Beberapa waktu yang lalu, seorang Capres membuat klaim bahwa sebuah proyek TIK dapat diselesaikan dalam tempo 2 minggu. Bahkan, mereka mengadakan Hackathon untuk membuktikan hal tersebut.

Respon inisial para penggiat TIK banyak yang mencibir hal tersebut sebagai ketidaktahuan Capres tersebut. Namun, Jim Geovedi, Wibisono, dan rekan-rekan praktisi TIK yang lain banyak yang mendukung. Saya sendiri termasuk yang mendukung pernyataan tersebut.

Sebenarnya saya mau menulis ini sejak isu tersebut. Tapi, saya sengaja mengambil jarak menulis tulisan ini dan tidak menyebut siapa Capres tersebut. Esensi saya bukan kepada dukungan kepada salah satu Capres. Saya menekankan kepada kemungkinan membangun e-Gov dengan cepat.

Berhubung saya juga bekerja di instansi pemerintahan, saya agak terikat etika kerja. Itu sebabnya, saya takkan menulis kerja saya. Tetapi, saya akan coba yang terbaik membukakan mengapa Indonesia sebenarnya bisa maju di bidang TIK.

Kemampuan Praktisi TIK

Tahukah Anda, bahwa Indonesia adalah salah satu perintis Internet dunia? Setidaknya ada dua universitas di Indonesia, UI dan ITB, yang memiliki segmen IPv4 kelas B. Betul, kelas B, bukan kelas C. Bahkan Pak Ibam, orang yang membawa Internet ke Indonesia dan pemegang domain .id pertama kali, membuatkan video ketika sepuh-sepuh Internet bertemu di Honolulu tahun 1995. Tentunya dengan hadir di sana juga.

Fun fact: Tulisan Pak Ibam The Long and Windy Road itu banyak dikutip buku-buku yang membahas IPv6.

Mungkin banyak yang tak tahu. Dahulu, ITB itu sarangnya FreeBSD dan UI itu sarangnya GNU/Linux. Artinya apa? Artinya, kedua universitas tersebut telah memiliki kemampuan *NIX sejak lama dan sumber daya manusia yang cukup kreatif.

Kemampuan heker kita pun jangan ditanya. Walau pun menimbulkan kekesalan karena negara ini sempat masuk daftar hitam semenjak era dotcom, para heker Indonesia cukup mumpuni dan diakui (positif maupun negatif) di seluruh dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak praktisi TIK Indonesia yang mampu menerapkan algoritma kompleks.

Masih belum puas tentang kemampuan TIK Indonesia? Silakan cari majalah lama Mikrodata yang secara kasual membahas algoritma dan teknik pemrograman TIK. Majalah ini jauh lebih dahulu ada sebelum majalah pengguna TIK dan jualan hape.

Mengapa Indonesia masih kekurangan orang-orang hebat seperti demikian?

Salah satu kekurangan institusi TIK di Indonesia adalah mereka tidak mempersiapkan mahasiswa mereka untuk memiliki kemampuan sosial yang memadai,  terutama dalam mempresentasikan ide. Mereka lebih suka bergerak sendiri dan independen satu sama lain, ciri untuk orang-orang yang agak anti-sosial.

Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang mau merangkul orang-orang yang memiliki pemikiran berbeda. Pemimpin ini bisa menjembatani praktisi-praktisi TIK yang mengagumkan dengan dunia nyata. Intinya, Indonesia butuh Pemimpin yang bisa mengerti The Hacker FAQ.

Proses Bisnis yang Sederhana

Inti dari penerapan TIK itu sendiri adalah sebuah proses pembentukan kembali proses bisnis (Business Process Reengineering). Jargon “don’t fix if it’s not broken” berbicara bahwa bahkan tanpa TIK bila itu memang efisien, silakan terus lakukan. Namun, kebanyakan dari kita menerapkan TIK untuk menambah portfolio pribadi/perusahaan.

Lalu bagaimana dengan e-Gov?

Seringkali yang dimaksudkan dengan e-Gov sendiri adalah aplikasi-aplikasi sederhana yang memerlukan sedikit pemrograman. Mungkin banyak yang berkhayal e-Gov yang dimaksud adalah aplikasi B2G (Business to Government). Atau banyak yang mungkin melihat itu sebagai sistem-sistem multi-tier dengan web service-oriented architecture (SOA) yang bisa dikombinasikan dalam BPEL.

