Kemarin ada demo para pengendara angkutan darat di DKI Jakarta terhadap maraknya bisnis transportasi daring. Di tengah-tengah demo besar-besaran kemarin terdengar istilah ekonomi berbagi (sharing economy). Saya pernah bahas ketika menjelaskan prinsip-prinsipnya dari video Yochai Benkler. Semakin semangat saya membahas ini karena awalnya ekonomi ini terpengaruh gerakan Perangkat Lunak Bebas dan Terbuka (Free/Open Source Software, FOSS).

Ide dasar dari ekonomi berbagi adalah semangat saling berbagi antar tetangga. Pribadi pemilik aset dapat meminjamkan asetnya kepada orang lain. Pihak ketiga menyediakan pasar (marketplace/platform) untuk menyediakan pemilik aset dan calon penyewa fasilitas makcomblang di Internet. Agar dapat bekerja, sistem ini memanfaatkan rasa percaya satu sama lain. (Danielle Sacks, 2011)

Sistem yang Telah Ada

Forum Jual-Beli (FJB) Kaskus menyediakan sarana antara satu pengguna Kaskus dengan pengguna lainnya. FJB menerapkan rasa percaya dengan Bata dan Cendol untuk reputasi. Reputasi inilah yang menentukan penjual dapat dipercaya atau tidak. Hal ini membuat FJB menjadi forum yang cukup terpercaya. (Amru Sahmono Boang Manalu, 2008)

Selain itu, tanpa tersadar setiap orang yang menggunakan teknologi perbincangan daring pun sering kali menanyakan ke grup-grup yang berbeda untuk menanyakan apakah ada orang yang memenuhi kebutuhannya. Dari perbincangan, orang kemudian bisa menawarkan jasa atau apa pun. Ada pekerjaan, kendaraan, pakaian, bahkan orang hilang.

Untuk sarana berbagi transportasi, ada yang menciptakan nebeng.com sebagai sarana berbagi kendaraan (ride sharing).

Kalau di Indonesia sudah ada, mengapa masuknya Gojek, Grab, dan Uber menjadi masalah?

Pergeseran Nilai

TL;DR: Mereka bukan ekonomi berbagi, setidaknya bukan artian semangat berbagi seperti di awal mula terbentuknya ekonomi itu.

Ketika ide baik seperti ekonomi berbagi dijalankan, ada kesulitan dalam membuat pegiat ekonomi ini dapat bertahan. Ketika melihat daftar harga, orang merasa lebih baik membeli sendiri peralatan yang ingin digunakan dari pada meminjam dari suatu tempat dengan harga yang kurang kompetitif. Cara satu-satunya untuk bisa selamat adalah dengan menerapkan standar yang ujung-ujungnya sama seperti sistem komersial. Perlahan, ide ekonomi berbagi bergeser dari ide yang semula. (Sarah Kessler, 2015)

Perusahaan yang menyediakan pasar bagi pemberi jasa dan penjual tidak lagi sebagai pihak penyedia sarana bertemu. Ia mulai menerapkan standar. Harga yang diberikan harus seragam. Pemilik aset diharuskan memberikan standar layanan yang sama dengan ketentuan. Bahkan, sang pemilik aset harus berseragam sesuai dengan ketentuan perusahaan. Pemilik aset pun harus menandatangani kontrak untuk dapat memenuhi standar yang telah diberikan perusahaan. Artinya, sang pemilik aset harus tunduk kepada ketentuan yang diberikan oleh perusahaan kalau mau ikut terlibat di dalam pasar itu.

Menurut (Imam Hadi Wibowo, 2015), pemilik aset tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan menurut UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Apalagi, dalam perjanjian, pemilik aset membagi hasil dengan pihak perusahaan. Tidak ada pemaksaan apakah sang pemilik aset mau mengambil atau tidak suatu pesanan.

Dalam (KBBI III, 2015), pemilik aset terdefinisikan sebagai orang yang memborong atau kontraktor. Hal ini karena dia menyelesaikan pesanan, yakni mengantarkan orang/barang ke tujuan, dengan menyediakan aset/peralatan sendiri untuk mencapai itu.

Berhubung saya tidak memiliki pemahaman hukum yang kuat, saya belum bisa memastikan apakah status pemilik aset adalah subkontraktor atau kontraktor. Yang dapat saya simpulkan adalah para pemilik aset terikat perjanjian kemitraan antara pihak perusahaan penyedia layanan daring dengan diri mereka masing-masing. Mereka terikat terhadap Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Definisi Stallman (Bapak Free Software/Perangkat Lunak Bebas)

