transparan. Artinya, Facebook menganut paham yang tidak membedakan identitas dunia maya dan sebenarnya. Artinya, identitas Facebook adalah identitas asli yang dimiliki oleh seorang manusia.

Dengan penggunaan Facebook, KPU telah menyediakan sarana yang lepas dari anonimitas. Hal ini mengurangi vandalisme daring dan meningkatkan kolaborasi yang bertanggung jawab. Dengan jejaring teman sebagai salah satu nilai tingkat kepercayaan, admin KPU dapat saja melihat siapa yang berbicara sehingga meminimalisasi peran bot atau pun orang-orang yang tak bertanggung jawab.

Bagaimana dengan media sosial yang kedua, Tumblr?

Tumblr adalah sebuah media sosial untuk blogging. Infrastruktur dan antarmuka Tumblr didisain untuk membagikan media, terutama gambar. Biasanya, pengguna berbagi gambar di media sosial ini.

Menurut Sundwall dalam ("Why We Recommended Tumblr for the New USA.gov Blog", 2011), ada dua kriteria yang dijadikan persyaratan ketika organisasinya menganjurkan Pemerintah Amerika Serikat membuka situs di Tumblr:

  • Komunitas yang besar dan berkembang.
  • Antarmuka yang memudahkan untuk berbagi dan berinteraksi.

Tumblr menawarkan antarmuka untuk berbagi dan berinteraksi melalui fitur “liking” dan “reblogging”. Fasilitas “liking” adalah menandai sebuah artikel dalam blog Tumblr dengan sebuah tanda menyukai oleh seorang pengguna. Ketika seorang pengguna menandai dirinya menyukai artikel tersebut, maka para pengikutnya akan melihat tanda suka tersebut dalam aliran waktu sang pengguna.

Penggunaan fasilitas “reblogging” menduplikasi sebuah artikel dalam Tumblr sehingga dipos kembali sebagai artikel milik pengguna lain. Tetap saja artikel tersebut akan mencantumkan sumber asli sebagai anti plagiarisme. Hal ini membuat para pengguna dapat berbagi artikel-artikel yang disukainya.

Walau pun tidak resmi (tapi didukung oleh KPU), secara tak sengaja penggunaan Tumblr ini telah menciptakan pengalaman media sosial yang hebat. Sesuatu yang dipelajari di bangsa lain, namun secara tak sengaja terimplementasi di Indonesia.

Menurut Bertot et al., seperti dikutip oleh Christopher G. et al. dalam (Reddick, Christopher G., Aikins, Stephen K., 2013) menyebutkan ada tiga keunggulan penggunaan media sosial oleh badan pemerintahan:

  • Partisipasi demokratis yang aktif. Media sosial menjadi katalisator yang membuat partisipasi aktif masyarakat publik dengan pemerintah dalam membangun dialog dan menyediakan tempat bersuara dalam pengembangan kebijakan dan implementasinya.
  • Produksi bersama (co-production). Pemerintah dan publik bersama membangun, merancangkan, dan menghasilkan layanan-layanan pemerintahan; meningkatkan kualitas layanan, waktu keluarannya, dan sikap responsif yang lebih baik.
  • Solusi gotong royong dan inovasi. Mencari inovasi melalui pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki publik untuk mengembangkan solusi inovatif untuk masalah-masalah yang besar di masyarakat.

Pada poin ketiga dapat dilihat bahwa KPU menyelesaikan sebuah masalah besar (penghitungan suara) dengan membuka data rekap Pemilu kepada masyarakat. Penggunaan media sosial yang banyak dikenal oleh masyarakat merupakan sarana yang tepat. Apalagi, kebanyakan media sosial dapat diakses melalui telepon seluler.

Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

Setelah KPU mengumumkan keberadaan situs Pemilu2014, muncul pihak-pihak independen yang berusaha memanfaatkan data tersebut. Inilah keindahan dari gotong royong. Setiap orang/entitas dapat berpartisipasi dalam ekosistem ini.

Awal mula munculnya kolaborasi dengan pihak ketiga adalah tertangkapnya informasi mengenai KPU yang menerbitkan formulir C1 tentang Pemilu Presiden di media sosial.

Aplikasi yang pertama kali berjalan yang tercatat adalah sebuah aplikasi web Heroku, Real Count. Aplikasi ini dibuat dengan Rails. Popularitasnya meningkat dan akhirnya dalam beberapa jam bisa menghasilkan data sekitar 14.000+ TPS. Situs ini mencatat ada sekitar 400 akun pengguna. Namun, oleh karena merasa (potensi) masalah non-teknis, pengembangnya memutuskan untuk mematikan aplikasi ini.