Padahal, yang dibutuhkan oleh pemerintahan adalah kebutuhan dasar semacam data entry saja. Mereka belum sampai pada kebutuhan menambang data atau pun pelaporan kompleks. Mereka sudah cukup puas dengan menampilkan data dalam tabel.

Continous Integration

Ada orang yang menceritakan dalam perusahaannya yang hanya bisa menerapkan 2 dari 20 use cases yang dimilikinya. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin e-Gov bisa dikembangkan dengan waktu yang singkat 2 minggu. Tapi, itu memang karena banyak faktor yang membuat sistem lama dibuat.

Sistem yang sukses dikembangkan dengan cepat itu karena mereka menerapkan semacam eXtreme Programming (XP). Nah, yang menjadi peer user-nya adalah sang Bupati/pimpinan tertinggi itu sendiri. Kalau pimpinan tertinggi sudah menjadi bagian pengembang sistem, siapakah yang mau melawan? Mau tak mau pasti bawahan akan ikut.

Lalu, bagaimana sebuah sistem dapat jadi dengan cepat?

Katakanlah dari seperangkat kebutuhan yang harus diimplementasi, semua kebutuhan wajib sudah diimplementasi. Sisanya, kebutuhan itu dikembangkan sambil jalan. Siapa pun yang pernah ikutan proyek di pemerintahan tapi niat, pasti tahu ini.

Kebanyakan proyek yang dikembangkan itu berdasarkan satu waktu tertentu saja. Untuk menyiasatinya, mereka menggunakan anggaran biasa untuk mencicil bagian-bagian yang kurang. Jadi, klaim 2 minggu jadi itu adalah sistem yang sudah memenuhi kebutuhan minimal dan siap dikembangkan berlanjutan.

Resistensi

Entah mengapa topik-topik kuliah saya selalu terkait bidang pemerintahan. Dari Indonesia Sehat 2010, Sistem TIK Puskesmas, dan SMS Gateway di suatu instansi pelat merah. Belum lagi pengalaman saya dalam pengurusan perpanjangan KTP (sebelum e-KTP).Terkait Sistem TIK Puskesmas, saya dan beberapa rekan dalam sebuah tim mengambil studi kasus di sebuah Puskesmas. Puskesmas tersebut memiliki sistem TIK yang terintegrasi sampai dapat ISO2000. Waktu itu kami masih lugu.

Terus terang, sistem yang dikembangkan di Puskesmas itu sangat maju. Dia sudah mencatat dari kebutuhan front-end sampai dengan stok di gudang. Kami pun terkagum dengan bagaimana programernya (hanya satu orang) yang menulis aplikasi tersebut.

Sayangnya, sistem tersebut ditulis dengan menggunakan FoxPro. Aplikasi ini hanya dapat dijalankan oleh beberapa pengguna saja. Hal ini karena adanya keterbatasan jumlah pengguna yang dapat mengakses sebuah shared folder. Selain itu, basisdata DBASE III yang digunakan pun tidak mendukung akses konkuren.

Kami pun membuat sistem serupa dengan pendekatan Web. Karena ini adalah tugas akhir, kami pun menambahkan fitur dan mengurangi beberapa fitur. Selain itu, kami pun melakukan wawancara dengan sang pemrogram lama. Dia pun setuju-setuju saja, mengingat dia sudah bekerja dalam instansi keuangan.

Pihak Puskesmas setuju-setuju saja dan ramah. Entah mengapa, kok, sepertinya kami memang bisa membuat sistem tersebut. Namun, sampai kami lulus, tak dapat kami memasang sistem tersebut.

Waktu itu saya sempat berpikir suudzon. Salah satu pejabat yang terkait dengan TIK adalah istri dari pemrogram sistem yang lama. Entah mengapa, dia memiliki resistensi untuk sistem ini dapat dijalankan di Puskesmas tersebut.

Tapi, yah, selagi dipikir-pikir, kami ini mahasiswa. Belum punya track record dan waktu itu pun tidak terlibat kontrak mengikat. Kami bisa saja bak kaum Gypsi yang pergi ke mana pun angin membawa kami.

Terkait pengurusan KTP di kelurahan waktu itu pun saya sangat sebal. Sudah lama sekali menunggu, saya harus bayar Rp5000,00 dan mengisi formulir tidak jelas. Padahal, proses selanjutnya adalah memasukkan data ke komputer. Waktu itu saya mendapatkan KTP yang biru.