Dengan adanya intervensi perusahaan yang mengatur para pemilik aset dengan berbagai standar, sulit rasanya kalau ini masih disebut ekonomi berbagi. (Richard Stallman, 2014) menyebut sistem aplikasi transportasi daring sebagai piecework subcontractor economy, bukan sharing economy (ekonomi berbagi). Lemahnya posisi pemilik aset karena isi perjanjian kemitraan dapat membuat mereka pada posisi dan kondisi bayaran yang sulit. (Megan Rose Dickey, 2014) pun mengamini praktik tersebut pada salah satu penyedia layanan transportasi daring. Di Indonesia, merek lokal pun tidak luput dari praktik pengubahan sistem bagi hasil yang diprotes oleh pemilik aset. (Kompas TV, 2015)

Poin lain yang diserukan oleh Stallman adalah penerapan tarif rendah dan kehilangan uang demi menghancurkan kompetitornya. Praktik dumping harga ini menyebabkan layanan yang disediakan oleh perusahaan serupa (misalnya perusahaan transportasi umum) tidak dapat menyaingi. Seyogyanya, praktik tersebut dapat terjerat pasal praktik monopoli.

Namun, apa benar mereka melakukan dumping?

Salah satu situs penyedia layanan transportasi daring menyebutkan bahwa Penyedia Layanan adalah pemilik aset dan perusahaan tersebut adalah perusahaan penyedia teknologi yang mempertemukan pemilik aset selaku Penyedia Layanan ke pelanggan. Sepemahaman saya, itu artinya pelanggan membayar ke Penyedia Layanan dengan potongan komisi bagi hasil untuk perusahaan yang mempertemukan mereka. Pihak perusahaan membayarkan dengan jumlah tetap sesuai jarak kepada Penyedia Layanan namun pelanggan hanya membayar tarif datar. Artinya, pihak perusahaan mentraktir pelanggan dengan membayarkan ke Penyedia Layanan.

Secara etika, ini ada di daerah abu-abu dan terlihat sekilas sebagai dumping. Namun, saya takkan berspekulasi di dalam ranah hukum lebih lanjut karena saya bukan profesional di bidang itu.

Hal berikutnya yang menjadi titik protes Stallman adalah seringkali perusahaan penyedia layanan transportasi daring membuat sangkalan yang membuat mereka tidak berkewajiban mengganti rugi. Ini perlu diwaspadai. Jangan sampai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga berlaku demikian.

Pembelaan Terhadap Layanan Transportasi Daring

Kendati ada potensi perlakuan yang tidak adil yang menyebabkan layanan transportasi tradisional dalam keadaan tidak diuntungkan, agak sulit rasanya untuk memiliki empati kepada mereka. Kondisi transportasi umum DKI Jakarta yang sering kali tidak layak dan kurang menyebabkan nilai mereka kurang. Setidaknya saya sendiri merasa sulit empati kepada mereka yang menaikkan ongkos tiga kali akibat bensin naik, namun tidak ikut turun saat bensin turun tiga kali. Hal ini yang menyebabkan inflasi pada barang dan jasa.

Ketika ada surat Menteri Perhubungan yang melarang Layanan Transportasi Daring, ada beberapa hal yang saya catat:[1]

  1. Kementerian Perhubungan mencoreng Bahasa Indonesia dengan menulis “diatas”, bukan “di atas” dan penulisan referensi seperti itu pun bukanlah sesuatu yang baku dalam menulis tulisan resmi. Sebaiknya tulisan resmi kementerian dilihat dahulu oleh ahli bahasa. Jangan sampai saya menduga pemerintahan saat ini sudah tidak lagi menjunjung tinggi Sumpah Pemuda sebagai dasar negara.
  2. Layanan Transportasi Daring juga menyediakan asuransi bagi pengguna.
  3. UU Transportasi bilamana diterapkan hanya menyisakan taksi dan Trans Jakarta.
  4. Dengan jumlah bus Trans Jakarta sekarang, seharusnya sudah ada bagian dari konsorsium yang dihukum karena tidak memenuhi kontrak pemenuhan bus.

Separah itulah kondisi transportasi umum DKI Jakarta. Jangan lupa, bahwa pengelolaan transportasi umum adalah kewajiban pemerintah. Alasan utama mengapa pemerintah menyerahkan penyediaan transportasi umum adalah karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola.

Artinya, pengelolaan transportasi publik pada dasarnya mengacu kepada pemenuhan kebutuhan moda transportasi penduduk. Pasar berbicara, kami butuh transportasi yang layak. Ketika ada layanan yang memberikan layanan bermartabat kepada penduduk DKI Jakarta, mengapa harus dicegah saat alternatifnya tidak bisa menyediakan kualitas layanan yang sama?

