Mark Schwartz berbicara mengenai bagaimana dia mau mengubah Departemen Imigrasi Amerika Serikat menjadi lebih mudah dan efisien. Berikut apa yang saya tangkap dari apa yang dia bagikan ditambah beberapa addendum dari saya.

  • Problem pertama Schwartz adalah adanya aturan MD 102 (Management Directive #102) dari Homeland Security untuk pengadaan proyek TIK. Dokumen tersebut menyediakan falsafah pengembangan menggunakan sebuah pengembangan air terjun (Waterfall SDLC) yang komprehensif. Pada buku tersebut, tercantum proses apa saja yang dilakukan dan dokumen apa saja yang harus dilakukan. Setelah mempelajarinya, Beliau mengumpulkan semua pelatih tangkas dan membuat sebuah sabda MD001, “mulai sekarang kita semua tangkas.” Beliau mendefinisikan 8 nilai inti dalam metodologi tangkas yang hendak diimplementasi.
  • Lebih lanjut, yang perlu dilakukan oleh Schwartz adalah menerjemahkan semua kebutuhan yang dicakup dalam MD102 dan memetakannya ke dalam sebuah Praktik Tangkas sehingga menjadi Birokrasi Ramping (Lean Bureaucracy).
    • Menggunakan Continues Integration (Integrasi Berkesinambungan) dan semua perkakas yang biasa digunakan: Chef (Infrastruktur sebagai pemrograman, otomatisasi deployment), Jenkins (perkakas pembangunan secara berkesinambungan), GIT (DVCS), Gradle, New Relic (Manajemen Log), AWS (Infrastruktur Awan), Gradle (perkakas kompilasi), Spring (Java).
    • Menerjemahkan aturan-aturan hukum menjadi Test Driven Methodology: (Metodologi Berbasis Pengujian)
      • Misalnya, untuk UU Disabilitas dibuatkan pengujian kode yang dapat mendukung disabilitas.
      • Menerapkan standarisasi keamanan menjadi analisis kode statik (Static Code Analysis).
      • Menerapkan level permainan yang sama bagi semua kontraktor yang menang tender. Mereka dapat langsung masuk dan menyelesaikan aplikasi tanpa bergantung kepada dokumentasi yang sebelumnya. Hal ini diakibatkan dari sifat Metodologi Tangkas yang menyediakan unit test dan berbagai macam penunjang sehingga pengembang bisa langsung masuk.
    • Menyediakan grafik-grafik dari data yang dapat dikumpulkan dari hulu ke hilir sehingga menghasilkan dokumen empirik yang dapat dinilai secara obyektif.
      • Semua Komponen pada Integrasi Berkesinambungan dapat dicatat!
      • Hal ini karena infrastruktur sendiri dijahit dalam kode-kode (Chef) yang dapat dimonitor (debug) dan dihitung.
      • Jenkins dapat menghasilkan catatan mengenai hasil kompilasi dan deployment setiap versi pembangunan (build).
      • Spring menyediakan instrumentasi untuk mengukur. (Lihat Spring Boot)
      • Infrastruktur Awan dapat menyediakan seberapa besar penggunaan sumber daya secara menyeluruh.
    • Menjalankan Chaos Monkey! 😛

Beliau juga berbicara pada AWS Government, Education and Nonprofits Symposium. Pada forum tersebut, Beliau menyatakan sebenarnya kebutuhan proses dalam birokrasi adalah

The speed from when we [government] realize a mission need to the time when we deploy a capability to meet that mission need.

Atau diterjemahkan sebagai berikut:

Waktu yang dibutuhkan untuk pemerintah mendapatkan sebuah kebutuhan misi sampai waktu yang diperlukan saat sebuah kemampuan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Biasanya yang terjadi adalah Pemerintah mendapatkan sebuah kebutuhan dan menunggu sampai lebih banyak lagi kebutuhan sehingga dapat dibundel menjadi satu Program Kerja. Akibat satu bundel Proker ini, mereka harus menulis sekitar 105 dokumen tebal yang kemungkinan tidak ada yang membaca. Baru, setelah itu mereka masuk ke Lelang. Setelah lelang berbagai hal (barang-barang, jasa pemasangan ke Pusat Data, jasa pengembangan, dll.), aplikasi dikembangkan. Setelah selesai pengembangan, aplikasi diuji untuk memenuhi kebutuhan. Terakhir, aplikasi diuji keamanan. Baru setelah itu (kemungkinan) digunakan.

Proses ini dapat menghabiskan waktu 12 tahun. Artinya, ada 12 tahun masa yang diperlukan untuk sebuah kebutuhan Pemerintah untuk dapat benar-benar dikerjakan. Bisa jadi, kebutuhan tersebut sudah berubah.