Mengapa saya bilang itu formulir tidak jelas?

Karena KTP saya yang lama diambil, buat apa ada formulir data baru? Sudah begitu, saya sempat protes karena kolom agama salah. Lalu, buat apa saya berlelah ria mengisi formulir yang, toh, datanya tidak digunakan?

Dari kasus-kasus demikian, saya merasakan hal ini yang menjadi resistensi di lingkungan kepegawaian:

  • Kepemilikan sistem TIK berpengaruh kepada seberapa besar pengaruh dan harga yang dimiliki seseorang. Sepertinya sistem TIK menjadi pegangan seseorang di institusi pemerintahan.
  • Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan analisis dangkal sehingga mencapai keputusan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dengan kata lain, mencari untung sendiri/aji mumpung. Sistem TIK mengambil lapak preman.
  • Akses antara orang-orang yang mampu dengan instansi terkait kurang. Kalau saja saya tidak dalam proses kuliah, mungkin saya tidak tahu kebutuhan TIK Puskesmas.

Kalau kita lihat di sana, tingkat kesejahteraan pegawai pemerintahan dan niat baik pimpinan menjadi kunci resistensi dalam penerapan e-Gov.

Kisah Sukses e-Gov dan Analisis

Saya rasa, untuk menyebutkan kisah sukses e-Gov, kita wajib menyebutkan Kabupaten Sragen sebagai pionir e-Gov di Indonesia. Mereka sudah mengembangkan e-Gov semenjak 2002. Saat ini mereka mengembangkan secara berkesinambungan.

Dalam salindia yang diberikan kepada ITU sebagai bagian dari proyek SCBD Bank Pembangunan Asia, Pemerintah Sragen memberikan perhatian khusus kepada pembangunan infrastruktur jaringan. Tentu, ini berbeda dengan Pak Menteri yang satu itu.

Berikut sedikit penjelasan yang dikutip dari salindia:

  • Awal 2002, pembangunan dikonsentrasikan pada kompleks perkantoran SETDA, yang terpusat di PDE. (Kantor Bupati, Sekda, Asisten, BPKD, Bappeda, Kesbanglimas, dan BPT)
  • 2003/2004, koneksi antar Kantor Dinas/Satker diluar SETDA dan 8 titik Kecamatan
  • 2005/2006, semua Kantor Dinas/Satker dan 20 Kecamatan
  • 2007, dibangun jaringan Desa yang meliputi 208 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sragen.

Penggunaannya pun mengalami evolusi. Pada mulanya, mereka berpikir untuk mekanisme surel. Kemudian, mereka berkembang dengan mengembangkan pelbagai sistem informasi yang menunjang kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sragen.

Mengapa Sragen bisa berhasil?

Menurut laporan dari ADB Project Officer, adanya rasa kepemilikan dari pimpinan hingga ke level terbawah mengakibatkan sistem TIK Sragen dipakai dan dikembangkan dengan optimal. Hal yang paling sulit dari penggunaan TIK adalah resistensi akibat efisiensi yang mengurangi jatah preman beberapa oknum di sana. Untuk melawan hal tersebut, Bupati Sragen yang terpilih menjadi 10 Kepala Daerah Terbaik versi Majalah Tempo tahun 2008 memberikan insentif kepada para pegawainya.

Karena keberhasilan pemanfaatan TIK dalam Sragen yang menghasilkan banyak penghargaan, daerah-daerah lain pun ingin ikut. Maka, sang Bupati mengirimkan tim-tim dari anak buahnya untuk mengajarkan pemanfaatan TIK di daerah potensial tersebut. Hal ini menyebabkan pemasukan bertambah bagi para pegawainya lebih banyak.

Sekali lagi, ini membutuhkan komitmen dari pemerintah itu sendiri untuk mendukung pengembangan TIK yang berkelanjutan di instansinya.

Akhir Kata

Dari pembahasan yang acak kadut karena ditulis dalam hari yang berbeda serta dengan berbagai mood, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki SDM yang mumpuni dalam membuat sistem informasi. Tinggal bagaimana pimpinan Indonesia mau merangkul mereka.

Mungkin rekan-rekan yang punya pengalaman lebih baik bisa menceritakan pengalaman mengenai e-Gov?