censorshiiiip

[Tulisan ini sebagai balasan Twit yang tidak cukup. Kalau tak tertarik baca silakan lewat saja. He… he… he….]

Saya banyak menulis tentang keamanan informasi di blog ini. Dari banyak tulisan itu, dapat disimpulkan bahwa Internet menjadi ruang sadap-menyadap yang penuh. Informasi menjadi barang dagangan. Hal ini terjadi karena perilaku orang-orang yang menggunakan Internet tidak sadar keamanan dan celah geografis yang menyebabkan hukum tak berlaku.

Dulu, celah geografis hanya dimanfaatkan oleh penjahat-penjahat fisik seperti koruptor untuk melarikan diri dari kejaran pemerintah. Penjahat perang pun memanfaatkan celah tersebut untuk melarikan diri dari pengadilan Den Haag. Mereka melarikan diri ke negara-negara yang tak memiliki perjanjian ekstradisi.\

Sekarang, celah yang terkandung dalam Internet ini dimanfaatkan oleh banyak pihak dengan banyak kepentingan. Negara-negara memanfaatkan anonimitas untuk membuat saluran tak resmi. Pemberi kabar (whistleblower) memanfaatkan anonimitas untuk membukakan fakta. Penyedia media memanfaatkan non-ekstradisi untuk menaruh konten-konten “haram”. Semua ini tak diatur oleh hukum.

Karena semua menggunakan fasilitas yang sama, maka terciptalah kesetimbangan. Semua sama-sama bisa dirugikan mau pun diuntungkan. Ada pun usaha-usaha yang dilakukan semuanya sama-sama hanya berbentuk pedoman. Pedoman-pedoman tersebut antara lain:

  • Negara-negara maju menyediakan semacam buku panduan “Code Warrior” yang berisi panduan pengamanan akses informasi sensitif kepada personel-personelnya. Hal ini untuk menghindari spionase dan kebocoran informasi. Selain itu, setiap personel menjadi padat karya.
  • Lembaga-lembaga nirlaba membuat program untuk melindungi pemberi kabar. Mereka memperjuangkan juga perilaku-perilaku tak layak dari golongan berkuasa di pemerintahan atau pun korporasi yang melanggar hak orang banyak. Mereka juga memberikan pelatihan dan penyadaran tentang Internet Sehat dan beberapa hal lainnya.
  • Korporasi dan semua lembaga yang membutuhkan keamanan dalam transaksi informasinya pun membuat kebijakan TIK dalam lembaga untuk melindungi informasi mereka. Ada yang membuat VPN, leased line, enkripsi, atau pun memanfaatkan TOR.
  • Dan lain-lain.

Semua bermain pada level yang sama. Tidak ada yang memiliki kekuatan absolut dalam bertindak. Hal ini yang membuat sebuah kesetimbangan dalam Internet. Internet menjadi ruang netral yang tak dikuasai siapa pun.

Regulasi dan Kepentingan yang Bermain

Semenjak Twitter mengguncang Mesir dan negara-negara di Timur Tengah, kekuatiran terjadi di banyak pemerintahan di dunia. Mereka takut, kalau-kalau di negara masing-masing bisa terjadi hal yang sama. Internet bisa menghancurkan status quo dan menjadi sarana untuk menggerakkan massa.

Selama ini, media informasi yang ada hanyalah televisi dan sensor berjalan di dalamnya dengan baik. Pemilik media ini pasti seseorang yang bemain pula dalam politik. Setiap kepentingan akan berusaha disusupi dalam program-program mereka.

Bagaimana dengan kepentingan itu bisa menyusup? Sebagai contoh yang mudah, kita bisa menggunakan acara berita. Tergantung dari siapa yang memiliki stasiun berita tersebut, maka bisa jadi pemberitaan akan berbeda. Apalagi, bila kedua stasiun dimiliki oleh oposisi dan sama-sama bersaing dalam kepresidenan. Begitu pula dengan majalah dan koran. Tergantung siapa pemegang media, maka berita yang disajikan akan berbeda.

Namun, hal tersebut berubah setelah Internet menyerang. Informasi-informasi alternatif yang berbeda dengan versi “resmi” bermunculan. Informasi-informasi ini kemudian dapat menyentuh orang-orang yang berkepentingan dan membuka mata banyak orang. anti-SOPA/Pro IP dan revolusi Mesir adalah contoh utama dalam pergerakan ini.

Media seperti Fox Network dan beberapa media terkemuka lainnya menghadapi kendala kepercayaan, terutama dari para pengguna Internet yang notabene masih muda. Ketika media bergerak ke Partai Republik di AS berhasil menggaet para pemilik media, Obama berhasil mengerahkan tim TIK-nya untuk bergerak di Twitter, Facebook, dan bahkan Blog. Warga negara yang muda ini kemudian menjadi swing voters yang menggolkan Obama menjadi presiden.