Yang dilakukan adalah Schwartz dan tim menciptakan sebuah Sistem Integrasi Berkesinambungan (Continues Integration System) yang memiliki sejumlah pengujian. Hal yang dilakukan oleh pengembang, setelah mereka menguji kode mereka, mereka pun menerbitkan (push) kode mereka ke sistem ini. Lalu, sistem ini yang kemudian menjalankan berbagai proses tes secara otomatis. Sehingga, setelah selesai proses ini sehingga menghasilkan satu versi pembangunan yang sukses, sistem ini langsung secara otomatis dapat diterbitkan ke infrastruktur awan untuk dijalankan langsung.

Untuk setiap pembaca yang belum begitu paham Metodologi Tangkas, Metodologi Tangkas menekankan pada “code often, deploy often”. Dalam Metodologi Tangkas Scrum, hal ini diterjemahkan dengan menyediakan solusi dari hulu ke hilir untuk Kebutuhan yang tidak terlalu besar. Bahkan, Scrum menyarankan untuk memotong-motong sebuah kebutuhan yang besar menjadi kebutuhan-kebutuhan yang kecil (atomik).

Kebutuhan-kebutuhan kecil ini menjadi semacam sayembara (bounty) yang dapat diambil oleh pengembang. Setiap kebutuhan atomik ini dihargai dengan poin. Dengan adanya poin ini, pengembang dapat menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Semua berlangsung secara empirik karena ada nilai dan proses. Kegiatan pengembangan pun dilakukan dari hulu (back end) ke hilir (front end). Sehingga, pada setiap akhir kegiatan pengembangan kebutuhan atomik, ada aplikasi yang berjalan (berfungsi/dapat diakses dan digunakan).

Dari sisi Pemerintahan, dengan kebutuhan yang kecil, maka risiko yang dapat dihasilkan pun mengecil. Sehingga, dokumentasi yang dibutuhkan, penilaian yang dilakukan, dan audit yang diperlukan tidak sebanyak yang lama. Waktu yang dibutuhkan pun menjadi kecil!

Apa artinya ini?

Inovasi sebenarnya lebih mudah di pemerintahan. Kalau secara personal, akan banyak diketemukan banyak inovasi dari hampir semua orang. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah banyak orang yang memiliki ide untuk meningkatkan berbagai proses merasa tak berkuasa. Mereka takut untuk harus terpenjara membuat 105 dokumentasi per ide mereka.

Dengan adanya Manajemen Identitas (SSO) yang sudah ada, infrastruktur awan yang sudah tersertifikasi fedRAMP, dan Infrastruktur Integrasi Berkesinambungan yang memenuhi kaidah-kaidah hukum, maka dapat dibuat eksperimen dengan biaya hampir tidak ada dengan potensi risiko yang rendah. Hal ini dapat dicapai asalkan ide yang ditawarkan dapat diterjemahkan menjadi aplikasi yang kemudian dapat dipublikasikan melalui Infrastruktur Integrasi Berkesinambungan tadi.

Eksperimen ini dapat langsung dijalankan dan diuji apakah berjalan baik atau tidak. Bila tidak, maka dapat langsung ditutup dengan hanya mematikan VM tersebut. Potensi kerugian pun minimal. Dengan potensi risiko dan biaya yang kecil, orang-orang tinggal diyakinkan untuk tidak malu untuk berinovasi. Hal ini mendukung inovasi dalam pemerintahan.

Satu catatan kecil, apa yang dilakukan Schwartz ini belum resmi karena menunggu Pemilu AS berakhir. Untuk mencari contoh yang berhasil, cari tidak lebih jauh ke Singapura. Singapura memiliki Badan Teknologi tersendiri untuk itu.

Singapura

Pada simposium yang sama, Chan Cheow Hoe menunjukkan bagaimana cara menerapkan layanan publik pada infrastruktur awan. Sebelum lebih lanjut membahas isinya, berikut hal menarik yang saya dapatkan dari Singapura:

  • Singapura telah mereformasi Depkominfo dan Departemen Penerangannya menjadi IMDA dan GovTech.
    • GovTech bertugas membangun platform kunci yang mendukung perkembangan infrastruktur teknologi yang aman untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai individu dan bisnis di Singapura. Misi mereka mendefinisikan Singapura sebagai Smart Nation. Sumber inovasi untuk TIK, IoT, dan membantu meningkatkan kemampuan Pemerintah Singapura dalam domain-domain ini.
    • IMDA bertujuan untuk membangun konten yang menghubungkan komunitas dan kepentingan. [sejujurnya saya tidak tertarik membahas peran IMDA, silakan baca sendiri di situs ;-P]
  • Ada beberapa hal yang hendak dicakup oleh GovTech:
    • Pemimpin dalam transformasi digital.
    • Program kerja Smart Nation dan Digital Gov.
    • Meningkatkan Kemitraan Teknologi
    • Membuat Open Data/OpenGov [Jakarta SmartCity seharusnya, UU Keterbukaan Informasi tujuannya, KPU C1 2014 contohnya] data.gov.sg yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak melalui API.