Kawal Pemilu

Aplikasi yang berikutnya lebih populer adalah kawalpemilu.org (Kawal Pemilu). Saat penulisan, data TPS yang telah masuk ada sekitar 95,696% dan yang telah diproses ada sekitar 95,1793%. Hal ini dapat dicapai karena relawan yang ikut berpartisipasi sekitar 700+ relawan.

Untuk menjadi relawan yang memasukkan masukan dari formulir C1, Kawal Pemilu mewajibkan relawan untuk mendaftar satu per satu ke sebuah laman Facebook. Lalu, admin akan secara manual memasukkan mereka satu demi satu ke aplikasi Kawal Pemilu. Seperti yang sudah dibahas, penggunaan Facebook menghilangkan anonimitas dan bot.

$ curl -I -H 'Accept-Encoding: gzip,deflate' -L http://www.kawalpemilu.org/#0
HTTP/1.1 200 OK
Server: cloudflare-nginx
Date: Wed, 16 Jul 2014 20:49:40 GMT
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
Set-Cookie: __cfduid=dd392e2ed30ffbd6cfd61b5955a1ea6861405543779819; expires=Mon, 23-Dec-2019 23:50:00 GMT; path=/; domain=.kawalpemilu.org; HttpOnly
Last-Modified: Wed, 16 Jul 2014 16:17:38 GMT
Vary: Accept-Encoding
CF-RAY: 14b1114fd65a01cf-SIN
Content-Encoding: gzip

Dari entri DNS, aplikasi Kawal Pemilu menggunakan Dreamhost sebagai penyedia web. Oh, ternyata aplikasi ini menggunakan Cloudflare sebagai CDN. Ya, untuk script kiddies wassalam-lah. Ha… ha… ha….

Menurut  (John Graham-Cumming, 2013),Cloudfare menggunakan NGINX dengan mengaktifkan fitur OWASP. Fitur ini berguna untuk melindungi serangan dari IP tertentu dan juga mendeteksi apabila terjadi pola serangan. Deteksi ini untuk menolak koneksi yang berbahaya, semisalnya koneksi yang berisi injeksi.

Dari kode sumber, saya melihat bahwa sebenarnya Kawal Pemilu sendiri adalah proksi dari aplikasi Kawal Pemilu di Google App Engine. Saya tidak tahu banyak aplikasi ini karena kodenya tertutup. Yang saya tahu, Google App Engine menyediakan layanan pemrograman web bagi penggunanya. Jadi, solusi ini bisa menekan biaya yang diperlukan oleh Kawal Pemilu.

Aplikasi Kawal Pemilu juga memanfaatkan Google Forms untuk mendapatkan masukan data dari penggunanya. Banyak orang yang menggunakan Google Forms untuk membuat angket penelitian. Angket merupakan salah satu instrumen penelitian sosial untuk menguantifikasi suatu gejala. Dalam hal ini, penggunaan Google Forms sebagai pengisian angket setidaknya sudah jamak.

Jadi, aliran data sebagai berikut:

  1. Aplikasi Google Forms mengurus masukan dari pengguna.
  2. Aplikasi Kawal Pemilu di Google App Engine mengelola masukan tersebut.
  3. Aplikasi Kawal Pemilu yang diakses khalayak ramai memanggil layanan dari Kawal Pemilu di GoogleApps dan menampilkannya ke semua orang.

Mengenai privasi saya tidak membahas karena sifat data yang diolah adalah data publik. Lain cerita bila data yang diolah adalah data tertutup atau sensitif. Saya pasti akan memberikan nilai minus untuk menggunakan teknologi komputasi awan (cloud technology). Dalam hal ini menjadi nilai positif karena membuat semua orang bisa mengaksesnya.  Apalagi, infrastruktur komputasi awan memiliki skalabilitas tinggi.

Omong-omong soal skalabilitas, bagaimana dengan kehandalan sistem ini? Mengingat seluruh kegiatan menggunakan infrastruktur Google, maka kemungkinan untuk menjatuhkan layanan ini adalah kecil. Kecuali sang peretas bisa membuat sistem Google jatuh.

Proses Layanan KawalPemilu.org (kp.o) untuk menyediakan "RealCount" kepada masyarakat.

Proses Layanan KawalPemilu.org (kp.o) untuk menyediakan “RealCount” kepada masyarakat.

