Topik “Ariel Peterporn” telah menjadi sebuah trending topic selama 9 jam. Begitu terkenalnya bahkan artis-artis di Amerika memberikan komentar mengenai topik tersebut. Menkominfo bahkan mengecam ketiga orang tersebut bakal terkena pasal 27 ayat 1 UU ITE 11 2008. Ketiga orang tersebut kehilangan muka dan ada yang sampai kehilangan pekerjaan. Sudah jatuh tertimpa tangga, ketiga orang tersebut dikecam ramai-ramai oleh masyarakat.

Tapi, tidakkah terpikir bahwa mereka adalah korban? Mereka bisa kehilangan masa depan, keluarga mereka malu, dan bahkan secara psikologis mereka terluka. Padahal, video-video yang beredar di Internet adalah video untuk konsumsi pribadi (kalau pun benar sekiranya itu video asli).

Benar atau salah perbuatan mereka adalah hak masing-masing individu dan relatif. Tetapi, telah terjadi pelanggaran hak azasi ketika ada seseorang/organisasi yang tanpa persetujuan pemilik data, mengedarkan dan menampilkan data tersebut. Padahal, data tersebut diperoleh dengan tanpa persetujuan dari pemilik data. Bukankah ini sebuah tindakan kriminal?

Berarti, boleh, dong, di masa mendatang ada seorang penjahat kelamin memasang kamera tersembunyi di kamar mandi cewek lalu mengedarkannya ke Internet. Toh, yang kena adalah si cewek yang kebetulan adalah seorang santri yang mau jadi ustadzah.

Tentunya privasi bukan cuma berbicara mengenai pornografi. Saat ini, terjadi perilaku yang tidak sehat oleh bank, institusi telekomunikasi, dan vendor-vendor yang telah menjual/membuka data kliennya kepada pihak ketiga. Padahal, data tersebut diberikan hanya untuk institusi tersebut dalam rangka kepentingan tertentu.

Contoh pelanggaran lain (selain kasus video) yang saya sering temui:

  1. Adanya tawaran berlangganan sebuah SMS layanan kepada pemilik nomor dari sebuah perusahaan telekomunikasi.
  2. Adanya penawaran program asuransi oleh sebuah institusi asuransi.
  3. Pembeberan status seseorang di dalam portofolio perusahaan tanpa persetujuan orang tersebut.

Di manakah perlindungan negara terhadap hak warga negaranya? Apakah dasar hukum mengenai Non-Disclosure Agreement (NDA) dan privacy policy? Bagaimana seorang warga negara dapat menuntut haknya untuk pemulihan nama baik?

Sudah saatnya Indonesia memiliki UU Privasi dan menerapkannya untuk melindungi seseorang!

Atau, jangan-jangan sebenarnya sudah ada? Wahai pembaca blog, komentar Anda saya minta, terutama yang Anda yang bisa menerangkan secara hukum. CMIIW.