Berikut hal-hal yang dibicarakan oleh Chan Cheow Hoe:

  • Membuat sebuah pedoman dengan empat nilai berikut:
    • Meminimalisasi gesekan saat berhubungan dengan pemerintah. Intinya, mengurangi pertemuan langsung dengan pemerintah. Misalnya, pembuatan data terintegrasi dengan banyak perusahaan sehingga dapat membantu warga dalam membuat laporan pajak secara otomatis. (e-Filing yang terintegrasi)
      There should be no transaction if it’s not necessary.
    • Membuat komunitas digital dan ekosistem yang bermakna. Intinya, sih, sistem pelaporan Jakarta SmartCity plus beberapa eksperimen fungsionalitas.
    • Mengantisipasi isu-isu dan menyelesaikannya. Intinya, Big Data Analysis.
    • Menjembatani jurang digital. Intinya, berbagai program kerja pengentasan buta teknologi.
  • Menyediakan Infrastruktur Hibrida:
    • Managed Hosting. Untuk aplikasi-aplikasi tradisional.
    • Government cloud. Untuk sistem dengan data negara yang sensitif.
    • Public cloud. Untuk sistem yang menghasilkan data yang berhubungan dengan masyarakat.
  • Menerbitkan standarisasi Multi-Tier Cloud Security (MTCS) untuk menyeragamkan setiap penyedia layanan awan. Standarisasi MTCS ini sejajar dengan ISO27001. Dengan demikian, infrastruktur yang aman pun terjamin untuk kebutuhan Singapura (baik pemerintah mau pun sektor privat).

Bahkan Schwartz menyadari bahwa Pemerintah Singapura merupakan “kompetitor” yang luar biasa. Dia bahkan melucu bahwa dia jadi tertarik mau pindah ke Singapura. Aduh, kok, tulisan ini jadi panjang lebar, yah? Oh, tidak, waktu bermain game saya habis menulis ini.

Indonesia

Tadi saya perasaan mau menulis sesuatu, tapi hasrat bermain saya meninggi. Saya rasa rekan-rekan punya ide yang lebih baik. Ini beberapa hasil analisis saya.

  • PENTING: Perbanyak bergaul dengan Agile coach (pelatih tangkas). Baik AS mau pun Singapura merangkul profesional dalam membangun infrastruktur dan kebijakan.
  • Hukum: Anehnya, Hukum di Indonesia justru mendorong inovasi ini. Tidak ada MD102, bahkan adanya UU yang mendorong pembukaan (sebagian) data pemerintah ke sektor publik.
  • Hukum: Bahkan, ada hukum yang mengharuskan data ada di Indonesia untuk memproteksi kepentingan rakyat Indonesia.
  • Infrastruktur: Perkaya dan perkuat koneksi IIX! Kenyataannya, kebanyakan bisnis lebih percaya AWS. Bahkan, mereka lebih mempercayai Digital Ocean dan Microsoft Azure yang baru saja loncat ke sektor awan. Semuanya tidak ada satu pun di Indonesia.
  • Infrastruktur: PLN memiliki layanan yang semakin baik, demikian dari hasil survei kecil-kecilan saya dengan teman-teman Facebook saya. Seharusnya, ini bisa jadi modal untuk penyediaan datacenter yang lebih terpadu. Berapa, sih, biaya untuk membangun satu infrastruktur kecil untuk menyokong datacenter?
  • Infrastruktur: Sebagian besar (semua) pemain Indonesia yang menyediakan infrastruktur awan tidak menawarkan teknologi DevOps, tetapi teknologi kuno yang sulit untuk menerapkan Sistem Integrasi Berkesinambungan dan Infrastruktur Sebagai Kode.
  • Standarisasi: Baik AS (fedRAMP) mau pun Singapura (MTCS) memiliki standarisasi infrastruktur awan. Di Indonesia apa, ya?

Sejauh mana Indonesia mengantisipasi DevOps? Saya tahu Pak Utian sedang membangun pasukan OpenStack. Semoga pemerintah lebih aktif lagi mendorong infrastruktur TIK di Indonesia. Menghapus peraturan-peraturan non-UU yang konyol. Jangan sampai “produk Indonesia, dikode oleh perusahaan India, dan dipublikasikan di AWS Singapura.”***

Bisa, ‘kah, 99,9% produk Indonesia?

Sebelum Anda menuduh saya juga berpangku tangan. Tadinya, sih, saya mau menulis tentang Gradle dan teknologi terbaru lainnya. Tetapi, komentar yang saya terima hanya komentar SPAM dan SEO. Di blog tanpa iklan, bisa diambil langsung RSS-nya, dan bisa diaktifkan tanpa Javascript dan Cookies begini masih saja dibegitukan. Malas, ah, jadinya.

Lagi pula, saya juga termasuk yang masih aliran Stallmanisme, termasuk yang masih anti awan (agak murtad, sih). Tapi, kenyataan pahit. Mau tak mau, kita harus belajar terbang di awan. Ha… ha… ha….

 

***Saya bukannya anti globalisasi, tapi setidaknya Indonesia juga menjadi produsen dalam beberapa hal sehingga seimbanglah neracanya.