Beberapa Catatan

Setelah menulis panjang lebar, saya menemukan catatan yang perlu dilakukan:

Dengan adanya standar yang diberikan oleh perusahaan penyedia pasar yang sampai ke detail pelayanan dan harga, tidak pantas rasanya ini disebut lagi ekonomi berbagi. Yang saya lihat, pemilik aset adalah seorang pemborong yang memenuhi sejumlah ketentuan dari perusahaan penyedia pasar. Apalagi, dengan penyediaan seragam, maka pemilik aset tidak lagi memiliki kebebasan untuk mendefinisikan layanan mereka sendiri. Jika demikian, bukankah ini namanya lebih cocok disebut ekonomi borongan?[2]

Tidak ada yang salah dengan ekonomi borongan. Apalagi, pemborong adalah individu-individu pemilik aset. Hanya saja, ada beberapa yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi mereka dan perusahaan agar adil.

Perlunya aturan hukum yang melindungi individu pemilik aset. Dari awal saya tidak pernah menyebut mereka pengemudi. Layanan yang mereka sediakan bagi pelanggan adalah aset mereka. Nama mereka, nomor telepon, cara melayani, tampang, dan motor yang mereka punya merupakan brand pribadi mereka. Perusahaan mitra mereka mungkin menerapkan standar, tetapi setiap mereka memiliki nilai tambah yang berbeda.

Mungkin di masa depan ada praktik peminjaman motor atau apa pun. Atau ada perusahaan/individu yang akan meminjamkan hal-hal lainnya kepada pengemudi. Seyogyanya, yang dipandang sebagai Penyedia Layanan adalah individu yang menyediakan layanan tersebut, bukan lembaga atau individu lain yang memegang beberapa aset seperti motor, telepon, dan jaket.

Perlunya aturan hukum yang melindungi individu terhadap perusahaan dalam pembuatan perjanjian. Jangan sampai ada individu yang karena lemah dan ketidaktahuan hukum dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keuntungan sebesar-besarnya. Sedihnya, ini bukan saja diperlukan bagi pengemudi sebagai pemilik aset, tetapi juga orang-orang lain dalam berbagai bidang usaha.

Ada PR besar bagi perusahaan penyedia layanan daring di Indonesia untuk memenuhi aspek humanisme. Jangan sampai mereka menjadi diktator selanjutnya. Perlu adanya nilai inti dalam perusahaan yang memasukkan hal tersebut dalam salah satu butir.

Adanya disrupsi terhadap angkutan umum yang ada sekarang ini hendaknya menjadikan moda transportasi tradisional berkaca. Hal ini demi kebaikan mereka karena supir-supir sudah mengeluh turunnya jumlah penumpang. Sebenarnya ancaman moda transportasi baru ini adalah stimulus bagi mereka agar bisa berubah dan meningkatkan kualitas layanan.

Setelah kita dewasa dari semua itu, ada satu PR terakhir agar pemerintah/lembaga yang berkuasa tidak menggunakan sarana pelacakan untuk menindas whistleblower, aktivis HAM, lawan politik, atau minoritas.


  1. Berdasarkan naskah surat Menteri dan surat terbuka yang saya dapatkan dari http://kask.us/iaCiS ^
  2. Paragraf tambahan untuk menjelaskan maksud judul dan paragraf perantara. ^

Bacaan Lebih Lanjut

Daftar Pustaka

Amru Sahmono Boang Manalu (2008). Analisis Kepuasan Pelanggan Online pada Situs Forum Komunitas Online Sub Forum Jual Beli www.kaskus.us. Bogor: Institut Pertanian Bogor.^
Danielle Sacks (2011, April 18). The Sharing Economy. The Fast Company. Retrieved March 23, 2016 from The Fast Company: http://www.fastcompany.com/1747551/sharing-economy.^
Imam Hadi Wibowo (2015, August 25). Status Hubungan Pengojek dan Perusahaan Aplikasi Layanan Ojek. PT Justika Siar Publika. Retrieved March 23, 2016 from PT Justika Siar Publika: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50924dbf2ad1f/status-hubungan-pengojek-dan-perusahaan-aplikasi-layanan-ojek.^
KBBI III (2015, March 23). Memborong. Kateglo. Retrieved March 23, 2016 from Kateglo: http://www.kateglo.com/?mod=dict&action=view&phrase=memborong.^
Kompas TV (2015, November 16). Demo Go-Jek Tolak Pemotongan Bagi Hasil [Video file]. Retrieved March 23, 2016 from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ozrMUZuDLEo.^
Megan Rose Dickey (2014, June 28). Here s How Much Money You Can Really Earn As An Uber Driver. Business Insider Australia. Retrieved March 23, 2016 from Business Insider Australia: http://www.businessinsider.com.au/how-much-you-earn-as-an-uber-driver-2014-6.^
Richard Stallman (2014, 0 0). Reasons not to use Uber. Retrieved March 23, 2016 from https://stallman.org/uber.html.^
Sarah Kessler (2015, September 11). The Sharing Economy Is Dead, And We Killed It. The Fast Company. Retrieved March 23, 2016 from The Fast Company: http://www.fastcompany.com/3050775/the-sharing-economy-is-dead-and-we-killed-it.^