Adanya ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD terkait Rancangan APBD (RAPBD) yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri membuat cerita seru di warung-warung kopi. Kalau cuma debat di koran, saya takkan bahas itu di sini. Namun, Pak Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur membuka RAPBD.

Nah, di situ baru keseruan terjadi.

Ainun Najib, salah satu yang menukangi Kawal Pemilu mempublikasikan data yang dibuka tersebut dalam jurnal Facebooknya:

Dalam salah satu statusnya, Najib mempublikasikan data-data yang sudah ditabulasi:

Ada juga yang mengolah data tabulasi RAPBD versi Pemprov DKI  dengan menggunakan D3.js secara visual.

Visualisasi ini menggambarkan sekitar 20 item penting yang diagregat paling banyak bakal menghabiskan anggaran. Dalam jangka sependek ini, Beliau menunjukkan bahwa data yang banyak dapat dipartisi untuk memberikan persepsi yang lebih baik. Hal ini penting dalam penampilan Data Besar (Big Data).

Ketika saya mempublikasikan data tersebut, rekan saya bertanya di mana yang versi DPRD. Tak lama kemudian, sebuah twit dari rekan lain muncul.

Situs yang dibuat Najib pada awalnya berat untuk diakses (menurut orang, sebab memori 32GB pada PC saya membuat saya tidak mengalaminya). Sebuah twit dari Ilya Alexander S. memberitahukan tentang data RAPBN versi DPRD yang diunduh dan diubahnya menjadi berkas CSV:

Terakhir, Pahlevi Fikri Auliya berusaha membuat perbandingan tabel keduanya.

Dengan menggunakan data tabulasi tersebut, Auliya membuat sebuah tabel yang dapat disaring sesuai dengan hal-hal tertentu. Aplikasi ini dapat lebih memudahkan proses periksa-silang bagi publik yang tertarik.

Kolaborasi yang menarik ini membuktikan bahwa gotong royong yang terjadi antara para penggiat data terbuka menghasilkan sesuatu yang bila dikerjakan oleh satu entitas bisa berbiaya mahal. Tetapi, nyatanya itu bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tepat. Dan publik sebagai saksi pengerjaan tersebut dapat menjadi hakim.

Menurut U.S. PIRG Education Fund, transparansi RAPBD ini merupakan hal yang fundamental bagi demokrasi. Transparansi dalam pemerintahan mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan efektivitas dan kebertanggungjawaban penggunaan pajak.

Ingat! Negeri ini bukan kerajaan, tetapi republik. Dana yang dikelola oleh negara berhak diketahui oleh warga negara Indonesia sebagai pemilik. Tentunya, kerahasiaan perlu berlaku juga untuk sebagian hal tertentu seperti misalnya belanja pertahanan.

Terlepas dari siapa yang benar — itu di luar ranah blog saya. Data yang disajikan merupakan awal dari transparansi yang melanda negeri ini. Masih sulit orang untuk mengolahnya tanpa mengerti domain keahlian ini. Semoga masa mendatang bisa dilembagakan sehingga Indonesia bisa maju beberapa langkah dan data bisa lebih mudah dikonsumsi oleh publik awam.

Addendum

Rekan saya mentwit sebuah aplikasi web gotong royong untuk membandingkan keduanya:

Bacaan Lebih Lanjut