Negara Api Pun Menyerang

Omong-omong tentang Revolusi Mesir, semenjak kejadian tersebut, pemerintah di seluruh dunia mulai menguatirkan keberadaan Internet. Kecemasan tersebut juga beralasan terutama semenjak gerakan “kami adalah 99%” yang menghasilkan Occupy Wall Street. Gerakan ini terpengaruh oleh film The One Percent yang membukakan mata bahwa sebagian besar harta di Amerika dimiliki oleh 1% penduduk. Walau pun gerakan OWS tidak menghasilkan apa pun, namun itu menjadi barometer bahwa Internet bisa mengubah permainan.

Informasi yang tidak dapat dikendalikan dapat menghancurkan tatanan politik sehingga perlu diatur. Berdasarkan laporan Google yang dilansir oleh Tech2, terjadi peningkatan permintaan data oleh pemerintah di seluruh dunia kepada Google. Menurut Freedom House, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan terus bertumbuh dalam pengontrolan media Internet.

Kasus yang terbaru adalah negara Inggris yang mulai menerapkan sensor dengan alasan kepentingan perlindungan anak. Sepertinya alasan yang bagus dan perlu didukung. Namun pertanyaannya, apakah benar bisa ini dilakukan?

Dengan apakah Internet dapat disensor? Arus yang berpetabita takkan sanggup disensor seluruhnya. Yang ada hanya menyensor IP, DNS, atau pun satu blok jaringan. Padahal, seharusnya yang disensor adalah gambar/artikel tertentu saja. Pertanyaan berikutnya, apakah pemerintah Inggris dapat menjamin bahwa teknologi sensor tersebut hanya digunakan untuk perlindungan anak?

Di Indonesia saja, sebuah situs berita Asia yang sering berisi berita-berita kontroversial se-Asia diblok oleh Nawala. Saat itu, situs tersebut sedang membahas sebuah partai politik di Indonesia yang pejabat-pejabatnya terkena kasus. Padahal, Nawala sesuai definisi di situsnya: [diambil hari ini, 23 Juli 2013 18:15]

Nawala

DNS Nawala adalah layanan DNS yang bebas digunakan oleh pengguna akhir atau penyedia jasa internet untuk mendapatkan akses internet bersih dan aman. DNS Nawala melakukan penapisan situs-situs berkandungan negatif yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan budaya Indonesia, seperti situs berkandungan pornografi atau perjudian. Selain itu DNS Nawala juga menapis situs-situs yang berbahaya dan melanggar aturan perundangan, seperti situs penipuan, malware dan phising.

Di dalam definisi tersebut, tidak ada tertulis bahwa situs Internet yang mengandung berita politis yang bertentangan dengan partai politik tertentu bisa diblok. Saya tidak akan membahas siapa partai politik tersebut dan apa nama situs tersebut. Saya sendiri bukan pengunjung tetap ke situs tersebut, saya pun tahu bahwa dia diblok karena ada teman saya di Facebook yang mengeluhkan bahwa dia tidak bisa mengakses situs tersebut. Tulisan ini murni untuk kepentingan edukasi sehingga saya takkan masuk ke ranah politik.

Pertanyaan saya tetap sama seperti yang saya tanyakan di dalam Twitter:

Ketika teknologi sensor Internet oleh pemerintah dilegitimasi oleh hukum, adakah mekanisme negara untuk memproteksi terhadap penyalahgunaannya?

Sebagai seorang minoritas, saya sangat berkepentingan mengenai isu ini. Di tengah-tengah diversifikasi Pancasila, ada niatan golongan tertentu yang ingin menjadi mutlak. Saya dapat memberikan berbagai bukti pelanggaran hukum dengan pembiaran tersebut. Namun, lagi-lagi itu ranah politik dan cenderung subyektif sehingga takkan saya bahas di sini.

Namun, tetap, kekuatiran saya adalah ketika sensor dilakukan terhadap Internet, maka kesetimbangan akan hilang. Ketika informasi dapat dikendalikan, arah kebijakan dan pandangan masyarakat dapat diarahkan. Sang pemegang kebijakan dapat berlaku sewenang-wenang. Setiap orang yang hendak melawan dapat diberanguskan hak bicaranya.

Sayangnya, Indonesia tidak sesederhana itu. Ketika sebuah golongan berusaha menjadi mutlak, maka golongan-golongan lain yang merasa dilangkahi akan bertindak. Yang saya takutkan adalah hal tersebut akan mengarah kepada perang sipil dan kebencian etnis. Saat ini, di berbagai pelosok Indonesia sudah ada benih untuk itu tinggal penyulutnya saja.

Kata Akhir

Indonesia merupakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Setiap elemen yang berbeda menjadi satu karena adanya toleransi dan keterbukaan satu sama lain. Keterbukaan ini penting agar kecurigaan dapat hilang. Sensor menghilangkan unsur pendukung tersebut. Makanya, alih-alih menyensor, seharusnya hukum membahas tentang kenetralan Internet dan hak bersuara yang dijamin.

Seperti biasa, saya berhenti di sini dan saya sudah memangkas bahasan supaya jangan terlalu banyak. Semoga ini masih bisa dibaca dengan baik. Soalnya, saya tahu, tulisan yang terlalu panjang berpotensi tidak dibaca. Ha… ha… ha….