Dari hasil pengamatan saya terhadap kode sumber di Kawal Pemilu, saya menemukan dua cara guna:

  1. Cara guna Pengunjung Biasa untuk melihat sajian data.
  2. Cara guna Relawan memasukkan data.

Secara garis besar, begini gambaran alur masing-masing cara guna. Mengingat saya hanya menganalisis dari kode sumber, bisa jadi urutan yang diberikan tidak seperti ini. Namun, secara garis besar inilah yang terjadi.

Cara Guna Pengunjung Biasa

  1. Pengunjung membuka situs kawalpemilu.org.
  2. KawalPemilu.org menyiapkan parameter data dari aplikasi Kawal Pemilu di Google App Engine.
  3. KawalPemilu mengirimkan dokumen HTML + JQuery yang akan memanggil layanan Kawal Pemilu di Google App Engine.
  4. Kawal Pemilu di Google App Engine mengambil data dari Google Forms dan mengolahnya, lalu mengirimkan hasil olahan ke pengguna.
  5. Pengguna melihat hasil tabelnya.

Cara Guna Relawan

  1. Relawan membuka situs kawalpemilu.org.
  2. KawalPemilu.org mengirim laman yang berisi borang isian dari GoogleForms dan gambar pindaian C1 dari KPU.
    Cuplikan contoh pengisian TPS. Gambar diambil dari situs MetroTV.

    Cuplikan contoh pengisian TPS. Gambar diambil dari situs MetroTV.

  3. Relawan membandingkan gambar dan mengisi borang.
  4. Relawan mengunggah borang ke Google Forms.

Seperti yang dijelaskan pada poin 2, Kawal Pemilu menyediakan sebuah laman. Laman tersebut menyematkan gambar-gambar yang diambil dari peladen Scan1 KPU dan borang sederhana yang terhubung ke Google Form.[6] Dengan mengombinasikan dua sistem, maka Kawal Pemilu menyediakan sistem yang terintegrasi dalam menyediakan kebutuhan untuk pelacakan rekam jejak Pemilu Presiden.

Keuntungan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Keuntungan dari penyediaan data kepada pihak ketiga memungkinkan KPU untuk berkonsentrasi menyediakan data. Pihak ketiga ini kemudian menyediakan layanan kepada masyarakat untuk dapat melihat dan meneliti dokumen-dokumen C1 yang masuk. Masyarakat kemudian melapor langsung kepada KPU mengenai data yang janggal.

Cuplikan pelaporan dari Relawan dan tanggapan KPU. Gambar diambil dari laman Facebook Jaga Suara Pemilu 2014.

Cuplikan pelaporan dari Relawan dan tanggapan KPU. Gambar diambil dari laman Facebook Jaga Suara Pemilu 2014. https://www.facebook.com/jagasuarapemilu2014/photos/a.613923948721973.1073741827.613918222055879/621157114665323/?type=1

Hasilnya adalah kolaborasi yang baik. Banyak laporan yang masuk ke dalam HelpDesk KPU dan ditanggapi. Hasil tanggapan ini kemudian ditindaklanjuti menjadi revisi penghitungan suara. Dilihat dari jumlah laporan di laman Facebook dan Tumblr, animo masyarakat yang melek cukup besar.

Mengenai efek sosiologi masyarakat, saya tidak berani berkesimpulan. Saya tidak ada data sosial. Namun, saya rasa banyak yang merasa puas karena Pemilu kali ini benar-benar merasa ikut bukan sekedar memilih.

Kalau saya bilang, mungkin baru kali ini KPU semenjak zaman reformasi yang kemungkinan besar tidak akan diperadilkan. Mereka telah membuka diri sebesar-besarnya sesuai dengan KIP. Keterbukaan data membuat akuntabilitas mereka dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, untuk ulasan politik, saya angkat tangan karena itu bukan ranah saya.

Kesimpulan

Indonesia memiliki komitmen kuat dalam keterbukaan data. Salah satu yang mengimplementasi sistem ini adalah KPU. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah sebagai perekam jejak kegiatan KPU yang dapat diakses daring.

Keterbukaan ini disambut oleh rakyat Indonesia dengan baik. Dengan menggunakan semangat gotong royong, sistem-sistem yang mengonsumsi data pendukung pun tercipta. Relawan pun ikut dalam proses gotong royong ini.

Kemungkinan besar pada tahun 2019, KPU akan menggunakan sistem TIK bukan hanya sebagai sistem perekam jejak saja, namun sudah menjadi bagian dari proses bisnis KPU. Sistem e-Voting sudah di depan mata! Nah, inilah saatnya merancangkan e-Voting yang terlegitimasi. Sebab, lain cerita bila adanya e-Voting. Perlu adanya uji stabilitas sistem untuk itu karena sistem tidak sekedar sebagai cadangan rekap suara, tetapi digunakan untuk masukan suara.

Daftar Pembaharuan

Perubahan 2014-07-25:

  • Menambah bahasan tentang Sidalih sebagai sistem informasi pionir.
  • Mengubah beberapa kalimat agar lebih masuk akal dan mengalir sehingga bisa lebih dipahami (semoga).
  • Menambah ilustrasi agar tidak tulisan tidak terlalu mengintimidasi dan lebih menjelaskan.
  • Menambah daftar bacaan lanjutan bagi yang tertarik meneliti lebih lanjut.

Bacaan Lebih Lanjut


  1. KPU membuat akun khusus Pendaftaran Pemilih KPU (Tadalih) untuk pengembangan dan pelaksanaan sistem Sidalih. https://www.facebook.com/tadalih ^
  2. Waktu itu DPT sudah mau resmi diumumkan, sehingga kemungkinan pemakaian luasnya belum optimal. http://www.beritasatu.com/nasional/134631-kpu-dinilai-terlambat-lakukan-uji-publik-sidalih.html ^
  3. Saya buat satu cuplikan salinan seandainya situs KPU sedang tidak dapat diakses di https://staff.blog.ui.ac.id/jp/document-php/ ^
  4. Semua informasi ini dapat diketahui dari kesalahan yang tidak diduga ketika mengakses situs ini. Itu sebabnya, agak sulit untuk membuat cuplikan kesalahan tersebut. ^
  5. Ya, saya akui, memang, infrastruktur kita tak sebagus mereka berkat Menteri yang masih juga bertanya guna infrastruktur dasar ^
  6. Saya memutuskan menggunakan tautan dari Metro News agar cuplikan lebih valid. http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/15/265995/ini-metode-yang-dipakai-kawalpemilu-org ^

Daftar Pustaka

About (2014, [NO MONTH] [NO DAY]). Retrieved July 17, 2014 from e-Government Lab Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia: http://kpu.gov2.cs.ui.ac.id/about.php.^
Tentang OGI (2012, August [NO DAY]). Retrieved July 16, 2014 from Open Government Indonesia : http://opengovindonesia.org/keterbukaan/.^
Why We Recommended Tumblr for the New USA.gov Blog (2011, [NO MONTH] [NO DAY]). Retrieved July 17, 2014 from Measured Voice: http://blog.measuredvoice.com/post/20865615778/why-we-recommended-tumblr-for-the-new-usa-gov-blog.^
Berita Satu News Channel (2013, August 28). Antisipasi Pemilih Ganda, KPU Uji Coba Sidalih [Video file]. Retrieved July 24, 2014 from http://www.youtube.com/watch?v=sD6QJ74qhG4.^
John Graham-Cumming (2013, August 23). CloudFlare's new WAF: compiling to Lua. CloudFlare blog. Retrieved July 17, 2014 from CloudFlare blog: http://blog.cloudflare.com/cloudflares-new-waf-compiling-to-lua.^
José van Dijck (2013, July). You have one identity: performing the self on Facebook and LinkedIn Media, Culture & Society, 35(2), 199-215. doi: 10.1177/0163443712468605.^
Pak, Richard and Fink, Nicole and Price, Margaux and Bass, Brock and Sturre, Lindsay (2012). Decision support aids with anthropomorphic characteristics influence trust and performance in younger and older adults Ergonomics, 55(9), 1059-1072. doi: doi:10.1080/00140139.2012.691554.^
Reddick, Christopher G., Aikins, Stephen K. (2013). Web 2.0 Technologies and Democratic Governance. New York, Amerika Serikat: Springer. doi: 10.1007/978-1-4614-1448-3.^
Crowdsourcing di Biologi

Crowdsourcing di Biologi

[Tujuan dari penerjemahan ini adalah untuk menginspirasi Anda yang tertarik untuk melakukan crowdsourcing.

Salah satu use case crowdsourcing

Platform: Facebook

Masalah:

Identifikasi 5000 spesies ikan

Keterbatasan:

  1. Waktu yang tersedia terbatas.
  2. Ahli ikan tidak menguasai seluruh jenis ikan, hanya sebagian grup yang ia teliti.

Cara Penyelesaian:

Tiap ikan di foto dan dipajang di Facebook, hal ini mengundang banyak ahli ikan berkontribusi di dalam pengidentifikasian.

Bacaan Lebih Lanjut

http://nmnh.typepad.com/100years/2011/03/crowdsourcing-via-social-media-allows-rapid-remote-taxonomic-identification-.html